RIBUAN RAKYAT HANYUT BERSAMA JOKOWI

 OLEH YAMIN INDAS

BUPATI kONAWE KERRY KONGGOASA

RIBUAN rakyat Sulawesi Tenggara hanyut dalam suka cita bersama Presiden Jokowi yang juga dari rakyat biasa. Kebersamaan  tersebut terjalin indah sejak Jumat sore (1 Maret 2019) saat Presiden dan Ny Iriana Jokowi turun dari pesawat kepresidenan dan menjejakkan kaki di Bandara Haluoleo menandai kunjungan kerja di Bumi Anoa.

Cuaca dan alam Sultra ikut menciptakan suasana untuk menghangatkan pertemuan rakyat dengan Presiden. Langit di atas ibu kota provinsi cerah sejak menjelang kedatangan Presiden bersama rombongan, dan Insya Allah hukum alam tersebut akan berlaku hingga Jokowi melanjutkan perjalanan kembali ke Jakarta Sabtu petang ini.

Dalam kunjungan kerja Presiden yang juga petahana capres nomor urut 01 di Pilpres 17 April 2019, terdapat momen-momen politik yang muncul di luar dugaan.

 

Dukungan secara terbuka dari keluarga cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno adalah salah satu contoh. “Padahal dukungan itu mestinya untuk Pak Sandiaga.  Tapi terima kasihlah atas dukungan tersebut”, ujarnya seperti disiarkan hampir semua jaringan TV Nasional.

Ihwal serupa juga terjadi di kubu lawan politik Jokowi di Kendari. Sekitar 600 meter sebelum gerbang masuk kompleks hunian Graha Asri, laju kendaraan agak tersendat. Saya pikir, mungkin ada pesta kawinan. Atau ada acara politik di kediaman tokoh Sultra mendiang Konggoasa. Pasalanya, salah satu cucu pamongpara tiga zaman itu, Fachry Reza Pahlevi Konggoasa merupakan caleg DPR-RI dapil Sultra dari Partai Amanat Nasional.

Kediaman tersebut dijadikan posko pemenangan Fachry, salah satu putra Kerry Konggoasa yang saat ini menjabat Bupati Konawe. Boleh jadi, PAN bersama koalisinya mengadakan acara  di Kediaman Konggoasa untuk mengurangi perhatian masyarakat ke berbagai kegiatan resmi Presiden Joko Widodo.

Posko jokowi untuk Konawe di kediaman Konggoasa Kendari

Ternyata pikiran saya negatif.  Keliru! Sebuah spanduk besar telah terpasang di sisi kiri gerbang masuk Kediaman Konggoasa. Karena gangguan kesehatan, tiga hari saya memang tak ke rumah di Graha Asri. Sehingga munculnya suasana tersebut membuat saya agak bingung.

Di spanduk itu tertulis besar-besar dengan huruf capital warna merah POSKO KONAWE UNTUK JOKOWI.  Lalu di bawahnya tertulis warna hitam dengan huruf agak kurus KONAWE UNTUK JOKOWI 2 PERIODE, dan selanjutnya tulisan empat baris Joko Amin Indonesia Maju, lalu angka 01 setinggi dengan tulisan yang baru disebutkan, dan grafis paling kanan adalah foto Jokowi-Amin  seperti foto mereka di kartu suara.

Ketika saya tiba di obyek, konsentrasi massa mulai bubar. Mereka mulai naik mobil masing-masing untuk pulang. Ada yang menuju  daerah asal, Konawe,  dan ada pula yang bergerak ke pusat kota. Kediaman Konggoasa terletak dekat perbatasan kota dengan Konawe.

Tidak terlalu sulit saya memahami langkah-langkah taktis Bupati Kerry yang juga Ketua DPC PAN Konawe. Sosok ini suka merendahkan diri. Antara lain menyatakan bahwa dia bupati yang sekolahnya cuma tamatan SMA. Tetapi Kerry orang yang punya pendirian.

Pintu masuk Kediaman Konggoasa. di sini dibuka posko Jokowi untuk Konawe

Bila telah meyakini sesuatu sebagai sebuah kebenaran, maka Kerry Konggoasa tidak akan bergeser satu inci pun dari kebenaran itu. Dengan pendirian seperti itu, maka tidak mungkin dia menutup matahari dengan sapu tangan. Tidak mungkin mau memanipulasi kebenaran hanya karena berbeda pilihan politik.

Ihwal yang sering mengganggu pikirannya selama ini adalah kehadiran industri  nikel terpadu di Morosi yang dikelola perusahaan dari China. Perusahaan itu agak tertutup, termasuk kebijakan rekruitmen karyawan dan logistik yang berasal dan didominasi China.

Kerry baru bebarapa bulan terakhir melanjutkan periode kedua masa jabatannya sebagai Bupati Konawe. Dia memberi  dukungan penuh kepada perusahaan China di Morosi sejak awal dengan harapan dapat membuka lapangan kerja dan Konawe ikut memberikan kontribusi dalam pertumbuhan industri nasional. ***

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

RIBUAN RAKYAT HANYUT BERSAMA JOKOWI

OLEH YAMIN INDAS

Bupati Konawe Kerry Konggoasa

RIBUAN rakyat Sulawesi Tenggara hanyut dalam suka cita bersama Presiden Jokowi yang juga dari rakyat biasa. Kebersamaan  tersebut terjalin indah sejak Jumat sore (1 Maret 2019) saat Presiden dan Ny Iriana Jokowi turun dari pesawat kepresidenan dan menjejakkan kaki di Bandara Haluoleo menandai kunjungan kerja di Bumi Anoa.

Cuaca dan alam Sultra ikut menciptakan suasana untuk menghangatkan pertemuan rakyat dengan Presiden. Langit di atas ibu kota provinsi cerah sejak menjelang kedatangan Presiden bersama rombongan, dan Insya Allah hukum alam tersebut akan berlaku hingga Jokowi melanjutkan perjalanan kembali ke Jakarta Sabtu petang ini.

Dalam kunjungan kerja Presiden yang juga petahana capres nomor urut 01 di Pilpres 17 April 2019, terdapat momen-momen politik yang muncul di luar dugaan.

Dukungan secara terbuka dari keluarga cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno adalah salah satu contoh. “Padahal dukungan itu mestinya untuk Pak Sandiaga.  Tapi terima kasihlah atas dukungan tersebut”, ujarnya seperti disiarkan hampir semua jaringan TV Nasional.

Ihwal serupa juga terjadi di kubu lawan politik Jokowi di Kendari. Sekitar 600 meter sebelum gerbang masuk kompleks hunian Graha Asri, laju kendaraan agak tersendat. Saya pikir, mungkin ada pesta kawinan. Atau ada acara politik di kediaman tokoh Sultra mendiang Konggoasa. Pasalanya, salah satu cucu pamongpara tiga zaman itu, Fachry Reza Pahlevi Konggoasa merupakan caleg DPR-RI dapil Sultra dari Partai Amanat Nasional.

Kediaman tersebut dijadikan posko pemenangan Fachry, salah satu putra Kerry Konggoasa yang saat ini menjabat Bupati Konawe. Boleh jadi, PAN bersama koalisinya mengadakan acara  di Kediaman Konggoasa untuk mengurangi perhatian masyarakat ke berbagai kegiatan resmi Presiden Joko Widodo.

Ternyata pikiran saya negatif.  Keliru! Sebuah spanduk besar telah terpasang di sisi kiri gerbang masuk Kediaman Konggoasa. Karena gangguan kesehatan, tiga hari saya memang tak ke rumah di Graha Asri. Sehingga munculnya suasana tersebut membuat saya agak bingung.

Di spanduk itu tertulis besar-besar dengan huruf capital warna merah POSKO KONAWE UNTUK JOKOWI.  Lalu di bawahnya tertulis warna hitam dengan huruf agak kurus KONAWE UNTUK JOKOWI 2 PERIODE, dan selanjutnya tulisan empat baris Joko Amin Indonesia Maju, lalu angka 01 setinggi dengan tulisan yang baru disebutkan, dan grafis paling kanan adalah foto Jokowi-Amin  seperti foto mereka di kartu suara.

Ketika saya tiba di obyek, konsentrasi massa mulai bubar. Mereka mulai naik mobil masing-masing untuk pulang. Ada yang menuju  daerah asal, Konawe,  dan ada pula yang bergerak ke pusat kota. Kediaman Konggoasa terletak dekat perbatasan kota dengan Konawe.

