Kepemimpinan Sejuk Makin Mantap

 

Daerah yang dikunjungi pertama setelah dilantik kembali menjadi Gubernur Sultra periode kedua, 2013-2018, adalah Kota Bau-Bau. Gubernur meluangkan waktunya ziarah ke makam-makam Sultan Buton dan menemui pengurus masjid-masjid tua di kompleks keraton Buton. Pengurus masjid mendoakan keselamatan dan kesukssan Gubernur Nur Alam (baju putih) memimpin Sultra lima tahun ke depan, kepada Allah Swt.

       SEMUA orang suka suasana sejuk. Suasana sejuk yang terbangun rasa kebersamaan tanpa dibuat-buat sangat dinikmati Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam saat tiba di pelabuhan Murhum Bau-Bau, Jumat siang tanggal 8 Maret 2013. Ia disambut Walikota Bau-Bau AS Tamrin dan Bupati Buton Umar Samiun yang tampak akrab satu sama lain. Gubernur kemudian mengomentari perihal tersebut dengan mengatakan: “Kalau keadaan sudah seperti ini, maka urusan kita (ke depan) saya anggap selesai. Tinggal kinerja yang harus kita tingkatkan”.

Sesungguhnya, suasana sejuk dalam kebersamaan  seperti itulah yang ingin dibangun Gubernur Nur Alam sejak ia mendapatkan kepercayaan dari rakyat Sulawesi Tenggara untuk memegang pucuk pimpinan pemerintahan provinsi lima tahun lalu. Kesejukan hati dan kesetiakawanan bersumber dari karakter pribadi yang ramah dan egalitarian yang dimiliki Nur Alam, serta mengalir pula dari makna filosofi warna biru-putih lambang Partai Amanat Nasonal,  tempatnya merintis karier politik sebagai kader pemimpin.

       Kecuali keberhasilan di bidang pembangunan ekonomi dan sosial, Nur Alam juga dinilai banyak kalangan  cukup berhasil menciptakan atmosfer politik yang semakin demokratis  di Sulawesi Tenggara. Salah satu contohnya adalah kegighannya  menyingkirkan gejala munculnya feodalisme baru dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Buton dan Kota Bau-Bau. Salah satu putra Bupati Buton Ir H La Ode Muhammad Sjafei Kahar, akhirnya gagal menggantikan ayahnya sebagai Bupati Buton periode 2012-2017, dan kemudian ia gagal pula terpilih sebagai Wali Kota Bau-Bau untuk masa bakti 2013-2018.

       Gubernur Nur Alam tentu saja menuai kecaman pedas bertubi-tubi terkait pelaksanaan proses-proses politik itu. Lebih-lebih lagi karena figur yang terpilih sebagai bupati dan walikota adalah calon dari Partai Amanat Nasional (PAN), partai yang dipimpinnya sendiri dengan kapasitas sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Sulawesi Tenggara. Tuduhan melakukan berbagai kecurangan adalah risiko yang harus ditanggung Gubernur Sultra tersebut.

       Namun bagi Nur Alam, resistensi tidak lebih dari sebuah dinamika politik belaka. The show must go on. Anjing menggonggong kafilah berlalu, biduk lalu kiambang bertaut. Begitu kata pepatah. Langkah-langkah politik Gubernur Sultra tersebut tentu saja dilandasi tekad untuk menjaga semangat reformasi yang berintikan pembangunan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dalam berbagai kesempatan ia mengimbau masyarakat Buton agar tidak mengingkari nilai-nilai demokrasi yang telah diwariskan Kesultanan Buton sejak beberapa abad silam. Ia mengingatkan, dalam sejarah pemerintahan Kesultanan Buton hampir tidak dikenal apa yang disebut putra mahkota. Sebagian besar sultan yang pernah memerintah dipilih oleh rakyat melalui dewan yang disebut Siolimbona, walaupun yang dipilih harus berasal dari keluarga bangsawan (kaomu) sesuai Sarana Wolio yang bersendikan adat sebagai Undang-undang Kesultanan Buton. Tetapi sekali lagi, ia (calon sultan) bukanlah keturunan langsung dari sultan yang sedang berkuasa.

       Pandangan historis dan kultural tersebut membuat sebagian besar masyarakat Buton di dua daerah pelaksanaan pilkada tadi bersimpati dan mendukung kebijakan politik Nur Alam, tokoh muda kelahiran Konda tahun 1967 di daratan jazirah Sulawesi Tenggara. Masyarakat Buton akhirnya berusaha keluar dari jebakan propaganda berbau gejala politik dinasti keluarga, yang sedang dibangun elite-elite tertentu. Politik kekerabatan  (dinasti) disadari merupakan praktik kolusi dan nepotisme yang menjadi musuh utama reformasi selain masalah korupsi.

       Tuduhan bahwa Gubernur Nur Alam sebagai pimpinan PAN  berambisi untuk “membirukan” semua kepala daerah di wilayahnya, tidak sepenuhnya benar. Buktinya, ada juga beberapa bupati yang terpilih di era pemerintahannya bukan berasal dari kader PAN. Sebut misalnya, Bupati Konawe Selatan, Bupati Kolaka Utara, Bupati Konawe Utara. Ihwal Bupati Kolaka Buhari Matta agak kontroversial. Pada awalnya, ia berkoalisi dengan Gubernur Nur Alam sebagai Ketua DPW PAN Sulawesi Tenggara. Namun, mereka pecah kongsi di tengah jalan. Bupati Kolaka dua periode itu kurang terbuka dan sering menunjukkan sikap berseberangan dengan wakil pemerintah pusat itu. Singkat cerita, Buhari Matta kini tengah dililit kasus korupsi dan perkaranya akan segera ditangani Pengadilan Tipikor. Boleh jadi masa jabatannya yang  kedua, berakhir dan ditutup di pengadilan.

