Musrenbang dan Usia Bangunan Kita

Suasana Musrenbang tingkat provinsi di Kendari tanggal 15 April 2013. Gubernur Sultra H Nur Alam SE MSi didampingi Ketua DPRD Sultra Rusman Emba (kiri) dan Wakil Menteri/Wakil Ketua Bappenas Dr Ir Lukita Dinarsyah Tuwo MA (kanan)

MUSRENBANG. Binatang apa lagi itu? Di zaman Orde Baru ada yang disebut  Rakorbang - rapat koordinasi pembangunan. Bukankah setiap zaman harus melahirkan gagasan baru, kemasan baru, walau isinya tetap barang lama. Musrenbang adalah akronim dari Musyawarah Rencana Pembangunan. Musrenbang dilakukan berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga tingkat nasaional. Seperti halnya Rakorbang, Musrenbang adalah sebuah mekanisme untuk menyusun rencana pembangunan yang telah dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah dan masyarakat dengan mengacu pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

       Musim Musrenbang biasanya berlangsung dalam bulan April, untuk rencana kerja pembangunan daerah (RKPD)  tahun berikutnya. Musrenbang tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, misalnya,  digelar tanggal 15 April 2013. Di situ hadir Wakil Menteri/Wakil Ketua Bappenas Dr Ir Lukita Dinarsyah Tuwo MA sebagai pengarah. Gubernur Nur Alam tampak sumringah. Ia merasa senang karena sudah banyak bupati yang hadir di acara yang diadakan pemerintah provinsi. Biasanya diwakilkan pejabat lain. Nur Alam mengingatkan: “Budaya mewakilkan tidak baik. Sebagai pamong harus selalu  melaksanakan prinsip-prinsip kepatuhan dan ketaatan”.

       Adapun hasil rumusan dan kesepakatan yang akan dibawa ke Musrenbang tingkat nasional, kita tidak sempat memantaunya. Suatu hal yang perlu kita catat terkait dengan event Musrenbang adalah masalah kualitas proyek-proyek fisik yang dibangun. Sebab masalah kualitas sudah sejak lama menjadi keprihatinan kita semua. Terlampau banyak hasil-hasil pembangunan fisik selama ini yang kualitasnya di bawah standar sehingga usianya sangat singkat.

       Infrastruktur seperti jalan, jembatan, bangunan gedung-gedung milik pemerintah dikerjakan asal jadi. Tak heran jika proyek-proyek ambruk segera setelah diadakan ritual peresmiannya. Coba lihat jembatan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Megaproyek bernilai Rp 940 miliar itu ambruk dan menelan korban jiwa dalam usia pembuatan konstruksinya tidak lebih dari 10 tahun. Proyek jembatan di Sungai Mahakam itu selesai tahun 2001. Itu  proyek raksasa yang apabila mengalami sesuatu menjadi sorotan publik. Tak terbilang proyek kecil mengalami kerusakan lebih cepat. Bahkan, ada proyek yang tidak selesai, lalu ditinggalkan begitu saja oleh kontraktornya. Warga di daerah terpencil terbiasa dengan pemandangan seperti itu.

       Keadaan memprihatinkan tersebut membuat Haji Muammad Yunus Kadir   merindukan masa silam di zaman Belanda dahulu. Bangunan-bangunan peninggalan kolonial tersebut hingga kini masih kokoh. Sebagian memang ada yang keropos dimakan usia akibat belum bangkitnya kesadaran pemerintah untuk memelihara dan merawat bangunan-bangunan kuno terutama yang memiliki nilai sejarah.

       Di Makassar, misalnya, tidak sulit kita menemukan bangunan peninggalan Belanda. Peninggalan paling terkenal dan historis adalah benteng Rotterdam di pantai Losari.  Ada juga gedung Societeit de Harmonie, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan dan Balaikota Makassar, masih di kawasan pantai Losari. Gedung Societeit de Harmonie tampaknya baru saja direnovasi dan difungsikan sebagai Gedung Kesenian Makassar. Kota Raha dan Bau-Bau di Sulawesi Tenggara juga masih menyimpan bangunan kuno. Sebut misalnya, Kantor Kehutanan Kabupaten Muna, Istana Sultan Buton di pantai Bau-Bau yang disebut Kamali. Kamali kemudian dijadikan Istana Ilmiah sebagai salah satu kampus Universitas Unidayan Bau_Bau.