Tidak terlalu sulit saya memahami langkah-langkah taktis Bupati Kerry yang juga Ketua DPC PAN Konawe. Sosok ini suka merendahkan diri. Antara lain menyatakan bahwa dia bupati yang sekolahnya cuma tamatan SMA. Tetapi Kerry orang yang punya pendirian.

Bila telah meyakini sesuatu sebagai sebuah kebenaran, maka Kerry Konggoasa tidak akan bergeser satu inci pun dari kebenaran itu. Dengan pendirian seperti itu, maka tidak mungkin dia menutup matahari dengan sapu tangan. Tidak mungkin mau memanipulasi kebenaran hanya karena berbeda pilihan politik.

Ihwal yang sering mengganggu pikirannya selama ini adalah kehadiran industri  nikel terpadu di Morosi yang dikelola perusahaan dari China. Perusahaan itu agak tertutup, termasuk kebijakan rekruitmen karyawan dan logistik yang berasal dan didominasi China.

Kerry baru bebarapa bulan terakhir melanjutkan periode kedua masa jabatannya sebagai Bupati Konawe. Dia memberi  dukungan penuh kepada perusahaan China di Morosi sejak awal dengan harapan dapat membuka lapangan kerja dan Konawe ikut memberikan kontribusi dalam pertumbuhan industri nasional. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ASRUN LIO DI ANTARA CANBERRA DAN ROUTA

 OLEH YAMIN INDAS

Kadis Dikbud Sultra Drs asrun lio m.Hum PhD

JARAK Canberra  dengan Routa, memang jauh. Namun, keunikan masyarakat Routa membuat Asrun Lio tidak patah arang untuk bolak balik menempuh jarak antara ibu kota Australia tersebut dan Routa, sebuah wilayah pedesaan yang  tak termuat di peta Provinsi Sulawesi Tenggara berskala 1:500.000.Asrun Lio baru beberapa bulan ini diangkat Gubernur Ali Mazi sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra. Sebelumnya dia adalah tenaga pengajar di Univsrsitas Haluoleo dengan jabatan struktural setara dengan Kadis Dikbud saat ini

Asrun, anak kedua pasangan Asmar Lio dan Munira, tumbuh dan berkembang sebagai ilmuwan di almamaternya, Unhalu. Program S1 Bahasa Inggris dia selesaikan tahun 1990.  Adapun gelar S2 Linguistik, Asrun raih dari Universitas Hasanuddin Makassar pada  tahun 1997. Selanjutnya gelar PhD dengan bidang keahlian Antropologi, Budaya, Sejarah, dan Bahasa diperoleh dari Australian National University (ANU) di Canberra, Australia pada tahun 2015.

Bisa dipahami mengapa Asrun memilih ANU untuk menyelesaikan program pendidikan pasca sarjana S3. ANU alias Universitas Nasional Australia dikenal sebagai salah satu universitas terbaik di dunia. ANU berada di peringkat 23 dari 200 universitas terbaik di dunia. Unhalu tentu patut berbangga bisa meloloskan mahasiswanya ke perguruan tinggi terkemuka tersebut.
Dengan fasilitas dan sarana yang serba lengkap termasuk perpustakaan yang dimilikinya, ANU sangat mendukung kegiatan penelitian  Asrun dalam rangka program Doctor of Philosophy (PhD)  dengan disertasi tentang Perubahan Identitas: Studi kasus Masyarakat Routa di Sulawesi Tenggara (Shifting Identities: a case Study in Routa, Southeast Sulawesi).

Berinteraksi 5 bahasa

Seperti diungkapkan Asrun dalam suatu perbincangan dengan saya, Routa merupakan sebuah wilayah pedesaan sangat terpencil di Kabupaten Konawe. Sulit diakses dari sudut manapun dari Konawe. Asrun sendiri selama kurang lebih setahun melakukan penelitian di sana, selalu menempuh jalur berliku bila ke Routa. Yaitu melalui wilayah Sulawesi Selatan dengan akses antara lain menyeberang Danau Towuti, lalu  dilanjutkan  dengan perjalanan darat lewat Malili, kemudian masuk wilayah Routa.

Kendati berliku, akses tersebut dianggapnya lebih praktis dan ringkas dibanding melalui wilayah Konawe maupun Konawe Utara yang batas wilayahnya bersinggungan dengan Routa.

Menurut Asrun, masyarakat Routa ialah masyarakat majemuk (multikultural) yang rukun dan kompak satu sama lain, tanpa meninggalkan tradisi dan budaya masing-masing. Dalam pergaulan sehari-hari mereka menguasai dan menggunakan 4 bahasa daerah yakni  bahasa Tolaki, Toraja, Bugis Makassar, dan bahasa Routa. Ini masih ditambah lagi dengan bahasa Indonesia.

Berinteraksi dan berkomunikasi setiap saat dalam 5 bahasa, termasuk bahasa Indonesia,   boleh jadi adalah sebuah fenomena budaya yang langka di negeri ini. Bukan tak mungkin, fenomena itu adanya hanya di Routa.

Asrun mengatakan, bahasa apa yang mau digunakan pada saat berinteraksi, tergantung suasana percakapan. Bila percakapan atau pembicaraan dibuka dengan bahasa Toraja, misalnya, maka bahasa itu yang digunakan. Tapi bisa juga diganti dengan bahasa daerah lain pada momen atau suasana yang lain pula. Begitu seterusnya.

Seperti diungkapkan Asrun, fenomena sosial ‘bhineka tunggal ika’  di Routa muncul jauh sebelum Indonesia Merdeka. Sekitar 1911 pasaran  damar memanas. Permintaan pasar meningkat. Penduduk Routa kewalahan mengolah damar di hutan melebihi kemampuannya. Maka berdatanganlah orang-orang Toraja melakukan pengolahan secara besar-besaran.

Kegiatan tersebut kemudian diikuti orang Bugis Makassar yang berperan sebagai pedagang hasil hutan yang melimpah di Routa. Ketika booming damar berakhir, sebagian imigran memilih tetap tinggal dan menggarap lahan subur di daerah tersebut.

Masih Terisolasi

Hingga era reformasi, Routa hanyalah sebuah desa terpencil di Kabupaten Konawe. Gubernur Sultra maupun Bupati Konawe (dahulu Bupati Kendari) silih berganti, namun  desa itu tak kunjung dibebaskan dari isolasi.

Di era reformasi yang menghembuskan badai pemekaran daerah dalam rangka demokratisasi,  Desa Routa ditingkatkan statusnya menjadi sebuah kecamatan.

Kecamatan baru tersebut dibagi menjadi 7 desa ditambah satu kelurahan, yaitu Kelurahan Routa. Total penduduk pada tahun 2015 disebutkan 700 kepala keluarga.  Akan tetapi, perubahan lain tidak terjadi. Routa tetap terpencil jauh di pedalaman Konawe.

Terkait ekistensi bahasa daerah di sana, Asrun Lio kemudian menyatakan rasa keprihatinannya karena salah satu dari 4 bahasa daerah yang berlaku di Routa menunjukkan tanda-tanda akan punah. Yaitu bahasa Routa sendiri. “Penuturnya tinggal 6 orang”, ujarnya.

Menurut antrpolog tersebut, bahasa Routa sebenarnya merupkan dialek bahasa Bungku, sebuah subtenik di pesisir selatan Sulawesi Tengah. Nasib bahasa tersebut, kemungkinannya bisa lenyap di Routa namun akan tetap eksis di negeri asalnya, Bungku.

Namun demikian, Asrun menyatakan perlu dilakukan langkah-langkah intervensi untuk  mempertahankan dan melestarikan bahasa ibu tersebut. Pihak yang diharapkan Asrun  dapat melakukan hal itu  adalah pemerintah.

Sebagai seorang ilmuwan, Asrun telah memulai usaha  penyusunan buku ajar bahasa Routa dalam rangka melestarikan bahasa yang terancam punah itu. Dalam 5 tahun terakhir, tercatat 3 buku ajar bahasa Routa karya Asrun Lio yang diterbitkan Unhalu Press Kendari.

Ketiga judul buku tersebut adalah Mepokonda’u Bitara Routa (Belajar Bahasa Routa),  Buku Ajar: Translation Text Book, dan Buku Ajar: Kuto’orio Bitara Routa.

