Jangan Tunda Larangan Ekspor Nikel Mentah

     Lima gubernur provinsi penghasil nikel di Indonesia Timur tidak menghendaki lagi adanya ekspor bijih nikel (ore) karena tidak menguntungkan negara dan rakyat. Oleh sebab itu, larangan ekspor nikel mentah sebagaimana ditetapkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, tidak boleh ditunda. Pemerintah harus konsisten memberlakukan undang-undang itu mulai 12 Januari 2014.

       Itu kesepakatan yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU)  yang ditandatangani lima gubernur di Ruang Baruga Sangiaseri, rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Senin tanggal 2 Desember 2013. Nota kesepahaman ditandatangani Gubernur Sulawesi Selatan Dr H Syahrul Yasin Limpo SH, MH MSi dan Gubernur Sulawesi Tenggara H Nur Alam SE MSi.

Adapun Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Maluku Utara dan Gubernur Papua Barat tidak sempat hadir karena kesibukan menyiapkan rencana kunjungan kerja Wakil Presiden. Mereka diwakili Kepala Dinas Pertambanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) masing-masing.

Di luar gedung, cuaca Kota Makassar tampak cerah seolah menyambut gembira langkah yang diambil para pemimpin Indonesia Timur itu. Ruang Baruga Sangiaseri merupakan bangunan tambahan yang dilengkapi pula dengan sebuah mushalla bagi rumah dinas yang telah berumur ratusan tahun itu.

       Rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan merupakan salah satu bangunan tua peninggalan Belanda di Kota Makassar. Bangunan klasik tersebut terlihat anggun dan berwibawa saat upacara penandatanganan MOU. Bangunan berlantai dua di Jl Jenderal Sudirman itu berdiri di tengah taman hijau oleh rerumputan yang terawat baik. Syahrul Yasin Limpo memilih tinggal di rumah berarsitektur kuno itu sejak periode pertama mantan Bupati Gowa itu menjabat Gubernur Sulawesi Selatan.

       Penandatanganan MoU tentang pembentukan Badan Kerjasama Antardaerah dalam Rangka Peningkatan Nilai Tambah Mineral Logam, ada riwayatnya. Seperti diungkapkan Kepala Dinas ESDM Sulawesi Selatan Ir Gunawan Palaguna, ihwal itu berawal dari pembicaraan informal antara Syahrul dan Nur Alam. Kedua gubernur mulai menyadari potensi mineral terutama nikel di Indonesia Timur sedang dan akan dikuras habis-habisan kemudian diekspor dalam bentuk ore (mentah). Para pengusaha semula berjanji akan membangun smelter. Namun, ternyata mereka bohong besar! Pabrik pemurnian nikel (smelter) tak kunjung dibangun.

       Gagasan kedua gubernur untuk membentuk badan kerja sama mendapat sambutan dan dukungan dari tiga gubernur provinsi penghasil nikel lainnya di Indonesia Timur, yaitu Papua Barat, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah. Para pejabat eselon II terkait dari lima provinsi kemudian mengadakan pertemuan untuk menindaklanjuti pembicaraan penting dan strategis kedua gubernur yang berpandangan visioner itu.

       Sebagai pemrakarsa, Gubernur Nur Alam kemudian ditunjuk secara aklamasi menjadi ketua badan tersebut. Dia pun berharap agar kantor sekretariat ditempatkan di Makassar sebagai pusat fasilitas dan  pusat pelayanan di Indonesia Timur.

       Di Jakarta memang sedang terjadi manuver untuk mementahkan pelaksanaan UU Nomor 4/2009 tentang larangan mineral mentah. Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo sebagaimana dikutip media massa menjelaskan, pemerintah tengah menggodok rencana pelonggaran ekspor mineral tahun 2014. Singkatnya, jika perusahaan sudah mempunyai niat baik untuk membangun smelter, mereka bisa mengajukan permintaan ekspor ore.

