MOROSI AKAN TERKONEKSI REL KERETA API

KEPALA SUBDIT PENATAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN KEMENTERIAN PERUBUNGAN iKHSANDI wANTO HATTA BERSAMA kADIS PERHUBUNGAN sULTRA HADO HASINA

 OLEH YAMIN INDAS

BAGI masyarakat Sultra akan semakin banyak pilihan alat transportasi. Kereta api sebagai alat transportasi berbasis rel tak lama lagi hadir melayani angkutan barang dan  orang di Trans Sulawesi, termasuk segmen Sultra pada jalur Kendari-Kolaka.

Studi kelayakan untuk segmen tersebut bekerja secara marathon. Bulan lalu, tepatnya tanggal 25 Oktober 2019 telah dilaksanakan rapat Koordinasi Teknis tentang studi kelayakan tersebut. Rapat serupa kembali diadakan Kamis, 28 November  2019 di Hotel Horison Kendari, Seperti sebelumnya, rapat koordinasi tersebut dipimpin Kadis Perhubungan Sultra Hado Hasina.

Peserta rapat antara lain Kepala Sub Direktorat Penataan dan Pengembangan Jaringan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Ikhsandi Wanto Hatta, Kadis Perhubungan Konawe Nuriadin, Kepala Dinas Perhubungan Kota Kendari Ali Aksa, Sofyan dari Tim Studi Kelayakan,  unsur-unsur  dinas terkait dari provinsi  maupun kabupaten kota.

Banyak kemajuan yang dicapai tim dalam sebulan terakhir. Jika pada rapat sebelumnya baru dilaporkan rencana garis besar titik-titik jalur rel kereta api yang akan dibangun, maka sekarang tim studi kelayakan mengajukan 5 alternatif terase (jalur) kereta api Kendari- Kolaka dengan panjang (jarak) bervariasi. Terasa terpanjang 189 km, dan terpendek 129 Km.

Semua terase kereta api  yang ditawarkan bertitik tolak dari pelabuhan Bungkutoko dan Kendari New Port,  dan berakhir di Sabilambo. Di kedua titik tersebut akan dibangun stasiun. Ini memang sesuai pengarahan Kadis Perhubungan Sultra saat rapat koordinasi bulan lalu.

Pelabuhan Kendari di Bungkutoko yang telah diintegrasikan dengan Kendari New Port – masih dalam satu kawasan – telah dikelola PT (Persero) Pelindo IV. Karena itu, dalam pembangunan stasiun di situ harus dikordinasikan dengan pihak Pelindo IV. Menurut Hado, pelabuhan Kendari saat ini merupakan pelabuhan ketiga terbesar di kaswasan timur setelah Makassar dan Pantoloan di Palu.

Terkait sejumlah alternatif yang diajukan pihak konsultan,  Hado Hasina lebih memilih terase yang bakal terkoneksi dengan Morosi, pusat industri nikel (smelter) di pesesisir timur Kabupayen Konawe. Ia mengatakan, kawasan industri tersebut direncanakan meyerap tenaga kerja sampai 15.000 karyawan. Sehingga kebutuhan (demand) akan sarana transpotasi cukup besar.

Selain mobilitas karyawan yang akan lebih memilih kereta api karena tarifnya relatif murah, bukan tidak mungkin produksi smelter nikel di kawasan industri itu, akan memanfaatkan pelabuhan Kendari sebagai simpul terkait kegiatan ekspor. Secara ekonomis pelabuhan Kendari lebih menguntungkan karena faktor jarak yang lebih dekat untuk dijangkau kapal-kapal ekspor. Selain itu pelabuhan utama tersebut memiliki peralatan modern  sehingga kegiatan pemuatan lebih cepat.

Dalam konteks itu angkutan kereta api lebih relevan. Hado Hasina mengatakan, orientasi pelayanan kereta api di Trans Sulawesi segmen Kendari – Kolaka lebih ditujukan untuk keperluan pengangkutan barang. Sebab potensi penumpang masih terbatas. Penuduk di daerah ini belum sepadat di Pulau Jawa dll.

Kadis Perhubungan tersebut merasa puas karena berbagai alternatif terase kereta api yang ditawarkan tim studi kelayakan, semuanya diarahkan untuk diintegrasikan dengan simpul-simpul transportasi seperti terminal A Puwatu, terminal B Baruga, terminal Bandara Haluoleo dan terminal pelabuhan Kendari di Bungkutoko.

Hado juga sependapat dengan Kadis Perhubungan Kota Kendari Ali Aksa tentang perlunya terase rel kereta api  diarahkan ke selatan kota sesuai tata ruang Kota Kendari. Wilayah selatan itu merupakan daerah pengembangan industri. Kadis Perhubungan Sultra menegaskan tujuan penyediaan sarana angkutan kereta api adalah untuk menghubungan sentra-sentra produksi.

Dari pihak konsultan studi kelayakan mengajukan 2 alternatif terase Kendari-Kolaka. Alternatif 1 sepanjang 161 Km. Jalur ini bertitik awal dari pelabuhan Bungkutoko dan Kendari New Port. Terase tersebut melalui rencana jalan strategis lingkar Kendari, terminal Baruga, terminal A Puwatu, terminal barang Baruga, kawasan industri Morosi, terminal Rahabangga, terminal Tawainalu (Kolaka Timur), dan terminal Sabilambo.

Alternatif 2 sepanjang 189 Km, tetap start dari Bungkotoko dan Kendari New Port, terus meluncur melalui rencana jalan strategis lingkar Kendari, terminal Baruga, Bandara Haluoleo, Bandara Ni Bandera (Kolaka). Tapi untuk melintasi kawasan bandara tersebut jalur kereta api harus membelah hutan lindung di Bombana.

Sofyan dari tim studi kelayakan menyatakan, beberapa alternatif yang diajukan serta masukan dari peserta rapat terutama Kadis Perhubungan  Sultra, akan memperkaya referensi perbaikan dan penyempurnaan yang akan dilakukan studi kelayakan ini. Tim masih akan turun ke lapangan lagi, mengambil foto udara, dll.

Rencana pembangunan jaringan rel kereta api segmen Sultra semula diperkirakan baru akan siap dioperasikan sekitar tahun 2030. Namun Hado Hasina menyatakan, program itu bisa lebih cepat direalisasikan jika tim studi kelayakan bekerja lebih cemat namun cermat dalam menyelesaikan tugasnya hingga pada tahap rencana detail.

Hal senada diisyaratkan Ikhsandi Wanto Hatta, Kepala Subdit Penataan dan Pengembangan Jaringan Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.  Sambil tertawa ia mengatakan ground breaking kereta api segmen Sultra segera dilaksanakan bila rencana detailnya sudah selesai dan disetujui pemerintah.

Dengan demikian berarti, rencana pembangunan sarana tranportasi berbasis rel di segmen Sultra sebagai bagian dari jalur Trans Sulawesi, bukan barang mustahil. Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf saat ini akan melanjutkan pembangunan infrastruktur di kawasan timur.

Hado Hasina mengatakan, upaya penyediaan infrastruktur bagi kawasan timur, lebih khusus Provinsi Sultra, merupakan terobosan untuk menciptakan suplai, permintaan. Berbeda halnya di Jawa dan Sumatera, pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan (demand).

Ia menyebut beberapa bandara di Sultra, antara lain Bandara Matahora di Wakatobi sebagai contoh pembangunan dalam rangka menciptakan permintaan (supply).  Banyak orang menganggap hal itu barang mustahil. Siapa yang akan menggunakan pesawat terbang, sewanya tak terjangkau orang biasa. Sekarang, bandara itu melayani penerbangan dua kali sehari. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

TERMINAL KERETA API DI PELABUHAN BUNGKUTOKO

DR IR H HADO HASINA, KEPALA DINAS PERHUBUNGAN SULTRA

 OLEH YAMIN INDAS

         KETIKA mendapat undangan melalui WA (WhatsApp) untuk menghadiri Rapat Koordinasi Teknis tentang studi kelayakan pembangunan kereta api Trans Sulawesi wilayah Sulawesi Tenggara, dalam benak saya muncul pertanyaan sudah layakkah Sultra punya jaringan rel kereta api sebagai alat angkutan massal?

Pertanyaan itu ternyata malah disampaikan juga Kepala Dinas Perhubungan Sultra Hado Hasina ketika membuka rapat tersebut di hotel Plaza Inn Kendari, Jumat 25 Oktober 2019. Rapat tersebut dihadiri antara lain beberapa pejabat di lingkup PT (Persero) Kereta Api dan utusan dinas-dinas provinsi serta Kota Kendari.

Akan tetapi, diakhir sambutannya Hado menyatakan, pembangunan dan penyelenggaraan perkeretaapian di Sultra adalah keniscayaan. Kebijakan ini dilakukan dalam rangka suplai (penyediaan sarana kemudahan) bagi masyarakat. Karena itu infrastruktur kereta api harus dibangun untuk mendorong pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat.

Pernyataan tersebut membuka memori saya pada tahun 1970-an. Ketika itu ruas jalan poros Kendari-Kolaka (171 Km) baru akan dimulai pembangunannya dan secara bertahap dilapisi aspal.

Menteri Pekerjaan Umum Prof Ir Purnomosidi dalam suatu briefing di hadapan para pejabat Sultra di Kendari

mengatakan prinsip pembangunan prasarana jalan baru di Indonesia, termasuk poros Kendari-Kolaka, adalah dalam rangka menciptkan permintaan (suplai). Belum merupakan permintaan (demand) mendesak. Tetapi lanjut mendiang Purnomisidi, penyediaan infrastruktur akan merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat di sepanjang jalan poros itu.

         Teori ahli Pengembangan Wilayah tersebut tidak meleset. Secara berangsur terjadi perubahan sosial ekonomi masyarakat di sepanjang jalan. Saat ini umumnya bangunan perumahan warga, misalnya,  merupakan bangunan permanen, bersaing dengan model dan tipe perumahan modern di kota-kota.

         Hado Hasina mengawali sambutannya dengan mengutip firman Allah dalam Al Qur’an surah Ar Rahman ayat 60 yang terjemahannya: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan (pula). Ia mengatakan, pembangunan jalur kereta api di Sultra sudah pasti bakal mendatangkan manfaat besar bagi kehidupan rakyat. “Pembangunan ini jalur kereta api ini adalah untuk menciptkan suplai”, ujarnya.

 Prinsip-prinsip kenyamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan angkutan umum, termasuk kereta api, tidak lupa diingatkan Hado Hasina. Menurut master transportasi tersebut, soal kenyamanan terkait dengan volume dan kapasitas prasarana yang tersedia. Jika mobil bus berkapasitas 30 penumpang tapi dijejali hingga 50 penumpang, maka pasti tidak ada kenyamanan bagi penumpang. Sama halnya prasarana jalan. Jika kapasitas (daya dukung) jalan hanya sekian, maka tidak bisa lebih dari kapasitas tersebut agar tidak terjadi kemacetan yang sangat  mengganggu kenyamanan pengguna jalan.

