HAKIM NYAMAN DI BISNIS PERUMAHAN

OLEH YAMIN INDAS

H. ABDUL HAKIM

DIA pegawai kantor pos, BUMN di bidang jasa pengantaran barang yang beroperasi sejak zaman Belanda. Tidak heran jika Abdul Hakim berjiwa ramah, berwajah cerah dan bersuara lembut bila berbicara dengan  siapa pun. Pembawaan itu dikedepankan saat dia melayani publik yang berurusan di kantor pos.

 

Gaya interaksi itu tidak berubah ketika Hakim beralih profesi. Dia berbinis. Justru keramahan dan kelembutannya membuat Hakim cepat banyak teman, dan kemudian menjadi pasar dari produk bisnisnya.

 

Mula-mula perantau asal  Polewali Mamasa (Polmas), Sulawesi Selatan, ini  membuka usaha makanan olahan dari ikan berupa abon. Dia memanfaatkan potensi ikan yang melimpah di Kota Kendari. Tetapi ikan yang diolah diseleksi juga. Lebih banyak dia mengolah jenis marlin yang disebut manumbu dalam istilah lokal.

 

Marlin bukan sembarang ikan. Para pakar mengatakan, ikan marlin putih misalnya,  mengandung asam lemak Omega 3 yang dapat mencegah serangan bagi mereka yang suka makanan berlemak tinggi.

 

Marlin juga berkhasiat membantu perkembangan otak, terutama untuk anak-anak yang masih dalam proses pertumbuhan. “Ikan marlin besar-besar karena habitatnya di dasar laut lepas”, tutur Hakim menambahkan.

 

Kendati bersifat kerajinan rumah tangga, produk ikan olahan Hakim disukai pasar. Artinya, belum pernah dikembalikan bila dititip ke toko-toko makanan. Habis terjual. Seperti dijelaskan Drs Sapoan, Kepala Bidang Luar Negeri Dinas Perindag Sultra, Hakim membuka toko makanan olahan. Selain produk sendiri,  tokonya juga menampung titipan kawan-kawan sesama pengusaha kecil, semisal kacang mete. Kacang mete olahan dikenal sebagai buah tangan (oleh-oleh) spesifik dari Kendari.

 

Setelah merambah usaha di level menengah, yakni bisnis properti, usaha makanan olahan dihentikan untuk memberi kesempatan lebih lebar bagi pendatang baru di bidang usaha mikro kecil dan menengah tersebut. Bahkan dia minta pensiun dari PT Pos Indonesia dalam rangka lebih berkonsentrasi di dunia bisnis.

 

Menurut Sapoan, Hakim adalah sosok pengusaha yang kreatif. “Saya amati dia mulai melirik bisnis mobil second. Hanya saya belum tahu apakah usaha barunya itu sudah jalan atau masih ancang-ancang”, ujarnya.

 

Bukan hanya di bidang pekerjaan. Hakim juga tidak lupa meningkatkan kualitas sumber daya diri pribadi maupun keluarganya. Bermodal ijazah SMEA (Sekolah Menengah Ekonomi Atas) ketika mulai bekerja di PT Pos Indonesia, ayah 6 anak hasil perkawinan dengan Hajjah Siti Sumarni, saat ini tengah mengikuti program doctoral bidang manajemen di Universitas Haluoleo Kendari.

 

Desember adalah bulan yang indah bagi Hakim. Dia lahir di Polmas pada tanggal 12 bulan 12 tahun 1964, buah pernikahan pasangan Bachtiar-Siti Subaedah. Keduanya sudah tiada. Hakim adalah anak pertama dari dua bersaudara.

Dari Sumarni kemudian dia dianugrahi dua putri dan empat putra. Kecuali dua anak perempuan yang sudah menikah, ke-4 anaknya yang lain bersekolah di pesantren di Jawa maupun Kendari. Mereka mengikiti pendidikan ekstrakurikuler menghafal Al Qur’an.

 

Religiusitas kehidupan Hakim terkesan saat kami bincang-bincang di kantornya Jalan Singa, Andonohu, Kendari, beberapa waktu lalu. Dia tampak gelisah ketika masjid di kompleks itu mulai mengumandangkan lagu-lagu tahrim menjelang azan shalat zuhur. “Kita ke masjid dulu Pak, ya”, katanya kemudian dengan senyum yang bersinar.

 

Bangunan yang digunakan sebagai kantor pemasaran Grand Anissa, adalah contoh hunian tipe 60. Di situ perusahaan tersebut akan membangun sekitar 60 unit. Di tempat lain, masih dalam Kota Kendari juga tengah dikerjakan proyek perumahan tipe 36 dan tipe 48.

 

Hakim mengaku tidak buru-buru dalam mengerjakan kegiatan perusahaannya. Pekerjaan baru dikebut apabila ada calon konsumen yang ingin segera menempati rumah yang dipesannya. Dalam proses perjanjian tentu melibatkan pihak bank. Sebab dana yang digunakan ada juga yang bersumber dari dana subsidi pembiayaan rumah murah dari pemerintah.

 

Ada tiga kekuatan yang menopang pengusaha kecil menengah H Abdul Hakim SE, MSi. Pertama ketersediaan lahan milik sendiri. Kedua modal pribadi dan juga dana subsidi rumah murah dari pemerintah. Ketiga pengembangan manajemen. “Ini ada ilmunya sendiri”, ujarnya. Intinya mengoptimalkan pemanaafatan sumber daya dan jeli melihat peluang.

 

Kakek dari dua cucu ini melihat prospek industri perumahan di Kendari dan Sultra umumnya lumayan menjanjikan. Situasi itu berkembang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan pertambahan penduduk di kota-kota. Fenomena pertambahan penduduk harus diimbangi penyediaan sarana dan fasilitas kemudahan. Penyediaan tempat berteduh bagi keluarga, menurut ungkapan yang digunakan Hakim.

 

Pandangan Pemda Sultra juga senada dengan pengalaman Hakim. Menurut Kepala Bidang Rumah Swadaya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sultra, Budiman M, ST, MT, ada lima asosiasi perusahaan pengembang (developer) yang beroperasi di provinsi tersebut saat ini.

 

Kehadiran asosiasi tersebut sangat berdampak positif bagi pertumbuhan industri properti. Mereka memanfaatkan prospek yang baik. Menurut Budiman, anggota asosiasi perusahaan itu aktif menjalankan proyek masing-masing untuk memenuhi permintaan pasar.

 

Kelima asosiasi itu ialah REI (Real Estate Indonesia), Perumnas (BUMN), Apersi (Asosiasi pengembang Perumahan Seluruh Indonesia), Apernas (Asosiasi Pengembang Nasional), dan PI (Pengembang Indonesia).

 

Umumnya mereka menangani hunian tipe-36. Terkait pemanfaatkan dana subsidi rumah murah bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), Budiman melihat perlu ada regulasi yang menjadi pedoman bagi aparat terkait di lapangan. Budiman belum menyebut regulasi seperti apa yang dibutuhkan itu.

 

Bagi Hakim yang bernaung di bawah asosiasi PI, tidak atau belum melihat hambatan serius dalam bisnis perumahan di Sultra. “Kerja sama selama ini cukup baik, dengan pemerintah dan dengan perbankan”, ujarnya.

 

Hakim sendiri menjabat Ketua Bidang Pengembangan Rumah Subsidi Dewan Pengurus PI Sultra. Ketua Umum Pusat adalah Barkah Hidayat. Selain aktif di asosiasi developer, Hakim juga sibuk mengurus teman-temannya di UKM. Dia Ketua Forum UKM Sultra.

 

Di tengah belantara kesibukannya Hakim masih menyisakan sekitar 10 jam waktunya dalam seminggu untuk mengajar di bebarapa perguruan tinggi swasta di Kendari. Di antara di UMK (Universitas Muhammadiyah Kendari) dan STIE 66 Kendari.

 

Kelihatannya Hakim memang sibuk. Tetapi dia sendiri mengaku sangat menikmati kegiatan pembangunan rumah hunian masyarakat. Dia nyaman di bisnis ini. Hakim ikut berbahagia melihat sesama warga hidup nyaman dan tenang di kompleks hasil karyanya. Pepohonan yang tertata hijau di kompleks hunian ikut menyaksikan. ***

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

KABAENA HARUS JADI KABUAPATEN

OLEH YAMIN INDAS

ISHAK ISMAIL, KETUA DPC PDI-P KOTA KENDARI

KABAENA adalah sebuah pulau yang menampilkan alam pegunungan indah. Lahannya terbentang luas di lembah dan lereng-lereng pegunungan dan bukit. Potensi sumber daya alam tersebut seolah berseru agar penghuni pulau segera bangkit untuk mengolah lahan pertanian yang luas itu menjadi sumber ekonomi nyata.

Buang jauh penyakit malas. Singsingkan lengan baju, ambil parang dan cangkul. Lahan pekarangan jadikan sasaran prioritas. Olah dan bersihkan lahannya lalu tanami jagung, padi, ubi, sayur terong, tomat, labu, kacang-kacangan. Tiga bulan kemudian Anda menjadi makmur. Bahan pangan berlebih. Nah, kelebihannya itu dijual untuk membeli kebutuhan lain.

Lahan yang mulai menghasilkan itu diolah dan ditanami terus setiap musim. Selain tanaman semusim, lahan diperkaya dengan tanaman keras seumpama kelapa, alpukat, mangga arum manis, rambutan. Bila tanaman jangka panjang ini sudah mantap berbuah setiap tahun, Anda bergeser lagi ke sebelah membuka lahan baru dengan pola pertanian seperti semula tadi.

Syukur jika lokasi lahan baru masih dekat dengan kampung Anda. Artinya, kegiatan pertanian tentu dengan mudah dikerjakan karena jaraknya dekat. Tetapi jika lokasi sudah agak jauh lantaran warga lain juga memanfaatkan lahan sekitarnya untuk pertanian seperti yang Anda lakukan, tidak masalah. Berjalan kaki beberapa kilometer malah membuat tubuh makin sehat.

