Tajuk Rencana

Penempatan Polisi di Proyek Swasta

SEORANG warga Desa Sarimukti, Kecamatan Langkikima, Kabupaten Konawe Utara, ditembak seorang oknum anggota Brigade Mobil Polda Sulawesi Tenggara. Korban bernama Nasruddin kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara di Kendari untuk dirawat. Paha kananya luka berat akibat tembakan tadi.

Hampir semua media cetak lokal memuat peristiwa penembakan Sabtu tanggal 7 Desember 2013. Awalnya, Nasruddin dan lima rekannya pada hari itu mengambil kayu di dalam wilayah konsesi tambang nikel PT Pertambangan Bumi Indonesia (PBI). Saat hasil tebangan akan dibawa keluar hutan, mereka ditegur anggota Brimob yang rupanya ditugaskan di wilayah pertambangan tersebut.

Menurut laporan pers, oknum itu langsung main hakim sendiri. Nasruddin ditendang. Diperlakukan begitu, Nasruddin menghunus parang untuk membela diri. Perlawanan itu yang membuat oknum Brimob merasa perlu untuk melumpuhkan dengan tembakan yang mengenai paha kanan korban.

Tindakan oknum tersebut kemudian mendapat protes keras dari generasi muda Konawe Utara. “Kami mengutuk keras penembakan saudara kami. Kami mendesak pihak kepolisian segera memeriksa dan mengadili oknum Brimob itu”, kata Ketua Generasi Muda Konawe Utara Mustaman, seperti dikutip sebuah harian di Kendari terbitan Selasa 10 Desember. Selanjutnya mantan Ketua Himpunan Mahasiwa Islam (HMI) Cabang Kendari itu mempertanyakan keberadaan anggota Brimob di lokasi tambang perusahaan swasta.

Pertanyaan Mustaman sesungguhnya merepresentasi pertanyaan masyarakat banyak. Kehadiran polisi ataupun Brimob di proyek-proyek perusahaan swasta adalah gejala umum di mana-mana di Indonesia. Adapun penempatan polisi maupun TNI di perusahaan-perusahaan negara yang vital dan strategis, memang suatu keharusan. Kilang penyulingan gas alam cair PT Aeun LNG Aceh, misalnya, dikawal satuan Artileri Pertahanan Udara (Arhanud) Peluru Kendali (Rudal).

Kenyataan yang senantiasa mengusik hati masyarakat adalah penempatan anggota Polri baik dalam kelompok (satuan) kecil maupun perorangan di perusahaan swasta. Di Sultra banyak perusahaan tambang nikel memiliki “pengawal” dari institusi negara itu. Kecuali di Konawe Utara, di lokasi tambang emas Bombana juga ada penempatan anggota Brimob.

Publik juga ingin tahu apakah kehadiran aparat keamanan itu berdasarkan kerja sama resmi antarlembaga, dalam hal ini antara pimpinan kesatuan polisi dan perusahaan swasta? Atau kehadiran mereka (anggota Polri) bersifat pribadi dalam rangka mencari tambahan penghasilan.

Jika kehadiran mereka berdasarkan kerja sama resmi, maka perlu dijelaskan ke publik apa urgensinya, untuk kepentingan apa dan siapa? Jika kemungkinan kedua yang terjadi, maka sebaiknya mereka tidak menggunakan senjata dan atribut kepolisian. Sebab atribut kepolisian merupakan simbol negara yang harus dijaga martabatnya.

Kita berpendapat, pemanfaatan tenaga kepolisian oleh perusahaan-perusahaan tambang nikel adalah tindakan yang bersifat intimidatif. Pada tahap penelitian dan eksplorasi saja sudah sering mengikutsertakan petugas keamanan tersebut. Banyak pihak mengartikan bahwa tindakan para investor itu bertujuan untuk menakut-nakuti masyarakat. Sebab wilayah kegiatan investor bergerak di lahan-lahan atau kebun masyarakat.

Kita berharap pimpinan Polri mulai dari Kapolri hingga pimpinan kesatuan tingkat kabupaten/kota melakukan evaluasi kebijakan atau barangkali kebiasaan menempatkan atau meminjamkan anggotanya kepada perusahaan-perusahaan swasta. Sebab ihwal tersebut menggerogoti citra Polri sebagai institusi negara. Apalagi jika terjadi penembakan untuk membela kepentingan perusahaan tambang nikel seperti di Konawe Utara itu. ****

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>