Peningkatan Kesejahteraan Dinilai Efektif

 Oleh Yamin Indas

Gubernur Sultra Nur Alam (Februari 2008). Foto Yamin Indas

   SULAWESI TENGGARA dinilai sebagai salah satu dari sedikit provinsi di Indonesia yang tergolong efektif meningkatkan kualitas kesejahteraan.   Menurut Harian Kompas edisi Senin, 3 Maret 2014, keberhasilan itu diukur dari rasio efiseiensi penggunaan anggaran terhadap IKD (Indeks Kesejahteraan Daerah) selama periode 2007-2012 yang tercatat 0,43 atau di bawah rata-rata nasional yang mencapai 0,57. Angka  yang semakin kecil dari rata-rata nasional merupakan indikator tingkat efektivitas upaya peningkatan kesejahteraan di Sulawesi Tenggara selama periode  tersebut.

       Sebagai pembanding kita sebut provinsi tetangga, Sulawesi Selatan. Hampir di semua hal, Sulawesi Selatan adalah  provinsi termaju di kawasan timur. Dia bersaing dengan  kondisi Jawa. Namun menurut Kompas edisi Sabtu, 1 Maret 2014, tingkat rasio efisiensi penggunaan anggaran terhadap  IKD dalam periode yang sama tercatat 0,50. Artinya, dia masih agak  tinggi dibanding Sulawesi Tenggara.

       Prestasi atau keberhasilan pembangunan di Sulawesi Tenggara seperti diuraikan di atas, memang tidak bisa ditutup-tutupi  hanya dengan kemahiran mengoceh ke sana ke mari, untuk mendiskreditkan kepemimpinan Gubernur Nur Alam. Tidak mungkinlah Matahari  bisa ditutup dengan sapu tangan.

       Dalam rangka pergantian kepemimpinan nasional tahun ini, surat kabar terkemuka Harian Kompas  memotret    peta politik, pokok pikiran, dan persoalan mendasar bangsa ini dengan melakukan serangkaian wawancara kepada para ketua umum partai politik dan para gubernur se-Indonesia.  Wawancara tersebut dimuat mulai bulan Januari. Tujuannya menurut saya, adalah untuk pencerahan dan sekaligus masukan kepada  presiden baru, serta mencari sosok-sosok calon pemimpin nasional.

Siapa bakal pengganti Presiden SBY, kita sendirilah yang akan menentukannya  melalui pemilihan langsung dua tahap: pemilihan umum untuk anggota legislatif awal April, dan bulan Juli nanti pemilihan umum  presiden dan wakil presiden.

       Jika para calon presiden dan tim suksesnya memiliki kepekaan terhadap situasi dan persoalan bangsa dewasa ini, tentu kontribusi Kompas tersebut menjadi pembungkus kacang goreng tetapi akan disimak dan dijadikan bahan (masukan) bagi perumusan visi misi, atau bahan pelengkap bagi sebuah konsep  GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara).

       Konon, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) kini tengah menyiapkan konsep GBHN dalam rangka pembangunan semesta berencana 30 tahun, yang akan dilaksanakan secara bertahap.  Artinya, jika menang dalam dua tahap pemilu tadi, PDI-P akan mengembalikan praktek ketatanegaraan  sebelum reformasi yakni penetapan GBHN sebagai acuan dan arah pembangunan nasional.

GBHN tersebut menjadi pedoman presiden terpilih untuk membuat rencana pembangunan jangka pendek dan jangka menengah. Dengan demikian, pembangunan dilaksanakan lebih terarah, tidak simpang siur. Dan boleh jadi, GBHN itulah yang menjadi ‘visi misi’ calon presiden dari PDI-P.

Lebih netral

       Tulisan hasil wawancara dengan para pemimpin parpol dan para gubernur, oleh Kompas dibuka dengan slogan dalam bentuk tulisan tangan/ketikan dari ketua umum partai atau gubernur. Nur Alam sendiri menulis begini: “Jika waktu masih tersedia, pikiran dan tenaga terus tercurahkan. Sultra! Masyarakat dan pemerintah terus bekerja keras untuk Indonesia demi kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan negara”.

       Slogan atau pokok-pokok pikiran Nur Alam terasa lebih netral. Tidak menyindir rezim yang sedang  berkuasa. Ada gubernur yang malah menyebut syarat moral dan kriteria  untuk presiden mendatang. Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, misalnya, menulis begini: “Indonesia membutuhkan pemimpin yang tegas dan berkarakter, serta berkomitmen melaksanakan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 1945, menuju Indonesia Hebat yang berdaulat dan berdikari serta  berkepribadian” (Kompas, 21 Februari 2014).

       Syahrul Yasin Limpo menulis: “Hanya dengan menata kelola segala sumber daya yang ada itu dengan baik, maka rakyat akan sejahtera, damai dan tenteram serta teratur hidup di dalamnya. Oleh karena itu, harus hadir pemerintahan yang berpihak  pada rakyat dan tidak meladeni diri sendiri, tidak korupsi yang menjadi jawaban dan harapan kita ke depan (Kompas, 1 Maret 2014).

Minta Keringanan Pajak

       Dari wawancara para gubernur  terutama dari kawasan timur, terlihat lagi secara gamblang untuk kesekian kalinya bahwa kondisi luar Jawa memang masih tetap terbelakang. Penyebabnya: miskin infrastruktur! Jalan, kereta api, pelabuhan laut dan udara, alat-alat transportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih, waduk dan irigasi, masih jauh tertinggal. Bahkan, alat transportasi massal seperti kereta api masih nol belaka. Padahal Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Barat (Papua) pasti tidak akan menolak jika diberi kereta api karena dia jauh lebih murah dibanding tarif pesawat terbang.

       Nur Alam dengan lantang mengatakan, Sulawesi Tenggara sangat kaya dengan sumber alam. Akan tetapi kekayaan tersebut belum terkelola secara optmal akibat minimnya infrastruktur. Target Sulawesi Tenggara adalah pembangunan industri (hilirisasi) sektor pertambangan maupun sektor pertanian untuk mendapatkan nilai tambah jika seandainya infrastruktur tersedia secara baik.

       Salah satu infrastruktur yang sangat dibutuhkan Sulawesi Tenggara terkait dengan optimalisasi pemanfaatkan sumber daya alam, sebagaimana ditulis Kompas, ialah energi listrik. Gubernur Nur Alam mengatakan, modal investasi menjadi sangat tinggi akibat langkanya tenaga listrik. Untuk membangun sebuah industri pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel, investor harus mengeluarkan investasi tambahan buat pengadaan power plant  maupun beberapa infrastruktur yang lain.

       Di Sulawesi Tenggara saat ini tercatat 516 izin usaha pertambangan (IUP). Namun pengusaha yang nekad membangun smelter, jumlahnya  belum sebanyak jari-jari  sebelah tangan. Penyebabnya antara lain soal tenaga listrik, jalan, dan pelabuhan. Karena itu, Gubernur Nur Alam berharap pemerintahan presiden baru dapat memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar tersebut. “Dibutuhkan stimulan dari pemerintah pusat, misalnya, memberikan potongan pajak kepada pengusaha yang mau membangun smelter dengan membangun infrastrukturnya sendiri”, kata Nur Alam sebagaimana  dikutip Harian Kompas. ***

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>