Mengapa saya buka tulisan ini dengan gaya penyuluhan sangat praktis? Hampir semua warga pulau itu memiliki hubungan emosional dengan saya. Kalau bukan hubungan kekerabatan ya hubungan etnis, persahabatan,  dan hubungan sesama anak bangsa. Sebagai sesama orang Kabaena (Tokotu’a) dan Moronene, saya sangat terobsesi agar warga pulau itu juga hidup makmur.

Mereka tidak menjadi penonton kehidupan makmur yang mulai dinikmati orang Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok di Lengora Pantai, Pising, Tedubara, dll. Eks-transmigran itu bergelut usaha pertanian seperti yang saya paparkan di atas, tanpa mengenal lelah..

        Modalnya cukup untuk hidup makmur. Ya lahan luas itu tadi dan sumber daya manusia Tokotu’a dan umumnya Moronene yang berbadan sehat, kekar dan berotot. Dua potensi kekuatan ini yang belum optimal didayagunakan  sehingga Kabaena belum maju-maju.

 

KEKUATAN lain yang bisa mendobrak kebuntuan Kabaena adalah keberpihakan pemerintah. Kabaena sudah hampir 20 tahun menjadi bagian dari kabupaten baru, Bombana, namun nyaris tanpa makna bagi kesejahteraan penduduk pulau yang indah itu.

Dalam kurun waktu itu justru sumber daya alam mineral berupa bijih nikel yang terkuras habis oleh kerakusan para pengusaha tambang bekerja sama dengan oknum-oknum pejabat terkait di kabupaten,  provinsi, dan Kementerian terkait di pusat.

Ketika kekayaan alam itu dikuras, kehidupan orang Kabaena sangat menyedihkan. Bukan hanya soal pukulan batin dan perasaan sebagai penonton pengapalan ratusan juta metrik ton nikel ore di sepanjang pantai pulau. Tetapi secara fisik mereka sangat teraniaya.

Pada musim kemarau warga pulau bermandi abu dari  butiran halus tanah merah yang mengandung bijih nikel (ore), dan pada musim hujan semua badan jalan sulit dilewati akibat pelumpuran. Jalan raya yang membelah pulau itu dari timur ke barat masih jalan tanah. Sering diberi lapisan kerikil namun hanyut dibawa banjir pada musim hujan  berikutnya.

“Tidak bisa lain, Pak, Kabaena harus jadi kabupaten”, ujar Ishak Ismail sepulang dari Kabaena mengantar istrinya sosialisasi sebagai calon anggota DPR-RI Dapil Sultra dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Istrinya, Hj Lirna Lachmuddin SPd di posisi nomor urut 3 kartu suara pemilih di TPS pada 17 April mendatang ini.

Ishak, Ketua Dewan Pengurus Cabang PDI-P Kota Kendari mengaku prihatin melihat kondisi sosial ekonomi dan kondisi fisik Pulau Kabaena. Mantan calon walikota Kendari (2017-2022) tersebut mengatakan, isu pemekaran adalah aspirasi yang kami serap dan akan diperjuangkan secepatnya secara serius.

Saya sendiri optimistis perjuangan masyarakat Kabaena yang sejak awal dimotori Ir Ny Masyhura Ladamay terkait dengan pemekaran itu, akan berhasil pasca Pemliu 2019.

Saya lebih berbesar hati lagi karena PDI-P sebagai partai berkuasa, melalui fungsionarisnya Ishak Ismail dan Nirna Lachmuddin menunjukkan perhatian dan berjanji akan ikut memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut. Siapa tahu jika Jokowi terpilih kembali menjadi Presiden RI periode 2019-2024, dia cabut keputusan moratorium pemekaran daerah otonom baru (DOB).

HJ NIRNA LACHMUDDIN SPd, CALON ANGGOTA DPR-RI DAPIL SULAWESI TENGGARA DARI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)

Secara prinsip saya setuju dengan kebijakan moratorium itu. Sebab pembentukan DOB selama ini tak lebih hanya untuk kepentingan elite setempat. Jika kalah bersaing, maka elite yang lain memperjuangkan suatu DOB di tempat baru agar dia bisa menjadi bupati di situ. Permainan ini sangat merugikan rakyat. Kucuran dana pembangunan disetop oleh kepentingan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan di ibu kota kabupaten baru. Termasuk pembelian mobil dan rumah dinas para pejabat baru.

Tetapi Kabaena agak berbeda. Pertimbangannya lebih pada sisi kemanusiaan seperti yang saya paparkan tadi. Kabaena membutuhkan affirmatif action dalam rangka memelihara dan mengangkat martabat kemanusiaan di sana. Dan langkah-langkah keberpihakan yang berhasil guna selalu datangnya dari pemerintah.

Ibu Lirna bersama tim konsultannya tidak akan memulai dari awal terkait perjuangan pembentukan DOB Kabaena. Sebab Ny Masyhura dkk sudah agak lama menyiapkan segala persyaratan yang diperlukan.

Bila koalisi ini kompak, DOB Kabaena telah di ambang pintu. Bila demikian halnya, maka persoalan terpulang kepada masyarakat Kabaena, mau hidup makmur atau tetap menderita. Kalau pilihannya  adalah kehidupan yang lebih baik, ya harus bekerja keras mulai sekarang seperti diutarakan di awal tulisan ini.

Saya ingin mengingatkan, bila Kabaena menjadi kabupaten, maka dia praktis menjadi gula bagi semut. Masyarakat dari berbagai penjuru Tanah Air, akan berdatangan mencari peluang untuk ikut menikmati berkah dan rezki yang dianugrahkan Tuhan melalui pemekaran itu. Jika warga Kabaena tidak segera mengambil dan mencari posisi sejak sekarang, baik dalam arti social maupoun ekonomi,  maka Anda akan tergeser bahkan jatuh untuk menjadi buruh, atau orang gajian bagi para pendatang. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

LANGKAH ALI MAZI TEPAT

 OLEH YAMIN INDAS

GUBERNUR SULTRA H ALI MAZI SH   Foto Google

TINDAKAN Gubernur Sultra Ali Mazi menghentikan kegiatan tambang nikel di Wawoonii, kita anggap sudah tepat. Bahkan, langkah tersebut mestinya menjadi pertimbangan Kementerian ESDM untuk mencabut kembali izin ekspor bijih nikel (ore).

Langkah tersebut diambil Gubernur Ali Mazi untuk meredam aksi unjuk rasa masyarakat Konawe Kepulauan (Konkep). Mereka  menolak penambangan nikel di pulau tersebut.  Unjuk rasa telah berlangsung sejak pekan lalu dan telah menimbulkan korban luka-luka di pihak warga.

Sejak maraknya penambangan nikel di Sultra sekitar satu dekade terakhir, masyarakat Wawonii menolak kegiatan yang merusak lingkungan dan menguras habis sumber daya alam nikel. Mereka tidak mau kehilangan potensi sumber daya alam yang dianggap sebagai simpanan bagi masa depan anak cucu mereka.

Sebaliknya, para bupati di hampir sekujur daratan dan pulau di Provinsi Sultra menggelar karpet merah bagi investor atau kacung investor yang berminat menambang bijih nikel (ore) sebagai komoditas ekspor row material.

Booming nikel ore telah membentuk jaringan mafia dalam rangka meraup dollar untuk kantong-kantong mafia tersebut. Mafia yang dimaksud di sini tentu tidak lain oknum-oknum  birokrasi mulai Kementerian terkait di Jakarta hingga Kadis terkait di kabupaten dan provinsi. Kartu yang dimainkan adalah seputar perizinan mulai dari penetapan status hutan, izin usaha pertambangan (IUP), izin ekspor hingga sertifikat clear and clean.

Ketika sebuah undang-undang yang melarang ekspor nikel mentah (ore) diberlakukan pada tahun 2014, pengiriman ke luar negeri memang sempat dihentikan. Para pemegang IUP didorong untuk membangun smelter secepatnya agar kegiatan ekspor berjalan lagi dengan nilai tambah lebih tinggi dari produk industri smelter itu.

Akan tetapi, kegiatan pembangunan smelter berjalan di tempat. Bahkan, masih banyak pemegang IUP tak bergerak sama sekali. Di Kabaena, misalnya, ada penambang nikel pernah sesumbar punya modal 6 miliar dollar AS untuk membangun pabrik nikel di sana. Modal dan rencana ini telah dilaporkan kepada Menko Perekonomian (waktu itu Hatta Radjasa). Namun, sampai hari ini sepotong besi pun  tak ada di sana buat bahan bangunan pabrik nikel dimaksud.

Dalam situasi mangkrak perihal pembangunan smelter, pemerintah berubah pikiran. Neraca perdagangan luar negeri yang sangat timpang ikut mendorong pemerintah mencabut larangan ekspor nikel ore. Kebijakan itu diharapkan merangsang para pengusaha tambang bagi percepatan pembangunan smelter. Artinya, hasil ekspor ore dimanfaatkan sebagai penguatan modal.

Dibukanya kembali kran ekspor ore,   para pemegang IUP yang beroperasi di Sultra bak kejatuhan durian runtuh. Mereka segera memanfaatakan peluang emas tersebut. Soal apakah mereka sedang atau tidak membangun smelter, itu urusan lain.

Perhatian sekarang harus fokus ke pengolahan nikel ore lagi. Dalam perpacuan itu tak ketinggalan para pemegang IUP di Pulau Wawonii. Mereka malah nekat melawan aspirasi dan kemauan rakyat yang sejak awal  menolak kegiatan penambangan nikel.

Rakyat berusaha membela kepentingan dan masa depan mereka. Untuk itu, tidak ada pilihan lain kecuali menggelar unjuk rasa di Kantor Gubernur Sultra. Mereka berhasil menerobos pengawalan berlapis mulai dari pagar betis polisi hingga satpol pamongpraja.

