Tajuk Rencana

Bongkar Komposisi SKPD

Publik terpantau sangat mengapresiasi keputusan Gubernur Nur Alam mengganti Ir Amir Ridwan sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara. Sikap masyarakat tersebut wajar. Sebab pemerintahan provinsi terkesan konservatif. Mekanisme mutasi tidak jalan.

Pejabat eselon II, para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), jarang dimutasi dalam rangka tour of duty. Situasi tersebut sebetulnya merugikan karier yang bersangkutan. Mereka seperti dikerangkeng, tak diberi kesempatan untuk menimba pengalaman dan wawasan baru.

Di lain pihak, dinamika organisasi birokrasi tidak berkembang. Kebekuan ini akhirnya hanya menciptakan suasana kerja rutinitas. Tidak heran jika semangat dan kreativitas menyurut sebelum bangkit.

Kita berharap agar gaung penggantian Amir Ridwan secara mendadak dijadikan momentum untuk membongkar komposisi kepala SKPD provinsi. Momentum itu penting dalam rangka memelihara dan makin meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kepemimpinan di Sulawesi Tenggara dewasa ini.

Membongkar dan mereposisi para SKPD bukan perbuatan yang melawan ketentuan perundang-undangan. Tindakan tersebut merupakan kewenangan diskresi seorang gubernur atau bupati/walikota demi peningkatan kompetensi, wawasan, dan pengalaman kerja yang bervariasi. Dinamika tersebut penting bagi pejabat teknis yang mengoperasionalkan program-program kerja gubernur.

Sebuah catatan penting perlu kita kemukakan di sini, bahwa sebagian besar para SKPD yang diangkat Guernur Nur Alam sejak di masa jabatan periode pertama, sesungguhnya terkesan di bawah standar. Artinya, kapabilitas teknis profesional dan kepemimpinan yang dimiliki tidak sebanding dengan tugas pokok dan fungsi yang mesti dikerjakan.

Beraneka kelemahan yang disandang kebanyakan pejabat eselon II tersebut membuat Gubernur Nur Alam harus bekerja ekstra keras. Dia sendiri yang harus bolak balik ke pusat untuk melobi mulai eselon III hingga ke level menteri guna mendapatkan perhatian dan komitmen bagi percepatan pembangunan daerah.

Kita mencatat, para SKPD itu sebetulnya rajin juga melakukan perjalanan dinas ke Jakarta. Saking rajinnya sehingga plafon biaya perjalanan di instansinya kerapkali sudah habis sebelum pertengahan tahun anggaran. Namun, perjalanan dinas itu tidak jelas apa hasilnya. Sebab tidak jarang perjalanan dinas dimanfaatkan untuk mengunjungi anaknya yang kuliah di Jakarta. Setelah selesai urusan anak barulah dia mampir ke kementerian terkait untuk sekedar mendapatkan informasi atau surat kementerian yang bisa dibawa ke daerah.

Dalam sisa waktu yang masih empat tahun lebih ke depan, Gubernur Nur Alam diharapkan makin mempertajam dan fokus dalam menetapkan program pembangunan. Terkait dengan itu diperlukan dukungan staf yang kuat dan kapabel sehingga target-target yang telah ditetapkan dapat direalisasikan. Bila staf (baca kepala SKPD) yang ada justru menjadi beban gubernur, maka di sinilah perlunya mutasi itu. Selanjutnya berikanlah kesempatan kepada pejabat eselon III untuk menggantikannya. Banyak dari mereka malah lebih cerdas dari atasannya. ****

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>