Tajuk Rencana

Berhentilah Perjualbelikan Hukum

        SERUAN ini kita sampaikan kepada aparat penegak hukum: polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Negeri ini akan terus kacau balau jika pelaku kejahatan justru para penegak hukum sendiri. Siapa yang mengawal dan mengarahkan kehidupan sosial yang tertib, beradab, berbudaya, beretika dan bermoral, tidak lain  adalah mereka atas nama negara.

       Kita prihatin dan sangat menyesalkan peristiwa yang baru saja terjadi di Nusa Tenggara Barat malam Minggu yang baru lalu (14 Desember 2013). Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah bernama Subri tertangkap tangan oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi di sebuah kamar  hotel di Senggigi, tempat pariwisata  bernuansa pantai berpasir putih di Pulau Lombok bagian barat.

Di kamar itu dia bersama Lusita Ani Razak. Wanita ini ikut ditangkap karena diduga memberi suap kepada Subri. Di kamar itu KPK menyita uang sebesar Rp 23 juta dan 16.400 dollar AS. Kedua tersangka pemberi dan penerima suap itu kemudian diangkut ke Jakarta untuk ditahan di sana. Kasus suap ini diduga terkait perkara pemalsuan sertifikat tanah yang masih sedang disidang di Pengadilan Negeri Praya, Lombok Tengah.

Subri adalah penegak hukum kesekian dari kejaksaan yang tertangkap KPK karena terlibat kasus korupsi. Sebelumnya KPK juga telah menangkap sejumlah jenderal polisi, sejumlah hakim, dan pengacara  karena kasus serupa. Tidak heranlah jika praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang di negeri ini semakin marak saja. Sebab penegak hukum sendiri terlibat, ibarat pagar makan tanaman.

Gejala pagar makan tanaman sesungguhnya terdapat di mana-mana di Tanah Air ini. Kasus terkini NTB, hanyalah sebuah puncak gunung es. Gunung esnya sendiri mengapung dan melebar ke mana-mana tanpa terlihat kecuali puncaknya itu tadi. Artinya, praktik jual beli hukum telah terjadi di mana-mana tetapi sulit dibuktikan.

Belakangan ini sakit hati masyarakat sedikit terobati karena peranan media massa, terutama media televisi yang biasanya pro-aktif menayangkan dan mem-blow up kasus-kasus korupsi yang melibatkan penegak hukum.  Namun, secara kuantitas jumlah kasus dan pelaku yang tertangkap KPK, sesungguhnya masih jauh dari yang semestinya.

Hanya saja kita juga harus maklum keterbatasan lembaga penegak hukum ad hoc yang terbentuk di era reformasi itu. Saat ini tenaga penyidik KPK belum ada 100 orang sehingga tak mungkin bisa menjangkau seluruh provinsi dan kabupaten/kota.

Tidak heran jika praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme masih  berjalan terus. Banyak kasus yang sudah ditangani penegak hukum, kemudian menguap. Penyelidikan dan atau penyidikan dihentikan dengan alasan tak cukup bukti, tidak memenuhi unsur pidana korupsi, dan sebagainya.

Di Sulawesi Tenggara ada juga masalah seperti itu. Kasus dugaan korupsi di Badan Perencanaan Daerah Provinsi Sultra adalah salah satu contohnya. Kasus itu kini terasa sudah menguap. Sebab kasus itu sudah sepi dari pemberitaan media lokal. Menjelang Hari Kejaksaan tahun ini ada bocoran bahwa  tersangka kasus dugaan korupsi tersebut akan diumumkan pada HUT Adhiyaksa tersebut. Namun, hari istimewa itu berlalu tanpa keistimewaan.

Seandainya saja KPK cukup punya sayap untuk terbang ke Kendari, Sulawesi Tenggara, maka bukan tidak mungkin kasus dugaan korupsi “kecil-kecilan” di Bappeda Sultra bisa terungkap. ****

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>