Pusaran Tipu Menipu

ADA usulan pemerintah yang melegakan terkait mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) dalam Rancangan Undang-undang Pilkada yang sekarang tengah dibahas DPR. Bupati dan walikota diusulkan dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sementara gubernur tetap dipilih langsung oleh rakyat.

Untuk perubahan sebuah pasal dalam RUU Pilkada dalam rangka mengakomodir usulan tersebut, kita harapkan DPR sepakat dengan pemerintah. Sebab tujuannya sangat mulia. Antara lain mengeliminir praktik politik uang, mencegah konflik horizontal antarindividu dan kelompok pendukung para kandidat, serta menghentikan pembangkangan bupati dan walikota terhadap gubernur sebagai wakil pemerintah. Sebagai catatan, pembangkangan lebih berpotensi dilakukan bupati dan walikota yang partai politiknya berbeda dengan partai politik gubernur.

Pilkada langsung yang dilaksanakan dalam sistem demokrasi liberal terbukti telah meluluhlantakkan integritas dan moral masyarakat. Praktik politik uang membuat masyarakat terjebak dalam pusaran tipu menipu, skandal perampokan uang negara oleh rezim kandidat yang  terpilih, dan penyimpangan lainnya di luar kontrol norma sosial  etika, dan moral agama.Bukan cuma itu. Liberalisasi politik, sosial, dan ekonomi telah menggiring bangsa kepada model kehidupan individualistik.

Demokrasi yang mulai dibangun di Indonesia sejauh ini masih bersifat prosedural dan formalitas belaka. Partai politik yang menjamur tidak lebih dari alat transaksi, bukan instrument perjuangan yang berifat ideologis. Terkait event politik pilkada, partai dibayar oleh bakal calon kepala daerah. Kemudian untuk membangun dukungan lebih luas, bakal calon harus menghamburkan uang sedari awal. Pada saat-saat terakhir menjelang hari H pemungutan suara, tim-tim suskes bergerak membagikan bukan saja uang tetapi juga sembako, kain sarung, dan barang pemikat lainnya kepada para wajib pilih.

Suasana bursa dukung mendukung tersebut menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan sosial di tingkat akar rumput, baik di kota maupun masyarakat pedesaan yang biasanya lugu, jujur, dan tanpa pamrih. Terjadi penularan virus mentalitas curang secara massif dan sifat individualistik. Calon yang akan dicoblos di tempat pemungutan suara adalah calon yang nilai investasi terhadap diri atau kelompoknya, lebih tinggi. Maka, benarlah pandangan Lee Kuan Yew. Menurut  pendiri negara Singapura itu, tidak ada demokrasi bagi masyarakat miskin dan bodoh. Dalam skala prioritas, demokrasi berada pada urutan kesekian.

Ada anekdot tipu menipu seperti diceritakan Ir H Amal Jaya, Kepala Dinas Kehutanan Provnsi Sulawesi Tenggara. Seorang kepala desa menemui bupati yang baru saja memenangi pilkada. Atas nama rakyatnya, Pak Kades menagih janji sang bupati ketika dia kampanye beberapa waktu lalu. Bahwa setiap kepala keluarga (rumah tangga) dari warga desa  tersebut akan dibelikan pesawa televisi.

Ir H Amal Jaya, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara

Tetapi apa kata sang bupati? “Oh, ya. Tolong sampaikan kepada rakyatmu bahwa  mereka termasuk beruntung karena masih dijanji.  Masih banyak desa di kabupaten ini sama sekali tidak dianjikan apapun tetapi mereka juga mendukung saya”. Pak Kades pun kembali dengan tangan hampa sambil menyadari bahwa kehidupan bangsa di era demokrasi ini ternyata penuh dengan kepalsuan.

Secara faktual Pak Kades dan rakyatnya adalah korban dari sebuah demokrasi yang dipaksakan. Tetapi sang bupati terpilih adalah korban pula. Nuraninya mengatakan, hanya sebagian warga desa itu  yang memilihnya di tempat pemungutan suara. Sementara sebagian lagi memilih calon yang membeli suara dengan harga lebih tinggi saat serangan fajar. Pendek kata, rakyat kini makin sulit keluar dari kencangnya pusaran tipu menipu di alam demokrasi yang masih serba gaduh ini.

