Tajuk Rencana

Antisipasi Dana Pusat Untuk Desa

PENGESAHAN Undang-undang Desa oleh DPR Rabu pekan lalu (18 Desember 2013) patut disambut gembira. UU Desa bukan hanya mengatur  masa jabatan kepala desa tetapi yang paling strategis adalah pengaturan alokasi dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun.

       Dengan demikian, pembangunan nasional kini memasuki tahapan lebih mendasar. Desa sebagai basis wilayah nasional didorong menjadi subyek pembangunan. Diberi hak untuk mengelola dan melaksanakan pembangunannya sendiri  sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat setempat.

       Alokasi dana desa dihitung sekitar 10 persen dari total dana transfer daerah dari APBN. Hasil perhitungan itu lalu dibagikan kepada seluruh desa di Indonesia. Ada data yang menyebutkan, besaran penerimaan desa dari APBN sekitar Rp 850 juta. Namun,  angka itu bersifat umum. Bisa lebih besar atau lebih kecil, tergantung faktor-faktor seperti jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk miskin, mungkin juga potensi sumber daya alam.

         Penyediaan dana desa melalui APBN adalah terobosan untuk memacu peningkatan kesejahteraan rakyat yang sebagian besar berdiam dan hidup di desa. Bukan lagi mimpi atau harapan kosong tetapi kemakmuran akan menjadi kenyataan, asal dana tersebut dimanfaatkan sebaik-baiknya.

       Tata laksana dan mekanisme penyaluran dana desa tentu masih akan dibuatkan Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari UU Desa. Sejalan dengan itu pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota juga perlu merumuskan peran atau program dan kegiatan bagi tercapainya tujuan dan sasaran UU Desa tersebut. Kedua pemda harus bersinergi, dan apa pun kontribusi keduanya tidak boleh membebani dana desa. Kontribusi itu diimplementasikan dengan menggunakan dana APBD masing-masing.

       Salah satu kontribusi yang diperlukan dari kedua pemda adalah pembuatan perencanaan pembangunan desa, untuk rencana tahunan, rencana kerja 2-3 tahunan (jangka menengah), lima tahunan, dan program jangka panjang.

Kualitas sumber daya manusia yang ada di desa saat ini belum memadai, bahkan tidak akan mampu membuat rencana pembiayaan untuk pekerjaan-pekerjaan bersifat teknis seperti pembangunan irigasi desa, jembatan, jalan desa kualitas tertentu, instalasi air bersih, konstruksi bangunan-bangunan fasilitas umum dan sebagainya.

Tanpa dukungan supervisi perencanaan dari atas, pembangunan proyek-proyek fisik tersebut dipastikan tidak efisien. Penggunaan dana akan serampangan (boros) dengan hasil asal jadi. Akibatnya dana desa tidak mendatangkan kemakmuran rakyat. Proyek-proyek sarana dan prasarana yang telah dibangun tak bakal bertahan lama.

Kontribusi di bidang perencanaan tersebut sekaligus pula  akan berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap penggunaan dana desa dari APBN itu. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan itu juga tidak  boleh membebankan dana operasionalnya kepada dana desa, tetapi harus dibebankan kepada APBD masing-masing.

Sasaran pengawasan bukan hanya aparat penyelenggara pembangunan desa, termasuk dari unsur-unsur masyarakat (LSM), melainkan juga aparat yang terkait langsung atau tidak langsung dengan penyaluran dana desa. Pengalaman  saat penyaluran dana block grant di Provinsi Sulawesi Tenggara beberapa waktu lalu harus dijadikan pelajaran. Saat kepala desa atau sekretaris desa mengambil uang di bank, di situ sudah ada oknum-oknum petugas yang meminta tip karena merasa berkeringat dalam urusan melancarkan penyaluran dana yangbersumber dari APBD provinsi itu.

Pengawasan terhadap kemungkinan penyalahgunaan dana desa harus lebih ketat lagi, mulai dari hulu hingga hilir. Hulu adalah pemilihan kepala desa. Bupati harus menyiapkan perangkat atau sistem yang dapat mencegah pencalonan orang-orang bermental rusak. Banyak orang seperti itu berambisi menjadi kepala desa karena ingin menggerogoti dana yang belakangan ini makin deras mengalir ke desa, apalagi nanti setelah UU Desa diberlakukan. ****

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>