       HM Yunus Kadir terobsesi dengan bangunan-bangunan peninggalan Belanda. Tokoh Islam Sulawesi Selatan itu mendambakan kehadiran bangunan-bangunan kontemporer di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara yang kualitasnya sama dengan bangunan peninggalan Belanda. Artinya, bangunan-bangunan dimaksud bisa awet hingga ratusan tahun. “Saya sedang memikirkan suatu gagasan bagaimana kita membangun di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara ini, agar hasilnya bisa awet mencapai sampai 200 tahun”, ujarnya dalam suatu pembicaraan singkat melalui telepon, Sabtu 13 April 013.

       HM Yunus Kadir yang juga pengusaha tidak sedang bercanda, apalagi bermimpi. Ia menyebut dua gubernur, Syahrul Yasin Limpo dan Nur Alam memiliki potensi untuk berbuat lebih baik dari yang dihasilkan kolonial dulu. Kedua pemimpin ini dinilainya cukup cerdas dan idealis. Bahkan, Yunus berpandangan bahwa mereka adalah pemimpin masa depan di Republik ini. “Nur Alam sangat berpotensi menjadi Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian. Sedangkan Syahrul lebih pas diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri”, papar pengurus teras ormas Islam Muhammadiah Sulsel itu.

HM Yunus Kadir, tokoh Islam Sulawesi Selatan

       Agar kedua gubernur tadi mampu menghasilkan karya besar dan monumental, Yunus Kadir mengimbau masyarakat untuk membantu dan mendukung kebijakan dan program mereka. Secara spesifik tokoh itu berpesan: “Pelihara dan bantulah Pak Nur Alam”. Pesan tersebut tentu saja ditujukan kepada masyarakat Sulawesi Tenggara.

       Ia juga memuji mendiang Drs H La Ode Kaimoeddin. Ketika menjadi Gubernur Sulawesi Tenggara dua periode, Kaimoeddin fokus membangun infrastruktur, terutama   di Kota Kendari. Dia juga memindahkan Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara ke sebuah kawasan luas di pinggiran kota di bilangan Andonohu. Yunus Kadir menilai, langkah Kaimoeddin sangat stategis dan berorientasi jauh ke depan. Sebaliknya, Kadir mengkritik pembangunan Kantor Walikota Makassar sekarang yang berlokasi di tengah kota. Menurut Kadir, bangunan berlantai tujuh itu seharusnya ditempatkan di tengah-tengah rakyat. “Agar rakyat yang lahannya terkena lokasi bangunan kantor walikota  bisa mendapatkan ganti rugi yang layak”, kata pengusaha yang dikenal berjiwa sosial itu.

Untuk mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang tahan lama (berkualitas), tidak bisa lain kita harus menumbuhkan semangat serta jiwa nasionalisme dan patriotisme. Kita melaksanakan pembangunan untuk kepentingan kita sendiri, kini dan generasi kita yang akan datang. Mengapa Belanda bekerja lebih baik, lebih berkualitas, padahal dia adalah pendatang dan penjajah pula? Ketika Belanda melakukan suatu kegiatan pembangunan, di bidang infrastruktur misalnya, motivasi dasarnya pasti bukan untuk kepentingan pribumi melainkan demi kelancaran pemerintahan kolonialnya.

Namun demikian, aparat pemerintah kolonial bekerja lebih profesional. Jiwa profesionalisme itulah sebenarnya yang melahirkan karya-karya berkualitas. Sehingga masa pakai hasil-hasil pembangunan mereka jauh melampaui zamannya. Nah, sekarang kita tinggal mengadopsi jiwa profesionalisme aparat pemerintah kolonial dulu dan orang Barat pada umumnya. Kekuatan moral kita tentu lebih hebat karena kita memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme. Ini tantangan bagi Musrenbang. ***

                                         ===================

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>