Tajuk Rencana

Citra Buruk Investor Nikel

       KEHADIRAN investor di bidang pertambangan nikel diharapkan dapat mendatangkan sebesar-besar manfaat bagi rakyat Sulawesi Tenggara sebagai pemilik sah kekayaan alam tersebut. Namun, gejala yang muncul selama ini justru sebaliknya, rakyat cenderung dirugikan. Setidak-tidaknya pihak investor melanggar ketentuan dan aturan main sehingga  dampaknya menimbulkan masalah yang meresahkan.

       Salah satu contoh kasus adalah penggunaan jalan negara tanpa izin dari pihak berkompeten. PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) diberitakan mengangkut bijih nikel (ore) melalui ruas jalan nasional (negara) dari wilayah Amonggedo ke suatu pelabuhan khusus di Kota Kendari. Semula, perusahaan itu memang memiliki izin untuk melewatkan iring-iringan armada truk  bijih nikel pada ruas-ruas tersebut. Akan tetapi, izin itu telah berakhir pada sejak tanggal 1 Oktober 2013 dan tidak ada perpanjangan.

       Ada keganjilan dalam masalah izin penggunaan jalan. Izin itu diterbitkan dengan mengatasnamakan koperasi, yaitu Koperasi Serba Usaha (KSU) Dungu Jaya. Boleh jadi, nama koperasi tersebut hanya sebagai tameng dalam kegiatan pengangkutan ore milik PT MBS ke pelabuhan khusus di Kelurahan Mata, Kendari. Sebab kenyataannya di lapangan, pengangkutan itu ditangani sendiri PT MBS. Dengan demikian, penggunaan nama koperasi hanyalah akal-akalan untuk menghindari tanggung jawab.

       Keganjilan lain adalah soal kewenangan dalam pemberian izin penggunaan jalan. Menurut Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sultra Kahar Haris, izin untuk menggunakan jalan nasional (jalan negara) merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Sedangkan izin penggunaan ruas jalan kabupaten dikeluarkan bupati atau walikota. Dalam kasus PT MBS, yang terjadi adalah pemberian izin dilakukan oleh  Balai Pelaksaan Jalan VI Makassar.

       Pengoperasian truk-truk raksasa yang mengangkut bijih nikel melalui ruas-ruas jalan umum, sesungguhnya sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya. Kehadiran truk-truk raksasa bermuatan penuh tanah nikel, apalagi di malam hari,  berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Ancaman itulah yang meresahkan warga Pondidaha dan Amonggedo di wilayah Kabupaten Konawe. Mereka kemudian memblokade jalan untuk menghentikan perjalanan truk-truk milik PT MBS. Kemarahan warga tersebut dipicu oleh sikap bandel perusahaan tersebut, mengoperasikan truk-truk raksasa di ruas-ruas jalan negara tanpa izin.

       Kasus penggunaan jalan umum tanpa izin makin memperpanjang deretan permasalahan yang ditimbulkan kehadiran investor nikel di Sulawesi Tenggara. Dari berbagai lokasi tambang nikel muncul sengketa dan konflik antara masyarakat dan perusahaan tambang. Di Konawe Selatan, misalnya, usaha pertambakan rakyat menjadi macet total akibat pencemaran tanah nikel. Artinya, warga masyarakat tersebut telah kehilangan  sumber penghidupannya.

       Nasib serupa dialami warga masyarakat Kabaena di Kabupaten Bombana. Pengusaha tambang nikel yang beroperasi di sana tidak memberikan ganti rugi atas lahan kebun yang digusur untuk mengeruk nikel. Konflik antarwarga juga berpotensi meledak akibat perseteruan antara PT Prima Nusa Sentosa (PNS) dan PT Anugerah Harisma Barakah (AHB). PT PNS mengklaim bahwa lahan nikel yang dikeruk PT AHB selama ini tumpang tindih dengan lahan PT PNS. Perseteruan itu menciptakan suasana pro-kontra di kalangan masyarakat setempat.

       Munculnya berbagai kasus tersebut membuat citra investor nikel di mata masyarakat Sulawesi Tenggara makin buruk. Kehadiran investor tersebut tidak berpihak kepada rakyat, kecuali kepada oknum pejabat dan aparat di semua lembaga pemerintahan. Ada kesan yang kuat bahwa para investor lebih suka menyuap oknum-oknum tersebut daripada membayar ganti rugi tanah rakyat yang digusur untuk diambil nikelnya. ****

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>