Tajuk Rencana

Pendekar dari Sultra dan Sulsel

ADALAH sangat wajar jika Nur Alam terkesan paling kesal di antara lima gubernur provinsi penghasil nikel di Indonesia Timur. Kesal karena komitmen pembangunan smelter oleh para investor, tak kunjung menjadi kenyataan.

Pasalnya, ekspektasi gubernur terlalu tinggi. Dia yakin daerahnya yang masih jauh tertinggal, bakal mampu berlari lebih cepat mengejar ketinggalannya melalui kegiatan investasi yang mengolah kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Gubernur juga makin percaya diri karena begitu banyak investor yang datang dengan segudang komitmen dan janji akan segera membangun industri manakala izin usaha pertambangan (IUP) sudah dikantongi. Gubernur memang tidak berwenang mengeluarkan IUP. Itu hak para bupati/walikota. Akan tetapi sebagai wakil presiden di daerah, gubernur bisa saja menggunakan kekuasaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah.

Gubernur memang tidak menguasai sejengkal pun tanah di Sulawesi Tenggara, tetapi tidak sejengkal pun tanah di Sulawrsi Tenggara yang tidak bisa diurus oleh gubernur dalam kapasitasnya sebagai wakil pemerintah pusat. Kabupaten/kota adalah wilayah subordinasi gubernur. Karena itu para bupati/walikota ndak usah sok kuasa, jangan merasa sebagai raja di daerahnya. Jangan membuat otonomi jadi kebablasan. Di Sulawesi Tenggara sudah ada bupati masuk bui akibat kurang koordinasi dengan gubernur. Pemahaman dan penjabaran otonomi sempit. Ingin berlomba kekuasaan dengan gubernur.

Gubernur menyambut gembira dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kedatangan para investor untuk melakukan investasi. Perkebunan tebu untuk pabrik gula, kelapa sawit, rice estate, perikanan tangkap dan cold storage. Kemudian deposit nikel, emas, aspal, batu chrom, kobalt, pasir besi. Itu semua potensi yang ditawarkan dengan janji gubernur akan menyediakan kemudahan bagi para investor yang serius. Agaknya, mineral nikel menjadi primadona.

Tidak tanggung-tanggung. Data terakhir menyebutkan sekitar 500 IUP nikel telah diterbitkan para bupati dan walikota. Gubernur pun tidak ragu menyampaikan rencana investasi tersebut kepada rakyat. Sebab kehadiran industri akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Produksi bahan pangan seperti beras, sayuran, hewan ternak untuk daging dan telur, ikan, dan sebagainya, akan laris terjual dalam jumlah besar.

Akan tetapi, sebegitu lama tak satu pun bangunan smelter yang berdiri dan berproduksi. Di lain pihak, para pemegang IUP berpacu membongkar gunung-gunung lahan nikel lalu diangkut ke China dalam keadaan mentah. Ada investor yang pernah dipertemukan dengan seorang Menteri Koordinator. Dia menyatakan memiliki modal 6 miliar dollar AS untuk diinvestasikan pada pembangunan smelter, Tapi sampai saat ini tak sepotong besi pun tersedia di lokasi yang akan ditempati industri dimaksud.

Gubernur Nur Alam sering mengurut dada, kesal, bahkan sering terpancing emosi jika memikirkan perilaku para investor brengsek itu. Maka dia pun bersama karibnya Guubenur Syarul Yasin Limpo memprakarsai pembentukan badan kerja sama lima gubenur provinsi penghasil nikel dalam rangka peningkatan nilai tambah mineral logam. Menurut pendapat kita, prakarsa Nur Alam ini pada hakekatnya adalah upaya maksimal untuk menyetop sama sekali ekspor nikel mentah.

Pemerintah memang sudah berketetapan akan menghentikan ekspor mineral mentah termasuk nikel sesuai UU Nomo 4 Tahun 2009. Tetapi ada kekhawatiran bahwa oknum pejabat bermental korup di pusat bisa saja main tarik ulur. Dengan 1001 alasan, pelaksanaan undang-undang itu ditangguhkan. Kemungkinan itu yang akan dilawan dengan badan kerja sama di bawah komando dua pendekar Nur Alam dari Sulawesi Tenggara dan Syahrul Yasin Limo dari Sulawesi Selatan. ****

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>