Umar Samiun On The Track

 

Bupati Buton Samsul Umar Abdul Samiun SH. Tokoh muda Kepulauan yang visioner.

 DALAM kurun waktu 5-6 tahun terakhir,  Sulawesi Tenggara  menjadi  ladang investasi nikel. Paling tidak, investor atau calon investor saling berlomba mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP)  nikel. Adapun tindak lanjutnya, semisal membangun smelter, itu perkara lain. Ketika IUP sudah dipegang, alat berat eskavator yang bicara. Penambangan dikebut dan dipacu untuk dapat mengeksor bijih nikel (ore)  sebanyak mungkin sebelum ketentuan larangan ekspor mineral mentah benar-benar  diberlakukan pada tahun 2014 mendatang.

Bagi pemilik IUP bermodal dengkul tak kehilangan akal. Mereka mencari mitra dalam rangka JO (joint operation) untuk mengejar deadline larangan ekspor. Ada juga pemegang IUP yang masih bolak balik ke Kementerian Kehutanan untuk mendapatkan lampu hijau penambangan nikel di dalam kawasan hutan lindung/konservasi. Lampu hijau dimaksud berupa keputusan perubahan status kawasan hutan menjadi hutan produksi terbatas atau areal peruntukkan lain (APL).

Hiruk pikuk bisnis pertambangan nikel tersebut mendorong Bupati Umar Samiun  untuk berbuat sesuatu sesuai tuntutan dan potensi riil daerahnya. Kabupaten Buton yang dia pimpin sejak 18 Agustus 2012, juga mengandung deposit nikel. Namun, cadangan mineral tersebut tidak sebanyak aspal alam. Pulau Buton dari dulu dikenal memiliki potensi aspal alam terbesar di dunia. Akan tetapi,  potensi emas hitam tersebut masih tidur lelap. Selama ini aspal alam kalah bersaing dengan aspal minyak yang sebagiannya masih diimpor itu.

Cadangan aspal alam di Pulau Buton menurut hasil penelitian terdapat di 19 singkapan aspal (outcrops). Daerah Lawele sendiri, salah satu singkapan, memiliki cadangan sekitar 210 juta ton. Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam ketika ceramah di Masjid Raya Bau-Bau dalam rangka Safari Ramadhan 1430 H/2009 M mengatakan, potensi aspal buton dapat menghasilkan sekitar Rp 600 miliar per tahun bagi pemerintah Kabupaten Buton, jika kekayaan alam itu dikelola dengan baik.

Bupati Umar Samiun (paling kiri) bersama Walikota Bau-Bau AS Tamrin  mendampingi Gubernur Sulawesi Tenggara Haji Nur Alam  SE, MSi (baju putih, kanan)) ketika ziarah ke makam Sultan Murhum alias Qaimuddin di sebuah bukit dalam kompleks keraton Buton di Bau-Bau, awal Maret 2013. Bau-Bau merupakan sasaran kunjungan kerja pertama Nur Alam seusai dilantik kembali sebagai Gubernur Sultra periode kedua 2013-2018.

Potensi itulah yang ingin dibangkitkan Bupati Umar Samiun agar menjadi sumber ekonomi riil bagi rakyat dan Pemerintah Kabupaten Buton maupun rakyat Provinsi Sulawesi Tenggara pada umumnya. Umar berharap agar pemerintah provinsi ikut pro-aktif memecahkan kebuntuan produksi dan pemasaran aspal buton. “Mestinya pemerintah provinsi juga mengangkat aspal Buton. Jangan cuma nikel”, katanya berapi-api dalam suatu perbincangan di Bau-Bau, Jumat tanggal 8 Maret 2013. Umar menggambarkan, pasaran aspal Buton juga sedang membaik. Harga lokal sekitar Rp 25.000 sampai Rp 30.000 per ton aspal butiran halus.