Gangguan kamtibmas tersebut mendorong Gubernur Ali Mazi menertibkan langsung ke sumber konflik. Kegiatan 15 perusahaan di Wawonii dinyatakan dihentikan sementara. Sebagai pejabat baru, Ali Mazi tentu tidak punya hambatan psikologis terkait penertiban para pengusaha tambang yang beroperasi di Sultra.

Langkah tersebut kita anggap tepat dan aspiratif serta berdimensi melindungi kepentingan rakyat Sultra yang lebih luas dan berjangka panjang. Dengan kata lain, tindakan pembekuan usaha pertambangan nikel di Sultra dan Pulau Wawonii khususnya, jauh lebih menguntungkan masa depan daerah rakyat. Oleh karena itu. Kementerian terkait diminta memahami keputusan Gubernur Ali Mazi sebagai pemimpin Sultra.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, kebijakan membuka kembali kran ekspor ore merupakan upaya penyelamatan ekspor nasional yang anjlok berkepanjangan. Pemda pun kebagian hasil ekspor tersebut, baik pemda provinsi maupun kabupaten/kota. Tetapi kerusakan lingkungan dan lenyapnya mineral nikel sebagai potensi ekonomi, kerugiannya jauh lebih besar.

Lubang-lubang galian yang masih menganga, hilangnya bukit, lembah, dan sungai di Konawe Utara, Kobawe, Konawe Selatan, Kabaena, adalah fakta tak terbantahkan tentang hilangnya masa depan ekonomi dan sosial rakyat Sultra. Dan kerusakan alam itu menjadi pemandangan memprihatinkan. Kerusakan itu telah ditinggalkan para penambang  tanpa rasa tanggung jawab untuk memulihkannya kembali.

Salah satu pertimbangan dibukanya kran ekspor ore harus diakui bisa merangsang para pengusaha tambang mempercepat penyelesaian pembangunan smelter yang diprogramkan. Tetapi harapan tersebut lebih baik dikesampingkan saja. Banyak pihak menilai kebijakan ini hanya akal-akalan. Dikatakan, sampai izin ekspor ore dicabut kembali, sejumlah smelter yang sedang dibangun di Sultra, akan menjadi rongsokan, besi tua. Sebab smelter tidak akan selesai-selesai.

Kran ekspor nikel ore hanya dijadikan instrument untuk berpacu melakukan penambangan nikel ore secara besar-besaran. Di antara pemegang IUP terpantau ada kerja sama untuk saling membagi volume galian ore di lapangan agar masing-masing segera menikmati dan merealisasikan jatah kuota ekspor.

Sebuah catatan yang perlu dicermati adalah program pembangunan sekian banyak smelter di Sultra. Secara bisnis apakah investasi itu feasible dilihat dari ketersediaan bahan baku untuk sekian lama usia produksi pabrik? Kalau tidak feasible lebih baik permainan dihentikan sekarang agar tidak menjadi kebohongan di kemudian hari.

Indonesia mempunyai industri tambang nikel dan menjadi salah satu yang terbesar dunia, yaitu tambang dan pabrik nikel di Pomalaa, Kolaka. Pabrik peleburan itu memproduksi ferronikel (kadar lebih 90 persen nikel), nyaris nikel murni dalam bentuk batangan.

Pabrik milik BUMN di lingkup Kementerian ESDM itu telah beroperasi hampir seumur Republik. Maka tidak heran jika bahan baku di sekitarnya sudah mulai  habis. Sebagai perusahaan besar, Aneka Tambang Pomalaa sejak lama telah memiliki lahan cadangan nikel di Pulau Gebe, Maluku Utara, dan di Konawe Utara.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

SITTI SALEHA ‘WANITA BESI’ DARI BOMBANA

 OLEH YAMIN INDAS

Hj Sitti Saleha SE MSi

SITTI SALEHA adalah anak petani yang sukses membangun kariernya di birokrasi pemerintahan. Pangkat maupun jabatannya sekarang sudah top sebagai pegawai negeri sipil daerah. Dia golongan IV/d dengan jabatan struktural Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Masih setingkat lagi untuk kenaikan pangkat ‘jenderal’ atau bintang empat di militer. Tapi bagi pegawai negeri sipil daerah tersedia hanya satu-satunya jabatan puncak untuk mendapatkan pangkat tertinggi, yaitu Sekretaris Daerah Provinsi dengan pangkat/golongan IV/e. Namun, untuk meraihnya sangat ketat dari segi persyaratan maupun  persaingan.

Leha, panggilan akrab Saleha tidak ke sana lagi pikirannya. Dia sudah puas dengan apa yang di tangannya saat ini. Toh, kalau memasuki masa pensiun, sekitar 4 atau 6 tahun dari sekarang, secara otomatis dia akan mendapatkan kenaikan pangkat tertinggi tersebut.

Bagi Saleha, karier yang diraihnya saat ini tidak datang begitu saja. Tapi merupakan buah dari pendirian dan kemauan yang kuat. Karakter dan semangat tersebut membuat dirinya bisa disebut ‘wanita besi’ dari Bombana. Tentu Julukan itu berlaku pada saat dia sedang berdinas. Pasalnya, Saleha tampak teguh memegang prinsip disiplin sebagai pegawai negeri sipil.

Suatu pagi di awal tahun 2019, pintu masuk Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sultra tampak tertutup. Pintu itu dipalang lagi dengan sebuah mobil yang diparkir dan bumpernya menempel di daun pintu pagar.

Dari luar terlihat ruang parkir mobil Kadis, kosong. Saya pikir beliau sedang keluar, atau ada kegiatan bersama di internal kantor. Saya masuk lewat pintu keluar dan menuju ke belakang untuk parkir. Ibu Kadis ternyata masih eksis di kantor. Staf tampak silih berganti keluar masuk ruangan kerjanya.

Setelah dapat giliran saya masuk dan to the point: “Pintunya kok ditutup dan dipalang lagi”. “Supaya anak-anak (maksudnya pegawai) tidak seenaknya keluar keluyuran tanpa urusan yang jelas”, jawabnya spontan.

Ketika menjadi Pembina Upacara dalam kapasitasnya sebagai Pj Bupati Bombana beberapa waktu sebelumnya, Sitti Saleha turun dari mimbar lalu memeriksa barisan peserta upacara. Dia sempat memplototi beberapa orang karena sikap maupun tata cara berpakaian kurang sempurna.

Beberapa kali dia juga melakukan inspeksi mendadak ke kantor-kantor SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Bombana. Bila halaman kantor kotor dan ditumbuhi rumput liar, Pj Bupati tersebut langsung mengajak pegawai kantor bersangkutan untuk kerja bakti, bergotong royong,  membersihkan dan merapikan halaman kantor mereka sendiri.

Sikap disiplin dan concern terhadap pekerjaannya  adalah obsesi Saleha. Dalam hal itu, dia  ingin berbagi dengan sesama ASN (Aparatur Sipil Negara). Bagi ASN yang dipercaya menjadi pimpinan unit, menurut dia,  yang bersangkutan harus mampu memberi solusi setiap persoalan di unit organisasinya.

Menjelang akhir tahun 2018, sekitar 30 pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) bertatap muka dengan Saleha. Mereka menyampaikan banyak hal kepada Kadis Perindag Sultra tersebut. Salah satu di antaranya, penolakan produk mereka oleh mini market yang beroperasi di daerah tersebut.

Sitti Saleha bersama suami, Gubernur Sultra dan Ny Tina Nur Alam. Gambar diambil seusai pelantikan di Kantor Gubernur Sultra.

Produk dimaksud adalah produk makanan olahan dari berbagai komoditas Sultra, seperti ikan, sagu, kakao, aneka kue, dan lain-lain. Para pelaku UMKM mengharapkan pihak mini market menyediakan  tempat agar produk mereka ikut dijajakan di situ.

Saleha belum mengambil suatu keputusan. Dia mengundang mereka bertatap muka lagi minggu depan. Di pertemuan berikutnya itu Kadis Perindag ternyata menghadirkan para pengelola mini market dari beberapa kabupaten, termasuk para Kadis Perindag setempat.

Alhasil, dalam pertemuan tiga pihak itu tercapai kesepakatan mini market bersedia menampung produk makanan olahan dengan syarat kualitas harus lebih ditingkatkan, harus diberi label, dan lain-lain.

Julukan sebagai ‘wanita besi’, sebetulnya  tak lebih hanya sebuah sikap apresiatif kepada Saleha, satu-satunya wanita Bombana yang ikut berkibar di provinsi saat ini. Saya tidak bermaksud menyetarakan beliau dengan beberapa tokoh wanita dunia yang diberi julukan tersebut oleh pers. Misalnya, PM Inggris Margaret Thatcher dan PM India Indira Gandhi.

Wanita besi Margaret Thatcher disegani para pemimpin dunia lainnya karena dia lain sangat keras mengecam Uni Sovyet yang lebih mengutamakan penguatan militer dibanding soal-soal ekonomi dan kemanusiaan. Hanya untuk dikatakan kekuatan militernya jauh di atas kemampuan Amerika Serikat.

 

Ramah dan Hangat

Bagi Saleha, julukan ‘wanita besi’ juga agak kontroversi dengan tampilan fisik dan kesehariannya. Berkulit putih bersih, Saleha selalu tampil ramah dan hangat. Terasa ada kelembutan terpancar dari hatinya bila dia berbicara. Namun tatapan matanya tajam.

Dalam pergaulan dengan masyarakat dari semua lapisan, Saleha dikenal baik hati. Suka membantu pikiran maupun materi bagi yang dianggapnya membutuhkan.

Ketika dia menjabat sebagai Pj Bupati Bombana, rombongan Gubernur Sultra termasuk para sopir merasa gembira bila berada di kabupaten baru tersebut. Sebab tak bakal kelaparan dan tangki mobil juga full.

 

Mandiri Sejak Kecil   

Secara ekonomi Saleha tidak ada masalah untuk mencapai cita-citanya. Sebagai sulung dari 7 bersaudara, dialah  yang pertama menjadi tumpuan segenap kasih sayang kedua orangtuanya, HM Saleh dan Hj Juhaniah.