Fenomena demokrasi prosedural dan transaksional membuat Amal Jaya (52) menolak keras saran teman-teman dan kerabatnya untuk ikut meramaikan bursa pencalonan Bupati Konawe beberapa waktu lalu. Ayah empat orang anak ini berkalkulasi bahwa untuk bertarung hingga memenangi Pilkada Konawe tahun 2013, dia harus mengumpulkan dana hingga sekitar Rp 20 miliar.

Amal mengatakan, uang sebanyak itu mustahil bisa kembali jika tidak menggarong uang negara. Sebab penghasilan seorang bupati, sejatinya kurang dari Rp 8 miliar selama lima tahun masa jabatan. Penghasilan sebanyak itu termasuk honor dari berbagai kegiatan dan sumber-sumber halal lainnya.

Bagi Amal, cita-citanya memang tidak semuluk itu, menjadi bupati. Ia merasa bersyukur karena kariernya sebagai pegawai negeri sipil berjalan mulus hingga sekarang menduduki jabatan puncak eselon II. Tentu saja ia menyampaikan rasa syukur itu kepada Allah Swt dan ia berterima kasih pula kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Haji Nur Alam SE MSi yang mengangkatnya sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagian harapannya telah terpenuhi: menyiapkan masa depan anak dan mengongkosi orangtua pergi ke Tanah Suci dalam rangka menunaikan ibadah haji sebagai rukun Islam ke-5.

Harapan lain yang kini mulai dirintis untuk mewujudkannya adalah pengabdian kepada masyarakat. Konkretnya adalah membangun masjid mungil di kampung halaman Palarahi, tidak jauh dari Wawotobi, Kabupaten Konawe. Masjid itu akan dilengkapi perpustakaan Islam, ustadz/kiayi atau petugas yang siap melayani umat,  baik dalam urusan ibadah, sosial kemasyarakatan, maupun kajian Islam. Masjid itu juga akan dilengkapi mesin pendingin udara (AC), agar jamaah lebih betah di masjid.

Keinginan membangun masjid mungil merupakan kritik Amal Jaya terhadap kecenderungan masyarakat Islam di Indonesia. Masjidnya besar-besar tetapi jamaahnya kurang. Di negara-negara Arab, pembangunan masjid berpatokan pada populasi umat yang berpotensi menjadi jamaah tetap masjid tersebut. Jadi tidak ada kesan mubazir.

Dalam hal mendidik anak, Amal Jaya patut dicontoh. Dia menanamkan benih kecerdasan intelektual sekaligus kecerdesan spiritual sejak keempat anak-anaknya itu masih kecil. Amal Jaya berusaha menghindari generasi gagal. Anak-anaknya dibekali iman antara lain melalui shalat berjamaah di rumah dan Amal bertindak sebagai imam. Kendati sebagian besar (3 orang) anaknya perempuan, program  tersebut berjalan tanpa hambatan. Sebagian dari mereka telah meraih gelar sarjana, bahkan putri sulung Evi Fitri Pratiwi Sunjaya kini bergelar S2.

Anak-anak Amal Jaya juga tidak mengenal uang jajan. Yang ada uang berjaga-jaga, jangan sampai muncul kebutuhan mendadak di sekolah seperti fotokopi, dan lain-lain. Pola hidup menghindari kebisingan musik dan hiburan lain juga diterapkan ketat. Mereka tidak diperkenankan nonton televisi, kecuali nonton bareng dengan kedua orangtua.

Amal Jaya lahir di Palarahi tanggal 4 Agustus 1959. Anak ke-7 dari 8 bersaudara hasil pernikahan Ahya dan Hj Wadulo tersebut meraih gelar S1 dari Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin pada tahun 1985. Setahun kemudian diangkat jadi PNS, setahun berikutnya lagi menikahi Rosminah yang memberinya empat putra-putri. Amal Jaya tak berminat mengikuti pendidikan S2 dengan dua alasan. Pertama, tidak ada nilai tambah sebagaimana yang terlihat pada teman-temannya. Masih Seperti itu (MSi),  begitu menurut versi Amal. Alasan kedua, dia berharap anak-anak saja yang bakal menyandang gelar S2. Sebab jika dia memaksakan meraih gelar S2 sementara anak-anaknya paling tinggi hanya S1, itu berarti tidak ada kemajuan di keluarga ini. ***

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>