Guntur Merasa Dizalimi

Oleh Yamin Indas

Guntur (kiri) dalam suatu acara di Swissbel Hotel Kendari.Di sebelah Kohong adalah Drs H Kusnadi, Humas Pemprov Sultra. Foto Yamin Indas

PENEGAKAN hukum di negeri ini sering kali tidak membuahkan terungkapnya kebenaran dalam rangka mewujudkan keadilan. Tetapi sebaliknya, justru kezalimanlah yang sering terjadi. Orang tidak bersalah diseret dan kemudian dihukum.

Penyimpangan tersebut sedang dan boleh jadi akan dialami George Hutama Riswanto alias Guntur (54). Sekretaris Paguyuban Masyarakat Tionghoa Sulawesi Tenggara ini ditetapkan sebagai tersangka atas suatu perbuatan yang tidak dilakukannya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Bersama Direktur Utama PT Cipta Djaya Surya (CDS) Makassar (Sulawesi Selatan), Chandra Djaya, Guntur disangka melakukan tindak pidana penambangan ilegal di Konawe Utara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Guntur ditetapkan sebagai tersangka dalan kapasitasnya sebagai Kepala Cabang PT CDS Kendari.

Pengacara Guntur, Abidin Ramli dan Parulian Napitupulu dalam konferensi pers di Kendari, Ahad (25 Mei 2014) menjelaskan, Guntur ditahan Polda Sultra sejak 16 April 2014. Mantan bosnya, Chandra Djaya ditahan pada waktu hampir bersamaan.

Keberadaan Guntur di perusahaan tersebut berawal dari sebuah surat kuasa Dirut PI CDS Chandra Djaya kepada Guntur per 7 Januari 2009. Isinya, Guntur mengurus izin usaha pertambangan (IUP) untuk PT CDS. Bulan Juni 2010 IUP keluar (terbit) dengan cakupan wilayah konsensi seluas 195,7 hektar, berlokasi di Desa Molore. Guntur kemudian diangkat sebagai Kepala Cabang PT CDS yang berkedudukan di Kota Kendari.

Kendati berstatus kepala cabang, Guntur mengaku tidak terlibat kegiatan penambangan nikel yang dilakukan PT DCS di Molore, sekitar 170 km utara Kota Kendari . Dia hanya mengurus perizinan, mengikuti tender, menerima/menyerahkan barang, menerima surat-surat, menyelesaikan urusan pajak dan bea cukai.

Untuk urusan pertambangan, Dirut Chandra Jaya menunjuk Ismail dan Faisal. Sedangkan pelaksana tugas di lapangan (penambangan) ditangani sepenuhnya oleh Suka Djaya alias Hendrik, adik Chandra Djaya sendiri. Artinya, kegiatan mulai dari penggalian, penumpukan, pengangkutan sampai penjualan nikel ore dilaksanakan sendiri oleh jajaran PT DCS di lapangan, tanpa campur tangan Guntur selaku kepala cabang. Seluruh kegiatan tersebut dikontrol Dirut PT DCS Chandra Djaya langsung dari Makassar, tanpa melalui koordinasi dengan kepala cabang di Kendari. Perihal tersebut dibuktikan dengan surat-surat perintah Dirut DCS langsung kepada Ismail selaku site engineering.

Karena merasa tidak dilibatkan dalam kegiatan inti perusahaan, maka Guntur memutuskan mengundurkan diri sebagai kepala cabang. Langkah itu merupakan protes terhadap manajemen PT DCS yang tertutup untuk dirinya. Namun, ketika diajukan surat pengunduran diri bulan April 2011, Dirut PT DCS Chandra Djaya menolaknya.

Dalam pelaksanaan penambangan nikel oleh PT DCS, kegiatan tersebut kemudian menyerobot ke lahan yang dikuasai pihak lain. Lahan itu diklaim sebagai bagian dari areal IUP milik PT Stargate Pasfic Resources. Nah, inilah titik awal dari munculnya kasus dugaan tindak pidana penambangan ilegal. Penambangan nikel di lahan tersebut dilakukan PT DCS sesuai perintah tertulis Chandra Djaya kepada Ismail selaku site engineering PT DCS di Molore. Polisi kemdian mengusut kasus ini berdasarkan laporan PT Stargate.

Menurut Abidin Ramli dan Parulian Napitupulu, sejak tahun 2012 Polda Sultra telah menetapkan Chandra Djaya sebagai tersangka. Akan tetapi terjadi tarik menarik dengan Kejaksaan Tinggi sehingga penanganan perksra ini lambat. Kejaksaan Tinggi menghendaki agar Guntur dijadikan tersangka.

Anehnya, Polda Sultra juga pada akhirnya meningkatkan status Guntur dari saksi menjadi tersangka. Perkembangan ini memunculkan kecurigaan terjadinya rekayasa kasus ini. Kuat dugaan adanya upaya mengalihkan tanggung jawab perbuatan illegal mining tersebut hanya kepada Guntur. Chandra sendiri baru ditahan bersamaan dengan penahanan Guntur. Padahl, dia telah ditetapkan sebagai tersangka sejak tahun 2012.

Cara penanganan kasus penambangan ilegal ini, dinilai banyak pihak sarat kejanggalan. Guntur yang tidak terlibat, dipaksakan jadi tersangka. Guntur benar-benar merasa dizalimi. Berkas perkaranya juga sampai Ahad tanggal 25 Mei 2014 telah delapan kali bolak balik ke Kejaksaan Tinggi. Ditolak terus dengan alasan belum lengkap.

Kejanggalan penanganan kasus seperti yang menimpa Guntur, ini seharusnya dicermati institusi lebih tinggi, dalam hal ini Kejaksaan Agung. Aparat penyidik dan pimpinannya harus diperiksa. Publik ingin tahu duduk soal yang sebenarnya. Apa motif Kejaksaan Tinggi Sultra menyeret Guntur jadi tersangka. Penjelasan tersebut perlu agar publik tidak terombang ambing spekulasi dan rumor negatif yang membuat citra penegak hukum di negeri ini kian terpuruk. ***

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>