         Ia menjelaskan, kereta api adalah bentuk transportasi berbasis rel untuk mengangkut barang dan penumpang. Selama ini kita (masyarakat di Sultra) baru mengenal transportasi berbasis jalan. Menurut rencana yang kini masih dalam proses studi kelayakan, jalur kereta api di Sultra akan dibangun bertahap pada jalur Kendari-Kolaka, kemudian Kolaka-Malili. Malili merupkan wilayah administrasi Kabupaten Luwu di Sulawesi Selatan. Selanjutnya dari Malili rel tersebut akan diintegrasikan dengan jalur kereta api Trans Sulawesi Makassar-Manado (2000 Km).

 Jadi,  jalur kereta api di daratan besar jazirah Sultra merupkan bagian dari jalur kereta api Trans Sulawesi. Pembangunan jaringan rel kereta api Makassar-Manado telah dimulai  sejak tahun lalu pada jalur Makassar Pare-Pare.Tahap berikutnya adalah Pare-Pare-Palu.

  Kadis Perhubungan mengatakan, terminal Baruga yang dibangun Pemerintah Kota Kendari telah dialihkan pengelolaannya kepada Pemda Provinsi Sultra melalui suatu perjanjian kerja sama. Dengan sendirinya terminal itu dinaikkan statusnya menjadi terminal tipe B. Selanjutnya terminal Puwatu akan dibangun dengan kelas terminal tipe A oleh pemerintah pusat.

 Hado Hasina mengemukakan infrastruktur transportasi moda darat tersebut karena dia berharap agar jaringan rel kereta api di wilayah Kota Kendari diintegrasikan dengan terminal moda angkutan berbasis jalan, moda angkutan laut dan udara. Tujuannya adalah untuk memudahkan pergerakan barang dan orang pada simpul-simpul transportasi tersebut.

 Dalam hubungan itu Kadis Perhubungan Sultra memberi masukan kepada tim studi kelayakan penyelenggaraan kereta api Kendari-Konawe-Kolaka Timur-Kolaka, dan Kolaka-Kolaka Utara-Malili, agar terminal atau stasiun kereta api di Kota Kendari dibangun di kawasan pelabuhan Bungkutoko.

 Bungkutoko saat ini masih berstatus terminal pelabuhan Kendari. Selain Bungkutoko, ada tiga lagi terminal pelabuhan Kendari yaitu  pelabuhan Nusantara (pelabuhan sejak zaman Belanda), pelabuhan kapal lokal, dan pangkalan perahu. Tetapi kelak setelah New Port   yang dibangun PT Pelindo di sisi pelabuhan Bungkotoko, Bungkutoko akan berberfungsi dan berperan sebagai pelabuhan utama provinsi ini. Praktis pula ia akan menjadi titik lintasan tol laut. Pelabuhan Kendari saat ini merupakan pelabuhan pengumpul terbesar di kawasan timur setelah Makassar dan Pantoloan di Palu.

 Pelabuhan baru di Bungkutoko akan menyiapkan kawasan pergudangan ekspor dan antar pulau. Selain itu Kementerian Perhubungan telah membangun terminal penumpang. Tidak ketinggalan Pemda Sultra juga membangun kawasan komersial yang menyediakan sarana dan fasilitas umum seperti kawasan kuliner, toko-toko yang menyediakan kebutuhan kecil, dll. Kawasan komersial tersebut dikelola masyarakat.

 Di bawah kepemimpinan Hado Hasina sebagai Kadis Perhubungan Sultra, pembangunan infrastruktur transportasi melibatkan masyarakat sekitar. Di hampir semua terminal pelabuhan feri terdapat kawasan komersial yang dikelola warga sekitar. Bahkan villa juga dibangun bagi kemudahan penumpang dalam perjalanan. Kreativitas ini menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD).

 Adapun rencana pembangunan jaringan rel kereta api di wilayah Sultra dan sebagian Sulsel (Malili) dalam rangka Trans Sulawesi, proses persiapannya masih agak lama. Masih perlu dimatangkan terutama terase lintasan rel yang membelah hutan, tebing dan lembah. Termasuk juga pertumbuhan potensi penumpang dan produksi.

 Menurut Hado Hasina, jalur rel Kendari-Kolaka baru akan siap sekitar tahun 2030-an, Sedangkan jalur Kolaka-Malili sekitar 2045. Ia mengatakan, infrastruktur transportasi yang agak mendesak sebetulnya adalah pembangunan bandara baru sebagai alternatif dari Bandara Haluoleo sekarang ini.

 Pertimbngannya adalah lahan Bandara Haluoelo termasuk landasan pendaratan adalah aset militer, dalam hal ini TNI Angkatan Udara. Pertimbangan kedua, kapasitas atau daya dukung Bandara Haluoleo akan semakin terbatas terkait perkembangan provinsi ini ke depan yang akan semakin pesat di segala bidang. Luas  Bandara Haluoleo hanya sekitar 100 hektar, sementara bandara standar membutuhkan lokasi sekitar 400 hektar.

 Hado Hasina melihat, lahan perkebunan eks PT Kapas Indah Indonesia (KII) di Punggaluku, Konawe Selatan, cukup layak dijadikan lokasi Bandara Haluoleo. Perkebunan kapas tersebut kemudian gagal akibat cuaca dan tidak tersedianya infrastruktur jalan baik di kawasan perkebunan maupun di luar kawasan, jalan umum. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

PETANI JAGUNG PETANI CERDAS

OLEH YAMIN INDAS

ANTON SUSENO, MAESTRO TENIS MEJA YNG KINI TERJUN JADI PENGUSAHA PERKEBUNAN JAGUNG DI SULTRA

PETANI Indonesia di zaman now adalah pelaku ekonomi. Bukan lagi petani subsisten seperti pada masa-masa awal kemerdekaan hingga Orde Baru. Petani menjalankan usaha taninya berdasarkan kebutuhan pasar. Sehingga produksi yang dihasilkannya mendatangkan penghasilan untuk biaya hidup,  biaya pendidikan, dan  kebutuhan lainnya.

Kendala petani kekinian di kawasan timur umumnya faktor modal dan pemasaran. Kendala lainnya faktor mental yang belum terpacu untuk hidup lebih baik. Sebagian, terutama di pedesaan masih mengidap penyakit malas. Lahan luas di belakang rumah dan di wilayah desanya tidak/belum diolah untuk menghasilkan produk yang  mendatangkan penghasilan.

Kini terbuka peluang besar bagi pengidap penyakit malas untuk cepat menghasilkan uang banyak. Buka lahan-lahan yang terbentang luas itu lalu ditanami jagung. Ada investor yang akan menampung. Jagungnya akan dibeli Rp 2.000 per kilogram dalam bentuk pipilan. Hanya dalam waktu 4 bulan Anda yang saya kategorikan malas, bisa mengantungi uang belasan juta rupiah.

Anjuran menanam jagung ini ditujukan kepada semua petani, termasuk petani sawah yang kekurangan air pada musim kemarau. Adapun secara spesifik saya sebut pengidap malas, tujuannya untuk merangsang agar sikap mental itu dibuang jauh. Ayo kerja, ayo kerja! Begitu slogan Presiden sekarang, Jokowi.

PT Marwan Bersaudara Sukses (MBS) adalah investor dari Jakarta   yang akan menampung jagung petani di Sultra. Investor ini kelihatannya serius karena baru beberapa bulan hadir di daerah ini, PT MBS sudah beraksi dan merangkul 1.100 petani dari sejumlah kabupaten dengan total luasan lahan yang akan ditanami di awal musim hujan sebentar lagi, sekitar 5.082 hektar.

Saya tertarik kepada figur Anton Suseno, Dirut PT MBS. Dia adalah salah satu legenda tenis meja Indonesia di zamannya. Di beberapa event pesta olahraga Asia Tenggara (Sea Games), Anton menunjukkan kelasnya. Pada Sea Games 1991, dia menyabet dua medali emas. Pada Sea Games berikutnya Anton tetap petenis meja terkuat, satu medali emas dia persembahkan kepada Indonesia.

Meski tak menang, maestro ini juga lolos mengikuti Olimpiade mewakili Indonesia berturut-turut 1992,1996, dan Olimpiade di Sydney, Australia, tahun 2000.

Dia dikenal sebagai pemain dengan gaya defensif. Oleh karena itu, saya percaya pria kelahiran 15 Desember 1971 di Indramayu, Jawa Barat, ini tidak akan mudah menyerah terhadap tantangan seberat apa pun dalam pelaksanaan program penanaman jagung 100.000 hektar di Sultra. Dia akan selalu konsisiten dengan gaya bertahan (defensif), lalu menyerang secara frontal pada saat yang tepat.

Ya 100.000 hektar! Ini targetnya dalam program penanaman jagung di Sultra. Saat ini PT MBS mulai action. Areal lahan yang siap tanam beberapa minggu ke depan ini seluas 5.082 hektar, tersebar di Kabupaten Konawe seluas 1.494 hektar yang melibatkan 319 petani, Konsel 1.08 hektar (239 petani), Kolaka Timur 1.441 hektar (289 petani), Bombana 1.064 hektar (253 petani).

Pada tahap awal ini tercatat 47.564 hektar lahan jagung yang dalam taraf proses pengajuan untuk bekerja sama dengan PT MBS. Areal ini tersebar: di Bombana 5.345  hektar, Konawe (1.229 ha), Konsel (2.649 ha), Muna dan Muna Barat (7.914 ha), Kolaka Timur (4.555 ha), Kolaka Utara (9.873 ha), Buton (8.217 ha), dan Kabupaten Buton Selatan (3.896 ha).

Luasan tahap awal ini hampir separuh dari target 100.000 hektar. Pasalnya, petani yang merespons program ini adalah petani cerdas. Mereka merasa telah mendapatkan solusi dari kebuntuan ekonomi selama ini.

Kolaka Utara adalah salah satu contoh. Dari sekian kabupaten yang menyatakan ikut program ini pada tahap awal, Kolut langsung menyanggupi hampir 10.000 hektar, tepatnya 9.873 hektar. Mengapa? Tanaman coklat (kakao) sudah memudar karena faktor usia tanaman makin tua,  dan hantaman PBK (penggerek batang kakao) yang sulit dikendalikan. Maka, mereka segera menangkap program ini sebagai solusi.

Perusahaan ini akan terjun langsung bahu membahu dengan petani dalam proses pertanaman jagung. PT MBS akan memberikan modal kerja petani berupa bibit dan pupuk berkualitas tinggi serta didukung peralatan operasional yang modern dan berbasis teknologi.

Menurut Anton Suseno, bibit hibrida yang akan ditanam adalah jenis super yang dapat menghasilkan sekitar 16 ton jagung pipilan per hektar. Karena itu, jika petani mematuhi petunjuk para penyuluh di lapangan, mulai dari pengolahan lahan, teknis penanaman dan  pemupukan, serta kegiatan pasca panen, tingkat produktivitas yang diharapkan itu,  bisa tercapai.

Penyuluh yang akan mendampingi petani di lapangan akan diberikan pembekalan oleh para pakar dari akademisi dan praktisi tentang teknis budidaya jagung hibrida, penggunaan pupuk, pelaksanaan dan pasca panen. Termasuk cara pengangkutan agar produksi tidak banyak hilang di jalan.

Harga pembelian di tingkat petani oleh PT MBS, telah disepakati yakni Rp 2.000 per kilogram jagung  pipilan.  Karena itu, Anton merasa yakin petani dapat menikmati penghasilan antara Rp 12 juta sampai Rp 16 juta dari satu hektar tanaman jagung, hanya  dalam waktu 4 bulan.