Ingin Jadi Guru Sejak Kecil

Lahir di Pasar Wajo 25 Mei 1968, Asrun mengaku sejak kecil bercita-cita menjadi guru. Mungkin termotivasi oleh ayahnya, Asmar Lio, yang berprofesi  guru SD di Pasar Wajo, maupun ibunya, Munira juga bekerja sebagai guru SD di kota tambang aspal tersebut.

Berkat doa kedua orangtua ditambah kemauan keras dari dirinya sendiri, Asrun telah berhasil mewujudkan cita-citanya bukan sekadar guru biasa melainkan guru berpredikat sangat terpelajar  dengan sederet gelar akademik di belakang namanya.

Dua orang anak Asrun hasil pernikahannya dengan Waode Munana, juga telah menyelesaikan jenjang pendidikan tinggi. Anak sulung Tiara Mayang Pratiwi Lio bergelar S.Ked; MSi (Magister Ilmu Forensik). Sedangkan anak kedua Dela Puspa Mawarni Lio adalah S1 akuntasi.

Apa enaknya jadi guru? “Senang bisa berbagi ilmu dengan mahasiswa”,  Asrun menjawab spontan. Bagi Asrun, mahasiswa adalah kolega, tanpa sekat status sosial.

Setelah diangkat sebagai Kadis Dikbud Sultra, aktivitas Asrun berbagi ilmu terpaksa dihentikan sejenak. Dia akan berkonsntrasi membantu Gubernur Ali Mazi menyusun dan merumuskan  kebijakan pembangunan Provinsi Sultra di sektor pendidikan, baik dalam bentuk program baru (inovtif) maupun program lanjutan.

Menurut Asrun, tantangan ke depan masih agak berat, terutama yang terkait dengan kualitas pendidikan menengah. “Dari segi kualitas, kita masih berada di peringkat 32 dari 34 provinsi di Indonesia”, ujarnya.

Pengelolaan pendidkan menengah baru sekitar dua tahun terakhir ini  ditangani pemda provinsi. Sebelumnya pendidikan menengah dikelola pemda kabupaten/kota dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah.

Kadis Dikbud Sultra Asrun Lio menegaskan, untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak bisa lain harus disediakan sarana dan prsarana yang memadai. Harus ada ruang belajar, peralatan, laboratorium, perpustakaan. Selain itu tenaga guru juga harus siap dan  memenuhi syarat kompetensi berupa sertifikat mengajar.

Sultra masih kekurangan guru pendidikan menengah. Karena itu, Gubernur Ali Mazi mendorong semangat tenaga guru non-PNS agar mereka tetap mengajar. Sebanyak 3.750 guru non-PNS oleh Pemprov Sultra disediakan honorarium Rp 400.000 per orang setiap bulan. Kebijakan gubernur tersebut berlaku mulai tahun anggaran 2019.

Masih terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia, Asrun menjelaskan bahwa Gubernur Ali Mazi akan membangun perpustakaan bertaraf internsional di Kendari. Perpustakaan tersebut akan melayani pengguna dengan sistem online. Semua informasi dan buku di dunia yang diminati bisa diakses dari perpustakaan itu.**

 

 

.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

BAUBAU FAVORITKAN ANGKUTAN MASSAL BRT

 OLEH YAMIN INDAS

       

REST AREA Waramosiu saat soft opening oleh wagub Saleh Lasata 4 Agustus 2018. Sarana penunjang terminal Lakologou ini bisa dijadikan tempat mangkal Bus BRT bantuan Presiden Jokowi.

KOTA Baubau di Sulawesi Tenggara menjelang tutup tahun menerima lima unit bus dari Presiden Joko Widodo. Ini merupakan bagian dari 10 unit yang dijanjikan Presiden kepada Pj Walikota Baubau Hado Hasina dalam suatu acara di Istana Bogor, bulan Juli 2018.

        Bagi Baubau, bantuan tersebut sangat besar artinya terkait perkembangan transportasi di kota tersebut. Seperti dikemukakan Kadis Perhubungan Sultra Hado Hasina,  pemda provinsi akan mengembangkan sistem angkutan umum massal berbasis jalan di sejumlah kota dan dimulai dari Baubau. Maka, bus bantuan Presiden menjadi modal untuk memulai program transportasi angkutan massal yang tertata dan terencana baik.

Ia mengatakan, transportasi perkotaan tak pernah luput dari gejala kepadatan dan kemacetan. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah mengedukasi masyarakat agar mau menggunakan jasa angkutan umum massal berbasis bus.  

Baubau menjadikan BRT (Bus Rapid Transit)  sebagai favorit karena lebih cepat dan efisien. Sekali pemberangkatan dapat mengangkut paling sedikit 30 orang penumpang. Selain itu perjalanan dengan BRT akan terasa lebih  nyaman dan menyenangkan. Pilihan ini jauh lebih baik dibanding menggunakan kendaraan pribadi yang setiap saat terjebak kemacetan lalu lintas.

Menurut Hado, sarana dan prasarana transportasi Kota Baubau cukup memadai untuk menyelenggarakan sistem angkutan umum massal berbasis jalan. Terminal B Lakologou diakui baru mulai dibangun bertahap. Tetapi rest area Waramosiu telah difungsikan sebagai terminal sementara atau sarana penunjang sambil menunggu selesainya pembangunan Lakologou.

Karena itu, angkutan umum dari Pasarwajo (Kabupaten Buton), Ereke (Kabupaten Buton Utara) dan Kendari harus masuk ke Waramosiu. Dari sini para penumpang akan meneruskan perjalanan dengan angkutan bus kota atau kendaraan lainnya.

 Adapun angkutan umum dari Kendari tidak lain merupakan limpahan kapal feri di Labuan, yakni feri yang beroperasi pada lintas penyeberangan Amolengu-Labuan. Lintas ini menghubungkan daratan besar semenanjung tenggara Pulau Sulawesi dengan daratan Pulau Buton. Terbangunnya konektivitas ini sangat menunjang keseimbangan wilayah dan pemerataan pembangunan di Sultra yang terdiri dari wilayah kepulauan dan daratan.  

Sarana penunjang lainnya adalah rest area di Pantai Nirwana untuk angkutan umum dari arah selatan kota. Rest area, menurut konsep Kementerian Perhubungan, adalah tempat peristirahatan sejenak setelah melakukan perjalanan melelahkan. Di situ ada ruang tunggu penumpang, kios-kios yang menyediakan aneka kebutuhan, kuliner, toilet, mushalla, area parkir kendaraan titipan. Bahkan, Dishub Sultra menambahkan sarana pengnapan (villa) di beberapa tempat. 

Kadis Perhubungan Sultra berharap, Pemerintah Kota Baubau segera mengoperasikan bus bantuan Presiden, untuk melayani angkutan penumpang dalam kota. Ditambah 3 unit bus bantuan pusat tahun sebelumnya, berarti bus yang siap dioperasikan saat ini tercatat 9 unit.

Armada sebanyak itu cukup memadai untuk melayani angkutan massal di Baubau yang penduduknya masih kurang dari 200.000 orang.

Terkait pengoperasioan itu, rest area Waramosiu dapat digunakan sebagai pangkalan, sebelum armada tersebut keluar beroperasi di jalan raya pada rute-rute/trayek yang ditetapkan Dinas Perhubungan Baubau.

Untuk merangsang minat warga kota menggunakan jasa angkutan umum berbasis BRT, pada  tahap awal ini, Hado Hasina menyarankan  Walikota Baubau menyediakan dana subsidi bagi pengoperasian armada yang ada. Dengan adanya subsidi itu warga bisa naik bus secara gratis untuk selama waktu tertentu.

Hado Hasina  memastikan bahwa penyelenggaraan sistem angkutan umum massal berupa BRT di Kota Baubau akan menciptakan kecepatan dan efisiensi mobilitas warga dan pergerakan barang dari dan ke titik-titik simpul. Dinamika sosial ekonomi tersebut bakal merangsang pertumbuhan yang cepat berbagai bidang.

Selain titik-titik simpul antara lain terminal, bandara, dan pelabuhan laut/feri yang telah terakses dengan ruas-ruas jalan, kemudahan warga mengakses angkutan bus juga telah didukung dengan penyediaan halte, tempat naik dan turun penumpang. Pelayanan angkutan BRT di kota itu harus diarahkan ke sentra-sentra permukiman dan pusat-pusat kegiatan ekonomi.

“Saya telah membangun sekitar 10 halte”, ujar Hado,  mantan Pj Walikota Baubau. Salah satu misi Kadis Perhubungan Sultra saat menjabat sebagai Pj Walikota adalah menata transportasi kota yang semrawut. Beberapa ruas jalan yang padat dan sering macet dikurangi bebannya menjadi jalan satu arah.