Nur Alam tentu saja sangat berambisi untuk memenangkan kader-kadernya. Namun, dia tidak sampai memaksakan kehendaknya dan menghalalkan segala cara untuk meraih tujuan politik tersebut. Adapun kader yang lolos jadi calon dan kemudian terpilih sebagai bupati atau walikota, mereka pasti melalui proses yang ketat. Nur Alam baru akan mendukung bila kader bersangkutan berada di urutan teratas dari hasil survei lembaga survei yang dipercaya. Sedangkan dengan calon-calon terpilih dari partai lain, Gubernur Sultra tersebut membangun hubungan kerja sama dalam suasana persahabatan dan kekeluargaan. Dia pun secara pribadi tidak jarang membantu secara finansial bagi kelancaran urusan mereka terkait proses-proses politik.

Di era otonomi daerah (baca kabupaten/kota), banyak bupati/walikota menghindar dari kontrol gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Mereka langsung ke Jakarta dalam urusan-urusan dana pembantuan. Sementara pejabat Jakarta (baca pejabat Kementerian dan DPR) juga sangat diuntungkan praktik-praktik by pass tersebut. Tidak heran jika terbangun sindikasi dan mafia anggaran yang membuat Komisi Pemberantasan Korupsi pusing tujuh keliling akibat terbatasnya tenaga untuk menggempur koruptor para koruptor tersebut.

Terhadap perilaku bupati/walikota  yang cenderung korup dan berlagak sebagai raja kecil di daerahnya, Gubernur Nur Alam selalu menggunakan ungkapan pamungkas yang menegaskan hubungan pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota. “Tidak sejengkal pun tanah di Sulawesi Tenggara yang dikuasai gubernur tetapi tidak sejengkal pun tanah yang tidak bisa diurus gubernur”, katanya pada setiap kesempatan berbicara sejak awal masa jabatannya.

Ia juga selalu mengingatkan para bupati/walikota agar tidak terjebak apa yang disebutnya   kompetisi kekuasaan, yaitu antara gubernur dan bupati/walikota. Sebaliknya ditekankan sinkronisasi dan sinegritas program di antara keduanya sehingga terbentuk kekuatan optimal bagi pemerintah dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.

Soal kompetisi kekuasaan dikemukakan lagi Gubernur Nur Alam saat membuka rapat koordinasi pembangunan di Bau-Bau Jumat malam (8 Maret 2013). Rapat itu diikuti jajaran pemerintah provinsi dan jajaran pemerintah Kabupaten Buton dan Kota Bau-Bau, termasuk kepala desa dan lurah setempat. Tetapi gubernur yakin, dengan kondisi kebersamaan yang dibangun secara jujur dan tidak semu sebagaimana yang diperlihatkan Tamrin dan Umar, maka kata-kata koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas tidak lagi hanya sekedar slogan atau klise. Keberadaan Nur Alam di kota tersebut merupakan kunjungan pertama ke daerah setelah dia bersama Saleh Lasata dilantik kembali sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara periode kedua masa bakti 2013-2018, pada tanggal 18 Februari oleh Menteri Gamawang Fauzi.

  Dengan kebersamaan yang dibangun kedua kepala daerah itu, Gubernur Nur Alam optimistis bahwa masalah aset pemerintah di Kota Bau-Bau  akan dapat diselesaikan secara baik dan saling menguntungkan. Aset itu adalah semua sarana dan prasarana pemerintahan di Bau-Bau sebagai ibu kota Kabupaten Buton. Aset tersebut seharusnya diserahkan menyusul pembentukan Bau-Bau sebagai kota otonom. Sedangkan ibu kota kabupaten dipindahkan ke Pasar Wajo, 50 km timur Bau-Bau. Namun, hanya sebagian kecil aset itu diserahkan Bupati Buton dua periode Ir H. LM Sjafei Kahar. Akibatnya, hubungan dia dengan Walikota Bau-Bau dua periode, Amirul Tamim, ibarat api dalam sekam. Sebagai pamongpraja senior, Amirul berhasil meredam potensi konflik itu dengan bekerja keras membangun sarana dan prasarana pemerintahan yang baru.

Alhasil, ketika Amirul mengakhiri masa jabatannya tidak ada lagi satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Bau-Bau numpang kantor di terminal atau rumah warga. Walikota Tamrin bersama wakilnya Wa Ode Maasra Manarfa menerima Kota Bau-Bau dalam kondisi mulai memasuki tahap maju dan mandiri. Dua keberhasilan Amirul yang patut dicatat sejarah ialah kepiawaiannya membangun Bau-Bau mulai dari kondisi minim sarana dan prasarana pemerintahan, dan kebesaran jiwanya menerima perlakuan tidak rasional dan tidak adil dalam pelaksanaan penyerahan aset pemerintah di Bau-Bau sesuai perintah undang-undang pemebentukan kota itu sebagai daerah otonom. ***

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>