ON THE TRACK

 OLEH YAMIN INDAS

MENKO POLHUKAM MAHFUD MD

MENKOPOLHUKAM Mahfud MD minta agar semua orang, termasuk pemerintah daerah tidak mendramatisasi virus korona. Pemerintah daerah harus menenangkan warganya.

Peringatan Menko Polhukam tersebut kemudian dikritik seorang pakar komunikasi. Dikatakan, seperti dikutip Tribunnews.com, peringatan Mahfud itu jelas ditujukan kepada Anies, Gubernur DKI.

Gubernur tersebut memang lebih dulu mengumumkan sejumlah warga DKI suspect virus korona. Sementara Presiden Jokowi baru mengumumkan virus global itu beberapa hari kemudian. Presiden saat itu didampingi Menkes Letjen TNI (Purn) Terawan Agus Putranto. Warga yang terinfeksi adalah 2 warga Kota Depok di Jawa Barat, bukan penduduk DKI.

Salahnya Menko Polhukam di mana? Dia sebagai pembantu Presiden sudah bertindak tepat, on the track. Menko secara tidak langsung menegur gubernur yang selama ini merasa presiden dengan kebijakan antara lain penggusuran kawasan Monas tanpa izin pemerintah pusat, dan terakhir mengumumkan terduga kasus wabah virus global korona yang seharusnya merupakan otoritas Kepala Negara sebagai pemimpin 265 juta rakyat Indonesia.

Tegoran itu sebetulnya datang dari pejabat yang levelnya ketinggian bagi gubernur. Seharusnya datang dari Mendagri. Sebab Mendagri seharusnya setiap saat bisa mengontrol para kepala daerah yang kerap kebablasan dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Pemda adalah alat pemerintah pusat. Tetapi Mendagri sekarang belum kelihatan perannya dalam membantu Presiden membenahi pemerintah daerah yang cenderung kebablasan melaksanakan desentralisasi.

Di era Orde Baru, seorang Mendagri adalah sosok Pak Harto. Bila seorang Mendagri berkunjung ke suatu daerah, ketegangan pejabat daerah berada hanya satu strip di bawah ketegangan ketika kedatangan Pak Harto di daerah itu.

Seorang Mendagri juga mampu menertibkan kepala daerah yang bertingkah, misalnya memegang tongkat komando. Tongkat komando diturunkan hanya dengan sindiran.

Ketika berkunjung ke kawasan timur, Mendagri Rudini disambut sejumlah kepala daerah di Bandara Hasanuddin. Di antaranya ada yang mengepit tongkat komando.

Dalam kesempatan lain ketika berkunjung ke Riau, Rudini menyindir tongkat komando tadi. Dia bilang, kepala daerah jangan pakai tongkat komando. Kapan dia bisa bersalaman dengan rakyat kalau pegang tongkat komando. Kan dia juga bukan pimpinan satuan ABRI, demikian Mendagri seperti disiarkan Kompas kala itu.

Alhasil, kepala daerah ybs melepas tongkat komandonya yang hulunya bertatahkan gambar Garuda dari emas.

Mendagri Kabinet Indonesia Maju adalah seorang jenderal bintang empat. Semut pun mengungsi ketika beliau melakukan inspeksi, apalagi para perwira dan prajurit. Wibawa itu mestinya tidak melorot satu inci pun ketika beliau memegang tampuk pimpinan Kementerian Dalam Negeri.

Dia adalah figur yang mestinya mampu mengontrol sekian banyak dirjen, sekian banyak gubernur, sekian banyak bupati dan walikota hingga desa dan kelurahan. Bahkan seluruh masyarakat melalui parpol maupun ormas.

Beliau diharapkan sering turun ke daerah menunjukkan kewibawaan dan ketegasan sikap pemerintah terkait berbagai hal dalam kehidupan bernegara. Masyarakat tentu masih menghargai pemerintah yang berwibawa dan tegas.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>