Harga tersebut hanya terpaut sedikit di bawah harga bijih nikel, yang belakangan tercatat di level terendah 40 sampai 50 dollar Amerika Serikat per ton. Harga tersebut berlaku di atas kapal. Kondisi pasar kedua komoditas yang cenderung kompetitif, itu membuka mata banyak investor untuk ikut bermain di bisnis tambang aspal. Bupati Buton memberi kesempatan seluas-luasnya bagi investor yang berminat menambang aspal buton. Terkait dengan itu ia berjanji akan menertibkan izin-izin yang selama ini  tidak ditindaklanjuti pengusaha.

Umar Samiun menyatakan, kegiatan penambangan aspal buton, mulai 2013 ini akan ikut bicara dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Dengan target produksi sekitar 4,5 juta ton, ia berharap PAD Kabupaten Buton tahun ini akan terkatrol dari Rp 20 miliar menjadi Rp 200 miliar.

Tampilnya tokoh muda tersebut memimpin Kabupaten Buton, membuat masyarakat berekspektasi tinggi. Dia dikenal kreatif, pekerja keras, berwawasan bisnis, dan memiliki jaringan luas. Dia diharapkan lebih fokus membangun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran harus distop karena justru menghambat pembangunan sosial ekonomi masyarakat bawah. Pemekaran hanya untuk elite. Dana dari pemerintah pusat dan dari daerah sendiri disedot habis hanya untuk kepentingan birokrasi, wahana baru kaum elite di kabupaen hasil pemekaran.

Selama lebih 10 tahun terakhir, wilayah Kabupaten Buton yang secara historis meliputi bekas Kesulatanan Buton, nyaris habis disayat-sayat untuk pembentukan kabupaten baru. Dimulai dari pembentukan Kota Bau-Bau sebagai kota otonom pada tahun 2001. Kemudian menyusul pembentukan kabupaten baru di era Bupati Sjafei Kahar. Yaitu  Wakatobi, Bombana, dan Buton Utara. Ketika terjadi pergantian bupati bulan Agustus 2012, masih tersisa dua wilayah yang sedang diusulkan menjadi kabupaten baru yakni Buton Tengah dan Buton Barat. Bila kedua wilayah tersebut dilepas lagi, maka wilayah Kabupaten Buton praktis tinggal Pasarwajo dan Lasalimu (meliputi tujuh kecamatan).

  Bagi Umar Samiun, pemekaran tidak bisa lain kecuali harus dihentikan. “Pemekaran di Buton sudah pada tingkat memprihatinkan”, kata mantan pengacara kelahiran Kota Bau-Bau tanggal 13 Maret 1966 seraya menambahkan bahwa pemekaran sangat merugikan dari segi teritorial. Ia berpandangan bahwa  pemekaran bukanlah solusi dari kondisi ketertinggalan daerah dari aspek pembangunan.

Potensi aspal buton bagi Umar Samiun merupakan tantangan. Potensi ini harus segera dimanfaatkan bagi pembangunan kesejahteraan rakyat Buton. Warga Buton kebanyakan berdiam di daerah pesisir. Laut adalah lahan kehidupan mereka turun temurun, baik sebagai nelayan maupun sebagai pelaut yang mampu menjelajahi pelosok Nusantara meski hanya dengan perahu layar berukuran kecil.

Umar Samiun ingin mengangkat taraf hidup masyarakat bahari tersebut. Perairan Buton adalah wilayah penangkapan ikan (fishing ground) yang sangat produktif. Namun, potensi besar itu belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Pasalnya, kemampuan nelayan untuk memiliki kapal perikanan sangat terbatas. Selain itu fasilitas seperti, pabrik es, cold storage (gudang pendingin) masih sangat langka. Para pelaut yang mahir bekerja sebagai awak kapal, juga tidak terserap. Pasalnya, industri perkapalan baik untuk angkutan niaga maupun untuk perikanan belum berkembang di Buton.

Maka kebijakan dan strategi pembangunan yang ditempuh Umar Samiun di awal jabatannya sebagai Bupati Buton, saya anggap sangat tepat. Artinya kebijakan itu sudah berada pada jalur yang benar (on the track). Dua kondisi obyektif yang menjadi fokus utama Umar, bersifat fundamental. Yaitu pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah berupa aspal,  dan pemberdayaan masyarakat bahari sebagai kelompok mayoritas penduduk Buton. ***

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>