       Di pihak lain, asosiasi pengusaha tambang Indonesia juga menekan pemerintah agar  kran ekspor nikel mentah tetap dibuka tahun depan. Artinya, Undang-undang No 4/2009 jangan dulu diberlakukan mulai  Januari 2014. Alasannya: jika ekspor nikel mentah disetop maka akan terjadi penurunan devisa, terjadi pemutusan tenaga kerja, dan bagi daerah akan kehilangan pendapatan.

        Dalam sambutannya seusai menandatangani MoU Nur Alam mengungkapkan, 30 persen kebutuhan nikel dunia bersumber dari Indonesia. Kontribusi tersebut berasal dari Indonesia Timur. Nikel tersebut diekspor dalam bentuk mentah sehingga sangat merugikan pemerintah dan rakyat karena tidak menghasilkan nilai tambah. Sekitar 500 pemegang izin usaha pertambangan (IUP) yang  beroperasi di Sultra tak satu pun memiliki smelter, kecuali PT Aneka Tambang.

       Terlampau banyak juga penyimpangan dalam kegiatan pertambangan dan ekspor nikel mentah. Praktik penggelapan volume ekspor sulit dicegah. Misalnya, dilaporkan pemuatan 50.000 ton setiap kapal. Namun, jumlahnya di duga lebih besar.

       Penggelapan lain adalah penihilan nilai logam kandungan bijih nikel (ore). Bijih nikel, kata Gubernur Alam, memiliki mineral ikutan seperti besi, chrom, kobalt, mangaan, dan molibdenum. Akan tetapi para pengusaha (eksportir) hanya menghitung harga nikel, sementara mineral ikutannya tidak dihitung. “Padahal,  boleh jadi nilai mineral ikutan jauh lebih mahal daripada nikel”, katanya.

       Banyak pula kebijakan pusat yang  berujung penyimpangan. Menurut Gubernur Nur Alam, syarat clear dan clean ditentukan oleh Kementerian ESDM. Padahal syarat itu menyangkut kondisi riil di lapangan di mana titik lokasi IUP itu berada. Yang lebih tahu tentang fakta itu adalah bupati dan gubernur. Mereka adalah penguasa wilayah.

       Penyimpangan yang lebih menggelikan lagi, lanjut Gubernur Nur Alam adalah penetapan kuota ekspor bijih nikel. Kuota itu ditetapkan Kementerian ESDM. Anehnya, pengusaha yang lokasi IUP-nya lebih kecil justru mendapatkan kuata lebih besar, jutaan ton. Sebaliknya hanya ratusan ribu ton bagi pemilik IUP yang lahan konsesi lebih luas. Penyimpangan seperti itu berpotensi menjadi lahan subur praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

       Dia menegaskan, pemerintah pusat harus konsisten menerapkan larangan ekspor nikel mentah mulai Januari 2014. Dengan demikian, pengusaha juga bisa serius. Mereka  memiliki kepastian hukum sehingga tidak lagi terjebak permainan spekulasi.

       Dengan pemberlakuan undang-undang itu, lanjut Gubernur Nur Alam, akan terjadi peningkatan nilai tambah minerba, peningkatan kapasitas daerah, peningkatan devisa negara, penyerapan tenaga kerja, mencegah illegal mining, menjamin kepastian usaha industri pengolahan mineral (smelter).

       Gubernur Syahrul Yasin Limpo menegaskan, kekayaan sumber daya alam yang melimpah di Indonesia Timur  sesungguhnya tidaklah pantas jika kondisi wilayah ini masih  seperti sekarang. Persoalannya, pengelolaan sumber daya alam tersebut justru menciptakan ketidakadilan. Daerah penghasil nyaris tak kebagian apa-apa.

       Menurut Syahrul, jika kekayaan alam Indonesia Timur dikelola secara benar, jujur, dan adil, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bukan Rp 1.700 trilyun seperti tahun ini (2013) melainkan akan mencapai Rp 17.000 trilyun. Masih  banyak kejanggalan terjadi. Besaran APBN tersebut hanya 30 persen dari hasil pajak takyat. Namun, yang 30 persen itu pun masih banyak yang hilang. ****

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>