Bila proyek budidaya agribisnis tersebut berjalan lancar, PT MBS akan merambah sampai ke hilir, yaitu bisnis pengolahan jagung, industri pakan dan makanan olahan. Kegiatan hilir tersebut akan menyerap banyak tenaga kerja. Bukan hanya itu, industri peternakan, industri perikanan, cold storage (gudang pendingin), pabrik es, perhotelan dan restoran, transportasi darat dan laut juga diincar investor tersebut.

Dua bidang usaha yang disebut terakhir, transportasi darat dan laut menarik perhatian Anton setelah dia  melakukan perjalanan ke wilayah kepulauan. Ia melihat kapal feri yang beroperasi di lintas Tampo-Torobulu sudah dalam kondisi keropos dan lamban pula gerakannya. Ketika mendarat di Torobulu, banyak penumpang  bingung mencari angkutan sebab alat .angkutan umum yang tersedia, terbatas.

Legenda tenis meja Indonesia tersebut mengungkapkan, visi PT MBS adalah memajukan kejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Visi tersebut akan diwujudkan melalui misi menciptakan sumber daya ekonomi nasional bertaraf internasional dan memberi layanan edukasi untuk menciptaan sumber daya manusia berkualitas dan mampu bersaing di kancah internasional. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

PENGUSAHA JAKARTA INVESTASI JAGUNG

O

Direktur Utama PT Marwan Bersaudara Sukses Anton Suseno

OLEH YAMIN INDAS

DI MASA lalu sebelum Ir H Joko Widodo menjadi Presiden RI ke-7, kawasan timur Indonesia disebut sebagai masa depan. Hari ini Indonesia adalah Jawa dan Sumatera. Karena itu, derap pembangunan di kawasan ini tidak sekencang di kawasan barat. Wilayah masa depan Indonesia tersebut, entah kapan baru dapat giliran digenjot pembangunannya untuk empersempit gap sosial dan ekonomi.

Presiden Jokowi tidak sependapat dengan strategi pembangunan nasional yang terkesan diskriminatif itu. Dia bertekad membangun Indonesia dari kawasan timur dan dari wilayah pinggiran. Ketimpangan sosial ekonomi harus segera direspons dengan strategi keseimbangan dan pemerataan pembangunan yang benar-benar riil.

Tidak heran jika derap pembangunan kemudian membuat “gaduh” di kawasan ini. Pembangunan irigasi baru dan perbaikan irigasi yang nyaris tak berfungsi lagi, pembangunan dan peningkatan jaringan jalan, pelabuhan laut, dermaga feri (kapal penyeberangan), pembangunan lapangan terbang, penyiapan armada tol laut untuk menembus daerah dan kepulauan terpencil agar disparitas harga tidak menajam hingga terobosan harga bahan bakar minyak di Papua sama dengan harga Jawa, sangat terasa sebagai kenyataan di era Jokowi.

Ke depan ini, pembangunan infrastruktur tidak sekadar memantapkan koneksivitas antar daerah, antar kota, dan antar pulau, tetapi juga konektivitas sentra-sentra produksi dengan ruang-ruang pasar.

Pertanyaan sekarang, apakah kawasan timur telah memiliki sentra-sentra produksi berbagai komoditas unggulan secara ekonomis? Jawabannya, memang sudah ada tetapi secara kuantitas maupun kualitas belum memadai. Belum seimbang dengan ketersediaan sarana prasarana yang telah dibangun pemerintah.

Mengukur ketimpangan itu adalah perkara mudah. Lihat arus barang yang keluar masuk melalui pelabuhan-pelabuhan baik udara maupun laut. Untuk Provinsi Sultra, misalnya, ketimpangan bongkar muat barang di seluruh jaringan pelabuhan masih nampak.

Data BPS Sultra menyebutkan, pada tahun 2015 misalnya, barang yang masuk di Sultra (diturunkan dari kapal) tercatat 5.353.434 ton. Sedangkan barang yang diangkut keluar Sultra (return cargo) tercatat 3.087.226 ton. Barang masuk pada tahun 2016 terdata 5.767.958 ton, dan muatan balik bagi armada angkutan nasional tercatat 3.423.394 ton.

Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota mestinya mencermati angka-angka tersebut. Kemudian, mereka juga harus cerdas membaca sikap dan kebijakan pemerintah yang belakangan ini mulai menaruh perhatian besar terhadap ketinggalan kawasan timur, terutama di bidang infrastruktur.

Keberpihakan tersebut mestinya direspons dengan program-program yang berorientasi pada peningkatan produksi. Modal dasar cukup melimpah berupa petani dan lahan luas serta perairan laut yang ikannya tinggal diambil. Maka, program peningkatan produksi harus dirumuskan sesuai kondisi dan potensi masing-masing wilayah kabupaten/kota.

Selain bidang kelautan, subsektor pertanian tanaman pangan sangat menjanjikan akan tercapainya peningkatan produksi berskala besar. Dua komoditas utama di subsektor ini adalah padi dan jagung.

Anto Suseno bersama Kadis Perhubungan Sultama penggunaan ra Hado Hasina (kiri) saat penandatanganan kerja sama pemanfaatn lahan di kawasan komersial pelabuhan Bungkotoko, Kamis 7 November 2019 di Hotel Horison Kendari.

Untuk komoditas jagung, semua wilayah di Sultra cocok ditanami jagung, baik dari kondisi aklimatologi maupun dari aspek kulturalnya. Jagung masih merupakan makanan alternatif setelah beras, terutama di wilayah Kepulauan. Dengan demikian, pengembangan lahan pertanaman jagung secara massal, prospeknya cukup bagus.

Ada berita gembira bagi masyarakat petani, khususnya para petani tradisional jagung. Saat ini sebuah perusahaan dari Jakarta mulai bergerak di lapangan dalam rangka program penanaman jagung secara massal. Perusahaan itu adalah PT Marwan Bersaudara Sukses.

Seperti dijelaskan Direktur Utama PT Marwan Bersaudara Sukses, Anton Suseno, dalam suatu percakapan dengan saya di Kendari, pada tahap awal ini akan dibuka pertanaman jagung seluas 47.564 hektar. Lokasinya tersebar di sejumlah kabupaten di daratan besar, termasuk Bombana. Untuk itu, pihaknya akan mengucurkan dana investasi sekitar Rp 50 miliar. “Dalam 2-3 minggu ke depan ini kegiatan penanaman di lahan petani sudah akan dimulai”, ujarnya.

Perusahaan ini akan terjun langsung ke lapangan mem-backup petani dalam proses pertanaman jagung. Bibit yang akan ditanam bukan sembarang bibit. “Bibit hibrida terbaik yang dapat menghasilkan sekitar 16 ton jagung pipilan per hektar”, kata Anton Suseno.

Ia menambahkan, pupuk yang akan digunakan juga adalah pupuk terbaik. Karena itu, jika petani mematuhi petunjuk para penyuluh di lapangan, mulai dari pengolahan lahan, teknis penanaman dan pemupukan, serta kegiatan pasca panen, maka tingkat produktivitas yang diharapkan, bisa tercapai.

Harga pembelian PT Marwan Bersaudara Sukses sudah disepakati yakni Rp 2.000 per kilogram jagung pipilan di tingkat petani. Anton yakin petani dapat menikmati penghasilan antara Rp 12 juta sampai Rp 16 juta dari satu hektar tanaman jagung, hanya dalam waktu tiga atau empat bulan.

Kegiatan di tingkat hilir juga mulai digarap. Beberapa hari yang lalu, Anton Suseno selaku Dirut PT Marwan Bersaudara Sukses telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Pemprov Sultra terkait penggunaan lahan satu hektar di kawasan komersial pelabuhan Bungkutoko, untuk lokasi pergudangan, perkantoran dan fasilitas lain. Hal serupa juga akan dilakukan pada tahap berikutnya di Muna Barat, dan Baubau. Baubau adalah pusat kegiatan ekonomi di wilayah Sultra Kepulauan.

Anton Suseno mengatakan, pihaknya akan mengembangkan usaha pertanaman jagung di Sultra dengan target sampai 100.000 hektar. Jika rencana ini terwujud, maka seperti dikatakan Kadis Perhubungan Sultra Hado Hasina, jagung akan menjadi komoditas primadona bagi provinsi ini. Kapal-kapal niaga akan bersaing datang merebut muatan jagung produksi Sultra.

Dalam perkiraan minimal, lahan jagung seluas itu akan menghasilkan satu juta ton jagung pipilan dalam waktu 3-4 bulan. Masa panen jagung hibrida, menurut Anton, bisa dua kali setahun. Areal persawahan yang kekurangan air pada musim kemarau, dapat diisi dengan tanaman jagung. “Sebab jagung tidak membutuhkan banyak air. Yang penting lahannya agak sedikit basah atau lembab, sudah baik bagi tanaman jagung”, ujarnya.

Kehadiran PT Marwan Bersaudara Sukses melakukan investasi di bidang tanaman pangan, lebih khusus lagi komoditas jagung, patut diapresiasi dan didukung oleh jajaran pemda provinsi dan kabupaten/kota maupun masyarakat Sulawesi Tenggara.

Dukungan itu harus tulus, bukan basa basi, apalagi bermuatan kepentingan pribadi. Artinya, bila turun ke lapangan karena tugasnya, jangan menuntut uang bensin, dan sebagainya kepada investor. Ini pengalaman sahabat saya, pengusaha industri rumput laut di suatu kabupaten di Sultra.

Investor Jakarta ini sesungguhnya tampil untuk merespons penyediaan infrastruktur oleh pemerintah pusat di Sultra, agar pembangunan sarana dan prasarana terebut tidak terkesan mubazir sebagai akibat dari masih minimnya produksi di kawasan timur, khususnya di Provinsi Sultra.

Soal produksi suatu daerah, merupakan tanggung jawab pemerintah daerah bersangkutan. Banyak cara untuk itu, antara lain menciptakan iklim berusaha yang baik, agar pengusaha tertarik melakukan investasi.

Di lain pihak, ledakan produksi jagung yang bakal terjadi di Sultra, akan menggairahkan kehidupan usaha angkutan laut nasional. Armada angkutan yang bergerak ke dan dari kawasan timur tidak lagi bakal pulang dalam keadaan muatan kosong. Karena faktor return cargo dengan kondisi seperti itu, pemerintah pusat terpaksa harus memberikan dana subsidi kepada perusahaan pelayaran yang melaksanakan program tol laut.

Dalam konteks kepentingan yang lebih besar, kehadiran PT Marwan Bersaudara Sukses melakukan investasi di Sultra didorong semangat dan keinginan untuk berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan jagung nasional sebanyak 4 juta ton setiap tahun. Dengan demikian, bisnis impor jagung yang menguras devisa negara, dapat dikurangi atau dihentikan sama sekali. ***

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

KONEKTIVITAS UNTUK MENDUKUNG PARIWISATA

 OLEH YAMIN INDAS

Sesudut pemandangan di kawsasan Wakatobi Dove Resort di Pulau Tolandono, Tomia.

Penunjukan kembali Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan dalam Kabinet Jilid 2 Presiden Joko Widodo mengisyaratkan  kesungguhan Presiden mengembangkan sektor pariwisata. Sebab kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi rakyat dan pemasukan devisa sangat besar.