Alhasil, aksesibilitas Kota Baubau kini makin terarah dan terpola. Tetapi Hado Hasina mengingatkan, kelanjutan pembangunan infrastruktur transportasi seperti terminal, rest area hingga halte harus diteruskan, tidak boleh mangkrak.

Bila Baubau berhasil mengelola sistem angkutan umum massal berbasis jalan dengan baik, maka tiga kota lainnya di Sultra dapat mencontoh keberhasilan itu. Ketiga kota tersebut adalah Kendari, Wanci, dan Kolaka.

Dalam rangka program pengembangan sistem angkutan umum massal, pemda provinsi  melalui sebuah Surat Keputusan Gubernur Tahun 2017 telah menetapkan Kendari, Baubau, Wanci, dan Kolaka sebagai koridor atau rute angkutan umum massal.

Alasan penetapan sebagai daerah prioritas layanan angkutan umum massal adalah keberadaan simpul bandar udara di kota-kota tersebut, selain simpul-simpul lainnya seperti pelabuhan laut/fari dan terminal.

Konektivitas udara tersebut membutuhkan dukungan transportasi, baik angkutan kota maupun antar kota/kabupaten dalam rangka kecepatan dan efisiensi mobilitas penumpang dan barang. ***   

          

Posted in Uncategorized | Leave a comment

WARTAWAN BISA DISIPLIN

OLEH YAMIN INDAS

DRS H KUSNADI MSI

POLA hidup wartawan alias jurnalis nyaris tak berstruktur. Tidak teratur. Jam kerja tak terikat waktu. Pola hidup ‘amburadul’ ini lebih ditujukan kepada wartawan yang beroperasi di lapangan memburu berita.

Untuk meliput suatu digging news atau agenda news, misalnya, dia menyesuaikan waktu yang tersedia atau appointment dengan sumber yang akan diwawancari. Aktivtas ini agak terpola. Tapi liputan spotnews atau kejadian, nah ini yang tak mengenal waktu bagi kehidupan jurnalis. Peristiwa kebakaran besar terjadi pukul tiga dinihari, misalnya, dia harus hadir di situ pada menit-menit pertama kebakaran tersebut.

Maka, aktivitas yang berstruktur apalagi disiplin jangan dicari pada kehidupan profesi wartawan. Tapi sosok Kusnadi ada sedikit kekecualian. Mantan reporter RRI Kendari tersebut termasuk cepat menyesuaikan diri dengan dunianya yang baru, birokrat.

Pengakuannya sama saya, dia masuk kantor sebelum jam delapan pagi. “Saya tiba di kantor rutin sekitar pukul 07.30 Wita, kecuali kalau ada acara di luar”, katanya serius.

Keterangannya itu betul karena bebarapa kali terkonfirmasi melalui telepon. Saya menelepon dia bukan karena mau mengecek soal itu. Saya menghubungi dia untuk mengetahui antara lain kegiatan atau agenda gubernur. Atau masalah pribadi. Dan setiap kali kami berkomunikasi, waktunya nyaris ‘terpola’, sebelum atau pada pukul delapan. “Saya di kantor”, ujarnya setiap kali.

Disiplin waktu yang terlihat pada rutinitas Kusnadi sebagai ASN (Aoaratur Sipil Negera), sebenarnya surprise buat saya. Saya bangga ternyata mantan wartawan pun bisa menegakkan disiplin di lingkungan kerjanya.

Harap maklum, di sekitar kantor Kusnadi ada 2-3 kantor dinas provinsi. Namun, hampir setiap kali terpantau bahwa pimpinan kantor tersebut belum masuk kantor pada jam yang seharusnya dia sudah memulai pekerjaannya. Padahal mereka merintis kariernya sejak dari awal diangkat sebagai PNS (Pagawai Negeri Sipil).

Drs H Kusnadi MSi hampir dua tahun ini menjabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sultra, Kadis pertama setelah dinas baru itu terbentuk. Sebelumnya dia menjabat Kepala Bagian Humas Pemprov Sultra selama enam tahun.

Nur Alam adalah sosok yang mengkatrol karier Kusnadi hingga mencapai puncak seperti sekarang ini, eselon II-A dengan pangkat/golongan IV-C. Tetapi jangan salah paham. Dia tidak meraih jabatan itu dengan mudah.

Walaupun teman dekat Gubernur Nur Alam sejak masih jungkir balik sebagai reporter RRI, Kusnadi ternyata harus juga jungkir balik dengan berbagai penugasan, termasuk tugas-tugas khusus.

Nur Alam, Gubernur Sultra dua periode juga tidak gegabah mengangkat orang tanpa mengetahui persis kemampuan yang bersangkutan, terutama untuk lembaga strategis seperti Biro Humas dan kemudian Dinas Kominfo.

Sebelum pindah instansi ke Sekretariat Gubernur Sultra di kompleks Bumipraja Andonhu Kendari, Lebih separuh karier Kusnadi diabdikan pada Lembaga Penyiaran Publik RRI Kendari. Lebih banyak dia bergerak di lapangan memburu berita.

Terakhir kariernya naik dari reporter menjadi Manajer Pemberitaan RRI Kendari. Lighting Kusnadi di RRI tersebut, memang ada beberapa yang kariernya berkembang. Lasirama, misalnya, terakhir menjabat Kepala RRI Sentral Jakarta. Kemudian Nurhanuddin Ar saat ini menjadi Direktur SDM LPP RRI Pusat Jakarta.

Kusnadi (59), bukan saja sukses dalam meniti karier tetapi juga dalam pembinaan keluarga. Pria berdarah Ambon-Bugis ini berpasangan dengan Jasni sejak 1983, guru senior dan malang melintang sebagai Kepsek (Kepala Sekolah) SD. Mereka menikah saat Kusnadi masih berstatus reporter pemula.

Pasangan Kusnadi-Jasni dikarunai tiga anak. Mereka adalah Sri Husniati SKM, bekerja di Dinas Kesehatan Provinsi Sultra. Anak kedua, dokter Citra Kusratniaty. Kemudian anak bontot adalah Alzulham Kusnadi SE alias Lapopo, bekerja di Bank Sultra (dulu Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sultra).

Dari ketiga putra-putri Kusnadi, dokter Citra lebih menonjol. Citra saat ini bekerja di Klinik Kantor Gubernur Sultra. Dia memang dokter umum alumna Universitas Musim Indonesia (UMI) Makassar, tetapi memiliki keahlian di bidang kecantikan. Dia mengikuti pendidikan khusus kecantikan di Jakarta.

Keterampilan itu dimanfaatkan untuk membantu kalangan masyarakat, terutama kaum wanita di Sulawesi Tenggara yang suka merawat diri untuk mempertahankan dan menambah estetika yang dimilikinya. Maka, Citra kemudian membuka usaha salon Klinik Citra Medika beralamat di bilangan Lepo-Lepo, Kendari.

Ibu-ibu maupun pria yang ingin agar wajahnya tetap kencang, tak berkerut, datang saja ke salon Klinik Citra Media memasang beberapa helai semacam benang di wajah yang mulai mengendor karena faktor usia. ***

FOTO Drs H Kusnadi MSi

 

 

 

Top of Form

30Sukarman Ak, Djufri Rachim M dan 28 lainnya

17 Komentar7

Bottom of Form

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

JOKOWI PENUHI JANJINYA UNTUK BAUBAU

 

OLEH YAMIN INDAS

Pj Walikota Baubau Hado Hasina bersalaman dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Juli 2018.

SETIAP kepala daerah memang diharapkan rajin menjemput dan menangkap bola untuk kepentingan daerah dan rakyat yang dipimpinnya. Jangan cuma menunggu dan menatap bintang di langit yang mustahil dia tahu berapa banyaknya.

 

Kendati hanya berstatus penjabat (Pj) Walikota Baubau, Hado Hasina telah memberikan contoh yang baik dalam memanfaatkan peluang sekecil apa pun. Dalam pertemuan para bupati dan walikota se-Indonesia dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, bulan Juli 2018, dia meminta bantuan mobil bus kepada Presiden.

 

Warga Kota Baubau membutuhkan sarana angkutan umum tersebut untuk mengurangi kepadatan lalu lintas. Begitu alasan yang dikemukakan Hado yang juga Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sultra.