Pak Saleh adalah wiraswasta. Dia memiliki perusahaan CV Poleang Indah yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Pak Saleh juga tetap menggarap lahan pertanian. Dia membuka beberapa hektar kebun kelapa, tambak, dan sawah di Poleang Timur, Kabupaten Bombana. Tepatnya di kawasan yang disebut Mambo.

Mendiang ikut berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur untuk membuka daerahnya dari isolasi. Dia rela mengorbankan pohon kelapanya ditebang untuk pembuatan badan jalan. Tak lupa juga ia mewakafkan sebidang tanahnya dan menyediakan dana buat pembangunan masjid di Mambo.

Terkait kehidupan keluarga, Pak Saleh ingin agar anak-anaknya bersekolah dan tidak ngumpul terus bersama orangtua di kampung. Harapan tersebut sejalan dengan keinginan gadis ciliknya, Saleha. Maka, setamat SD Negeri 3 Bombana (1977), Saleha cabut diri dari Bombana. Dia dibawa ayahnya ke Kendari, untuk melanjutkan sekolah ke SMP Negeri 2 di kota itu.

Pak Saleh kemudian membeli sebuah rumah di ibu kota provinsi buat tempat tinggal Saleha dan adik-adiknya jika ada yang mau menyusul ke Kendari. Salah satu kerabat dekat ditempatkan di rumah itu sekaligus dalam rangka mengurus keperluan Saleha.

 

Merawat Pertemanan

Ketika usia beranjak dewasa dan telah mengantongi ijazah SMPP Negeri 9 Kendari (kini SMA Negeri 4), gelora hatinya untuk hidup mandiri kian bulat. Dengan ijazah itu ia melamar sebagai calon pegawai negeri sipil ke Kantor Gubernur Sultra, dan goal.

Dia bersuka cita luar biasa karena telah memiliki penghasilan sendiri dari gaji golongan II/a, titik start kariernya sebagai PNS.

Di tengah eforia masa-masa remaja, dia menikah dengan Mustafa Syarif, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Haluoleo. Mustafa berdarah Moronene juga.

Sejak di SMA, Saleha pandai membangun dan merawat pertemanan hingga masa perkuliahan di Unhalu. Di antara teman-temannya, termasuk Nur Alam. Sosok ini dikenal kreatif dan mandiri secara ekonomi. Nur Alam kemudian terpilih sebagai Gubernur Sultra dua periode (2008-2018). Tentu saja, Nur Alam sedikit banyak ikut mewarnai perjalanan karier Saleha.

Terbentuknya Bombana sebagai daerah otonomi baru hasil pemekaran Kabupaten Buton, juga menjadi peluang besar bagi Saleha terkait pengembangan kariernya sebagai kader birokrat. Dia pulang kampung untuk ikut  membangun Bombana.

Hampir semua anak daerah dari sana memiliki peluang yang sama. Namun, Saleha memiliki nilai tambah karena dia berlatar belakang pengalaman di bidang administrasi pemerintahan. Sementara yang lain kebanyakan dari guru berbagai jenjang pendidikan.

Di bawah kepemimpinan Bupati Bombana yang pertama, Atikurrahman, Saleha dipercaya menduduki berbagai jabatan eselon III hingga eselon II/B, jabatan struktural tertinggi di kota/kabupaten setelah Sekretaris Daerah Kota/Kabupaten di eselon II/A.

Kesibukan dengan karier yang kian bersinar,  membuat Saleha secara perlahan bangkit dari kesedihan mendalam akibat kematian sang suami tercinta. Mustafa meninggal karena sakit tatkala anak bungsu Sitti Firqa Meirna Nadila baru mulai masuk SD. Kini, Firqa kuliah di jurusan Psikologi salah satu universitas swasta di Jakarta.

Dua kakaknya, Muh Irzal SE dan Muh Ishar Adrian Fadly masih mencari peluang terbaik untuk memasuki dunia profesional sambil melanjutkan pendidikan, atau berkonsentrasi saja di pekerjaan sekarang.

Saleha sendiri menyelesaikan pendidikan pasca sarjana S2 Administarsi  Pembangunan Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2003. Adapun S1 Fakultas Ekonomi Unhalu Kendari diselesaikan tahun 1990.

Di antara 7 bersaudara, Saleha memang menjadi bintang. Anak kedua, Hidayah memilih jadi ibu rumah tangga, istri Drs Abdul Razik Makurasa (pegawai BPKP di Makassar). Sedangkan Hajar Salhan S.Kom bekerja di Bank Sultra, Halma Saleh Putri SH di Pemprov  Sultra (PNS), Idha Salhan DM (PNS, guru). Dua adik laki-laki Tanaka dan Bengki berwiraswasta di Bombana.

Kendati bukan PNS, adik-adik Saleha tersebut hidup mandiri di kampung. Tidak ada yang main jual aset peninggalan orangtua. Ayah mereka, HM Saleh telah meninggal beberapa tahun silam. Ibu Hj Juhaniah kini hidup bersama sulungnya, Saleha, di Kendari.

Saleha tak sendiri lagi. Sebab dia menikah lagi dengan H Samsahril Kamal,  setelah ketiga putra-putrinya beranjak dewasa ini. Kamal sejak lama membangun karier sebagai wiraswasta di Jakarta, dan pernah bekerja di LPU (Lembaga Pemilihan Umum) pada era Menteri Dalam Negeri Rudini.

Dalam masa jabatan periode kedua sebagai Gubernur Sultra, Nur Alam memutasi Saleha dari jabatan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bombana  dengan menempatkannya sebagai Kadis Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sultra.

Dalam tahun 2016 Hj Sitti Saleha SE MSi diberi amanat dan diangkat sebagai Pj Bupati Bombana oleh Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo atas dasar usulan Gubernur Sultra Nur Alam. Makna dari pengangkatan ini adalah penegasan bahwa banyak juga kader dari komunitas  Moronene berpotensi menjadi bupati.

Pelantikan Sitti Saleha mempunyai warna tersendiri dalam sejarah kepemimpinn daerah di Sulawesi Tenggara. Dia merupakan wanita pertama di Sultra yang diberi kepercayaan menjadi Pj Bupati.

Adapun jabatan wakil bupati, bukan kejutan lagi. Sebab jabatan itu telah dibuka Masyhura Ladamay sebagai Wakil Bupati Bombana periode 2012-2017. Dia mendampingi Tafdil sebagai Bupati Bombana. Dalam Pilkada serentak 2017, Ilmiati Daud juga terpilih bersama pasangannya Arhawi sebagai Wakil dan Bupati Wakatobi.

Meskipun menjabat hanya kurang lebih setahun, Saleha dinilai banyak kalangan cukup sukses menjalankan tugasnya. Tugas nasional Pilkada dapat diselenggarakan dengan lancar, aman. Ada gugatan ke MK tapi di Indonesia tidak ada peserta pilkada maupun pilpres yang tidak menggugat ke MK jika dia kalah.

Salah satu nilai positif kepemimpinan Saleha adalah penegakaan sikap disiplin PNS. Tradisi apel sebelum masuk kantor dihidupkan. Dia sendiri masuk kantor  paling lambat sekitar pukul 07.00 Wita.

Tantangan di Provinsi

Sebagai pembantu teknis gubernur,  Kadis Perindag Sultra melakukan koordinasi dan bersinergi dengan para bupati/walikota dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Saleha, misi tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya karena pihak mitra tadi tak didukung konsep dan program kerja yang terkait pelayanan masyarakat di lapangan.

Banyak proposal diusulkan, misalnya, pengadaan resi  gudang, pembangunan pasar rakyat. Tetapi  ketika infrastruktur ekonomi tersebut dihadirkan, tidak dimanfaatkan dengan baik. Bahkan terkesan mubazir karena ada resi gudang yang kemudian digunakan untuk main bulu tangkis.

Resi gudang mestinya difungsikan sebagai tempat penyimpanan produksi petani atau pengusaha kecil tatkala harga sedang anjlok. Sambil menunggu harga pasar yang baik, pemilik barang dapat menggunakan dokumen bukti kepemilikan atas barang tersebut untuk meminjam uang dari bank. Dokumen itu dikeluarkan pengelola resi gudang. Jadi dia tidak bakal jadi korban tukang ijon (tengkulak).

Contoh lain adalah pemanfaatan pasar rakyat yang dibangun pemerintah pusat. Kondisinya hampir sama, lokasi pasar jauh dari akses jalan dan transportasi. Jika bupati atau walikota concern terhadap kepentingan pelayanan rakyat, mestinya lokasi pasar itu ditunjang infrastruktur transportasi yang memadai. Tersedia akses masuk dan ada semacam terminal angkutan umum.

Saleha melihat, adalah aparatur di bawah gubernur yang sebagian besar harus dibenahi, dipertajam programnya dan dilatih kepekaannya merespons permasalahan yang dihadapi rakyat. Provinsi cukup melakukan fungsi koordinasi, supervisi dan penguatan (sinergitas).

Sebagai Kadis Perindag Provinsi Sultra, Saleha kini juga  mempunyai pekerjaan mendesak yaitu pembangunan instalasi BP SMB (Badan Pengujian Sertifikasi Mutu Barang) di Kendari. Pembangunan itu meliputi penyediaan gedung, pengadaan peralatan gital, dan laboratorium, serta program diklat sumber daya manusia yang mengelola lembaga tersebut.

Bila semua perangkat lunak dan keras telah siap dioperasikan, maka setiap produksi yang diantarpulaukan dari Sultra diwajibkan memiliki  Sertifikat Mutu Barang (SMB). Dinas Perindag Sultra telah dan akan bekerja sama dengan otoritas pelabuhan laut maupun bandar udara terkait plaksanaan pungutan SMB tersebut.

Sasarannya adalah peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Payung hukumnya bisa Pergub (Peraturan Gubernur) atau Perda (Peraturan Daerah).