Soal konektivitas dan kaitannya dengan pariwisata serta sentra-sentra produksi ditekankan Presiden kepada Budi Karya Sumadi saat dipanggil ke Istana terkait pengangkatannya kembali sebagai Menteri Perhubungan. Hal tersebut disampaikan Budi kepada media setelah keluar dari Istana.

Menteri Perhubungan Budi karya Sumadi

Kesinambungan program di sektor perhubungan dan transportasi yang dikaitkan dengan pengembangan pariwisata akan mendorong pertumbuhan, terutama di kawasan timur Indonesia.

Kawasan ini masih membutuhkan banyak sentuhan pembangunan infrastruktur dalam rangka menciptakan konektivitas antar pulau, antar kabupaten dan kota. Konektivitas tersebut didukung alat transportasi yang memadai dalam rangka melancarkan pergerakan arus barang dan mobilitas sosial.

Di Provinsi Sultra konektivitas belakangan ini terasa berkembang dengan baik. Konektivitas udara lebih menggembirakan. Provinsi ini mengelola 5 bandar udara, tiga di Kepulauan dan dua di daratan besar. Semua bandara tersebut melayani penerbangan dengan frekuensi kedatangan pesawat yang kian meningkat.

Konektivitas antar pulau-pulau dengan daratan besar juga tak kalah derap langkah perkembangannya. Kapal-kapal feri dioperasikan melayani lintas penyeberangan yang telah dilengkapi sarana pelabuhan dan dermaga feri berikut terminalnya.

Kadis Perhubungan Sultra Dr Ir H Hado Hasina MT

Tetapi, seperti dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Sultra Hado Hasina, masih ada beberapa daerah blankspot lintas penyeberangan kapal feri yang perlu mendapat perhatian untuk dibangun guna meningkatkan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Antara lain lintas Wanci-Kaledupa, dan lintas Kaledupa – Binongko. Semuanya di Kabupaten Wakatobi.

Lintas penyeberangan lainnya (blankspot) adalah Siompu – Batauga dan Kadatua – Baubau. Menurut Hado Hasina, lintas penyeberangan di Wakatobi telah dijadikan skala prioritas pembangunannya oleh Kementerian Perhubungan.

“Bahkan pengoperasian kapal feri lintas Wanci – Kaledupa dijadwalkan tahun 2020. Tahun berikutnya (2021) lintas Kaledupa – Binongko,” katanya. Ia menambahkan, pengoperasian kapal feri tersebut diharapkan akan diresmikan Gubernur Ali Mazi.

Pembangunan konektivitas untuk menyatukan gugusan pulau-pulau di Kabupaten Wakatobi menjadi prioritas Kementerian Perhubungan dalam rangka mendukung Wakatobi sebagai salah satu destinasi wisata di Tanah Air.

Wakatobi merupakan salah satu dari 10 daerah tujuan wisata di Indonesia yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), seperti halnya Yogyakarta, Mandalika (NTB), dll.

Sekitar 1,3 juta hektar perairan gugusan pulau-pulau Wakatobi ditetapkan sebagai Taman Laut Nasional (Ocean National Park). Taman ini menjadi unggulan wisata yang diminati wisatawan terutama dari Eropa. Mereka menyelam untuk menikmati keindahan pelbagai jenis karang di dasar laut.

Untuk mengunjungi destinasi wisata Wakatobi, saat ini sangat mudah. Bandara Matahora di Wanci melayani penerbangan dua kali sehari. Para pengunjung dapat juga menjangkau Wakatobi melalui Bandara Betoambari di Baubau, dan selanjutnya perjalanan diteruskan dengan kapal feri lintas Lasalimu – Wanci sambil menikmati ayunan gelombang Laut Banda.

Kadis Perhubungan Sultra mengatakan, tidak kalah mendesaknya juga adalah perbaikan dan rehabilitasi sejumlah dermaga pelabuhan feri yang mulai kropos karena dimakan usia. Sarana tetsebut sejark era Orde Baru.

Konektivitas untuk sentra-sentra produksi dengan dukungan infrastruktur jalan, saat ini pun masih memprihatinkan, baik di daratan besar maupun di Kepulauan. Banyak ruas jalan poros rusak berat akibat kurang pemeliharaan dan juga faktor cuaca yakni hujan berkepanjangan bulan-bulan lalu.

Oleh karena itu, arahan Presiden kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tentang konektivitas mencerminkan harapan rakyat yang ingin segera diwujudkan di awal pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo bersama Wapres Ma’ruf Amin. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ALI MAZI MANFAATKAN ASPAL BUTON

 OLEH YAMIN INDAS

 

              

Ruas jalan di Buton Utara yang menggunakan aspa buton.

  PERGILAH ke seluruh pelosok Sulawesi Tenggara. Masuk ke kecamatan dan desa. Anda tidak bakal melihat jalan beraspal, kecuali kecamatan dan desa yang dilalui  ruas-ruas jalan poros. Itu juga banyak yang bolong-balong. Bahkan sebagian besar ruas jalan poros di Pulau Buton saat ini dalam keadaan rusak berat. Aspal hotmixed yang pernah dihampar di sana, sudah hancur.

                Pulau Buton kini sudah terkavling-kavling dalam rangka pemekaran. Ada 5 daerah otonom di daratan pulau itu: Kota Baubau, Buton Utara, Buton Selatan, Buton Tengah, dan Kota Baubau.

 Bukan hanya di daratan Buton. Hampir semua pedalaman dan pulau-pulau di Provinsi Sultra kesulitan infrastruktur. Di Pulau Kabaena, eks-wilayah Kesultanan Buton juga, menemukan jalan beraspal sama sulitnya menemukan burung gagak berbulu putih.

                Itulah sebuah ironi. Pulau Buton di Provinsi Sultra menyimpan aspal alam yang berlimpah. Namun anugerah Tuhan itu tak dimanfaatkan. Untuk memenuhi kebutuhan aspal, kita impor dari Singapura. Apa-apa dari Singapura. Bahan bakar minyak (BBM) juga diimpor dari Singapura. Tanpa Singapura barangkali Indonesia bakal mati kutu, tak berdaya.

                Soal impor aspal minyak bumi (aspal cair atau disebut minyak ter di kalangan warga), terkait kondisi kita yang tak berdaya itu. Hingga tahun 1980-an, aspal buton masih berjaya. Sebab semua perkerasaan jalan di Indonesia menggunakan aspal alam itu.

                Tak dinyana muncul keputusan, semua proyek perawatan dan peningkatan jalan di Indonesia harus menggunakan aspal minyak impor. Keputusan itu datang dari negara-negara donor yang disuarakan Asian Development Bank (ADB). Maka, apa boleh buat. Sejak itu aspal buton dipinggirkan.

                Banabungi, kota pelabuhan aspal yang biasanya didatangi 20-30 kapal berbobot mati sampai 50.000 ton, dengan sendirinya ikut memudar. Perumahan direksi dan karyawan Perusahaan Aspal Negara (PAN) menjadi rumah hantu karena ditinggalkan penguninya. Banabungi saat itu merupakan satelit kota Baubau, ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Buton. Ketika itu Dati II Buton, wilayahnya mencakup seluruh wilayah eks-Kesultanan Buton.

                                 Di tengah kebuntuan penggunaan aspal buton, menjelang dan sesudah era reformasi ada sejumlah pengusaha dari Jakarta yang mengolah aspal buton menjadi butiran halus dan dikemas dalam karung. Produk ini diekspor antara lain ke China dalam skala kecil,  berkisar ribuan ton.

                 Bahkan, belakangan ada pengusaha yang menggunakan teknologi ekstraksi. Namun, produk hasil pemurnian ini juga masih berskala kecil.

Gubernur Sultra Ali Mazi

Presiden Jokowi pernah punya rencana yang serius untuk memanfaatkan aspal buton. Presiden berjanji kepada Bupati Buton Umar Samiun dan Gubernur Nur Alam akan segera ke Buton. Kunjungan itu dijadwalkan akhir Mei atau awal Juni 2015.  Presiden akan melihat kesiapan industri aspal di sana untuk melayani kebutuhan aspal dalam negeri.

                                     Tetapi Presiden tak kunjung datang hingga saat ini. Hal itu tentu karena Presiden telah menerima laporan bahwa di sana tidak ada kegiatan investasi industri aspal buton  yang maksimal dan bisa diandalkan sesuai harapan Presiden ke 7 Republik Indonesia.

                 Sejauh pengamatan kita, hambatan pengembangan industri  aspal buton berskala besar, bersumber dari sindikasi impor aspal minyak bumi. Sebagian pemilik izin usaha pertambangan (IUP) dan sekaligus pemilik industri aspal  berskala kecil adalah importir aspal minyak.  Jadi ada konflik kepentingan.

                 Kepentingan yang lebih utama bagi para pengusaha tentu saja bisnis impor aspal minyak dari Singapura. Sebab kebutuhan aspal Indonesia sekitar 1,3 hingga 1,5 juta setahun. Angka ini terus melaju karena munculnya daerah otonomi baru terjadi peningkatan status jalan dari jalan provinsi/kabupaten menjadi jalan nasional.

                 Dengan demikian, ladang bisnis ini sangat merangsang. Dari kebutuhan nasional akan aspal tadi, Pertamina hanya dapat menyediakan aspal minyak (residu pengolahan minyak bumi) sekitar 300.000 hingga 400.000 ton setahun. Selebihnya sekitar 80 persen harus diimpor dari Singapura.

                                 Bisnis impor aspal minyak lebih mudah dan untungnya tentu lebih besar. Sebaliknya kegiatan investasi dengan teknologi ekstraksi memerlukan jangka waktu lama dan dukungan modal besar. Tetapi di lain pihak, importir aspal  minyak masih tetap mempertahankan IUP aspal buton.

                                Hamparan lokasi aspal alam di Pulau Buton boleh jadi sudah tidak tersisa karena telah dikuasai sindikasi impor aspal minyak, dan tentu saja juga oleh para spekulan. Kelompok yang disebut terakhir ini, ya bisanya cuma jual beli IUP bila pada suatu kegiatan industri aspal  bergairah dan memanas.

Akan tetapi untuk menciptakan gairah berinvestasi, pemerintah harus melakukan intervensi dengan suatu kebijakan sehingga pengusaha mau serius melakukan investasi di bidang industri aspal buton.

Salah satu langkah intervensi yang harus dilakukan  adalah mencabut IUP yang pemiliknya tidak serius membangun industri aspal, dan pemegang IUP yang bersikap wait and see (spekulasi). Seiring dengan itu pemerintah  mendorong dan membantu investor yang saat ini mulai memanfaatkan teknologi ekstraksi, agar pabriknya mampu berproduksi dalam skala besar.

Di tengah ketidakpastian nasib aspal buton, saya merasa gembira mendengar kabar, pembangunan jalan highway Kendari-Toronipa (14,6 Km) akan menggunakan aspal buton. Proyek bertahap itu mulai dikerjakan tahun ini. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Sultra Hado Hasina, Gubernur Ali Mazi akan menggunakan aspal buton dalam pembangunan jalan “bebas hambatan” tersebut.