 

Tanpa banyak pertimbangan, Presiden menyanggupi bantuan 10 unit bus buat warga kota tersebut. Sosok Hado Hasina spontan menjadi perhatian ratusan bupati dan walikota yang hadir di Istana Bogor saat itu.

 

Sampai masa tugas Hado sebagai Pj Walikota berakhir (dilantik 31 Januari 2018) saat pelantikan walikota terpilih tanggal 24 September 2018, mobil bus bantuan Presiden belum ada kabar beritanya. Dalam kondisi kesehatan yang belum pulih, dia ke Jakarta melacak posisi bantuan tersebut. Tentu saja pelacakan itu melalui jalur Kementerian Perhubungan.

 

Alhasil, Senin 10 Desember 2018 Hado mengatakan, bantuan Presiden Jokowi buat warga Kota Baubau kini dalam perjalanan menuju Baubau. “Persisnya hanya 5 dari 10 yang kita minta. Namun demikian kita sangat bersyukur karena yang datang itu kita anggap sebagai pengadaan tahap pertama”, ujarnya.

 

Kadis Perhubungan Sultra tersebut sebenarnya berharap agar bantuan Presiden itu diserahkan Gubernur Ali Mazi sebagai sosok wakil pemerintah pusat. “Mestinya Pak Gubernur yang menyerahkan bantuan kepada Walikota Baubau”, katanya menambahkan.

 

Soal mekanisme itu dianggap penting oleh Hado Hasina dalam rangka pengawasan gubernur kepada daerah subordinasi. Targetnya menyangkut penggunaan bantuan agar sesuai azas dan misi pemerintah yaitu melayani kepentingan publik.

 

Menurut Kadis Perhubungan tersebut, pemberian bantuan dan penggunaan angkutan umum bus bertujuan untuk mendorong masyarakat agar membiasakan diri menggunakan angkutan umum bila bepergian. Sebab angkutan umum lebih praktis dan nyaman. Dengan demikian, masyarakat tidak cenderung memiliki mobil pribadi yang memadati jalan raya. Sehingga kemacetan dan kondisi lalu lintas yang semrawut tak terhindarkan.

 

Ia menekankan, mobil bus bantuan Presiden itu harus digunakan untuk beroperasi sebagai sarana angkutan umum dalam Kota Baubau. Dengan kapasitas sekitar 20 penumpang, berarti sekali pemberangkatan bus tersebut dapat mengangkut sekitar 100 penumpang.

 

Pengoperasian armada tersebut harus dengan pengelolaan bersifat bisnis. Bila manajemennya baik, armada itu bisa bertambah. Itu berarti, akan bertambah pula tenaga kerja  yang digunakan. Dengan 5 unit saat ini menunjukkan serapan 10 tenaga kerja, terdiri dari sopir dan kernet.

 

Hado mengungkapkan, tahun lalu ia berhasil memperoleh bantuan 10 unit bus dari Kementerian Perhubungan. Bantuan itu disalurkan kepada Kota Kendari sebanyak 5 unit, Kabupaten Muna 2 unit, dan Kota Baubau, juga 3 unit.

 

Akan tetapi, sarana angkutan umum tersebut tidak digunakan melayani angkutan publik melainkan untuk melayani angkutan aparat pemerintah daerah. Paling digunakan untuk mengangkut tamu-tamu pemda. Ini menurut Hado Hasina,  menyalahi tujuan kebijakan pemerintah di bidang transportasi yaitu mengurangi penggunaan mobil pribadi di jalan raya. ***

 

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

PENGUATAN PETANI

PENGUATAN PETANI

 OLEH YAMIN INDAS

 

Wakil Gubernur Sultra Dr H Lukman Abunawas SH

PEMERINTAH mendorong petani dan pelaku usaha kecil untuk meningkatkan produksi. Terkait dengan itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyediakan bantuan langsung dan insentif kepada para pelaku ekonomi di lapis bawah tersebut.

Wakil Gubernur Sultra Lukman Abunawas dalam suatu perbincangan di ruang kerjanya, Selasa 4 Desember 2018, mengatakan, ukuran keberhasilan pembangunan salah satu di antaranya adalah peningkatan produksi. Gejala ini menunjukkan terjadinya perkembangan ekonomi dan terwujudnya kesejahteraan.

Pasangan Ali Mazi – Lukman Abunawas sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra yang dilantik Presiden Joko Widodo awal bulan September lalu, telah menetapkan lima sektor prioritas pembangunan Provinsi Sultra dalam 5 tahun ke depan. Ke-5 sektor tersebut merupakan kondisi riil daerah yang direkam pasangan ini saat mereka menyisir hampir seluruh pelosok dalam rangka sosialisasi dan kampanye Pilkada 2018.Secara konsepsional ke-5 sektor tersebut adalah Sultra Berbudaya dan Beriman, Sultra Cerdas, Sultra Sehat, Sultra Produktif, dan Sultra Bantuan Masyarakat Miskin.

Dalam perbincangan tadi kami hanya fokus pada sektor Sultra Produktif. Penjabaran Sultra Produktif menurut Wagub Sultra, lebih ditekankan pada penyediaan bantuan langsung dan insentif. Sasarannya adalah petani tanaman pangan, petani perkebunan, peternak sapi, nelayan. Selain itu para pelaku industri kecil menengah (IKM) juga menjadi perhatian.

Khusus kepada petani sawah maupun petani kakao disebutkan bakal mendapatkan bantuan langsung berupa pupuk gratis. “Terobosan ini kita tempuh untuk mengatasi kesulitan petani selama ini. Mereka kesulitan mendapatkan pupuk. Padahal pupuk adalah salah satu unsur sarana produksi yang sangat vital dalam rangka meningkatkan produksi maupun produktivitas”, papar mantan Sekda Provinsi Sultra tersebut.

Petani sawah didorong untuk lebih produktif. Kecuali pupuk gratis, mereka (petani sawah) akan disediakan bibit dari varitas unggul yang usia panennya hanya sekitar 2,5 bulan. Wagub Sultra mengatakan, varitas unggul tersebut akan diimpor dari Thailand.

Bagi peternak sapi, seperti biasa disediakan sapi bibit untuk dikembangkan. Selain dengan pengembangan sapi secara konvesional, peternak juga diarahkan pada usaha penggemukan agar lebih cepat menghasilkan uang.

Pemda Provinsi juga kini memantapkan program pengelolaan ladang ternak sapi (ranch) di Wawolemo, 42 Km barat Kota Kendari. Selama ini ranch pemda seluas kurang lebih 500 hektar dalam keadaan mangkrak.

Lukman Abunawas berharap, produksi sapi rakyat dan ranch Wawolemo akan memasok kebutuhan sapi potong bagi provinsi lain. Beberapa tahun silam, Sultra sering memasok sapi potong untuk DKI dan Papua.

Adpaun sentuhan program bagi nelayan dan mayarakat pesisir pada umumnya, dalam lima tahun ke depan Pemprov Sultra akan menyalurkan alat-alat tangkap seperti kapal dan jaring. “Dengan dana APBD kita akan membangun kapal mulai dari 10 hingga 30 GT (gros ton) dan selanjutnya dibagikan kepada nelayan”, kata mantan Bupati Konawe dua periode tersebut.

Untuk kelompok lain seperti pelaku IKM, Lukman Abunawas menyebutkan, program pelatihan menjadi prioritas karena terkait masalah pengangguran. Anak-anak usia muda akan dibekali keterampilan seperti pertukangan, perbengkelan, dan lain-lain. Selanjutnya mereka diberi modal kerja dalam bentuk peralatan, misalnya. Mereka harus produktif dan mandiri.

Wagub Sultra juga menyatakan, pembangunan dan perbaikan infrastruktur akan berlanjut terus untuk mendukung kegiatan sektor-sektor lain. Sektor yang terkait erat dengan infrastruktur jalan, misalnya, adalah bidang pariwisata.

Pemprov Sultra secara bertahap akan membangun jalan sepanjang kurang lebih 18 Km dari jantung Kota Kendari ke Tanjung Toronipa, tujuannya untuk mendukung kegiatan pariwisata. “Pulau Bokori berpeluang untuk berkembang lebih cepat sebagai sebuah destinasi wisata, bila jalan raya tersebut telah berfungsi”, ujar Lukman Abunawas.

Jalan raya yang direncanakan lebar 40 meter, itu akan melintasi pelabuhan khusus wisata Pulau Bokori di Desa Bajo. Pelabuhan khusus tersebut dibangun Dinas Perhubungan Sultra, dan sudah mulai dimanfaatkan. Umumnya para turis lokal pergi ke Pulau Bokori melalui pelabuhan transit tersebut.

