GAGAP TERMINAL

 OLEH YAMIN INDAS

DESAIN TERMINAL TIPE DI KENDARI. TAHUN 2020 INI MULAI DIKERJAKAN DENGAN ADANA APBN

  GAPTEK, gagap teknologi adalah stigma bagi warga yang belum mahir menggunakan teknologi di era digital. Mereka sangat asing terhadap trading melalui online seumpama perdagangan naik turunnya nilai mata uang atau harga minyak bumi di pasaran dunia, dan lain-lain.

        Tapi yang kita mau tulis di sini adalah gagap yang menunjuk pada perilaku yang masih agak primitif. Belum siap menghadapi perubahan. Bahkan ingin melawan perubahan itu dengan cara demo atau aksi mogok.

Para sopir angkutan umum di Sulawesi Tenggara masih gagap memanfaatkan terminal dalam rangka ketertiban pelayanan publik di bidang transportasi. Baik sopir yang beroperasi di kota-kota maupun sopir angkutan antar kota antar kabupaten di provinsi itu.

Kebalikan bagi pengusaha angkutan dan sopir di Jawa dan Sulawesi Selatan. Terminal, halte, rest area telah diakui sebagai sarana dan prasarana transportasi yang mengatur sistem atau mekanisme transportasi agar aman dan nyaman bagi pengguna jasa angkutan. Sikap dan pandangan ini telah membudaya sejak sekian puluh tahun, atau bahkan sejak ratusan tahun yang lalu. Era gagap sudah lama terkubur.

Para pengusaha angkutan di  Sultra  dan operatornya yaitu para sopir belum tahu manfaat dan fungsi terminal. Maklum, terminal atau simpul transportasi darat baru diperkenalkan Hado Hasina sekitar tahun 2016, tatkala dia ditunjuk sebgai Kepala Dinas Perhubungan Sultra oleh Gubernur Nur Alam (waktu itu). Dinas ini sudah terbentuk hampir bersamaan terbentuknya Provinsi Sultra tahun 1964. Tetapi para pimpinan sebelumnya tak kepikiran soal infrastruktur transportasi.

Tak masuk akal sebuah provinsi yang memiliki panjang jalan ribuan kilometer tidak memiliki terminal. Terminal adalah salah satu komponen dari sistem transportasi yang fungsi utamanya sebagai tempat perhentian sementara kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang hingga sampai ke tujuan akhir.

Bagi pemerintah, fungsi terminal juga sebagai tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian alat angkutan untuk menciptakan ketertiban, kenyamanan dan keselamatan pengguna jasa angkutan. Ketentuan penggunaan terminal diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.

Pada pasal 143 Undang-undang itu menyebutkan, angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek (bus umum) wajib menaikkan atau menurunkan penumpang di terminal.

KADIS PERHUBUNGAN SULTRA DR IR H HADO HASINA MT

Perlawanan terhadap undang-undang tersebut terjadi ketika Pemprov Sultra dalam hal ini Dinas Perhubungan meresmikan penggunaan terminal di Lombe, Kabupaten Buton Tengah, beberapa bulan lalu. Terminal itu terletak di titik pertengahan ruas jalan Raha-Wara sejauh kurang lebih 100 Km.

Sebelumnya angkutan umum yang beroperasi di lintas (trayek) tersebut bergerak dari Kota Raha langsung ke Wara, lokasi pelabuhan kapal feri lintas penyeberangan Wara-Baubau, begitu juga sebaliknya. Para sopir angkutan tersebut telah terbiasa menurunkan dan menaikkan penumpang di tepi jalan atau di bawah pohon, atau di mana saja mereka mau.

Nah, ketika diberlakukan ketentuan tadi,  para sopir terutama dari Raha menolak. Alasannya merepotkan. Kendaraan sementara melaju lalu diharuskan berhenti di terminal.  Kebanyakan yang menolak adalah pengemudi liar. Artinya mereka tidak memiliki izin trayek.

Tetapi kemudian mereka memengaruhi teman-teman yang punya izin untuk ikut unjuk rasa di Kota Raha. Mereka mengajak mogok, tidak beroperasi melayani penumpang ke Wara dan sebaliknya.

Suatu perubahan memang mempunyai risiko penolakan. Sebab tidak semua orang mau mengadaptasi diri dengan perubahan itu. Tetapi kalau orang tidak suka menyesuaikan diri dengan perubahan, maka yang bersangkutan tidak akan maju-maju dalam hidupnya.