Saya sebut jalan highway karena lebar jalan itu direncanakan minimal 27 meter. Jalan Jagorawi saja hanya sekitar 30 meter. Kemudian lebih separuh dari ruas jalan tersebut merentang lurus di tepi pantai. Titik tolaknya dari Kota Kendari adalah di pertigaan Kampung Salo dekat Masjid Raya Kota Lama dan pelabuhan perahu. Finishnya  di Toronipa, sebuah tanjung berpasir putih dalam wilayah administrasi  Kabupaten Konawe.

Hado mengatakan, proyek jalan tersebut membutuhkan aspal buton sekitar 20.000 ton. “Saya sudah bicara dengan pihak pabrik pengolahan aspal buton. Spesifikasi yang dibutuhkan adalah butiran halus”, ujarnya.

 Hado cukup berpengalaman dan ahli dalam memodifikasi aspal buton sehingga berkualitas baik dan telah teruji baik melalui laboratorium maupun hasil konstruksi perkerasan jalan di lapangan. Tidak heran jika Kadis Perhubungan Sultra ini dilibatkan dalam pembangunan jalan highway Kendari-Toronipa.

Pejainabat Kreatif Hado Hasina. Saat ini dia menjabat Kadis Perhubungan Sultra.

Adalah orang Kaledupa ini yang memprakarsai penggunaan aspal buton dan dapat dijadikan contoh bagi kabupaten/kota di Sultra. Menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton Utara (Butur), dia tertantang untuk memanfaatkan kekayaan alam yang berlimpah itu. Dia membuat modifikasi yang disebutnya Butur Seal Asbuton.

Dia paham kendala selama ini terkait penggunaan aspal buton. Yaitu langkanya batu agregat standar yang umum digunakan dalam proyek-proyek pembangunan jalan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Disebutnya batu Moramo, misalnya, adalah agregat standar.

Kebuntuan ini dia atasi dengan memanfaatkan potensi yang terdekat yaitu batu kapur yang berlimpah di Butur. Bahan lapis pondasi seperti itu sesungguhnya  terdapat di hampir semua  tempat di Sultra. Namun demikian, sebelum digunakan sebagai bahan lapis pondasi konstruksi jalan, batu kapur Butur harus diuji melalui laboratorium Pusat Litbang Jalan dan Jembatan Kementerian PU di Bandung, guna menetapkan spesifikasi yang ideal bagi konstruksi ruas-ruas jalan kelas-kelas tertentu.

Berdasarkan hasil uji laboratorium, Hado menyimpulkan, aspal alam Buton sesungguhnya sangat fleksibel. Karena itu, sebelum tersingkir oleh keharusan menggunakan aspal minyak impor, pemanfaatan aspal buton dijadikan prioritas utama oleh Kementerian Pekerjaan Umum dalam pembangunan ruas-ruas jalan LHR (Lalu Lintas Harian Rata-rata) rendah di seluruh Indonesia. Aspal itu digunakan dengan sistem campuran dingin (cold mixed), dan bahkan dengan campuran panas (hot mixed) untuk daerah-daerah padat LHR.

Teknis perkerasan jalan di Butur terkait penggunaan aspal buton dengan modifikasi Butur Seal Asbuton, dimulai dengan perbaikan tanah dasar, yaitu lapis paling bawah konstruksi jalan. Pekerjaan ini dilanjutkan dengan penghamparan batu kapur selektif berukuran paling halus  hingga tiga inci. Lapisan ini kemudian dipadatkan dengan roda besi berbobot 4-6 ton.

Pekerjaan berikutnya adalah pengerasan lapisan permukaan (lapisan paling atas) dengan menghamparkan butiran aspal buton berukuran maksimal dua mili yang telah dilunakkan dengan aspal cair atau aspal emulsi.

Dengan demikian menurut Hado, tanpa ekstraksi pun aspal buton sangat cocok digunakan di ruas-ruas jalan kabupaten, kecamatan dan desa. Sehingga pemerintah tidak perlu mengimpor aspal yang menguras devisa negara. Selama kurang lebih 7 tahun Hado duet dengan Bupati Butur Ridwan Zakariah, aspal minyak dipinggirkan. Butur Berdikari dengan aspal buton. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

WALIKOTA BAUBAU AGAR PRIORITASKAN PARIWISATA

Pembangunan infrastruktur transortasi di Baubau terkait upaya pengembangan kota itu sebagai destinasi wisata. Dinas Perhubungan Sultra saat ini mmemberi perhatian kepada pembangunan jalan akses dari terminal Lakologou ke pelabuhan Murhum Baubau. Jalan yang terletak di bibir pantai Teluk Baubau bakal menambah pesona kota tersebut.

OLEH YAMIN INDAS

 

TIDAK diragukan manfaat ekonomi pariwisata. Sudah terlampau sering dikatakan bahwa penyumbang terbesar pasokan pendapatan masyarakat dan negara dewasa ini adalah sektor pariwisata.

Belanja wisatawan memang langsung jatuh ke masyarakat. Biaya hotel, transportasi, makan dan minum adalah bentuk pengeluaran riil itu. Usaha kecil masyarakat juga ikut menikmati manfaat ekonomi pariwisata. Seumpama perajin tenun adat di perkampungan tenun Kelurahan Sulaa, rumah makan dan restoran, pembuat bahan makanan tradisional, para pembuat souvenir, serta penyelenggara even budaya dan keagamaan di Benteng Keraton Buton.

Masih banyak kegiatan ekonomi produktif masyarakat yang terkait dengan pariwisata kalau mau dideretkan satu per satu. Tidak terkecuali usaha pertanian, peternakan, perikanan, pedagang kaki lima, penjual gula merah dan gula kelapa di Jembatan Batu.

Oleh karena itu, Walikota Baubau kini sudah saatnya menggeser prioritas pembangunan ke sektor pariwisata. Semua perangkat daerah diarahkan untuk bersinergi dan bersama dengan Dinas Pariwisata sebagai leading sector untuk mengurus pariwisata mulai dari menggali dan mengembangkan potensi hingga pengelolaan dan pemasaran aset wisata yang dimiliki Kota Baubau.

Kebijakan tersebut akan menjadi bukti keberpihakan dan kepedulian pemerintah kota kepada masyarakat yang hidupnya terkait dan tergantung pada kegiatan pariwisata. Sebab sektor ini sudah sangat jelas peran dan sasarannya yaitu menghasilkan manfaat ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat dan negara.

Promosi dan pemasaran pariwisata Baubau mungkin harus lebih digenjot untuk mempercepat perkembangan industri pariwisata di kota tersebut. Sebab menurut saya, arus wisatawan yang masuk masih sangat sedikit dibanding kemegahan aset wisata yang dimiliki Baubau sebagai represantasi Kesultanan Buton di masa lalu. Yaitu Benteng Keraton yang sarat dengan situs sejarah dan juga mistik serta even-even budaya dan keagamaan.

Seperti dijelaskan Kadis Pariwisata Kota Baubau Drs Ali Arham MMP, kunjungan wisatawan dalam tahun 2017 tercatat 715.476 wisatawan, terdiri atas 1.111 wisman dan sisanya wisnus (domestik). Bagi Ali Arham, kunjungan itu lebih meningkat sekitar 25 persen dibanding kunjungan tahun sebelumnya.

Ali mengatakan, gejala peningkatan itu merupakan hasil kegiatan promosi dan pemasaran yang dilakukan selama ini. Satu hal yang menggembirakan adalah perhatian Walikota Baubau AS Tamrin yang dinilainya cukup besar terhadap pengembangan pariwisata.

Langkah-langkah promosi selama ini dilakukan dengan mengikuti berbagai pameran di dalam dan luar negeri, bekerja sama dengan ASITA (Association of Indonesian Tours and Travel Agences), memanfaatkan media sosial dan internet untuk menyebarkan informasi obeyk-obyek wisata dan keunggulannya. “Saya juga memiliki sekitar 30 teman anggota komunitas media wisata di Baubau”, tutur Ali Arham.

Selain gencar melakukan promosi, Dinas Pariwisata Baubau juga masih terus menyiapkan sarana-sarana kemudahan bagi obyek-obyek wisata. Di Benteng Keraton, misalnya, telah dipasang jaringan wify di sejumlah titik untuk memudahkan pengunjung melakukan komunikasi. Benteng Keraton juga dilengkapi homestay di beberapa tempat.

Penataan obyek-obyek wisata juga dilakukan lebih intensif di masa kepemimpinan Hado Hasina sebagai PJ (Penjabat) Walikota Baubau. Kadis Perhubungan Sultra tersebut selain menata transportasi kota yang semrawut juga memoles dan membangun infrastruktur yang menunjang kegiatan pariwisata Kota Baubau.

Pantai Nirwana dirapikan dengan penyediaan puluhan villa dan homstay bekerja sama dengan warga yang selama ini berjualan bahan makanan dan minuman serta menyediakan pelampung bagi pengunjung. Hado juga merampungkan penyediaan air bersih untuk Pantai Nurwana.

Obyek lain yang disentuh Pj Walikota adalah sentra kerajinan tenun tradisional di Kelurahan Sulaa. Perkampungan warga penenun itu dipercantik dengan cat warna-warni. Untuk mewujudkan kreativitas tersebut Pj Walikota bekerja sama dengan industri cat glotex Pacific Paint Jakarta.

Program pembangunan infrastruktur dan penataan obyek, tentu telah terkait langsung dengan konteks promosi dan pemasaran. Tetapi kegiatan yang bersifat penawaran langsung kepada konsumen seperti pameran, kunjungan duta wisata keluar negeri, dan pemasokan informasi yang memadai adalah agenda dan pekerjaan yang harus berlanjut.

Untuk merekrut duta-duta wisata, Baubau jangan menabukan penyelenggaraan pemilihan Miss Pariwisata atau semacam abang dan nona wolio. Mereka ini kemudian diikutkan dalam rombongan perjalanan kebudayaan Buton ke dalam dan luar negeri. Mereka inilah yang akan mewakili wajah wisata Baubau.

Dalam rangka efisensi promosi dan pemasaran, sasaran dan lingkup obyek wisata harus dipersempit. Jadi tidak semua potensi dijual sekaligus dalam satu even promosi.

Oleh karena itu, Pemkot Baubau perlu menghidupkan kembali even Festival Keraton Buton yang telah beberapa kali diselenggarakan di zaman Kolonel H Saidoe menjabat Bupati Buton. Ketika itu Kabupaten Buton masih utuh, belum disekat-sekat oleh ambisi kekuasaan bertopeng pemekaran.

Dengan demikian,  Festival Keraton Buton kini menjadi fokus  promosi dan pemasaran. Festival  tersebut kemudian ditetapkan kembali sebagai  kalender pariwisata Kota Baubau. Event ini berisi sekitar 20 paket wisata , termasuk atraksi pekande-kandea yang fenomenal jika ditangani dengan baik. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

KEHIDUPAN LUMPUH TANPA TRANSPORTASI

 

Tulisan ini sekadar memaknai sekaligus memotret kondisi terkini perkembangan  transportasi di Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam rangka Harhubnas 2019. Untuk diketahui, tulisan ini telah siap diluncurkan (posting) sejak Sabtu, 14 September 2019. Saya jadwalkan, naskah ini baru akan diposting Kamis 19 September. Tapi karena satu dan lain hal, karya jurnalistik ini terpaksa dipublished hari ini juga. YAMIN INDAS

Dishub Dukung Pembangunan Daerah

 

ultra bHado Hasina

DUNIA senyap dan kehidupan akan lumpuh tanpa transportasi. Oleh sebab itu, pembangunan sektor perhubungan dan transportasi teramat sangat penting bagi kehidupan dan bangkitnya kemajuan daerah. Maka, kebijakan dan strategi pembangunan sektor tersebut oleh Dinas Perhubungan Sultra tidak bisa lain kecuali diarahkan dan fokus mendukung pembangunan daerah.

