Legitimasi Hukum dan Publik

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang gugatan hasil pemilihan kepala daerah Sulawesi Tenggara mungkin baru diketuk minggu depan. Namun, pihak termohon (tergugat) kini sudah punya gambaran putusan yang bakal diambil MK tersebut. Banyak pihak mengatakan, hikmah yang dipetik dari gugatan tersebut adalah kemenangan Nusa mendapatkan legitimasi hukum dan pengakuan publik yang lebih kuat serta akuntabel. Pihak penggugat sudah tentu akan berjiwa besar menerima kenyataan bahwa perjuangan kali ini belumlah membuahkan hasil.

       Sidang lanjutan gugatan Pilkada Sultra 2012 dibuka kemarin sore (4 Desember 2012) di gedung MK Jakarta setelah molor sekitar dua jam. Ketua MK Mahfud MD sempat menyampaikan excuse terutama kepada saksi ahli Prof Dr Yusril Ihsamahendra atas molornya waktu sidang tersebut. Ahli hukum tata negara tersebut  kemarin tampil memberikan kesaksian seputar sah tidaknya pelaksanaan Pilkada Sultra dipandang dari mekanisme prosedural dan ketentuan perundang-undangan.

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi dipimpin Ketua MK Mahfud MD ketika bersidang Selasa 4 Desember 2012 untuk memeriksa para saksi dalam perkara gutan pilkada Sulotra

       Pelaksanaan Pilkada Sultra 2012 penuh dengan kemelut. Sejak awal, pihak Ridwan berupaya keras untuk menunda pilkada tersebut. Di lain pihak, anggota KPU Sultra pecah. Tiga komisioner berusaha meloloskan Ali Mazi sebagai calon dengan cara yang menyimpang dari ketentuan, sementara dua komisioner lainnya berusaha menegakkan peraturan yang berlaku. Puncak kemelut KPU Sultra adalah pemecatan kelima komisioner oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

       Tindakan DKPP tersebut menjadi energi baru bagi pihak yang menghendaki penundaan pilkada. Pasalnya, KPU Pusat mengambil alih tugas KPU Sultra dan melanjutkan tahapan pilkada. Ada sikap ambigu dari pihak pasangan calon gubernur. Di satu sisi tetap mengikuti tahapan pilkada baik sebelum maupun sesudah insiden pemecatan. Tetapi di sisi lain masih terus berusaha menunda pilkada.

       Ketika ternyata kalah dalam pilkada yang digelar tanggal 4 November 2012, maka mereka menyatukan sikap dan tekad untuk menggugat. Alasannya, pilkada cacat hukum karena dilaksanakan (sebagian tahapannya) oleh komisioner bermasalah. Mereka dipecat akibat perbuatan melanggar ketentuan tentang pilkada. Begitu logika yang senantiasa digembar-gemborkan para penggugat melalui media massa lokal dan nasional, untuk membangun opini publik.

Pengunjung sidang gugatan pilkada Sultra di MK Jakarta. Mereka datang dari Kendari untuk melihat langsung jalannya persidangan. Paling kiri adalah Sawaluddin Lakawa, pimpinan Kendari Pos

Menurut keterangan yang terungkap di sidang MK, ada dua materi pokok gugatan untuk membatalkan Pilkada Sultra 2012. Pertama tentang pelanggaran prosedur dan ketentuan perundang-undangan. Masalah ini terkait pelaksanaan tahapan-tahapan dan hasil pilkada yang dikatakan cacat hukum. Materi pokok kedua tentang sengketa hasil. Substansi kedua tersebut  mestinya dalam bentuk penggelembungan suara secara kondisional yang menyebakan kemenangan salah satu pasangan dan kekalahan bagi pasangan-pasangan lainnya.

       MK tampaknya lebih tertarik untuk mencermati pelanggaran prosedur dan perundang-undangan sebagai faktor penyebab cacatnya secara hukum pelaksanaan tahapan-tahapan dan sekaligus hasil pilkada, sebagaimana dikatakan para penggugat. Dalam sidang pertama perkara ini Kamis pekan lalu (30 November 2012) ditegaskan Ketua MK Mahfud, bahwa putusan gugatan para pemohon sangat ditentukan alasan mengapa KPU Pusat mengambil alih kemudian melanjutkan tahapan Pilkada Sultra menyusul pemecatan semua anggota KPU Sultra. Bila KPU Pusat tidak menjelaskan alasan yang menjadi dasar tindakannya tersebut (mengambil alih) maka MK akan membatalkan hasil pilkada yang telah memenangkan pasangan Nur Alam dan Saleh Lasata. Demikian dikatakan Mahfud sebagaimana dikutip pers Ibukota keesokan harinya.

       Dalam sidang lanjutan Selasa tanggal 4 Desember 2012, Ketua KPU Pusat Arif Budiman telah memenuhi permintaan Ketua MK. Pada pokoknya ia mengatakan, tindakan KPU Pusat mengambil alih sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pertimbangan lain, kata Budiman, persiapan pilkada sudah terkondisi dengan baik. Anggaran, logistic, dan sum ber daya manusia dalam keadaan siap sehingga tidak ada masalah jika tahapan pilkada dilanjutkan.   Keterangan Ketua KPU Pusat tersebut senapas dengan uraian saksi ahli Yusril Ihsamahendra, bahwa jika KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan tugasnya maka tugas itu akan diambil alih KPU setingkat lebih tinggi, dan seterusnya. Keterangan mantan Ketua KPU Sultra Mashudi juga menguatkan tindakan dan langkah-langkah KPU Pusat.

       Sidang gugatan Pilkada Sultra 2012 mendapat perhatian besar dari masyarakat Sultra baik yang berdomisili di Jakarta maupun mereka yang secara khusus pergi ke Jakarta untuk menyaksikan jalannya persidangan. Meskipun ketenangan suasana sidang ditegakkan secara ketat petugas keamanan internal MK dan juga kewibawaan Ketua MK, ratusan pengunjung terpaksa tertawa dengan suara tertahan ketika para pengacara pihak penggugat ditegur dan dihentikan pertanyaannya karena tidak relevan oleh ketua majelis hakim MK Mahfud. ***

                                  ==============

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>