Para sopir trayek Raha-Wara mungkin tidak sadar bahwa ruas jalan yang dilalui setiap hari belum lengkap. Belum ada terminal, halte, rest area yang disebut infrastruktur transportasi. Infrastruktur tersebut merupakan sarana untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang dan sopir sendiri.

Karena itu, pemerintah dalam hal ini Pemprov Sultra kemudian menyediakan infrastruktur terminal dll untuk melindungi warga dan sopir angkutan umum dari kecelakaan dan ketidaknyamanan dalam perjalanan. Selanjutnya sopir dan siapa pun wajib memenuhi aturan pemerintah berkaitan dengan penyediaan infrastruktur transportasi seperti terminal.

Soal kebiasaan berhenti di sembarang tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang adalah alasan subyektivitas sopir yang mau enak sendiri. Kebiasaan bersifat pribadi itu tentu saja harus diubah dengan adanya ketentuan bahwa kendaraan umum harus berhenti di terminal untuk menurunkan dan menaikkan penumpang.

Sejak kehadiran terminal tipe B di semua kabupaten dan kota  di Sultra,  para pengemudi angkutan umum diharapkan mau memahami fungsi dan manfaat terminal. Yaitu sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang hingga ke tempat tujuan akhir dari perjalanan.

Kemelut kehadiran terminal tipe B di Lombe diharapkan telah berakhir. Harapan muncul ketika sejumlah sopir dari Raha menemui Kadis Perhubungan Sultra Hado Hasina di kantor Dinas Perhubungan. Pertemuan itu terjadi Rabu pagi (11 Februari 2020).

Para sopir tersebut telah menyadari pentingnya fungsi sebuah terminal. Oleh karena itu mereka menandatangani sebuah pernyataan di hadapan Kadis Perhubungan Sultra Hado Hasina. Isinya mereka bersedia untuk berhenti sementara di terminal Lombe sebelum meneruskan perjalanan ke Wara. Sebaliknya dari Wara ke Raha mereka juga akan berhenti di terminal tersebut.

Menurut Kadis Perhubungan Sultra, para sopir angkutan umum lintas Wara – Lombe dan sebaliknya, tidak ada masalah. Mereka mematuhi aturan baru tersebut. Angkutan umum pedesaan juga malah menyambut baik kehadiran terminal itu. Sebab muatan mereka baik orang maupun barang lebih mudah diturunkan dan dan dinaikkan di terminal.

Terminal tipe B di Lombe kini telah berdenyut sebagai pusat kegiatan ekonomi penduduk setempat.  Warga membuka usaha dengan berjualan makanan dan minuman serta kebutuhan lain bagi para penumpang yang turun dan naik di terminal tersebut.

Pembangunan terminal tipe B, rest area, halte bagi Kadis Perhubungan Sultra adalah tantangan yang membutuhkan perjuangan dan kesabaran. Pasalnya, pembangunan infrastruktur transportasi tersebut harus dibiayai dengan dana APBD. Urusannya menjadi berat karena  pemegang kuasa anggaran di provinsi cara berpikirnya kurang lebih sama atau selevel dengan para pengusaha dan sopir angkutan umum.

Pemegang otoritas anggaran tersebut tidak mau memahami arti pentingnya pembangunan infrastruktur transportasi. Pembangunan tersebut tidak lain dari investasi pemerintah daerah untuk membuka kran sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu telah terbukti selama 3-4 tahun terakhir. Penerimaan dari sektor perhubungan terus meningkat.

Namun demikian tidak membuat Kadis Perhubungan Sultra Hado Hasina berputus asa. Dia terus pepetin oknum pejabat keuangan provinsi terkait penyediaan dana pembangunan infrastruktur transportasi, kendati hasilnya selalu jauh dari harapan.

Dia mengungkapkan, tahun 2019 pemasukan ke kas Pemprov Sultra dari Dinas Perhubungan seitar Rp 13 miliar. Kenaikannya sangat drastis dibanding tahun 2016 ketika Hado baru mulai memimpin dinas ini. Setoran ke kas Pemprov ketika itu hanya sekitar Rp 3 miliar.

Kenaikan signifikan itu tidak membuat pemegang otoritas keuangan provinsi berpikir cerdas dalam rangka mengimbangi prestasi tersebut. “Kita minta Rp 2 miliar saja tidak dikasih”, ujar Hado datar.

Satu hal yang membesarkan hati Hado Hasina selama mengelola Dinas Perhubungan Sultra adalah respons Kementerian Perhubungan atas usulnya membangun terminal tipe A di Kota Kendari. “Kegiatan fisik telah dimulai”, katanya sumringah. ***

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>