Ada nuansa baru yang menandai Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2019. Yaitu program edukasi bertajuk mengajar di seluruh Indonesia. Di Sultra, program ini dibuka di SMAN No 1 Kendari oleh Kepala Dishub Sultra Dr Ir H Hado Hasina MT. Ia menyatakan, program ini adalah salah satu cara pengenalan kepada generasi milenial yang bercita-cita akan berkiprah dan memiliki minat bekerja di sektor perhubungan.

Sangat membesarkan hati jika  banyak generasi milenial tertarik akan pekerjaan mulia ini (di bidang transportasi). Pekerjaan ini berfungsi menyediakan kemudahan dalam aktivitas kehidupan indifidu dan masyarakat.  Perpindahan orang dan pergerakan barang dari suatu tempat ke tempat lain mustahil terjadi tanpa kehadiran jasa transportasi.

Tidak heran jika masih banyak daerah, terutama pedesaan  dan pulau-pulau sulit berkembang akibat kelangkaan transportasi. Kondisi seperti itu membuat kita harus memahami fungsi transportasi, yaitu memudahkan kegiatan penduduk yang dalam konkretivitasnya berupa kelancaran mobilitas warga dan kelancaran pengangkutan segala macam barang yang mereka hasilkan. Dengan demikian terjadi mekanisme perputaran ekonomi dalam rangka meraih dan menciptakan pertumbuhan di segala bidang.

Maka, tidak bisa lain harus dibuka akses sebagai solusi. Ketika diangkat sebagai Kadis Perhubungan Sultra pertengahan 2016, Hado segera merumuskan program dan kegiatan dalam rangka solusi tersebut. Hanya ada kendala berat. Semua program dan kegiatan, harus dibiayai provinsi. Sementara APBD provinsi tak mungkin mampu membiayai semua program suatu dinas tanpa bantuan dan dukungan dana alokasi khusus (DAK) maupun dana-dana lain dari kementerian terkait.

Kadis Perhubungan Sultra mengaku tidak pernah mendapatkan dana DAK dari Kementerian Perhubungan. Dana lain terkait pelaksanaan asas dekonsentrasi maupun tugas pembantuan; sama halnya, nol besar.

Namun, ketergantungan pada APBD bukan masalah bagi daerah yang berkomitmen mengatasi kesulitan sosial ekonomi masyarakat. Prinsipnya, setiap program dan kegiatan yang diajukan harus riil serta mampu menjawab permasalahan yang dihadapi. Selain itu harus sejalan dan mendukung mata rantai program pembangunan daerah secara keseluruhan.

Strategi itulah yang digunakan Hado sehingga tanpa dukungan finansial dalam bentuk DAK pun, program infrastruktur perhubungan di Sultra bisa jalan dan mampu menigkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

                                Kadis Perhubungan Sultra tersebut segera beraksi ketika melihat Gubernur Nur Alam (di akhir masa jabatan periode kedua) tengah menggenjot Pulau Bokori sebagai destinasi wisata yang terdekat dengan kota provinsi.

                Hado membangun demaga pelabuhan khusus wisata di Desa Bajo Indah sebagai sarana transit pengunjung yang hendak ke pulau eksotik tersebut. Dermaga tersebut berfungsi untuk memudahkan mobilitas, menciptakan  keamanan dan kenyamanan para pengunjung Pulau Bokori dan obyek wisata lainnya seperti Pulau Hari, Pulau Saponda hingga Pulau Labengki.

                Gubernur Ali Mazi saat ini sedang menggelar pembangunan jalan raya semacam jalan highway dari sebuah titik di Kota Kendari ke Toronipa. Toronipa adalah sebuah obyek wisata yang molek dan berhadapan dengan Laut Banda. Dia merupakan obyek wisata laut dan pantai yang sangat menarik. Dari sini Laut Banda tampak menyimpan misteri yang sulit diungkapkan dan   nyaris tak bertepi. Jadi, kawasan tersebut merupakan obyek wisata laut dan pantai.

Jalan highway (bebas hambatan) itu melintasi Desa Bajo Indah, lokasi pelabuhan khusus wisata yang fungsinya telah digambarkan di atas. Hado menyambut gembira dan mendukung penuh proyek jalan highway tersebut. Proyek ini merupakan salah satu program aksi Gubernur Sultra yang baru, Ali Mazi.

                Total panjang jalan highway mulai dari sebuah titik di Kota Kendari hingga pantai Toronipa adalah 14,6 Km. Proyek infrastruktur tersebut kini mulai dikerjakan dengan lebar 27 Km. Bahkan, Ali Mazi sebenarnya menginginkan lebar hingga 40 meter. Proyek ini segera pula dinikmati warga di sepanjang jalan yang tanahnya terimbas pembuatan badan jalan dalam bentuk ganti rugi. Tak heran jika warga menyambut baik proyek ini.

                Kehadiran jalan yang secara bergurau saya sebut jalan  “Daendels” itu, akan ikut mendorong Pulau Bokori dan obyek-obyek lain di sekitarnya cepat berkembang karena hadirnya sarana kemudahan infrastruktur jalan. Para pengunjung Kota Kendari yang ingin menikmati produk-produk makanan laut segar, tentu  tidak bakal melewatkan kesempatan untuk memanjakan diri melihat obyek-obyek alam wisata dimaksud.

                Bahkan, menurut Hado, akses jalan ke Pantai Toronipa akan diteruskan pembangunannya ke sepanjang pantai timur melewati Toli-toli, Batu Gong dll hingga mencapai Bundaran Mandonga di jantung Kota Kendari. Jadi jalan proyek Ali Mazi tersebut akan berbentuk ringroad. Di tengah jalan lingkar tersebut terdapat hutan lindung Taman Hutan Raya (Tahura) Gunung Nipa-nipa. Konon hutan ini masih menyimpan populasi anoa, binatang khas Sulawesi.

                Tempat-tempat yang dilintasi jalan di pantai timur seperti Toli-toli dan Batu Gong merupakan obyek wisata yang “mati” akibat akses jalan tidak terawat dan minimnya fasilitas, sarana dan prasarana wisata. Batu Gong sendiri merupakan pantai dengan gulungan ombak yang berpotensi untuk dijadikan tempat berselancar (surfing) maupun water sports lainnya.

                Bila megaproyek ringroad tersebut selesai sebelum masa jabatan Ali Mazi berakhir September 2023, nama Ali Mazi akan melegenda. Sebab dia telah membangun sebuah kawasan wisata terintegrasi dalam dua wilayah kabupaten/kota yang ditunjang infrastruktur yang baik, termasuk fasilitas dan akomodasi yang dikelola secara profesional dan menghasilkan PAD bagi Kota Kendari dan Kabupaten Konawe. Tentu terrmasuk di dalamnya adalah  obyek wisata Pulau Bokori dan Pulau Hari yang telah dirintis pendahulunya, Nur Alam.

                Masyarakat setempat juga tak diragukan akan meraih manfaat ekonomi. Sebab pariwisata merupakan sumber pendapatan nyata bagi masyarakat maupun negara. Belanja wisatawan (pengunjung) jatuh langsung ke masyarakat setempat berupa biaya transportasi, sewa penginapan/villa, makan dan minum, dll.

                Usaha ekonomi produktif masyarakat juga ikut terangkat. Seumpama perajin tenun kain adat Kendari (Tolaki) maupun tenun adat dari kepulauan. Tak ketinggalan para  pembuat makanan tradisional, penyelenggara event budaya dan sebagainya.

                Kawasan wisata terintegrasi tersebut cukup strategis karena dekat dengan ibu kota provinsi. Para pengunjung Kendari sangat berpotensi menjadi pengunjung untuk menyaksikan obyek wisata alam (laut, pantai, binatang anoa di hutan raya),  dan budaya masyarakat setempat.

***

 INFRASTRUKTUR transportasi yang menjadi perhatian Hado Hasina saat ini adalah pembangunan  14  terminal tipe B di kota kabupaten dan terminal tipe A di ibu kota provinsi. Pembangunan terminal tipe B merupakan tanggungjawab provinsi, sedangkan pembangunan terminal tipe A akan dibiayai pemerintah pusat (Kementerian Perhubungan).

Terminal berfungsi sebagai tempat beristirahat bagi penumpang sambil menunggu perpindahan dari satu moda atau kendaraan ke moda atau kendaraan lain. Bahkan, Hado membangun kawasan komersial di setiap terminal darat maupun pelabuhan feri, dan melibatkan masyarakat setempat. Warga setempat didorong membuka rumah makan (kuliner) dan fasilitas lain yang dibutuhkan penumpang bus/kapal feri.

Kecuali soal terminal, Kadis Perhubungan Sultra juga fokus mengoptimalkan kegiatan operasional kapal-kapal feri yang beroperasi di sejumlah lintasan feri di Sultra. Sasarannya mendisiplinkan pegawai baik menyangkut pelayanan pengguna jasa angkutan  maupun pelaksanaan tugas agar alat  angkutan berangkat sesuai jadwal. Jadi,  tidak malam tidak siang, petugas lapangan harus  bekerja optimal untuk melayani publik.

Kebijakan ini berhasil menaikkan PAD. Jika tahun 2016 setoran ke pemda hanya sekitar Rp 4 miliar. Tahun berikutnya telah naik menjadi sekitar Rp 6 miliar. Adapun tahun 2018 lebih menggembirakan, tercapai sekitar Rp 10 miliar. Prestasi ini tentu merupakan hasil kerja keras aparat di lapangan tadi. Karena itu, Hado selalu mengharapkan pemda tidak keberatan menyediakan semacam insentif (reward) kepada para petugas lapangan.

Masalah lain yang menjadi perhatian Dishub Sultra dalam suasana Harhubnas 2019 adalah penyediaan kapal berikut pembangunan dermaga pelabuhan feri di Kaledupa, Tomia, dan Binongko di Kabupaten Wakatobi. Ihwal ini menjadi penting dan mendesak karena Wakatobi telah ditetapkan sebagai salah satu dari 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Indonesia. Ini kebijakan dan program Presiden Joko Widodo yang terus diupayakan pembangunannya.

Pembangunan KSPN  merupakan tanggungjawab berbagai kementerian di tingkat pusat. Namun menurut Hado Hasina, pembangunan tersebut dilakukan bertahap, baik infrastruktur laut maupun udara. Khusus dermaga feri di Kaledupa, termasuk pengadaan kapalnya,  dikatakan kini sudah siap dioperasikan.

 ***

DALAM suasana perayaan Harhubnas 2019, konektivitas antar pulau, antar kota maupun konektivitas lintas provinsi, secara umum sudah berkembang dan berjalan baik di Sultra belakangan ini.

Aktivitas kehidupan masyarakat berlangsung kian meningkat. Gejala kelumpuhan memang masih terasa di beberapa tempat, tetapi ihwalnya lebih disebabkan faktor infrastruktur jalan yang kondisinya belum stabil. Pada musim hujan sebagian ruas jalan mudah mengalami deformasi dan menjadi kubangan.

