Tajuk Rencana

PNS Tak Disiplin Harus Diberi Sanksi

        BELAKANGAN       ini perhatian Gubernur Nur Alam terhadap penegakan disiplin pegawai negeri sipil (PNS) makin tinggi. Perhatiannya menyeluruh baik PNS secara organisatoris satuan kerja perangkat daerah, lembaga, maupun PNS sebagai individu.

       Kamis pekan lalu dia bahkan terjun langsung ke lapangan untuk memantau penegakan disiplin dan kinerja PNS sekaligus satuan kerja perangkat daerah di Sekretariat Korpri, dan Dinas Pendidikan dan  Kebudayaan (Dikbud) Sultra. Tiga pekan sebelumnya dia berbicara lantang mengenai hal itu saat apel gabungan jajaran Pemprov dan Sekretariat Kantor Gubernur di halaman Kantor Gubernur Sultra.

       Pada apel itu pengarahan gubernur agak keras. Dia mengancam akan memecat PNS yang lalai masuk kantor tanpa alasan mendasar, selama 6 hari kerja berturut-turut. Tak kalah menariknya adalah sorotan gubernur pekan lalu. Menurut dia, ada PNS menjadi aktivis layaknya lembaga swadaya masyarakat (LSM). Mereka sering membocorkan rahasia negara, dan menyebarluaskan fitnah serta suka menghujat pejabat pemerintah.

       Kita sangat menyayangkan perilaku PNS seperti yang menjadi kerisauan Gubernur Nur Alam.  PNS adalah abdi negara dan abdi masyarakat. Seperti halnya TNI dan polisi, PNS bekerja secara tertib dan terorganisasi. Disiplin menjadi watak dan pola hidup yang tidak bisa ditawar. Karena itu, seperti halnya TNI dan polisi,  PNS bukan warga negara biasa tetapi warga negara pilihan. Warga negara terhormat.

       Karena kedudukannya yang istimewa itu, maka PNS dituntut menjadi contoh tauladan di tengah masyarakat. PNS harus menjadi pionir dalam membangun etos kerja yang tinggi. Salah satu penyebab ketinggalan bangsa kita dari Jepang, Korea dan bangsa-bangsa Asia lain yang telah maju adalah rendanya etos kerja.

Sebagian bangsa kita masih bermental budak. Hal itu terkonfirmasi dengan cara bekerja yang berorientasi ABS (asal bapak senang). Wujudnya antara lain upeti (suap). Bila orientasi tersebut sudah terlaksana, maka upaya untuk meraih prestasi baik secara individual maupun secara kelompok (organisasi/lembaga) dikesampingkan. PNS sebagai warga negara pilihan harus menjadi pelopor dalam usaha mengikis mental budak itu.

Kita ingin bertanya, kurang apa pemerintah provinsi saat ini sehingga masih didapati banyak PNS tidak disiplin, bahkan tidak loyal kepada pimpinan?

Peningkatan kesejahteraan yang menjadi harapan seseorang untuk bekerja, sebagian telah dipenuhi melalui kebijakan Gubernur Nur Alam. Kebijakan itu antara lain pembangunan rumah murah berkualitas, dan penyediaan dana TPP (tunjangan perbaikan penghasilan) melalui APBD.

Penyediaan dana TPP, menurut kami sangat surprise dan membesarkan hati. Dana itu dibagikan secara merata sesuai golongan kepangkatan dan eselonering. Sebagai contoh, PNS golongan III tanpa jabatan struktural memperoleh Rp 1 juta setiap bulan.

Pendapatan tambahan tersebut mestinya disyukuri sambil meningkatan semangat kerja dan disipilin yang tinggi. Dengan demikian, harapan untuk menduduki jabatan struktural hanya soal waktu. Tidak perlu kasak-kusuk, sampai tak msuk kantor untuk goceh ke sana kemari, bahkan ikut menyebarkan isu yang mendiskreditkan pimpinan. PNS berperilaku seperti itu harus diberikan sanksi secara bertingkat mulai dari hukuman paling ringan sampai sanksi pemecatan. ****

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>