Sitti Saleha mengatakan, realisasi antarpulau berbagai macam komoditas dari Sultra selama tahun yang baru lalu bernilai sekitar Rp 7 tiliyun. Sebagian besar nilai tersebut tak terjaring sebagai sumber PAD. ***

         

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

EVENT OLAHRAGA DORONG PARIWISATA

 OLEH YAMIN INDAS

DR IR H FACHRY YAMSUL MSC, KETUA PENGPROV PERBASASI SULTRA

MENGGELAR berbagai event olahraga  akan mendorong sektor pariwisata ikut menggeliat. Sebab sebuah event pada dasarnya merupakan kegiatan perjalanan yang juga membutuhkan penyediaan akomodasi penginapan, transportasi, maupun kegiatan ekonomi produktif masyarakat setempat yang terkait dengan dunia pariwisata.

Karena itu, kita patut menghargai prakarsa para penggiat olahraga di Sulawesi Tenggara terkait kegiatan penyelenggaraan event olahraga dari cabang yang mereka  tangani secara struktural dan organisasi.

Pengurus Provinsi Perserikatan Baseball dan Softball Amatir Indonesia (Pengprov Perbasasi) Sultra, misalnya, hampir setiap tahun menggelar event olahraga beregu softball yang bersifat lokal maupun regional.

Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas dan prestasi cabang olahraga bersangkutan. Infrastruktur berupa lapangan softball di Lapangan Lakidende Kendari sangat mendukung dengan kualitas standar nasional. “Selain itu, kita  bersinergi dengan pihak terkait untuk ikut mendorong perkembangan pariwisata di Sultra”, ujar  Ketua Pengprov Perbasasi Sultra, Fachry Yamsul.

Fachry tidak sedang berbasa basi. Kepala Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sultra tersebut mengatakan, manfaat ekonomi pariwisata langsung dirasakan masyarakat. Baik dia sebagai pelaku industri pariwisata,  seumpama pengelola hotel dan restoran, travel biro maupun pelaku ekonomi kreatif seperti perajin tenun kain adat, makanan olahan khas lokal dari hasil pertanian dan perikanan.

Kendari, ibu kota provinsi belakangan ini makin menarik sebagai destinasi wisata. Dalam lima menit perjalanan speedboat pengunjung sudah dapat menikmati Pulau Bokori di ambang masuk Teluk Kendari.

Di pulau berpasir putih itu pengunjung bisa menikmati kuliner khas lokal didominasi ikan segar, bermain ski, beristirahat di vila-vila yang berjejer di bibir pulau. Secara komersial Pulau Bokori masih ditangani Dinas Pariwisata provinsi Sultra,  dan obyek itu telah menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD)

Internal Kota Teluk juga makin menarik sebagai destinasi wisata. Telah dibangun beberapa taman kota yang dilakukan pemerintah provinsi (baca Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang) dan berfungsi sebagai paru-paru, termasuk taman Masjid Raya Al Kautsar, pelataran Tugu Religi (Tugu Persatuan).

Tak kurang menariknya adalah arsitektur masjid Al Alam yang tampak terapung hampir di tengah Teluk Kendari. Kehadiran monumen rumah ibadah tersebut, sebagai sumber daya buatan ikut melengkapi keindahan alam teluk yang secara fisik mirip danau itu.

Namun demikian, pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Kendari kini sudah harus memiliki rencana secara konseptual tentang pelestarian Teluk Kendari. Setelah rampung pembangunan masjid yang digagas Gubernur Sultra dua periode Nur Alam, kegiatan apapun yang bakal mengganggu kelestarian harus dihentikan. Alam teluk harus diproteksi sejak sekarang.

 

Hallo Sultra

Dalam penjelasan lebih lanjut,   Ketua Pengprov Perbasasi Sultra Fachry mengungkapkan, dalam bulan April mendatang ini Kota Kendari akan menggelar  kejuaraan Softball Gubernur Cup I. Kejuaraan ini bisa dikatakan cukup bergengsi karena akan diikuti tim-tim softball terbaik di Tanah Air. “Semua yang diundang adalah tim-tim papan atas nasional”, ujar Fachry.

Semuanya 8 tim softball terbaik di antaranya DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Sultra sendiri akan diwakili Tim Softball Lakidende, tim terbaik yang dimiliki Sultra.

Event tersebut akan digelar setelah pesta demokrasi pilpres dan pilcaleg usai yang dikaitkan dengan perayaan HUT ke-55 Provinsi Sultra 27 April 2019. Perayaan ini ditandai dengan event budaya Sultra Hallo Sultra. Isinya penampilan eneka ragam budaya termasuk kuliner.

Dengan demikian, event Kejuaraan Softball Gubernur Cup I dan Hallo Sultra merupakan satu rangkaian pesta rakyat Sultra dalam rangka menyambut HUT provinsi tersebut.

Proses penyelenggaraan kejuaraan Softball Gubernur Cup I akan dinilai dan divealuasi pengurus Pusat Perbasasi karena Kota Kendari masuk nominasi kandidat tuan rumah pelaksanaan turnamene Softball Piala Asia tahun depan (2020).

Karena itu Fachry berharap semua pihak ikut menyukseskan event tersebut. Sebagai calon tuan rumah Kota Kendari sudah harus menunjukkan kesiapan yang matang, termasuk unsur-unsur penunjang pariwisata.

Ada brand image yang baik untuk dikembangkan Kota Kendari mulai sekarang. Yaitu Kendari sebagai destinasi olahraga dan sekaligus juga destinasi pariwisata.

Fungsi dan peran itu  sesungguhnya telah dimainkan Wakatobi selama ini. Hanya belum bunyi, belum dijadikan brand image. Padahal, para pengunjung Wakatobi dari mancanagera adalah olahragawan diver handal. Di sana pun mereka menikmati “surga” di dasar laut Ocean National Park Wakatobi.

Kabupaten Wakatobi dengan ibu kota Wanci, di Pulau Wangi-wangi, telah terkoneksi berbagai moda angkutan: laut, darat (penyeberangan kapal feri) dan udara. Bandara Matahora didatangi dua kali penerbangan pesawat komersial setiap hari.

Bahkan, Wakatobi telah ditetapkan sebagai salah satu dari 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dalam rangka pengembangan destinasi wisata utama selain Pulau Bali. Wakatobi pun akan dibuatkan  bandara bertaraf internasional untuk memudahkan konektivitas dari penjuru mana pun di belahan bumi ini. ***

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

KAKAO MEMUDAR KELAPA DILIRIK

OLEH YAMIN INDAS

Dr Ir Yesna Swarni MSc, Kadis Perkebunan dan Hortikultura Sultra

DINAS Perkebunan Sultra bikin kejutan. Menjelang akhir 2018, dinas ini menerbitkan buku Master Plan Pengembangan Kawasan Kelapa di Sultra. “Kami menyadari produksi tanaman kakao kian menurun. Oleh karena itu kami ingin mengembangan tanaman kelapa bagi kesinambungan daya saing wilayah”, begitu komentar Kadis Perkebunan dan Hortikultura Sultra Dr Ir Hj Yesna Suarni MSc.

Prakarsa tersebut patut diapresiasi. Mengapa? Kelapa nyaris dilupakan. Atau kurang populer dibanding kakao. Tanaman kakao pada awalnya dikembangkan  dari Kolaka Utara. Cepat menyebar ke wilayah lain karena usia panennya cepat dan nilai jualnya tinggi.

Demam kakao lebih meluas di era Gubernur Sultra Ir H Alala (1982-1992). Konsep pembangunan Alala yang disebut Gerakan Desa Makmur Merata (Gersamata) diisi antara lain dengan penanaman kakao.

Kebijakan itu tidak sekadar bersifat anjuran tetapi Pemda Sultra menyediakan bibit bagi petani melalui APBD. Mendiang Alala tidak hanya duduk di belakang meja melainkan turun langsung melakukan penyuluhan.

Kelapa makin ‘hilang’ dari perhatian ketika terjadi krisis moneter. Nilai dollar Amerika Serikat naik drastis terhadap rupiah dari 2.400 hingga titik kulminasi 15.000. Jika harga ekspor kakao 2 dollar per Kg, maka nilai yang diterima petani adalah Rp 30.000 per Kg. Padahal sebelumnya adalah sekitar Rp 6.000 per Kg.

Harga kakao pada saat ini pun masih lebih tinggi, sekitar Rp 22.000/Kg, sementara kopra tercatat di bawah Rp 5.000/Kg. Persoalannya adalah produksi dan produktivitas kakao kian merosot. Selain faktor usia tanaman yang sudah tua, juga tekanan hama penggerek batang kakao (PBK) maupun penyakit lain.

Kejayaan kakao yang kian memudar mendorong Dinas Perkebunan Sultra untuk mengembalikan kultur budidaya kelapa kepada penduduk setempat. Hampir semua penduduk di semenanjung tenggara Sulawesi menanam dan memiliki pohon kelapa, kecuali tentu saja di perkotaan dan puncak-puncak bukit batu.

Namun, sebagian besar penduduk menanam kelapa hanya satu dua pohon di pekarangan rumah, hanya untuk kebutuhan sayur. Lebih sedikit yang menanam secara massif. Sentra-sentra yang sedikit itu terdapat di Poleang (Bombana), Kulisusu (Buton Utara), Lasolo (Konawe Utara), dan Wawonii (Konawe Kepulauan).

Pengolahan produksi menjadi kopra di sentra-sentra itu masih tradisional. Mulai pengupasan sabut, pengeringan hingga pencungkilan daging kelapa dilakukan secara manual. Cara pengeringan dilakukan dengan pengasapan ditambah energi  panas matahari.

Dalam rencana aksi Master Plan Pengembangan Kawasan Kelapa disebutkan, semua kabupaten di Sultra merupakan pusat-pusat pengembangan kelapa, kecuali Wakatobi dan perkotaan. Tetapi Wakatobi dan perkotaan direncanakan sebagai pusat-pusat pengembangan industri terpadu komoditas kelapa.

