Arti Sebuah Kunjungan Kerja

       MENJELANG tutup tahun 2013 Gubernur Sulawesi Tenggara H Nur Alam SE MSi mengadakan kunjungan kerja ke daerah-daerah  kepulauan selama empat hari mulai tanggal 27 November 2013. Daerah yang kunjungi ialah Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Kabupaten Wakatobi, dan terakhir Kabupaten Buton Utara. Semuanya  merupakan hasil pemekaran Kabupaten Daerah Tingkat II Buton yang wilayah historisnya meliputi eks-Kesultanan Buton di masa lalu, minus Kabupaten Bombana di belahan barat.

       Kunjungan kerja bagi seorang kepala daerah, kita maknai sebagai simbol kegiatan pro-rakyat. Sebab dalam kegiatan itu pasti terjadi interaksi, ada dialog, bahkan akan terbangun komunikasi yang akrab antara rakyat dan pemimpinnya. Dalam suasana itu pemimpin akan mendengar, menyimak dan mencrmati, menyerap dan mencatat berbagai keluhan dan kebutuhan rakyat yang selama ini belum tertangani secara tuntas, atau bahkan belum tersentuh sama sekali.

D

Gubernur Nur Alam

Dalam momen tersebut gubernur dapat secara spontan melakukan evaluasi dan penilaian terhadap ketepatan sasaran program pembangunan yang dilaksanakan selama ini. Bukan cuma itu. Gubernur sekaligus pula dapat menilai dan mengevaluasi kinerja para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait langsung dengan obyek-obyek yang ditinjau. Tolok ukur keberhasilan SKPD adalah fakta yang terlihat di lapangan  dan hasilnya dirasakan rakyat. Bukan laporan verbal yang cenderung ABS.

Dalam kunjungan kerja Gubernur Nur Alam kali ini, kita mencatat hal menarik. Dia mengunjungi Buton Utara pertama kali setelah gelombang gunjang-ganjing politik di daerah itu agak mereda. Soal ibu kota kabupaten menjadi pemicunya.

Sekelompok orang yang di-backup lawan-lawan politik Bupati Ridwan Zakariah yang berdomisili di luar Buton Utara menuntut keras agar  Buranga dijadikan ibu kota kabupaten. Seluruh kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan harus ditempatkan di sana.

Demi pertimbangan praktis dan efisiensi berhubung kondisi medan dan letak geografis kurang mendukung, maka bupati membangun kota kabupaten mulai dari Ereke dan secara bertahap menuju wilayah Desa Buranga. Pada akhirnya nanti, fisik kota kabupaten  bukan lain dari  Buranga itu sendiri. Ereka hanyalah bagian dari wilayah Buranga.

Namun, kebijakan itu dianggap pelanggaran undang-undang karena memang di UU Nomor 14 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Buton Utara secara eksplisit disebutkan Buranga sebagai ibu kota kabupaten. Boleh jadi pengusulan desa pantai yang diterjang gelombang Laut Banda sepanjang tahun itu  merupakan jalan kompromi untuk mengatasi kebuntuan proses pemekaran. Sebab Bupati Muna saat itu tidak ikhlas melepaskan wilayahnya di daratan Buton bagian utara itu.

Perlawanan kelompok tersebut sangat keras. Zakariah dua kali dipecat. Pertama Ketua KPU Buton Utara, dan yang terakhir Dirjen PUOD Kementerian Dalam Negeri dengan alasan Zakariah melanggar undang-undang. Tetapi gerakan itu tak lebih dari konsumsi media massa belaka. Gubernur Sultra tak bergeming atas nama undang-undang pula.

Alhasil, ketika Gubernur Nur Alam berkunjung  akhir pekan lalu, Buton Utara seluas 1.923,03 km2 dengan penduduk 48.184 jiwa berada dalam suasana nyaman dan damai. Gubernur meresmikan gedung baru kantor  Bank Sultra Cabang  Buton Utara. Ia menginstruksikan Bupati Zakariah agar melebarkan jalan poros ke Buranga bagi kelancaran transportasi. Sehingga Ereke-Buranga tak berjarak lagi.

Kini saatnya pro-kontra ibu kota kabupaten dihentikan. Pemerintah bersama rakyat Buton Utara harus memacu diri untuk membangun kabupaten kaya sumber daya alam itu. Ada modal raksasa yang dimiliki Buton Utara, yaitu warga masyarakatnya yang berkarakter suka bekerja keras. ****

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>