GUBERNUR FIGUR SENTRAL

OLEH YAMIN INDAS

Gubernur Ali Mazi SH

GUBERNUR adalah figur sentral di daerah. Bahkan berpeluang besar untuk naik menjadi figur sentra ke tingkat nasional. Di Amerika Serikat, tidak jarang gubernur pindah kamar tidur ke Gedung Putih sebagai presiden negara adidaya dan kampiun demokrasi itu. Jimmy Carter disebutkan sebagai contoh. Gubernur Negara Bagian Georgia tersebut terpilih sebagai Presiden AS ke-39 (1977-1981).

Indonesia sendiri menyaksikan proses politik yang menyentakkan. Joko Widodo baru menjabat sekitar 2 tahun sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibukota secara surprise terpilih sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia. Seperti halnya Jimmy Carter, Jokowi panggilan akrabnya berlatar belakang sipil bergelar insinyur kehutanan dari Universitas Gajah Mada.

Jokowi malah melampui popularitas Jimmy Carter yang juga adalah senator dari Georgia. Pria kelahiran 1 Oktober 1924 di Plains, Georgia, itu menjabat Presiden AS hanya satu periode berdurasi 4 tahun (1977-1981). Sedangkan Jokowi dua periode, yaitu 20014-2018 dan saat ini 2019-2024.

Sebagai figur sentral, gubernur ditempatkan di rumah kaca oleh masyarakat di alam demokrasi dewasa ini. Sehingga gerak geriknya mudah kelihatan. Seumpama gubernur terlambat masuk kantor karena sesuatu sebab, pasti menjadi sorotan. Gubernur sulit ditemu masyarakat akan menjadi bahan gunjingan seumur hidup.

Gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Oleh karena itu, gubernur setiap saat melakukan koordinasi terkait penyelenggaraan pemerintahan dengan pemerintah pusat di Jakarta. Maka, jangan heran jika dalam waktu-waktu tertentu gubernur tidak berada di tempat.

Pada waktu yang berbeda gubernur juga bisa sering tidak berada di tempat karena harus melakukan koordinasi dan pembinaan di kabupaten dan kota. “Pendek kata, Ali Mazi karena jabatannya sebagai Gubernur Sultra sering tidak berada di tempat” kata Saifullah, Kamis 20 Februari 2020, di kantornya di bilangan Kemaraya, Kendari. Dia adalah Kadis Informasi dan Komunikasi Provinsi Sultra.

Saiful melanjutkan, tugas dan fungsi gubernur telah dibagi habis kepada sekitar 52 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan Sekretariat Kantor Gubernur di Kendari. Karena itu, terkait pelayanan publik tidak ada masalah, tidak ada hambatan. Semua berjalan lancar.

Bagi masyarakat, baik perorangan maupun lembaga yang hendak berurusan dengan gubernur, tinggal dilihat urusannya mengenai apa saja. Jika menyangkut perizinan, misalnya, hal tersebut harus dirinci lagi izin apa. Kalau izin trayek angkutan luar kota (antar kota antar kabupaten dalam provinsi), itu sudah pasti urusan Dinas Perhubungan Provinsi Sultra.

Boleh jadi juga Gubernur Ali Mazi tidak masuk kantor di Bumipraja Andonohu, kendati masih berada di Kendari, karena dia sedang melakukan kunjungan ke proyek pembangunan jalan wisata Kendari-Toronipa. Proyek jalan sepanjang 14,6 Km tersebut dinilai sangat strategis karena membuka jalur konektivitas ibu kota provinsi dengan obyek-obyek wisata alam dan pantai di kawasan Toronipa.

Saifullah, Kadis Infokom Sultra

Menurut Kadis Infokom Sultra, Gubernur Ali Mazi belakangan ini terlihat sangat concern terhadap pengembangan pariwisata. Sebab kegiatan pariwisata dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Biaya transportasi, hotel, makan minum dan lain-lain yang dikeluarkan para turis mancanegara dan local, jatuh langsung ke masyarakat.

Terkait kegiatan DPRD seperti sidang pleno, acara tersebut dapat dihadiri Wakil Gubernur Lukman Abunawas. Kehadiran wakil gubernur telah mewakili pimpinan eksekutif, tanpa kehadiran gubernur. Baik sidang pleno maupun penandatanganan suatu perda yang dilakukan wakil gubernur, dipandang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Keberadaan lembaga wakil gubernur adalah dalam rangka menggantikan posisi gubernur bila yang disebut terakhir berhalangan. Secara historis dihidupkannya kembali lembaga wakil gubernur di era Orde Baru merupakan prakarsa Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri H Eddy Sabara.

Munculnya inisiatif tersebut didasarkan pengalaman Eddy Sabara sendiri ketika menjabat gubernur di bebarapa provinsi, termasuk di Sultra selama lebih dari dua periode. Eddy Sabara sering menghadapi situasi sulit akibat tidak adanya figur pengganti bila dia berhalangan hadir untuk menandatangani suatu perda di depan sidang pleno DPRD, termasuk RAPBD menjadi Perda APBD.

Sebelumnya, di masa Orde Lama lembaga wakil gubernur sudah eksis. Di Sultra sendiri, wakil gubernur di era tersebut dijabat Jakub Silondae. Setelah masa jabatan Jakub Silondae selama 5 tahun berakhir, Sultra dan provinsi lainnya di Indonesia tidak punya wakil gubernur hingga muncul prakarsa Eddy Sabara selaku Irjen Depdagri di era kepemimpina Amir Machmud sebagai Menteri Dalam Negeri. ***

Foto Saifullah, Kadis Infokom Sultra

Top of Form

9

Bottom of Form

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>