Sebab rencana aksi Pengembangan Kawasan Kelapa mencakup perluasan tanaman dalam rangka peningkatan produksi yang akan di-backup dengan industri. Industri ini akan mengolah semua potensi ekonomi kelapa, mulai batang, daun, hingga buah. Buah kelapa sendiri terdiri dari 4 komponen  yaitu daging, sabut, tempurung, dan air kelapa. Sabut masih diurai lagi menjadi dua produk: coco fibre dan coco feat.

Ir Sapoan MSi, Kabid Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindag Sultra menjelaskan, coco fibre (kandungan serat) pun bisa diekstraksi lagi menjadi bahan pembuatan tali dan bahan jok mobil dan spring bed. Lalu serbuk dari serat atau coco featadalah bahan media tanam di Jepang, sedangkan di Eropa digunakan sebagai lapisan rumput untuk lapangan sepak bola.

Maka lengkaplah keunggulan kelapa sebagai sumber daya ekonomi. Tanaman kelapa bisa memakmurkan dua generasi petani sebab usia produktif tanaman ini bisa 50 tahun. Di lain pihak, produksi kelapa bisa menggerakan gerbong industri di perkotaan dalam rangka penyerapan tenaga kerja dan penguatan ekonomi daerah.

Yesna berharap para pimpinan daerah dapat berkenan mendukung rencana aksi Master Plan Pengembangan Kawasan Kelapa. Bukan saja dalam aspek pembiayaan pembangunan perkebunan rakyat tetapi juga mendorong penduduk untuk menanam kelapa seluas mungkin sebagai sumber ekonomi nyata.

Sebenarnya, jika para kepala daerah (baca gubernur, bupati/walikota) serius menangani peningkatan pendapatan warganya sesuai janjinya saat kampanye, rencana aksi (action plan) Master Plan Pengembangan Kawasan Kelapa merupakan salah satu pintu masuk.

Masalah kecil bagi program atau rencana aksi tersebut lebih pada kegiatannya yang bersifat lintas periode. Artinya, seorang kepala daerah belum tentu dapat menyaksikan keberhasilan program ini dalam masa jabatannya. Tetapi sebagai pejuang dia tidak perlu terhalang oleh masalah psikologis tersebut.

Sultra sebagai daerah pertanian agaknya masih membutuhkan figur pemimpin seperti Ir H Alala dan Drs H La Ode Kaimoeddin. Mendiang Gubernur Alala juga mengelola proyek-proyek fisik infrastruktur. Pada saat bersamaan dia juga punya ‘mainan’ mendorong petani untuk meningkatkan produksi tanaman industri.

Kaimoeddin ketika menjabat Bupati Muna hanya satu periode mampu menjadikan Muna sebagai penghasil jambu mete. Segala upaya ditempuh untuk menyukseskan program jambu mete, termasuk memindahkan penduduk ke Buton Utara karena lahan pertanian di sana lebih luas.

Di jaman mereka tidak ada yang mengutak-atik proyek yang beranggaran besar. Mereka sibuk dengan ‘mainan’ sendiri untuk memenuhi obsesi yaitu perbaikan hidup rakyat yang dipimpinnya. ***

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

RIBUAN RAKYAT HANYUT BERSAMA JOKOWI

 OLEH YAMIN INDAS

BUPATI kONAWE KERRY KONGGOASA

RIBUAN rakyat Sulawesi Tenggara hanyut dalam suka cita bersama Presiden Jokowi yang juga dari rakyat biasa. Kebersamaan  tersebut terjalin indah sejak Jumat sore (1 Maret 2019) saat Presiden dan Ny Iriana Jokowi turun dari pesawat kepresidenan dan menjejakkan kaki di Bandara Haluoleo menandai kunjungan kerja di Bumi Anoa.

Cuaca dan alam Sultra ikut menciptakan suasana untuk menghangatkan pertemuan rakyat dengan Presiden. Langit di atas ibu kota provinsi cerah sejak menjelang kedatangan Presiden bersama rombongan, dan Insya Allah hukum alam tersebut akan berlaku hingga Jokowi melanjutkan perjalanan kembali ke Jakarta Sabtu petang ini.

Dalam kunjungan kerja Presiden yang juga petahana capres nomor urut 01 di Pilpres 17 April 2019, terdapat momen-momen politik yang muncul di luar dugaan.

 

Dukungan secara terbuka dari keluarga cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno adalah salah satu contoh. “Padahal dukungan itu mestinya untuk Pak Sandiaga.  Tapi terima kasihlah atas dukungan tersebut”, ujarnya seperti disiarkan hampir semua jaringan TV Nasional.

Ihwal serupa juga terjadi di kubu lawan politik Jokowi di Kendari. Sekitar 600 meter sebelum gerbang masuk kompleks hunian Graha Asri, laju kendaraan agak tersendat. Saya pikir, mungkin ada pesta kawinan. Atau ada acara politik di kediaman tokoh Sultra mendiang Konggoasa. Pasalanya, salah satu cucu pamongpara tiga zaman itu, Fachry Reza Pahlevi Konggoasa merupakan caleg DPR-RI dapil Sultra dari Partai Amanat Nasional.

Kediaman tersebut dijadikan posko pemenangan Fachry, salah satu putra Kerry Konggoasa yang saat ini menjabat Bupati Konawe. Boleh jadi, PAN bersama koalisinya mengadakan acara  di Kediaman Konggoasa untuk mengurangi perhatian masyarakat ke berbagai kegiatan resmi Presiden Joko Widodo.

Posko jokowi untuk Konawe di kediaman Konggoasa Kendari

Ternyata pikiran saya negatif.  Keliru! Sebuah spanduk besar telah terpasang di sisi kiri gerbang masuk Kediaman Konggoasa. Karena gangguan kesehatan, tiga hari saya memang tak ke rumah di Graha Asri. Sehingga munculnya suasana tersebut membuat saya agak bingung.

Di spanduk itu tertulis besar-besar dengan huruf capital warna merah POSKO KONAWE UNTUK JOKOWI.  Lalu di bawahnya tertulis warna hitam dengan huruf agak kurus KONAWE UNTUK JOKOWI 2 PERIODE, dan selanjutnya tulisan empat baris Joko Amin Indonesia Maju, lalu angka 01 setinggi dengan tulisan yang baru disebutkan, dan grafis paling kanan adalah foto Jokowi-Amin  seperti foto mereka di kartu suara.

Ketika saya tiba di obyek, konsentrasi massa mulai bubar. Mereka mulai naik mobil masing-masing untuk pulang. Ada yang menuju  daerah asal, Konawe,  dan ada pula yang bergerak ke pusat kota. Kediaman Konggoasa terletak dekat perbatasan kota dengan Konawe.

Tidak terlalu sulit saya memahami langkah-langkah taktis Bupati Kerry yang juga Ketua DPC PAN Konawe. Sosok ini suka merendahkan diri. Antara lain menyatakan bahwa dia bupati yang sekolahnya cuma tamatan SMA. Tetapi Kerry orang yang punya pendirian.

Pintu masuk Kediaman Konggoasa. di sini dibuka posko Jokowi untuk Konawe

Bila telah meyakini sesuatu sebagai sebuah kebenaran, maka Kerry Konggoasa tidak akan bergeser satu inci pun dari kebenaran itu. Dengan pendirian seperti itu, maka tidak mungkin dia menutup matahari dengan sapu tangan. Tidak mungkin mau memanipulasi kebenaran hanya karena berbeda pilihan politik.

Ihwal yang sering mengganggu pikirannya selama ini adalah kehadiran industri  nikel terpadu di Morosi yang dikelola perusahaan dari China. Perusahaan itu agak tertutup, termasuk kebijakan rekruitmen karyawan dan logistik yang berasal dan didominasi China.

Kerry baru bebarapa bulan terakhir melanjutkan periode kedua masa jabatannya sebagai Bupati Konawe. Dia memberi  dukungan penuh kepada perusahaan China di Morosi sejak awal dengan harapan dapat membuka lapangan kerja dan Konawe ikut memberikan kontribusi dalam pertumbuhan industri nasional. ***

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

RIBUAN RAKYAT HANYUT BERSAMA JOKOWI

OLEH YAMIN INDAS

Bupati Konawe Kerry Konggoasa

RIBUAN rakyat Sulawesi Tenggara hanyut dalam suka cita bersama Presiden Jokowi yang juga dari rakyat biasa. Kebersamaan  tersebut terjalin indah sejak Jumat sore (1 Maret 2019) saat Presiden dan Ny Iriana Jokowi turun dari pesawat kepresidenan dan menjejakkan kaki di Bandara Haluoleo menandai kunjungan kerja di Bumi Anoa.

Cuaca dan alam Sultra ikut menciptakan suasana untuk menghangatkan pertemuan rakyat dengan Presiden. Langit di atas ibu kota provinsi cerah sejak menjelang kedatangan Presiden bersama rombongan, dan Insya Allah hukum alam tersebut akan berlaku hingga Jokowi melanjutkan perjalanan kembali ke Jakarta Sabtu petang ini.

Dalam kunjungan kerja Presiden yang juga petahana capres nomor urut 01 di Pilpres 17 April 2019, terdapat momen-momen politik yang muncul di luar dugaan.

Dukungan secara terbuka dari keluarga cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno adalah salah satu contoh. “Padahal dukungan itu mestinya untuk Pak Sandiaga.  Tapi terima kasihlah atas dukungan tersebut”, ujarnya seperti disiarkan hampir semua jaringan TV Nasional.

Ihwal serupa juga terjadi di kubu lawan politik Jokowi di Kendari. Sekitar 600 meter sebelum gerbang masuk kompleks hunian Graha Asri, laju kendaraan agak tersendat. Saya pikir, mungkin ada pesta kawinan. Atau ada acara politik di kediaman tokoh Sultra mendiang Konggoasa. Pasalanya, salah satu cucu pamongpara tiga zaman itu, Fachry Reza Pahlevi Konggoasa merupakan caleg DPR-RI dapil Sultra dari Partai Amanat Nasional.