Kondisi labil tersebut saat ini masih terlihat menyulitkan aktivitas sosial dan ekonomi Kabupaten Buton Utara, Konawe Utara, Konawe terutama di daerah Routa, dan Konawe Kepulauan.

Yang masih jauh tertinggal dan menyedihkan adalah kondisi jalan di Pulau Kabaena. Sekitar 200 Km jaringan jalan di pulau itu masih jalan tanah dan sangat menyengsarakan rakyat pada setiap musim hujan. Hamper 20 tahun bergabung dengan Kabupaten Bombana, hasil pemekaran Kabupaten Buton, kehidupan sosial ekonomi masyarakat nyaris tak berkembang. Nyaris lumpuh seperti judul tulisan ini.    

Namun, sekali lagi secara umum kondisi transportasi di Sultra saat ini sangat jauh lebih baik, ditandai  faktor konektivitas  yang telah berkembang. Adapun kondisi Kabaena dll, hanyalah kekecualian saja.

Konektivitas udara justru menjadi kemewahan tersendiri bagi Sultra. Saat ini terdapat lima bandara di provinsi tersebut, dua di daratan besar dan tiga lainnya di Kepulauan. Bandara Betoambari Baubau didatangi pesawat dari dua arah: Kendari dan Ambon. Bandara tersebut melayani penerbangan 7-8 kali dalam sehari, kendati masih dengan pesawat kecil jenis ATR 72-600.

Kemajuan konektivitas udara tersebut mestinya mendorong kegiatan investasi di provinsi tersebut. Sebab efisiensi waktu dan kecepatan mobilitas orang maupun barang merupakan kondisi ideal bagi dunia usaha.

Kepada insan perhubungan, saya ucapkan selamat menyambut dan merayakan Harhubnas 2019, tanggal 18 September. Selamat bekerja tidak siang tidak malam!   

  

======================

Posted in Uncategorized | Leave a comment

TRANSPORTASI, KUNCI PERTUMBUHAN SULTRA

 OLEH YAMIN INDAS

 

SUASANA KEPADATAN PELABUHAN BAUBAU SAAT KUNJUNGAN KAPAL-KAPAL PENUMPANG MILIK PELNI.

SALAH SATU isi pidato berjudul Misi Indonesia yang disampaikan presiden terpilih  Joko Widodo menyambut kemenangan bersama pasangannya KH Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019 adalah konektivitas infrastruktur dengan pusat-pusat produksi. Konektivitas tersebut akan menjadi pekerjaan lanjutan dalam pemerintahannya periode kedua 5 tahun ke depan.

Bagi Provinsi Sultra, ihwal konektivias dan pembangunan infrastruktur pada umumnya adalah perihal mendesak dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan dinamika sosial masyarakat, baik di daratan maupun kepulauan. Gubernur Ali Mazi sangat terobsesi untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan di kedua wilayah tersebut dalam rangka pemerataan dan terciptanya keadilan sosial.

Obsesi Gubernur Sultra tersebut telah dikukuhkan sebagai misi pembangunan daerah dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2019 yang disebut Garbarata (Gerakan Akselarasi Pembangunan Daratan dan Kepulauan). Banyak pihak optimistis, misi ini bisa terwujud asal didukung dana APBN maupun APBD yang  memadai dan dikelola para pejabat teknis yang cerdas, kreatif dan cepat mengambil keputusan untuk melakukan eksekusi.

Salah satu syarat peningkatan volume anggaran pembangunan adalah tingginya daya serap anggaran yang dialokasikan Kementerian Keuangan. Oleh karena itu,  kapablitas pengelola proyek mutlak diperlukan.

Menurut akan pengamatan kita, kondisi infrastruktur di Sultra, lebih khusus di Kepulauan, masih payah. Masalah ini disebabkan pemeliharan dan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan tidak berkelanjutan. Selain itu tekanan hujan dan banjir makin menyulitkan pelaksanaan angkutan orang maupun barang.

Infrastruktur jalan paling parah terjadi di Kepulauan, lebih khusus di jalur Buton Utara – Pasarwajo – Baubau. Pulau Kabaena yang meliputi 6 kecamatan tak memiliki jalan beraspal sejak dahulu kala hingga sekarang menjadi bagian dari Kabupaten Bombana. Hampir 20 tahun ikut Bombana, eks wilayah Kabupaten Buton ini belum kebagian pembangunan infrastruktur jalan.

Di wilayah daratan, Konawe Utara dan Konawe dikabarkan tak kurang parahnya. Kerusakan paling kritis di Kabupaten Konawe Utara terjadi di Kawasan Ekonomi Khusus Morosi, sentra industri (smelter) dan pelabuhan nikel. Kerusakan itu telah ditangani sekitar 3-4 tahun lalu oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Namun tak kunjung selesai.

GUBERNUR SULTRA HAJI ALI MAZI SH

INFRASTRUKTUR LAUT DAN  UDARA

KONDISI infrastruktur laut dan udara di provinsi ini relatif memadai dalam memenuhi kebutuhan pergerakan barang dan orang. Hampir semua ibu kota kabupaten memiliki pelabuhan laut. Akan tetapi secara kapasitas masih jauh dari harapan.

Pelabuhan Baubau, misalnya, pada saat kapal penumpang PT (Persero) menurunkan dan menaikkan penumpang terlihat sangat crowded. Artinya, dari segi kapasitas pelabuhan paling ramai di Sultra ini sudah kelebihan beban daya tamping. Padahal bukan hanya kapal penumpang, kapal-kapal cargo juga dari Surabaya, Makassar dan wilayah-wilayah sekitarnya cukup ramai.

Adapun pelabuhan Kendari, pintu gerbang utama Provinsi Sultra, tidak sepadat Baubau. Sebab Gubernur Nur Alam yang menjabat dua periode, pelabuhan ini yang lebih dulu ditangani. Lokasinya dialihkan ke Bungkutoko, agak mendeka ke mulut Teluk Kendari. Pelabuhan lama tetapi dipakai untuk armada lokal barang maupun orang.

Pelabuhan baru ini diback-up pembangunannya oleh Kementerian Perhubungan. Bahkan Presiden Jokowi ketika berkunjung ke Kendari di awal masa jabatannya dia mengelontorkan lagi sekitar Rp 1 triliun untuk pengembangan pelabuhan baru tadi dan proyeknya disebut New Kendari Port.

Pelabuhan lain, yaitu dermaga feri di berbagai tempat di provinsi ini, umumnya sudah kropos karena dimakan usia, dibangun tahun 1980-an dan 1990-an. Yang baru hanya pelabuhan feri lintas Amolengu – Labuan. Lintas ini menyatukan daratan besar dengan Pulau Buton, dan menjadi poros hubungan darat Kendari-Baubau terbaik kondisi jalannya saat ini.

Kepala Dinas Perhubungan Sultra Hado Hasina pada dasarnya masih prihatin melihat kondisi infratsruktur transportasi di daerahnya. Namun, dengan misi Garbarata Gubernur Ali Mazi, kebijakan tersebut agak membesarkan hatinya. Sebab dia berharap, Ali Mazi yang sudah dua kali memimpin provinsi ini pasti lebih serius mewujudkan misinya untuk mengukir prestasi lebih banyak, dalam arti kesejahteraan rakyat di daratan dan di kepulauan makin meningkat.

KADIS PERHUBUNGAN SULTRA DR IR HAJI HADO HASINA MT

Salah satu kunci untuk menciptkan peluang kesejahteraan lebih besar, kata Hado Hasina, adalah terbangunnya sistem transportasi yang meliputi pelabuhan laut dan feri serta terminal. Sarana terminal angkutan darat diakui jauh lebih tertinggal. Sarana transportasi darat itu baru digalakkan saat Hado ditunjuk Gubernur Nur Alam petengahan tahun 2016.

Sebuah provinsi yang panjang jalannya ribuan kilometer, mestinya memiliki sebuah terminal tipa A, kemudian rangkaian terminal tipe B di kota-kota kabupaten. Tetapi Sultra belum punya A dan B, apalagi tipe C. Karena itu jika didukung Gubernur Sultra saat ini, Hado Hasina sebetulnya telah membuat perencanaan 17 buah terminal yang akan dibangun bertahap dengan prioritas terminal tipe B Lakologou di Baubau.

Kadis Perhubungan Sultra hado Hasina mengatakan, terminal laut, udara, dan terminal darat merupakan simpul-simpul transportasi yang menjadi tujuan akhir at

Pemda sebetulnya tidak perlu keberatan menggelontorkan dana pembangunan tipe B yang menjadi kewenangan provinsi. Sebab pembangunan sarana transportasi tersebut justru menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD). Sayang sekali ada oknum staf gubernur (eselon II A) yang sering menghambat program pembangunan sistem transportasi di Sultra.

Padahal sekali lagi, pembangunan terminal menjadi salah satu sumber keuangan daerah. Sebab pembangunan itu melibatkan masyarakat sekitar. Dibuatkan sarana untuk usaha kuliner, sarana tempat usaha berupa kios/warung sembako, tempat parkir mobil/motor. Bahkan di pelabuhan Labuan ada villa yang dibuat bagi penumpang yang berminat menginap.

Pada tahun 2018, Dishub Sultra menyetor ke kas pemda sekitar Rp 11 miliar. Pada tahun sebelumnya mulai naik Rp 6 miliar. Sebelum Hado hanya Rp 4 miliar.

Strategi pengelolaan sektor ini sehingga lebih produktif adalah mengoptimalkan pelayanan kapal laut/feri dan penumpang.  Hado berkata: “Anak-anak bekerja tidak siang tidak malam. Karena itu perlu diberi sedikit insentif agar mereka lebih semangat melayani kepentingan publik”.

Namun Kadis Perhubungan Sultra kini merasa optimistis, dengan kepemimpinan Gubernur Ali Mazi setiap hambatan pembangunan yang bersumber dari birokrasi  tidak akan didiamkan.

Apalagi pembangunan infrastruktur merupakan program strategis pemerintahan Jokowi dalam membangunan Indonesia di periode pertama, di wilayah barat, lebih-lebih di kawasan timur yang memang jauh tertinggal selama pembangunan di era Orde Baru.

Perhatian untuk pengembangan New Kendari Port dan pelabuhan Murhum Baubau termasuk pembangunan terminal tipe B Lakologou erat kaitannya dengan program tol laut. Kedua pelabuhan itu telah ditetapkan sebagai pelabuhan transit tol laut dalam rangka menjamin ketersediaan barang kebutuhan primer maupun sekunder di kawasan timur dengan harga yang tak terpaut jauh dari harga Jawa.

Masih banyak pekerjaan menanti. Bukan hanya sektor transportasi sebagai urat nadi perekonomian melainkan juga peningkatan produksi besar-besaran, terutama semua subsektor pertanian sebagai potensi super andalan provinsi berpenduduk 2,6 juta jiwa dengan luas tiga kali provinsi Jawa Timur.

Dalam waktu 2-3 tahun ke depan, diharapkan tidak ada lagi kapal kargo pulang kosong ketika meninggalkan pelabuhan-pelabuhan di Sultra. Kemajuan tersebut adalah perimbangan atau hasil pembangunan infrastruktur yang telah diupayakan dengan susah payah oleh pemerintah pusat melalui pinjaman dsb.