Dalam perencanaan Dinas Perhubungan Sultra disebutkan, di pelabuhan khusus itu akan dibangun subterminal. Subterminal ini akan terkoneksi dengan Bandara Haluoleo dan terminal kota, dengan armada bus maupun angkutan umum lain.

Di pelabuhan khusus itu kini mulai dibangun rest area. Rest area adalah tempat beristirahat sejenak setelah melakukan perjalanan agak melelahkan. Di situ tersedia kios makanan dan minuman, kebutuhan kecil seperti handuk, pasta gigi, rokok, mushalla, toilet. Bahkan, villa pun ideal dibangun di situ. ***

.

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

TRANSPORTASI KE BAUBAU MAKIN EFISIEN

Hado Hasina, Kadis Perhubungan Sultra merangkap Pj Walikota Baubau

ARAH perkembangan Kota Baubau sebagai lokomotif pembangunan Provinsi Sultra di wilayah Kepulauan makin jelas sejalan dengan meningkatnya hubungan transportasi ke dan dari kota yang terletak di Pulau Buton itu. Terbukanya penerbangan langsung Ambon-Baubau sejak awal bulan Maret 2018 praktis menambah kapasitas transportasi udara bagi Baubau.

        Kemajuan sektor transportasi tersebut menjadi modal besar bagi Kota Baubau dan sekitarnya untuk tumbuh dan berkembang lebih cepat. Sebab transportasi merupakan unsur sangat strategis dalam mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Aksesiilitas membuka ruang bagi tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi produktif yang dapat mensejahterakan para pelakunya yakni masyarakat sendiri.

        Hado Hasina selaku Penjabat (Pj) Walikota Baubau terus berusaha melahirkan ide-ide kreatif  dan inovatif bagi pembangunan Kota Baubau dalam masa transisi yang sangat singkat. Sebuah kejutan terjadi tak lama setelah Kadis Perhubungan Sultra tersebut dilantik sebagai Pj Walikota Baubau per 31 Januari 2018. Yaitu dibukanya jalur penerbangan Ambon-Baubau. Rute baru tersebut dilayani penerbangan pesawat Garuda dua kali dalam seminggu, setiap Rabu dan Minggu.  Penerbangan perdana dilakukan 7 Maret 2018.

        Ia mengatakan, pengembangan sektor transportasi merupakan kunci percepatan pembangunan Kota Baubau dan sekitarnya. Bukan hanya konektivitas udara tetapi transportasi darat dan laut juga harus disiapkan secara maksimal untuk mendukung kecepatan dan efisiensi kegiatan mobilitas orang dan barang.

        Hado Hasina merasa yakin bahwa terbangunnya pelayanan yang cepat dan efisien, ditambah penyediaan berbagai sarana kemudahan lainnya di Kota Baubau, maka daerah sekitar juga akan ikut tumbuh dan berkembang. Daerah sekitar Kota Baubau meliputi enam kabupaten, termasuk Bombana khususnya Kabaena.

        Dua kabupaten di daratan Pulau Muna pun akan terimbas tingginya dinamika pertumbuhan Kota Baubau. Sebab selain hubungan laut, transportasi darat Baubau dengan Muna telah berjalan lama melalui lintas penyeberangan kapal feri Baubau-Waara. Bahkan sudah ada rencana penyatuan Pulau Buton dengan Pulau Muna yang akan diwujudkan dengan pembangunan jembatan di Baruta.

        Kadis Perhubungan Sultra Hado Hasina menambahkan, dinamika pembangunan di wilayah Kepulauan akan terus meningkat pesat. Selain Baubau, Kabupaten Wakatobi dan Muna Barat juga telah mengoperasikan bandara masing-masing.

        Bahkan, Bandara Matahora di Wanci (Wakatobi) telah dioperasikan melayani penerbangan komersial dua kali sehari, sama seperti Bandara Betoambari Baubau. Rute penerbangan ke Wakatobi adalah Makassar-Kendari-Wanci, dan sebaliknya.

        Pengembangan transportasi di Wakatobi ditangani agak spesifik karena kabupaten itu telah ditetapkan sebagai salah satu dari 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Indonsia. Sekitar 1,3 juta perairan Wakatobi adalah Taman Laut Nasional. Taman laut ini didatangi banyak wisatawan dari Eropa dan Amerika. Mereka menyelam sambil menikmati keindahan terumbu karang dan aneka biota laut.

        Ada empat pulau agak besar berjejer di atas taman laut tersebut, yaitu Wangiwangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Menurut Hado, gugusan pulau itu akan dirangkai dengan armada feri, dan direncanakan mulai dioperasikan tahun 2018. Ruas-ruas jalan poros di daratan puau-pulau itu, juga akan ditingkatkan kualitasnya bagi kelancaran mobilitas orang dan barang.

        Dari sisi pariwisata, wilayah Sultra di Kepulauan menampilkan ragam obyek destinasi yang  menarik. Wakatobi dengan taman lautnya, sedangkan Baubau bermegah dengan benteng Keraton Kesultanan Buton. Kota Baubau sekarang adalah representasi wilayah bekas Kesultanan Buton. Sebelum dikapling-kapling sebagai wilayah pemekaran, Kabupaten Buton dengan ibu kotanya Baubau meliputi seluruh wilayah bekas  Kesultanan Buton, kecuali Kabupaten Muna.

        Segala peninggalan kesultanan dapat dilihat di Keraton Buton, seperti istana (maliga), batu tempat pelantikan raja/sultan, masjid kesultanan, makam raja yang kemudian bergelar sultan setelah memeluk Islam yakni makam Murhum di atas sebuah bukit. Keraton, sekitar 1,6 Km dari pusat Kota Baubau, merupakan pusat pemerintahan kesultanan di atas areal hampir 40 hektar (401.911 meter persegi). Areal ini berada dalam benteng dengan konstruksi susunan batu gunung, ketebalan dua meter dan tinggi hingga empat meter.

        Sebagai Pj Walikota Baubau Hado mengaku berpegang pada falsafah pemerintahan Kesultanan Buton di masa lalu. Falsafah  itu, katanya, menjadi pedoman para sultan dalam menjalankan kekuasaan yang sangat demokratis. Falsafah itu disebut Sara Pataanguna yang terdiri dari 4 butir: Pomae-maeaka (saling menghargai), Poangka-angkataka (saling menghormati), Pomaa-masiaka (saling menyayang), dan Popia-piara (saling memelihara).

        Hado menekankan, setiap pemimpin di Baubau (walikota) harus mempedomani Sara Pataanguna, nilai kearifan lokal yang masih sangat relevan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di NKRI. Ia berjanji akan memformalkan Sara Pataanguna dengan keputusan DPRD Kota Baubau. Begitu juga kedudukan protokoler Sultan Buton perlu diatur dengan keputusan DPRD atau walikota. Dewan adat atau Siolimbona juga harus dihidupkan agar penunjukan sultan lebih tertib dan prosedural seperti di zaman dulu.

        Siolimbona adalah representasi rakyat yang bertugas memilih raja/sultan  dari keturunan bangsaswan yang terbaik. Jadi Kesultaan Buton tidak mengenal putra mahkota. Raja/sultan diartikan sebagai tunas yang tumbuh dari rumpun besar yang disimbolkan buah nanas dan menjadi lambang Kesultanan Buton.

        Hado mengatakan, peninggalan kebesaran Kesultanan Buton di masa lalu tersebut,   justru menjadi ikon wisata Kota Baubau. Unggulan ini akan lebih dioptimalkan dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk memudahkan aktivitas wisatawan maupun warga kota yang ingin terlibat dalam kegiatan kepariwisataan.

        Unggulan lainnya adalah Pantai Nirwana dan air terjun Tirta Rimba. Kedua destinasi wisata tersebut juga masih harus dibuatkan infastruktur berupa akses jalan dan halte alat angkutan umum. Warga sekitar juga harus diberikan kemudahan untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan obyek-obyek wisata tersebut.

