KPU di Atas Angin

Para saksi KPU diambil sumpahnya di depan majelis hakim Mahkamah Konstitusi. Mereka antara lain mantan Ketua KPU Sultra Mashudi (kanan).Foto Yamin Indas

 KOMISI Pemilihan Umum Pusat berada di atas angin. Hampir semua kalangan yang mengikuti jalannya pemeriksaan sengketa pemilihan kepala daerah Sulawesi Tenggara di Mahkamah Konstitusi menyatakan, kebenaran akan tetap berpihak pada penyelenggara pilkada tersebut. Menurut Ketua Majelis Hakim yang juga Ketua MK Mahfud MD saat menutup sidang perkara gugatan Pilkada Sultra, Rabu tanggal 5 Desember 2012, perkara tersebut akan diputus Senin atau Selasa pekan depan.

Penggugat tentu memiliki kalkulasi dan perlu berkotemplasi seperti apa kira-kira putusan yang bakal diambil MK. Bagi saya, pendapat  banyak kalangan tadi tidak berlebihan. KPU Pusat sebagai tergugat bakal memenangi sengketa tersebut. Sehingga  Nusa - akronim Nur Alam dan Saleh Lasata -  akan kembali berkuasa sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra periode 2013-2018. Tidak mengada-ada karena pasangan ini, memang menang telak satu putaran pemungutan suara pada hari Minggu,  tanggal 4 November 2012.

Pilkada Sultra 2012 terbebani permainan politik kurang bermutu. Sehingga dari luar pilkada tersebut tampak  ingar-bingar, cacat hukum, dan sebagainya. Padahal, pilkada berjalan dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemungutan suara pada hari Minggu itu berjalan lancar, tertib, dan aman. Itu bukti bahwa Komisi Pemilihan Umum Sultra bersama jajarannya hingga di tingkat desa  telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Namun demikian, sebagai sebuah ajang pertarungan seleksi dan rekrutmen pejabat publik No 1 di sebuah provinsi, tidaklah heran jika  Pilkada Sultra memang tidak sepi dari ingar bingar politik. Bahkan ada upaya merongrong dengan tujuan agar pilkada ditunda. Ridwan dikenal sebagai pihak paling kencang menuntut agar pilkada ditunda dengan seribu satu macam alasan. Namun, di balik itu  Mantan Bupati Muna dua periode tersebut tidak melalaikan kewajibannya sebagai calon. Dia melaksanakan prosedur administrasi dan tetap mengikuti kegiatan tahapan-tahapan pilkada sesuai ketetapan KPU Sultra dan atau KPU Pusat.

Dia berpasangan dengan Haerul Saleh dengan akronim Arbae. Calon lainnya adalah Bupati Kolaka Buhari Matta bersama Walikota Bau-Bau Amirul Tamim. Duet ini menggunakan akronim BM-Amirul. Duet dua kepala daerah aktif ini tampak sinergis. Mereka lebih serius dan sangat berambisi untuk memenangi Pilkada Sultra 2012. Kesungguhan itu ditandai dengan intensitas tim-tim mereka menyisir hampir seluruh pelosok sebelum memasuki tahapan kampanye. Buhari malah sering mengklaim kabupaten tertentu bakal menjadi kontributor suara terbesar di luar wilayah kekuasaannya, Kolaka.

Gubernur Sultra H Nur Alam SE MSi Foto Yamin Indas

Tekanan Ridwan untuk menunda pilkada tidaklah sampai  melemahkan KPU Sultra. Kemelut baru muncul ketika memasuki proses pendaftaran bakal calon. Seperti dijelaskan mantan Ketua KPU Sultra  Mashudi di muka majelis hakim konstitusi pada sidang tanggal 4 Desember, Ali Mazi ikut mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur. Persoalan muncul karena partai pendukung tidak mencapai 15 persen seperti disyaratkan undang-undang. Keadaan cenderung makin liar ketika tiga anggota KPU Sultra berani menerjang ketentuan demi  upaya meloloskan Ali Mazi.

Persoalan kedua,  juga bersumber dari Ali Mazi adalah status pasangannya sebagai bakal calon wakil gubernur. Wuata Saranani ternyata sudah mengalami verifikasi sebagai bakal calon wakil gubernur dari jalur independen. Maka figur ini jelas tak memenuhi syarat. Dalam situasi makin mepet, Ali Mazi ganti Wuata dengan kerabatnya Bisman Saranani. Tetapi lagi-lagi Bisman terganjal masalah prosedur. Dia tak melalui prosedur pemeriksaan kesehatan sesuai mekanisme tahapan yang dijalankan KPU Sultra.

Dua persoalan Ali Mazi tersebut membuat 5 komisioner KPU Sultra pecah. Tiga komisioner memaksakan agar mantan Gubernur Sultra periode 2003-2008 itu lolos menjadi calon gubernur. Tetapi dua komisioner lain, yaitu Ketua KPU Sultra Mashudi dan Bosman tidak mau kompromi. Peraturan harus ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Sikap tersebut ternyata tidak menolong. Keduanya ikut dipecat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sebelum insiden pemecatan, kelima komisioner sempat mengadakan pertemuan dengan KPU Pusat di Jakarta. Di situ dilaporkan semua kemelut yang terjadi di KPU Sultra terkait pelaksanaan pilkada.