Kediaman tersebut dijadikan posko pemenangan Fachry, salah satu putra Kerry Konggoasa yang saat ini menjabat Bupati Konawe. Boleh jadi, PAN bersama koalisinya mengadakan acara  di Kediaman Konggoasa untuk mengurangi perhatian masyarakat ke berbagai kegiatan resmi Presiden Joko Widodo.

Ternyata pikiran saya negatif.  Keliru! Sebuah spanduk besar telah terpasang di sisi kiri gerbang masuk Kediaman Konggoasa. Karena gangguan kesehatan, tiga hari saya memang tak ke rumah di Graha Asri. Sehingga munculnya suasana tersebut membuat saya agak bingung.

Di spanduk itu tertulis besar-besar dengan huruf capital warna merah POSKO KONAWE UNTUK JOKOWI.  Lalu di bawahnya tertulis warna hitam dengan huruf agak kurus KONAWE UNTUK JOKOWI 2 PERIODE, dan selanjutnya tulisan empat baris Joko Amin Indonesia Maju, lalu angka 01 setinggi dengan tulisan yang baru disebutkan, dan grafis paling kanan adalah foto Jokowi-Amin  seperti foto mereka di kartu suara.

Ketika saya tiba di obyek, konsentrasi massa mulai bubar. Mereka mulai naik mobil masing-masing untuk pulang. Ada yang menuju  daerah asal, Konawe,  dan ada pula yang bergerak ke pusat kota. Kediaman Konggoasa terletak dekat perbatasan kota dengan Konawe.

Tidak terlalu sulit saya memahami langkah-langkah taktis Bupati Kerry yang juga Ketua DPC PAN Konawe. Sosok ini suka merendahkan diri. Antara lain menyatakan bahwa dia bupati yang sekolahnya cuma tamatan SMA. Tetapi Kerry orang yang punya pendirian.

Bila telah meyakini sesuatu sebagai sebuah kebenaran, maka Kerry Konggoasa tidak akan bergeser satu inci pun dari kebenaran itu. Dengan pendirian seperti itu, maka tidak mungkin dia menutup matahari dengan sapu tangan. Tidak mungkin mau memanipulasi kebenaran hanya karena berbeda pilihan politik.

Ihwal yang sering mengganggu pikirannya selama ini adalah kehadiran industri  nikel terpadu di Morosi yang dikelola perusahaan dari China. Perusahaan itu agak tertutup, termasuk kebijakan rekruitmen karyawan dan logistik yang berasal dan didominasi China.

Kerry baru bebarapa bulan terakhir melanjutkan periode kedua masa jabatannya sebagai Bupati Konawe. Dia memberi  dukungan penuh kepada perusahaan China di Morosi sejak awal dengan harapan dapat membuka lapangan kerja dan Konawe ikut memberikan kontribusi dalam pertumbuhan industri nasional. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ASRUN LIO DI ANTARA CANBERRA DAN ROUTA

 OLEH YAMIN INDAS

Kadis Dikbud Sultra Drs asrun lio m.Hum PhD

JARAK Canberra  dengan Routa, memang jauh. Namun, keunikan masyarakat Routa membuat Asrun Lio tidak patah arang untuk bolak balik menempuh jarak antara ibu kota Australia tersebut dan Routa, sebuah wilayah pedesaan yang  tak termuat di peta Provinsi Sulawesi Tenggara berskala 1:500.000.Asrun Lio baru beberapa bulan ini diangkat Gubernur Ali Mazi sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra. Sebelumnya dia adalah tenaga pengajar di Univsrsitas Haluoleo dengan jabatan struktural setara dengan Kadis Dikbud saat ini

Asrun, anak kedua pasangan Asmar Lio dan Munira, tumbuh dan berkembang sebagai ilmuwan di almamaternya, Unhalu. Program S1 Bahasa Inggris dia selesaikan tahun 1990.  Adapun gelar S2 Linguistik, Asrun raih dari Universitas Hasanuddin Makassar pada  tahun 1997. Selanjutnya gelar PhD dengan bidang keahlian Antropologi, Budaya, Sejarah, dan Bahasa diperoleh dari Australian National University (ANU) di Canberra, Australia pada tahun 2015.

Bisa dipahami mengapa Asrun memilih ANU untuk menyelesaikan program pendidikan pasca sarjana S3. ANU alias Universitas Nasional Australia dikenal sebagai salah satu universitas terbaik di dunia. ANU berada di peringkat 23 dari 200 universitas terbaik di dunia. Unhalu tentu patut berbangga bisa meloloskan mahasiswanya ke perguruan tinggi terkemuka tersebut.
Dengan fasilitas dan sarana yang serba lengkap termasuk perpustakaan yang dimilikinya, ANU sangat mendukung kegiatan penelitian  Asrun dalam rangka program Doctor of Philosophy (PhD)  dengan disertasi tentang Perubahan Identitas: Studi kasus Masyarakat Routa di Sulawesi Tenggara (Shifting Identities: a case Study in Routa, Southeast Sulawesi).

Berinteraksi 5 bahasa

Seperti diungkapkan Asrun dalam suatu perbincangan dengan saya, Routa merupakan sebuah wilayah pedesaan sangat terpencil di Kabupaten Konawe. Sulit diakses dari sudut manapun dari Konawe. Asrun sendiri selama kurang lebih setahun melakukan penelitian di sana, selalu menempuh jalur berliku bila ke Routa. Yaitu melalui wilayah Sulawesi Selatan dengan akses antara lain menyeberang Danau Towuti, lalu  dilanjutkan  dengan perjalanan darat lewat Malili, kemudian masuk wilayah Routa.

Kendati berliku, akses tersebut dianggapnya lebih praktis dan ringkas dibanding melalui wilayah Konawe maupun Konawe Utara yang batas wilayahnya bersinggungan dengan Routa.

Menurut Asrun, masyarakat Routa ialah masyarakat majemuk (multikultural) yang rukun dan kompak satu sama lain, tanpa meninggalkan tradisi dan budaya masing-masing. Dalam pergaulan sehari-hari mereka menguasai dan menggunakan 4 bahasa daerah yakni  bahasa Tolaki, Toraja, Bugis Makassar, dan bahasa Routa. Ini masih ditambah lagi dengan bahasa Indonesia.

Berinteraksi dan berkomunikasi setiap saat dalam 5 bahasa, termasuk bahasa Indonesia,   boleh jadi adalah sebuah fenomena budaya yang langka di negeri ini. Bukan tak mungkin, fenomena itu adanya hanya di Routa.

Asrun mengatakan, bahasa apa yang mau digunakan pada saat berinteraksi, tergantung suasana percakapan. Bila percakapan atau pembicaraan dibuka dengan bahasa Toraja, misalnya, maka bahasa itu yang digunakan. Tapi bisa juga diganti dengan bahasa daerah lain pada momen atau suasana yang lain pula. Begitu seterusnya.

Seperti diungkapkan Asrun, fenomena sosial ‘bhineka tunggal ika’  di Routa muncul jauh sebelum Indonesia Merdeka. Sekitar 1911 pasaran  damar memanas. Permintaan pasar meningkat. Penduduk Routa kewalahan mengolah damar di hutan melebihi kemampuannya. Maka berdatanganlah orang-orang Toraja melakukan pengolahan secara besar-besaran.

Kegiatan tersebut kemudian diikuti orang Bugis Makassar yang berperan sebagai pedagang hasil hutan yang melimpah di Routa. Ketika booming damar berakhir, sebagian imigran memilih tetap tinggal dan menggarap lahan subur di daerah tersebut.

Masih Terisolasi

Hingga era reformasi, Routa hanyalah sebuah desa terpencil di Kabupaten Konawe. Gubernur Sultra maupun Bupati Konawe (dahulu Bupati Kendari) silih berganti, namun  desa itu tak kunjung dibebaskan dari isolasi.

Di era reformasi yang menghembuskan badai pemekaran daerah dalam rangka demokratisasi,  Desa Routa ditingkatkan statusnya menjadi sebuah kecamatan.

Kecamatan baru tersebut dibagi menjadi 7 desa ditambah satu kelurahan, yaitu Kelurahan Routa. Total penduduk pada tahun 2015 disebutkan 700 kepala keluarga.  Akan tetapi, perubahan lain tidak terjadi. Routa tetap terpencil jauh di pedalaman Konawe.

Terkait ekistensi bahasa daerah di sana, Asrun Lio kemudian menyatakan rasa keprihatinannya karena salah satu dari 4 bahasa daerah yang berlaku di Routa menunjukkan tanda-tanda akan punah. Yaitu bahasa Routa sendiri. “Penuturnya tinggal 6 orang”, ujarnya.

Menurut antrpolog tersebut, bahasa Routa sebenarnya merupkan dialek bahasa Bungku, sebuah subtenik di pesisir selatan Sulawesi Tengah. Nasib bahasa tersebut, kemungkinannya bisa lenyap di Routa namun akan tetap eksis di negeri asalnya, Bungku.

Namun demikian, Asrun menyatakan perlu dilakukan langkah-langkah intervensi untuk  mempertahankan dan melestarikan bahasa ibu tersebut. Pihak yang diharapkan Asrun  dapat melakukan hal itu  adalah pemerintah.

Sebagai seorang ilmuwan, Asrun telah memulai usaha  penyusunan buku ajar bahasa Routa dalam rangka melestarikan bahasa yang terancam punah itu. Dalam 5 tahun terakhir, tercatat 3 buku ajar bahasa Routa karya Asrun Lio yang diterbitkan Unhalu Press Kendari.

Ketiga judul buku tersebut adalah Mepokonda’u Bitara Routa (Belajar Bahasa Routa),  Buku Ajar: Translation Text Book, dan Buku Ajar: Kuto’orio Bitara Routa.