           Daerah-daerah sekitar Kota Baubau mestinya juga ikut menggeliat di bidang kepariwisataan sejalan dengan berkembangnya transportasi saat ini. Daerah-daerah memiliki potensi yang menarik. Menurut Hado, Kabupaten Buton Tengah memiliki banyak goa yang angker. Di Kabupaten Buton Utara terdapat kawasan hutan mangrove yang luasnya puluhan ribu hektar. Daerah-daerah tersebut telah terakses dengan Baubau, baik dengan transportasi darat maupun laut.***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hado Hasina, Pj Wali Kota Baubau

 Di tengah kesibukannya membangun infrastruktur transportasi, Dr Ir H Hado Hasina MT diangkat sebagai Penjabat Walikota Baubau menggantikan AS Tamrin yang mengundurkan diri karena dia maju sebagai calon Walikota Baubau untuk perode kedua dalam pilkada serentak bulan Juni 2018.

       Pengangkatan tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.74-116 Tahun 2018, yang ditanda tangani Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tanggal 24 Januari 2018. Selanjutnya Hado dilantik di Kendari tanggal 31 Januari 2018 oleh Pelaksana Tugas Gubernur yang juga Wakil Gubernur Brigjen Purn TNI HM Saleh Lasata.

Penunjukan Hado oleh Menteri Tjahyo Kumolo sesuai usulan Plt Gubernur Sultra Saleh Lasata. Pak Saleh tidak asal ngusul sekadar formalitas belaka tetapi penuh pertimbangan berdasarkan kondisi dan permasalahan Kota Baubau. Maka ia mencari pejabat senior di lingkup Pemprov Sultra yang tupoksinya dekat dengan permasalahan kota wisata tersebut

       Kadis Perhubungan Sultra Hado Hasina  melihat, Baubau sangat berpotensi untuk berperan sebagai lokomotif pembangunan Provinsi Sultra di wilayah Kepulauan. Wilayah ini meliputi 6 daerah otonom, termasuk Kota Baubau. Gerbong ini makin besar jika Muna masuk dan ikut menjadi satelit Baubau. Saat ini Muna terdiri atas dua daerah otonom: Kabupaten Muna dan Kabupaten Muna Barat.

       Salah satu keunggulan Kota Baubau adalah posisinya yang strategis dalam jaringan lalu lintas transportasi nasional. Pelabuhan Murhum Baubau merupakan pelabuhan transit kapal-kapal penumpang milik PT Pelni maupun kapal cargo dalam pelayaran dari wilayah barat ke timur Indonesia, dan sebaliknya. Jadi dia titik penghubung wilayah timur dan barat Nusantara.

       Di era pemerintahan Jokowi-JK, pelabuhan Murhum ditetapkan sebagai salah satu jalur tol laut nasional dengan rute Tanjung Perak – Baubau – Manokwari, dan sebaliknya. Ini berarti, Baubau akan berfungsi sebagai distributor kebutuhan pokok dan barang-barang strategis lainnya bagi daerah-daerah sekitarnya. Sebab fungsi jalur tol laut adalah menjamin ketersediaan barang dan menekan disparitas harga antara daerah pengirim dan daerah tujuan. Sekaligus juga Baubau akan menjadi pusat akumulasi barang-barang muatan balik (return cargo) bagi semua armada nasional yang menyinggahi pelabuhan Murhum.

       Potensi besar lainnya yang dimiliki Baubau adalah pariwisata. Baubau yang juga dijuluki Kota Keraton tengah berusaha menjadikan Keraton Buton dan semua peninggalan di dalamnya menjadi ikon wisata.

       Persoalan mencolok Kota Baubau adalah kegagalannya menampilkan kesan aristokrat sebagai bekas ibukota kesultanan (di masa lalu). Yaitu kota yang hijau oleh pepohonan, ruas-ruas jalannya lebar-lebar dan   tanpa tersumbat kemacetan, bersih, rapi, dan indah. Tetapi realitanya terbalik, Baubau terkesan kumuh akibat kesemrawutan lalu lintas di hampir semua jalan utama.

       Segera setelah dilantik Hado Hasina menyusun RPJMD Transisi. RPJMD ini bisa menjadi titik tolak pembangunan Kota Baubau setelah memiliki walikota definitif hasil pllkada. Pemerintahan baru tidak perlu lagi meraba-raba atau berspekulasi dari titik mana pembangunan dan penataan kota harus dilanjutkan. Inti RPJMD Transisi adalah program penataan dan pengembangan menuju kota yang lebih tertib, rapi dan bersih.

       Ia mengatakan, ada tiga isu yang diakomodasi RPJMD Transisi. Pertama, kesemrawutan lalu lintas. Akar masalahnya ialah terjadinya peningkatan kendaraan bertonase berat, belum adanya terminal, parkir liar di mana-mana. Kemudian ini yang lebih penting: kurangnya kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas.

       Kedua, infrastruktur pariwisata. Potensi pariwisata Baubau masih miskin sarana dan prasarana sehingga sektor ini bergerak agak lamban. Partisipasi masyarakat juga masih rendah. Partisipasi itu minimal dalam hal perawatan lingkungan yang rapi dan bersih.

       Isu ketiga menyangkut penanganan pedagang kaki lima, PKL. Kelompok pelaku sektor informal tersebut cukup punya andil bagi semrawutnya Kota Baubau. Sebab konsentrasi PKL bukan saja di jalur-jalur akses pasar tradisional melainkan juga di ruas-ruas jalan utama.

       Penataan yang diprioritskan Pj Walikota meliputi pembangunan akses jalan dari kawasan terminal (sementara) Waramesiu menuju pusat kota termasuk ke pelabuhan Murhum; pengaturan sistem jalan satu arah untuk mengurangi kepadatan di jalur-jalur tertentu dalam kota maupun keluar kota; menata obyek wisata religi sekitar Masjid Keraton serta membuat aturan pengeleolaan obyek wisata oleh masyarakat; menyiapkan area penampungan PKL

       Tidak kalah pentingnya dalam rangka mewujudkan misi dan program RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah) Transisi adalah perbaikan tanggul Kali Baubau, pembuatan tanggul pesisir, dan penyadiaan fasilitas pemecah gelombang (break water). Kegiatan ini bersifat upaya pencegahan bencana alam yang mengancam ketenangan hidup warga kota.

       Hado Hasina optimistis, masa kerja yang kurang dari satu tahun sebagai Pj Walikota, dapat menghasilkan perubahan, perbaikan, dan kemajuan Kota Baubau yang pernah menjadi pusat Kesultanan Buton di masa lalu. Ia melaksanakan amanah tersebut dengan semangat Bolimo Karo Somanamo Lipu dan falsafah Sara Pataanguna yang telah diwariskan pemerintahan Kesultanan Buton.***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

BAUBAU DAPAT PJ WALIKOTA KREATIF

 OLEH YAMIN INDAS

DALAM waktu enam sampai 10 bulan ke depan ini, Baubau akan dipimpin Hado Hasina sebagai pejabat walikota. Dia adalah salah satu dari sedikit kader birokrat Sultra yang selama ini saya lihat cukup kreatif. Bagi  orang sekelas dia, masa penugasan sependek itu lebih dari cukup untuk dapat berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat..

        Tetapi, sayang sekali saat dia menerima tugas tersebut, APBD (Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah) Baubau telah ditetapkan DPRD bersama Walikota AS Thamrin. Maka, boleh jadi Hado Hasina akan kurang maksimal mewujudkan misinya terkait peningkatan pelayanan publik dan pembenahan fisik Kota Baubau.

        Dr Ir Hado Hasina MT (54) memang telah memiliki konsep pembangunan Baubau sebagai kota pariwisata berintikan obyek wisata budaya, sejarah,  dan keindahan alam. Konsep itu tidak terlalu jauh dari tupoksinya sehari-hari sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sultra.

        Ada beberapa prioritas yang ingin ditangani Hado sebagai Pj Walikota Baubau. Prioritas tersebut tentu berdasarkan kondisi obyektif maupun road  map permasalahan Kota Baubau. Prioritas-prioritas itu di antaranya adalah menata wajah benteng Keraton Buton agar lebih memikat sebagai core business pariwisata, baik bagi Kota  Baubau maupun Provinsi Sultra. Konon, di dunia ini hanya ada satu benteng terluas, yaitu benteng Keraton Buton di Baubau. Luasnya meliputi 401.911. meter persegi.

        Hado berharap agar benteng tersebut menjadi pusat perhatian wisatawan mancanegara maupun domestik. Dalam rangka itu ia ingin merapikan kembali susunan batu benteng ke posisi semula, membangun aksesoris di tempat-tempat bersejarah di dalam benteng untuk menambah daya tarik. Di kompleks Masjid Keraton, misalnya, ia akan memasang alas semacam karpet agar pengunjung melepas sepatu saat memasuki halaman masjid. Dengan demikian pengunjung akan merasa lebih santai dalam beraktivitas. Di lain sisi kesucian masjid akan tetap terjaga.