Nur Alam ketika menyampaikan pernyataan atas kemenangannya sesuai hasil quick coun Jaringan Suara Indonesia hanya beberapa jam setelah pemungutan suara tanggal 4 November 2012. Hasil quick count tersebut diprotes pihak lawan politik. Foto Yamin Indas

Dalam pertemuan tersebut Ketua KPU Pusat Arif Budiman mengklarifikasi kesiapan KPU Sultra melaksanakan pilkada sesuai tahapan-tahapan yang telah ditetapkan. Kesiapan itu menyangkut anggaran, logistik, dan sumber daya manusia. Para komisioner,  mengatakan tidak ada masalah. Pilkada siap dilaksanakan sesuai jadwal. Pilkada diikuti tiga pasangan: Nusa, BM-Amirul, dan Arbae.

Wakil Presiden Budiono menyematkan bintang Wira Karya di dada Gubernur Sultra Nur Alam dalam suatu upacara di Mataram, NTB, akhir Juni 2012. Nur Alam telah berhak mendapatkan bintang Mahaputra dari Negara atas jasa-jasanya yang luar biasa kepada bangsa dan Negara RI.Foto Yamin Indas

Tentang pemecatan oleh DKPP kubu Ridwan dan Ali Mazi menyatakan sikap dan pandangan sama: pilkada harus dimulai dari awal. Alasan mereka, pemecatan kelima komisioner disebabkan bukan hanya pelanggaran etika tetapi juga pelanggaran ketentuan perundang-undangan tentang pilkada. Oleh karena itu, semua produk yang telah dikerjakan sebelum pemecatan menjadi cacat hukum.

Reaksi mereka makin keras menyusul tindakan KPU Pusat mengambil alih penyelenggaraan Pilkada Sultra. Tindakan tersebut dinilai melanggar peraturan. Tidak ada lagi celah bagi penyelamatan Pilkada Sultra kecuali harus dimulai dari awal, pendaftaran ulang para kandidat. Dengan demikian, Ali Mazi pun bisa terakomodasi. Dan yang lebih penting lagi, kepemimpinan akan terjadi kevakuman sehingga harus diangkat penjabat gubernur. Dengan demikian, kekuatan Nur Alam semakin lemah.

Anjing menggonggong kafilah berlalu. KPU Pusat tidak bisa dihentikan. Pemungutan suara berlangsung sesuai jadwal tahapan Pilkada Sultra yang telah ditetapkan para komisioner yang telah dipecat DKPP. Hasilnya, rapat pleno KPU Pusat tanggal 11 November menetapkan pasangan Nusa sebagai pemenang dengan perolehan suara 522.807 (49,3%), BM-Amirul 295.234 (27,8%), dan Arbae di urutan ketiga dengan suara 242.357 (22,9%).

Perkembangan tersebut membuat tiga kubu bersatu, yaitu BM-Amirul, Arbae, dan Ali Mazi. Didampingi puluhan pengacara mereka menggugat hasil Pilkada Sultra 2012 ke MK. Pihak tergugat adalah KPU Pusat sebagai penyelenggara. Adapun pokok gugatan menyangkut dua hal yakni prosedur dan pelaksanaan pilkada yang cacat hukum, dan hasil penghitungan suara yang dikatakan penuh kecurangan sehingga memenangkan incumbent. Targetnya pemungutan suara ulang (PSU).

Akan tetapi, lain pandangan dan kepentingan para pemohon lain pula sikap dan pandangan majelis hakim yang dipimpin sendiri Ketua MK Mahfud. Majelis hakim tampak lebih fokus pada persoalan tindakan mengambil alih pelaksanaan Pilkada Sultra. Oleh karena itu, pada sidang pertama gugatan ini Mahfud menegaskan, jika KPU bisa menjelaskan dasar dan alasan  mengapa pilkada diambil alih, maka kemenangan berada di pihak KPU. Sebaliknya, jika  KPU tidak bisa menjelaskan alasannya maka dia akan membatalkan hasil pemilihan gubernur Sultra.

Ketika sidang berikutnya dengan agenda antara lain penjelasan KPU Pusat, majelis hakim tampak menyimak dengan saksama. Arif Budiman baru dihentikan bicara ketika memasuki penjelasan bersifat teknis. “Sudah, yang teknis nanti kita lihat pada laporan tertulis Saudara”, ujar Mahfud.

Inti penjelasan KPU Pusat mengatakan, tindakan melanjutkan kegiatan dan tahapan Pilkada Sultra merupakan perintah undang-undang. Prof Dr Yusril Ihsamahendra yang ditampilkan sebagai saksi ahli di bawah sumpah, pada hakikatnya memberi penguatan hukum langkah-langkah yang diambil KPU Pusat.

Upaya pembelaan tim pengacara para penggugat kebanyakan dihentikan langsung ketua majelis karena dinilai tidak substansial dan terkesan mereka seperti sedang menghadapi sidang kasus pidana. Para saksi juga sering mentok karena Mahfud menilai kesaksian mereka hanya membuang waktu. Di hari pertama sidang ada saksi yang diketawai pengunjung ketika Mahfud mengatakan, “Saudara menolak tandatangani berita acara karena Saudara kalah. Memang, kebanyakan orang berisikap begitu setelah kalah”.

Masalah sengketa hasil pemungutan suara tampaknya kurang menarik perhatian majelis. Pasalnya, selisih suara kemenangan pasangan Nusa tidak pada angka di bawah 10.000 melainkan lebih dari 200.000 suara. Kalau pun diputuskan, misalnya, PSU di beberapa tempat, selisih kemenangan itu sulit diimbangi apalagi dikalahkan. ***

                    =================

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>