Ingin Jadi Guru Sejak Kecil

Lahir di Pasar Wajo 25 Mei 1968, Asrun mengaku sejak kecil bercita-cita menjadi guru. Mungkin termotivasi oleh ayahnya, Asmar Lio, yang berprofesi  guru SD di Pasar Wajo, maupun ibunya, Munira juga bekerja sebagai guru SD di kota tambang aspal tersebut.

Berkat doa kedua orangtua ditambah kemauan keras dari dirinya sendiri, Asrun telah berhasil mewujudkan cita-citanya bukan sekadar guru biasa melainkan guru berpredikat sangat terpelajar  dengan sederet gelar akademik di belakang namanya.

Dua orang anak Asrun hasil pernikahannya dengan Waode Munana, juga telah menyelesaikan jenjang pendidikan tinggi. Anak sulung Tiara Mayang Pratiwi Lio bergelar S.Ked; MSi (Magister Ilmu Forensik). Sedangkan anak kedua Dela Puspa Mawarni Lio adalah S1 akuntasi.

Apa enaknya jadi guru? “Senang bisa berbagi ilmu dengan mahasiswa”,  Asrun menjawab spontan. Bagi Asrun, mahasiswa adalah kolega, tanpa sekat status sosial.

Setelah diangkat sebagai Kadis Dikbud Sultra, aktivitas Asrun berbagi ilmu terpaksa dihentikan sejenak. Dia akan berkonsntrasi membantu Gubernur Ali Mazi menyusun dan merumuskan  kebijakan pembangunan Provinsi Sultra di sektor pendidikan, baik dalam bentuk program baru (inovtif) maupun program lanjutan.

Menurut Asrun, tantangan ke depan masih agak berat, terutama yang terkait dengan kualitas pendidikan menengah. “Dari segi kualitas, kita masih berada di peringkat 32 dari 34 provinsi di Indonesia”, ujarnya.

Pengelolaan pendidkan menengah baru sekitar dua tahun terakhir ini  ditangani pemda provinsi. Sebelumnya pendidikan menengah dikelola pemda kabupaten/kota dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah.

Kadis Dikbud Sultra Asrun Lio menegaskan, untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak bisa lain harus disediakan sarana dan prsarana yang memadai. Harus ada ruang belajar, peralatan, laboratorium, perpustakaan. Selain itu tenaga guru juga harus siap dan  memenuhi syarat kompetensi berupa sertifikat mengajar.

Sultra masih kekurangan guru pendidikan menengah. Karena itu, Gubernur Ali Mazi mendorong semangat tenaga guru non-PNS agar mereka tetap mengajar. Sebanyak 3.750 guru non-PNS oleh Pemprov Sultra disediakan honorarium Rp 400.000 per orang setiap bulan. Kebijakan gubernur tersebut berlaku mulai tahun anggaran 2019.

Masih terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia, Asrun menjelaskan bahwa Gubernur Ali Mazi akan membangun perpustakaan bertaraf internsional di Kendari. Perpustakaan tersebut akan melayani pengguna dengan sistem online. Semua informasi dan buku di dunia yang diminati bisa diakses dari perpustakaan itu.**

 

 

.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

BAUBAU FAVORITKAN ANGKUTAN MASSAL BRT

 OLEH YAMIN INDAS

       

REST AREA Waramosiu saat soft opening oleh wagub Saleh Lasata 4 Agustus 2018. Sarana penunjang terminal Lakologou ini bisa dijadikan tempat mangkal Bus BRT bantuan Presiden Jokowi.

KOTA Baubau di Sulawesi Tenggara menjelang tutup tahun menerima lima unit bus dari Presiden Joko Widodo. Ini merupakan bagian dari 10 unit yang dijanjikan Presiden kepada Pj Walikota Baubau Hado Hasina dalam suatu acara di Istana Bogor, bulan Juli 2018.

        Bagi Baubau, bantuan tersebut sangat besar artinya terkait perkembangan transportasi di kota tersebut. Seperti dikemukakan Kadis Perhubungan Sultra Hado Hasina,  pemda provinsi akan mengembangkan sistem angkutan umum massal berbasis jalan di sejumlah kota dan dimulai dari Baubau. Maka, bus bantuan Presiden menjadi modal untuk memulai program transportasi angkutan massal yang tertata dan terencana baik.

Ia mengatakan, transportasi perkotaan tak pernah luput dari gejala kepadatan dan kemacetan. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah mengedukasi masyarakat agar mau menggunakan jasa angkutan umum massal berbasis bus.  

Baubau menjadikan BRT (Bus Rapid Transit)  sebagai favorit karena lebih cepat dan efisien. Sekali pemberangkatan dapat mengangkut paling sedikit 30 orang penumpang. Selain itu perjalanan dengan BRT akan terasa lebih  nyaman dan menyenangkan. Pilihan ini jauh lebih baik dibanding menggunakan kendaraan pribadi yang setiap saat terjebak kemacetan lalu lintas.

Menurut Hado, sarana dan prasarana transportasi Kota Baubau cukup memadai untuk menyelenggarakan sistem angkutan umum massal berbasis jalan. Terminal B Lakologou diakui baru mulai dibangun bertahap. Tetapi rest area Waramosiu telah difungsikan sebagai terminal sementara atau sarana penunjang sambil menunggu selesainya pembangunan Lakologou.

Karena itu, angkutan umum dari Pasarwajo (Kabupaten Buton), Ereke (Kabupaten Buton Utara) dan Kendari harus masuk ke Waramosiu. Dari sini para penumpang akan meneruskan perjalanan dengan angkutan bus kota atau kendaraan lainnya.

 Adapun angkutan umum dari Kendari tidak lain merupakan limpahan kapal feri di Labuan, yakni feri yang beroperasi pada lintas penyeberangan Amolengu-Labuan. Lintas ini menghubungkan daratan besar semenanjung tenggara Pulau Sulawesi dengan daratan Pulau Buton. Terbangunnya konektivitas ini sangat menunjang keseimbangan wilayah dan pemerataan pembangunan di Sultra yang terdiri dari wilayah kepulauan dan daratan.  

Sarana penunjang lainnya adalah rest area di Pantai Nirwana untuk angkutan umum dari arah selatan kota. Rest area, menurut konsep Kementerian Perhubungan, adalah tempat peristirahatan sejenak setelah melakukan perjalanan melelahkan. Di situ ada ruang tunggu penumpang, kios-kios yang menyediakan aneka kebutuhan, kuliner, toilet, mushalla, area parkir kendaraan titipan. Bahkan, Dishub Sultra menambahkan sarana pengnapan (villa) di beberapa tempat. 

Kadis Perhubungan Sultra berharap, Pemerintah Kota Baubau segera mengoperasikan bus bantuan Presiden, untuk melayani angkutan penumpang dalam kota. Ditambah 3 unit bus bantuan pusat tahun sebelumnya, berarti bus yang siap dioperasikan saat ini tercatat 9 unit.

Armada sebanyak itu cukup memadai untuk melayani angkutan massal di Baubau yang penduduknya masih kurang dari 200.000 orang.

Terkait pengoperasioan itu, rest area Waramosiu dapat digunakan sebagai pangkalan, sebelum armada tersebut keluar beroperasi di jalan raya pada rute-rute/trayek yang ditetapkan Dinas Perhubungan Baubau.

Untuk merangsang minat warga kota menggunakan jasa angkutan umum berbasis BRT, pada  tahap awal ini, Hado Hasina menyarankan  Walikota Baubau menyediakan dana subsidi bagi pengoperasian armada yang ada. Dengan adanya subsidi itu warga bisa naik bus secara gratis untuk selama waktu tertentu.

Hado Hasina  memastikan bahwa penyelenggaraan sistem angkutan umum massal berupa BRT di Kota Baubau akan menciptakan kecepatan dan efisiensi mobilitas warga dan pergerakan barang dari dan ke titik-titik simpul. Dinamika sosial ekonomi tersebut bakal merangsang pertumbuhan yang cepat berbagai bidang.

Selain titik-titik simpul antara lain terminal, bandara, dan pelabuhan laut/feri yang telah terakses dengan ruas-ruas jalan, kemudahan warga mengakses angkutan bus juga telah didukung dengan penyediaan halte, tempat naik dan turun penumpang. Pelayanan angkutan BRT di kota itu harus diarahkan ke sentra-sentra permukiman dan pusat-pusat kegiatan ekonomi.

“Saya telah membangun sekitar 10 halte”, ujar Hado,  mantan Pj Walikota Baubau. Salah satu misi Kadis Perhubungan Sultra saat menjabat sebagai Pj Walikota adalah menata transportasi kota yang semrawut. Beberapa ruas jalan yang padat dan sering macet dikurangi bebannya menjadi jalan satu arah.

Alhasil, aksesibilitas Kota Baubau kini makin terarah dan terpola. Tetapi Hado Hasina mengingatkan, kelanjutan pembangunan infrastruktur transportasi seperti terminal, rest area hingga halte harus diteruskan, tidak boleh mangkrak.

Bila Baubau berhasil mengelola sistem angkutan umum massal berbasis jalan dengan baik, maka tiga kota lainnya di Sultra dapat mencontoh keberhasilan itu. Ketiga kota tersebut adalah Kendari, Wanci, dan Kolaka.

Dalam rangka program pengembangan sistem angkutan umum massal, pemda provinsi  melalui sebuah Surat Keputusan Gubernur Tahun 2017 telah menetapkan Kendari, Baubau, Wanci, dan Kolaka sebagai koridor atau rute angkutan umum massal.

Alasan penetapan sebagai daerah prioritas layanan angkutan umum massal adalah keberadaan simpul bandar udara di kota-kota tersebut, selain simpul-simpul lainnya seperti pelabuhan laut/fari dan terminal.

Konektivitas udara tersebut membutuhkan dukungan transportasi, baik angkutan kota maupun antar kota/kabupaten dalam rangka kecepatan dan efisiensi mobilitas penumpang dan barang. ***   

          

Posted in Uncategorized | Leave a comment