        Kecuali masjid yang mulai dibangun tahun 1712 di masa pemerintahan Sultan Sakiuddin Darul Alam, di dalam benteng juga terdapat batu ritual pelantikan para raja dan sultan Buton yang disebut Batu Popaua, Batu Wakaka, makam Sultan Murhum. Dia ini raja pertama yang memeluk Islam dan bergelar sultan. Ada juga beberapa istana (kamali), dan makam para sultan.

        Prioritas tinggi yang menjadi obsesi Hado sebagai Kepala Dinas Perhubungan Sultra adalah mengubah kesan Baubau sebagai kota kumuh. Predikat ini tercermin pada semrawutnya lalu lintas di hampir semua ruas jalan utama. Gejala kemacetan itu menunjukkan volume kendaraan dan alat transportasi yang beroperasi telah melampaui kapasitas dan daya dukung ruas-ruas jalan tersebut.

        Dalam jangka pendek masalah tersebut akan diatasi dengan pengaturan aliran kendaraan angkutan umum dalam kota maupun  mobil penumpang dari luar kota. Terminal sebagai sarana pengatur akan segera disiapkan di Waramesiu. Mobil penumpang dari luar kota  akan berhenti di sini, selanjutnya para penumpang akan diteruskan angkutan kota ke halte atau tujuan akhir.

        Pada tahap berikutnya sebagai program jangka menengah, akan dibangun Terminal B di Lakologou untuk melayani angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP). Kelak, bila Lakologou telah beroperasi maka terminal Waramesiu akan berfungsi sebagai rest area. Rest area lainnya adalah kompleks pelabuhan ferry dan pelabuhan Murhum. Dua yang terakhir ini akan disiapkan bersamaan dengan pembangunan Waramesiu.

        Namun, sekali lagi sayang,  program-program jangka pendek dalam rangka pembenahan sistem transportasi  Kota Baubau, tipis harapan dapat diimplementasikan secara maksimal. Pasalnya, APBD Baubau telah ditetapkan sebelum Hado dilantik sebagai Pj Walikota, per 31 Januari 2018. Hado pun belum tahu prioritas-prioritas APBD Baubau untuk tahun 2018.

        Namun demikian masyarakat Kota Baubau haruslah tetap optimistis, bahwa Hado akan melaksanakan tugasnya dengan amanah. Penunjukannya  sebagai Pj Walikota merupakan wujud perhatian dan kecintaan HM Saleh Lasata kepada rakyat Baubau dan rakyat Buton pada umumnya di ujung masa jabatannya sebagai Pelaksana Tugas Gubernur maupun sebagai  Wakil Gubernur Sultra.

        Hado Hasina saya sebut kader yang mumpuni. Kariernya sebagai PNS dimulai dari Kabag Binamarga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna, kemudian ke Pemprov Sultra. Di provinsi dia menduduki beberapa jabatan eselon II seperti Wakil Kepala Dinas Perhubungan dan Wakil Kepala Dinas Pertambangan Prov Sultra.

        Ketika menjabat Wakadis Perhubungan Sultra dua bandara berhasil dia perjuangkan pembangunannya. Yaitu Bandara Matahora di Wakatobi dan Bandara Ni Bandera di Kolaka. Kala itu Kementerian Perhubungan melakukan moratorium penerbitan izin pembangunan bandara baru. APBN juga tak menyediakan dana untuk pembangunan bandara baru..

Kalau pun daerah seperti Wakatobi membutuhkan sarana perhubungan udara, maka dianjurkan memanfaatkan bandara terdekat yakni Bandara Betoambari Baubau. Begitu juga Kolaka, dia bisa menggunakan Bandara Pomalaa milik PT Aneka Tambang.  Tetapi Hado berdalih, Sultra hanya butuh izin. Sedangkan biaya pembangunan bandara akan ditanggung sendiri oleh daerah melalui APBD.

Hado kemudian ditugaskan Gubernur Nur Alam sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buton Utara atas permintaan bupati setempat. Di kabupaten baru itu dia tertantang memanfaatkan potensi aspal alam yang tempatnya hanya beberapa kilometer ke selatan wilayah Buton Utara. Selama ini  masalah pemanfaatan aspal alam itu belum terpecahkan.  Belum ada keputusan politik pemerintah untuk memanfaatkan aspal buton bagi proyek-proyek pengaspalan jalan di Indonesia.

Dia kemudian melakukan eksperimentasi pemanafaatan aspal alam itu, paling tidak untuk daerahnya sendiri Buton Utara.  Ia membuat modifikasi aspal buton yang disebutnya Butur Seal Asbuton. Modifikasi ini memanfaatkan potensi batu kapur setempat sebagai unsur campuran butiran aspal alam sebelum dihampar dalam rangka pengaspalan jalan di Buton Utara.

Alhasil, aspal minyak impor tak digunakan di kabupaten tersebut. Kebijakan pembangunan jalan di Buton Utara diputuskan harus menggunakan aspal buton produk Butur Seal Asbuton. Menurut Hado, daya saing Butur Seal Asbuton cukup tinggi. Selain bisa menghemat anggaran sampai 30 persen, penggunaan Butur Seal Asbuton juga bisa melibatkan tenaga lokal.

       Salah satu karya monumental yang diukir Hado saat bertugas di Buton Utara adalah sebuah stadion olahraga yang disebut banyak kalangan sebagai stadion termegah di kawasan timur Indonesia. Stadion itu kemudian diberi nama Stadion Bahteramas. Stadion itu difungsikan pertamaa kali sebagai arena Pekan Olahraga Provinsi Sultra, yang digelar bulan Desember 2014.

       Sebelum dilantik sebagai Kadis Perhubungan Sultra bulan Juli 2016, Hado Hasina sempat menjabat Pelaksana Tugas Sekda Kabupaten Buton Utara sambil tetap merangkap seagai Kadis PU dan Tata Ruang.

       Kehadirannya kembali di provinsi Hado segera memetakan permasalahan perhubungan dan transportasi di Sultra. Ia mengambil peran aktif dalam pembangunan dan pengembangan Pulau Bokori sebagai destinasi wisata yang dekat dengan ibu kota provinsi. Di bawah arahan Gubenur Nur Alam, ia membangun pelabuhan dan terminal di Desa Bajo Indah untuk memudahkan wisatawan berkunjung ke pulau eksotik tersebut. Semacam pelabuhan khusus wisata ke dan dari Pulau Bokori.

       Bukan hanya infrastruktur transportasi Pulau Bokori,  Hado juga ikut membangun fasilitas cottage baik dalam bentuk bangunan beton maupun rumah konstruksi kayu (model rumah panggung). Pendek kata, kehadiran Hado terasa ada dinamika dan semangat kompetitif di kalangan pejabat dalam lingkup Pemprov Sultra.

       Sambil mendukung program yang menjadi prioritas tinggi Gubernur Nur Alam, Kadis Perhubungan tersebut mulai melaksanakan pembangunan terkait pelayanan publik, seperti pembangunan terminal angkutan darat di berbagai kota dan kabupaten. Kegiatan ini juga ikut membuka lapangan usaha ekonomi produktif bagi penduduk sekitar terminal. PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor perhubungan juga ikut terangkat.

Hado pertama kali melihat sinar matahari di Kaledupa (Wakatobi),  3 September 1963. Anak ke-3 dari 5 bersaudara hasil pernikahan pasangan La Hasina dan Hipani,  itu mengaku melamar  jadi PNS hanya setengah hati. “Saya ingin jadi konsultan”, ujarnya. Pada tahun 1990, dia menikah dengan Sulastri SH. Sulastri, pejabat senior di Biro Hukum Sekretariat Kantor Gubernur Sultra.

Pasangan tersebut dikaruniai satu-satunya anak perempuan bernama Tiqa Rezky Hado. Setelah menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2015, Tiqa Rezky melanjutkan studinya ke program S2 di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Tiqa mengikuti jejak ayahnya di jalur pendidikan tinggi. Hado meraih gelar S1 dari Faktultas Teknik Unhas, kemudian melanjutkan ke ITB untuk S2 dengan gelar Master Transportasi (MT). Terakhir gelar S-3, doktor (Phd) bidang sumber daya manusia dari Universitas Negeri Jakarta, UNJ, (2016). ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment