Kolaka Timur dan Rekonsiliasi


Gubernur Sultra Nur Alam meninjau calon lokasi kantor Bupati Kolaka Timur di Tirawuta. Gubernur dikerubut warga Kolaka Timur dalam suasana sukacita atas terbentuknya kabupaten baru tersebut. (Foto Humas Sultra/Ewit)

  GUBERNUR NUR ALAM manusia biasa. Oleh karena itu dia bisa marah kapan saja. Di hadapan seribuan warga Kolaka Timur, Gubernur Sulawesi Tenggara dua periode (2008-2013 dan 2013-2018) itu mengawali pidatonya dengan suara tinggi. Dia meradang gara-gara aparat pemerintah dan sebagian pegawai negeri di Kabupaten Kolaka  terseret politik pilkada (pemilihan kepala daerah). Mereka berpihak kepada bupati yang ikut bertarung dalam pemilihan Gubernur Sultra tahun 2012 silam. Bukti tak terbantahkan adalah para aparat itu menutup pintu bagi setiap kunjungan kerja Gubernur Sultra ke kabupaten itu. Bahkan memasang baliho kandidat tertentu di depan kantor camat, kantor desa atau kelurahan. Belakangan – setelah jagoan keok – mereka kembali berpura-pura loyal, bahkan menempuh berbagai cari untuk  mencari muka kepada Gubernur Nur Alam.

      Adapun bupati yang didukung adalah Buhari Matta yang menggunakan akronim BM. Menjelang berakhirnya masa jabatan periode kedua pada Januari 2014, BM ikut Pilgub Sultra 2012, bersaing dengan gubernur incumbent Nur Alam, dan Ridwan. Yang terakhir ini adalah mantan Bupati Muna dua periode. Namun, BM kalah dan dipastikan tidak bakal menyelesaikan masa jabatannya karena dia keburu dinonaktifkan agar fokus menjalani proses hukum terkait perkara korupsi yang didakwakan kepadanya.

      Keberpihakan PNS dalam pilkada  melanggar Undang-undang No 43 Tahun 1999 tentang Perubahan UU No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, dan Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Kedua undang-undang tersebut menegaskan netralitas PNS dalam kegiatan politik praktis. Artinya tidak boleh menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Dengan kata lain, PNS harus netral terhadap kegiatan politik baik dalam rangka pemilu (nasional) maupun pilkada.

Salah satu calon lokasi kantor Bupati Kolaka Timur di Tasaeya, Kecamatan Tirawuta. Calon lokasi lainnya di Lara, 2 km dari Tasaeya. Gubernur Nur Alam arahkan Pejabat Bupati Kolaka Timur Tony Herbiansyah agar kedua lokasi ini dibuatkan akses jalan arteri sebagai wilayah pembangunan ekonomi dan sosial.(Foto Humas Sultra/Ewit)

 

      Pada hari Ahad malam (5 April 2013) sebenarnya merupakan puncak kegembiraan warga Kolaka Timur atas penetapan daerah mereka sebagai sebuah kabupaten baru (otonom) di Provinsi Sultra. Sejak sore warga Kolaka Timur dari berbagai penjuru berbondong-bondong ke lapangan sepakbola Nur Latamoro di Rate-Rate untuk menghadiri acara syukuran bersama Gubernur dan Ny Asnaswati Hasan Nur Alam, serta para pejabat teras provinsi lainnya dari Kendari.

      “Acara ini lebih tepat disebut ishlah atau rekonsiliasi dalam bahasa politik”, ujar Nur Alam setelah tensi suara mulai menurun. Ia menegaskan, sebagai pemimpin maupun sebagai pribadi dia tidak memiliki sifat pendendam. Mengenai tindak pelanggaran undang-undang yang dilakukan aparat, Gubernur Nur Alam mengatakan, masalah seperti itu sudah ada mekanisme yang mengatur. Intinya adalah mutasi dan pembinaan. Tetapi ke depan ia berharap seluruh PNS di jajaran aparat pemerintah tidak terjebak permainan politik praktis. PNS harus bersikap netral sehingga dapat menunaikan tugasnya secara optimal dan adil sebagai pelayan masyarakat. “Tidak ada lagi PNS yang memasang baliho di depan kantor pemerintah atau di depan rumahnya sekalipun”, ujar gubernur.

      Pemekaran daerah tak bisa dibendung. DPR meloloskan usulan pemekaran Kolaka Timur melalui penetapan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013. Dengan demikian, Kabupaten Kolaka di pantai barat jazirah Sulawesi Tenggara kini terdiri dari tiga kabupaten. Dua lainnya  Kabupaten Kolaka (induk), dan Kabupaten Kolaka Utara.

      Berpenduduk 2.518.253 jiwa (Tahun 2011), Provinsi Sulawesi Tenggara yang semula hanya ditopang empat kabupaten (Buton, Muna, Kendari, Kolaka) telah berkembang menjadi 13 daerah otonom meliputi 11 kabupaten dan dua kota. Bahkan dalam tahun ini akan ketambahan satu kabupaten baru lagi, yaitu  Kabupaten Konawe Kepulauan. Sementara beberapa wilayah di kepulauan juga dalam proses pengusulan menjadi kabupaten. Menurut catatan, setidaknya enam wilayah lagi masih berjuang untuk berdiri sendiri sebagai daerah otonom, termasuk Pulau Kabaena di Kabupaten Bombana.

      Kabupaten Kolaka Timur (3.634,74 km2) terdiri dari 9  kecamatan dan 96 desa/kelurahan dengan penduduk 123.507 jiwa.   Gubernur Nur Alam mengingatkan, pembentukan Kabupaten Kolaka Timur benar-benar murni hasil perjuangan rakyat. Perjuangan rakyat  ini direspons pemerintah provinsi bersama DPRD Sultra. Sedangkan Pemda Kolaka hanya mendukung setengah hati. “BM baru mau menandatangani dokumen usulan pembentukan Kabupaten Kolaka Timur setelah dia menduduki masa jabatan kedua sebagai Bupati Kolaka”, tutur Poitu Murtopo, salah satu pemrakarsa gerakan pembentukan Kabupaten Kolaka Timur.

      Mesin ekonomi Kolaka Timur dapat dikatakan sudah mulai bekerja. Potensi sumber daya alam berupa lahan subur telah menghasilkan kakao, beras, kopra, dan hasil pertanian lainnya. Sentra kakao berkualitas baik adalah Lambandia di Kolaka Timur ini. Petani setempat mengolah produksinya dengan cara fermentasi. Kolaka Timur, kata Gubernur Nur Alam, menyumbang sekitar 30 persen bagi PDRB (Produk Domestic Regional Bruto) Sultra. Setelah menjadi daerah otonom, Kolaka Timur tentu akan lebih maju dan mandiri lebih cepat lagi. ***

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>