Artinya, para pejabat provinsi lebih khusus lagi para bupati dan walikota jangan hanya mencari anggaran ke pusat tetapi harus menggali sumber-sumber keuangan di daerahnya sendiri dengan mengolah sumber daya alam yang melimpah. Seperti lahan yang terbentang luas, mengapa tidak diisi tanaman cepat panen seperti jagung dll agar pemerintah tidak perlu mengimpor jagung yang menguras kekuatan devisa.       Usia panen jagung hanya tiga bulan. Artinya, petani segera dapat penghasilan dalam waktu sesingkat itu. Impor jagung juga setop.***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

BAUBAU BUTUH DUKUNGAN PROVINSI

     OLEH YAMIN INDAS

Sebagian dari jalan akses terminal tipe BLkologou ke pelabuhan Murhumyang akan dibangun dalam rangka pengembangan transportasi kota yang terintegrasi darat, laut, dan udara.

SEBELUM mengunjungi Buton, Jan Pieterszoon Coen dalam tahun 1609 ikut perjalanan ekspedisi ke Kepulauan Banda yang dipimpin Laksamana Pieterszoon Verhoeven. Dia mendampingi dan sekaligus menjadi juru tulis laksamana tersebut.  Perjalanan itu dilakukan dengan maksud untuk menjalin kerja sama dengan para penguasa lokal Banda (Maluku) terkait perdagangan rempah-rempah. Sebab Inggris telah lebih dulu melakukan hal yang sama.

Pada suatu kesempatan, dalam tahun 1613, Coen berkunjung pula ke Buton. Dia mengagumi sebuah pelabuhan dan teluk yang indah di pantai Buton itu. Teluk itu sekarang disebut Teluk Baubau. Adapun pelabuhan, tempat kapal Coen mendarat masih di Ngangana Umala, yaitu muara Kali Ambon yang belakangan disebut Kali Baubau. Dari situ panorama alam teluk, memang indah dan  masih sangat alami  (natural).

Pelabuhan Ngangana Umala kemudian dipindahkan agak ke tengah garis pantai Teluk Baubau karena kunjungan kapal dan perahu makin ramai seiring kemajuan ekonomi dan perdagangan di Kesultanan Buton. Lokasi pelabuhan baru berhadapan dengan Pulau Muna. Pulau ini menjadi pelindung teluk dan pelabuhan dari terpaan ombak dan gelombang.

Coen mengagumi alam teluk dan pelabuhan tempat kapalnya mendarat. Ia berkata: “Hier is een zeer schone reede en de baye  (di sini ada suatu pelabuhan dan teluk yang sangat indah)”.  Perihal tersebut dikemukkan JP Coen dalam suratnya kepada Bewindhebber (administrator VOC) di Banten, sebagaimana dikutip Susanto Zuhdi dalam bukunya ‘Sejarah Buton yang terabaikan, Labu Rope Labu Wana’. JP Coen kemudian menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-4 selama periode 1619-1623, lalu dilanjutkan periode kedua (1627-1629).

CERITA di atas menunjukkan Kota Baubau memiliki sejarah panjang. Pelabuhan Ngangana Umala, difungsikan sebagai pangkalan armada semut para pelaut Buton  dan memiliki arti strategis di bidang ekonomi bagi kerajaan Buton. Kerajaan ini kemudian berubah menjadi kesultanan setelah raja ke-6 Lakina Ponto memeluk Islam. Dia diislamkan  Saikh Abdul Wahid dari Arab.

Gubernur Ali Mazi

Nama Lakina Ponto pun diubah menjadi Qaimuddin dan disebut Sultan Qaimuddin. Sultan Qaimuddin berkuasa selama 43 tahun (1541-1584). Setelah wafat, dia disebut Sultan Murhum, berasal dari kata almarhum. Makamnya terletak di sebuah bukit kecil di depan Masjid Agung Keraton dalam kawasan Benteng Keraton Buton.

BAGAIMANA perkembangan Kota Baubau saat ini? Baubau adalah sebuah kota kecil. Penduduknya belum mencapai 200.000 jiwa. Meskipun demikian, kota ini kelihatan padat karena daya dukung wilayahnya memang terbatas. Fisik kota saat ini menempati daerah-daerah kemiringan berbatu.

Sejak dulu penduduk berkonsentrasi di sekitar kawasan pelabuhan. Kawasan ini, seperti dituturkan Ali Arham (Kadis Pariwisata Baubau),  memang merupakan daerah pengembangan bau (bau dalam bahasa lokal berarti baru). Lama kelamaan kata ini diucapkan berulang menjadi ‘baubau’.

Pengembangan daerah baru (bau) dilakukan pemerintah kesultanan untuk menampung tambahan (pecahan) keluarga penduduk sekitar keraton dan juga pendatang (imigran). Jadi daerah baru di sekitar pelabuhan merupakan penyangga, baik dalam arti ekonomi maupun pertahanan keamanan bagi keraton yang terletak di ketinggian sekitar 3 Km dari pelabuhan.

Di era Amirul Tamim sebagai Walikota Baubau dua periode, perluasan kota itu gencar dilakukan seiring makin bertambahnya populasi penduduk dan pembangunan sarana prasarana publik maupun pemerintah. Perluasan dilakukan antara lain menggandeng para investor perumahan (properti). Selain itu Amirul membuka jalan baru dari Pantai Nirwna ke   arah Palagimata, kompleks pemerintahan kota.

Namun demikian, kegiatan ekonomi dan sosial masih tetap terkonsentrasi di kawasan-kawasan hunian lama dan di sentra-sentra kegiatan  perdagangan. Wilayah-wilayah tersebut tidak didukung akses jalan yang memadai. Ruas-ruas jalan umumnya sempit. Kehadiran PKL (Pedagang Kaki Lima) di beberapa tempat ikut mempersmpit badan jalan.

Kadis Perhubungan Sultra Hado Hasina

Akibatnya, kesemrawutan dan kemacetan di kota kecil itu tak terhindarkan. Keadaan tersebut melemahkan citra Baubau sebagai kota yang diharapkan menjadi tujuan wisata. Kondisi yang demikian itu menjadi tantangan bagi Kadis Perhubungan Sultra Hado Hasina ketika dia ditunjuk sebagai Pj Walikota Baubau selama kurang lebih 6 bulan.

Selain fokus pada pelayanan publik sebagai kepala daerah, Hado menata sistem transportasi. Ruas-ruas jalan tertentu yang meluap pada jam-jam tertentu, dioperasikan sebagai jalan satu arah. Aparat Dinas Perhubungan Kota dikerahkan ke lapangan untuk mem-back-up aparat kepolisian mengatur lalu lintas.

Sasaran yang ingin dicapai Hado adalah pengguna jalan, baik yang menggunakan angkutan umum maupun kenderaan pribadi harus nyaman, lancar, dan aman selama perjalanan.

Agar konsep percepatan pembangunan Kota Baubau berjalan terarah di atas dasar pijakan yang jelas dan tepat, Pj Walikota Hado Hasina (waktu itu) menggandeng para pakar pembangunan kota dan ahli transportasi dari ITB Bandung dan UI serta Kementerian Perhubungan untuk menyusun semacam master plan dan action plan percepatan pembangunan Kota Baubau, teristimewa di bidang transportasi.

Tim ahli tersebut beberapa kali datang ke Baubau terkait pelaksanaan kerja sama tersebut. Setelah melihat kondisi kota itu, Tedy Murtejo ST MT, salah satu pakar transportasi menyimpulkan, aksesibilitas dan mobilitas Kota Baubau masih terbatas. Ini yang perlu ditingkatkan dalam rangka pertumbuhan daerah (obyek) wisata baru dan pertumbuhan ekonomi kota tersebut.

Terkait pembangunan transportasi kota yang berkelanjutan (sustainable urban transport), menurut Tedy, harus dibuat rancangan transportasi kota yang terintegrasi antara transportasi laut, darat, dan udara.

Konsep itu yang ingin dilaksanakan Hado Hasina selaku Kadis Perhubungan Sultra. Dalam rangka itu dia bertekad melanjutkan dan mengembangkan terminal Lakologou yang telah dirintis Amirul Tamim.

Lakologou adalah terminal tipe B yang melayani Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP). Dengan demikian, aliran angkutan umum (bermuatan orang dan barang) dari Kendari, Buton Utara, Buton/Pasarwajo, dan Buton Selatan/Batauga harus berhenti di terminal tersebut. Perjalanan selanjutnya untuk tujun dalam kota akan ditangani armada angkutan kota. Jadi, Lokologou merupakan filter bagi angkutan luar kota agar tidak menambah kesemrawutan Kota Baubau.

Kondisi terminal Lakologou saat ini masih berupa lahan yang disiapkan sebagai lokasi terminal tipe B. Pembangunan fisik belum dimulai. Karena itu, Kadis Perhubungan Sultra saat menjabat Pj Walikota Baubau membangun subterminal Waramosiu yang lokasinya terletak di sebuah  titik antara Lakologou dan pelabuhan Murhum. Langkah itu diambil untuk mempercepat pemindahan terminal darurat dari lahan Lapangan Tembak milik TNI. Terminal darurat ini ikut berkontribusi terhadap kesemrawutan lalu lintas dalam kota.

Menurut Hado, pembangunan terminal Lakologou meliputi gedung terminal dan berbagai sarana prasarana, penyempurnaan subterminal Waramosiu, dan pembangunan jalan akses dari terminal Lakologou ke subterminal Waramosiu dan selanjutnya ke pelabuhan Murhum. Total panjang jalan akses tersebut sekitar 4 km. Pembangnan jalan akses akan dilaksanakan dengan pengurukan pantai Teluk Baubau.

 

Dana yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur transportasi tersebut sekitar Rp 120 miliar. Bila rencana itu terwujud, maka Teluk Baubau akan kian cantik. Dia akan menjadi sabuk putih di kaki tebing pantai teluk.  Dengan demikian, Baubau sebagai kota tujuan wisata akan semakin kaya dengan sumber daya buatan yang mempesona di luar Benteng Keraton sebagai inti destinasi wisata di kota itu selain atraksi-atraksi seni budaya.

Oleh sebab itu, Pemprov Sultra diharapkan tidak berdiam diri, tetapi sebaliknya harus proaktif memberikan dukungan biaya bagi terlaksananya proyek-proyak infrastruktur transportasi yang menunjang upaya pengembangan industri pariwisata.

Saya yakin Gubernur Ali Mazi sependapat dengan para pengamat pariwisata bahwa salah satu peluang ekonomi yang signifikan bagi Baubau adalah sektor pariwisata. Sebagai representasi Kesultanan Buton di masa lalu dengan berbagai peningglan sejarah dan budaya,  modal Baubau cukup menjanjikan, untuk dikesploitasi dalam rangka memajukan industri pariwisata.

Ali Mazi juga sebetulnya sangat diharapkan memiliki spirit dan komitmen moril untuk lebih concern terhadap pembangunan wilayah kepulauan, termasuk Kota Baubau yang kelak akan difungsikan sebagai ibu kota Provinsi Buton Kepulauan. Secara kebetulan beliau adalah putra daerah Sultra dari calon provinsi baru tersebut. ***

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment