HADO TEROBOS HAMBATAN DESENTRALISASI

 OLEH YAMIN INDAS

DR IR H. HADO HASINA MT DI TENGAH PERWIRA TINGGI TNI-AL SAAT MEREKA MENINJAU LOKASI PANGKALAN TNI-AL DI TELUK KENDARI. PROYEK APBD ITU SEMPAT MANGKRAK 8 TAHUN SEBELUM KADIS PERHUBUNGAN SULTRA TURUN TANGAN MEMBERI SOLUSI

DISTRIBUSI kekuasaan dan ke wenangan ke daerah belum maksimal. Selama hampir 20 tahun pelaksanaan otonomi daerah, masih ada kementerian yang enggan melimpahkan sebagian kewenangannya kepada provinsi maupun kabupaten/kota. Padahal tak seujung kuku pun wibawa dan kehormatan kementerian akan merosot hanya karena melaksanakan desentralisasi. Silakan buka memori, desentralisasi adalah amanat reformasi untuk memutus hubungan garis komando pusat-daerah, versi organisasi militer.

Adalah Kementerian Perhubungan – sekadar menyebut contoh – yang terkesan masih agak pelit menyerahkan sebagian urusannya ke daerah. Izin berlayar, misalnya, harus ditangani pusat. Bagi warga Binongko di Kabupaten Wakatobi, Sultra, urusan terkait kesyahbandaran itu bukan perkara mudah.

Dalam suatu perbincangan di rumahnya di sebuah jalan sempit di Kendari, Kamis 5 Februari 2020, Kadis Perhubungan Sultra Hado Hasina mengatakan, tidak ada sulitnya menyerahkan urusan perizianan seperti itu. Kalau mau, itu urusan camat saja. Caranya, kementerian melatih staf kecamatan kemudian disumpah dan diberi kewenangan untuk mengeluarkan izin berstempel Garuda bagi kapal-kapal ukuran tertentu.

Dalam beberapa kesempatan Hado Hasina juga sering mengemukakan, Sultra sebagai provinsi kepulauan memiliki hak untuk mendapatkan penerimaan daerah lebih besar dari sektor kelautan. Namun, hak tersebut belum bisa dimanfaatkan karena masih ada sekat ‘sentralisasi’.

Hak-hak tersebut antara lain retribusi penggunaan perairan dan jasa labuh. Retribusi ini adalah hak pemerintah provinsi sesuai sejumlah perundang-undangan yang berlaku.

Ketika beraudiens dengan sejumlah anggota DPR Kabupaten Muna, Rabu 4 Februari 2020, Hado menjelaskan bahwa di Sultra terdapat 70 pelabuhan yang dibangun pemerintah dan 105 pelabuhan khusus yang dibuat swasta.

Pemda Provinsi Sultra sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, berhak memungut retribusi jasa labuh dari pelabuhan-pelabuhan tersebut. Namun, selama ini jasa labuh tersebut masih dikelola pusat. Mestinya hanya 5 pelabuhan yang dikelola Kementerian Perhubungan, yaitu Pelabuhan Wanci, Baubau, Raha, Kendari, dan pelabuhan Kolaka.

Menurut Hado Hasina, selama ini Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan memperoleh PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) melalui pengelolaan ruang, antara lain pungutan jasa labuh dan penggunaan perairan. Dasarnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Padahal PP tersebut bertentangan dengan  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pasal 27 undang-undang pemda itu menyebutkan bahwa pemanfaatan dan pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil menjadi wilayah pengelolaan Daerah Provinsi.

Pernah terbuka celah bagi provinsi kepulauan di Indonesia untuk memungut retribusi dari jasa labuh dan penggunaan perairan ketika terjadi kesepakatan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur nonlitigasi antara Kementerian Perhubungan dan Pemprov Kepulauan Riau. Namun kesepakatan itu belum sempat dilaksanakan  karena Gubernur Riau  keburu terkena kasus tindak pidana korupsi.

Namun demikian, menurut Hado, kesepakatan tersebut  dapat saja dijadikan yurisprudensi, apabila ada kemauanPemda Provinsi Sultra  untuk melaksanakan pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Caranya, Gubernur Sultra membuat Pergub (Peraturan Gubernur) atau bersama DPRD membuat Perda dengan mengacu pada sejumlah perundangan-undangan terkait, termasuk hasil kesepakatan Pemprov Riau bersama Direktorat Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI tadi.

Hado mengatakan, jika Pergub Sultra atau Perda bisa segera ditetapkan, maka retribusi atas jasa kepelabuhanan dan ruang laut sampai 12 mil, maka penerimaan Pemprov Sultra dari sektor kelautan diperkirakan bisa mencapai sekitar Rp 50 miliar, termasuk penerimaan dari Dinas Perhubungan Sultra selama ini.

Sejak menjabat Kadis Perhubungan Provinsi Sultra pertengahan tahun 2016, Hado Hasina  terobsesi untuk berupaya meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan catatan kita, ada sebuah dinas diberi target penerimaan daerah Rp 2 miliar. Namun realisasinya hanya Rp 1,6 miliar. Padahal dinas ini mengelola alat-alat berat.

Sebaliknya, Dinas Perhubungan Sultra yang semula dianggap “mati”, namun  setelah dipimpin Hado Hasina  yang kreatif, dinas ini menjadi sangat produktif.

Dinas tersebut dalam 3 tahun terakhir bisa meningkatkan PAD Provinsi secara signifikan. Saat mulai dibenahi, tercatat pemasukan Rp 3 miliar. Tahun berikutnya naik menjadi Rp 6 miliar lebih. Dan pada tahun 2018, dinas itu menyetor Rp 11 miliar ke kas Pemda Sultra. Kemudian tahun 2019, Dinas Perhubungan  membukukan pemasukan sekitar Rp 13 miliar.

Hado optimistis pemasukan untuk PAD akan terus melaju seandainya didukung biaya operasional dan investasi pembangunan infrastruktur transportasi melalui APBD.

Akan tetapi rasa optimisme itu menipis ketika biaya operasional dan investasi tadi kian menurun belakangan ini. Pada tahun terakhir duet Nur Alam dan Saleh Lasata, Dinas Perhubungan Sultra mendapat alokasi anggaran dari APBD sekitar Rp 30 miliar. Namun angka itu  terus menurun, dan untuk tahun anggaran 2020, tinggal Rp 9 miliar.

Kepada anggota DPR Kabupaten Muna ia berharap agar mendorong eksekutif untuk tidak ragu menyediakan dana pembangunan infrastruktur transportasi seperti terminal, rest area, dan sebagainya. Sebab biaya pembangunan itu, kelak akan menghasilkan penerimaan PAD bagi kabupaten dan kota.

Dalam keadaan porsi APBD Sultra untuk Dinas Perhubungan kian menyusut tanpa logika dan akal sehat, muncul harapan baru. Kementerian Perhubungan mulai tahun ini mengelontorkan DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk dinas provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Untuk tahun anggaran 2020 ini Dinas Perhubungan Provinsi Sultra dialokasikan sekitar Rp 700 juta. “Lebih besar DAK untuk kabupaten/kota. Setiap kabupaten/kota memperoleh beberapa miliar”, ujar Hado.

Ada kisah dibalik perubahan kebijakan Kementerian  Perhubungan mulai membuka kran dalam rangka desentralisasi. Beberapa waktu sebelumnya berlangsung rapat koordinasi di Kementerian Dalam Negeri bersama Bappenas, Kementerian Perhubungan dan para Kadis Perhubungan dari seluruh provinsi.

Di forum itu Hado menyuarakan aspirasi daerah tentang desentralisasi yang belum maksimal di lingkup Kementerian Perhubungan. Dobrakan Hado tersebut spontan mendapat dukungan pembenaran dari rekan-rekannya para kadis. Suara dukungan membahana menggetarkan sudut-sudut ruang pertemuan.

Alhasil, terjadi semacam kesepakatan dan desakan agar kementerian bersangkutan mau membuka kran desentralisasi itu. Ironisnya, salah satu dirjen dari Kementerian Perhubungan yang hadir, menolak menandatangani kesepakatan itu. Namun, penolakan itu ternyata ungkapan lain dari menyetujui. Sebab mulai tahun 2020, provinsi dan kabupaten/kota telah mendapatkan DAK dari Kementerian Perhubungan.

Tanpa bermaksud memuji apalagi mengkultuskan, sering saya tulis bahwa Hado Hasina adalah satu dari sedikit kader birokrasi di Sultra yang berkarakter dinamis, kreatif, dan inovatif.

Ketika bertugas di Buton Utara sebagai Kadis Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dia membuat modifikasi aspal buton dalam bentuk Butur Seal Asphalt dan teruji keunggulannya baik melalui laboratorium, pengakuan para pakar konstruksi jalan di Kementerian Pekerjaan Umum maupun hasil penggunaannya di lapangan. Semua ruas jalan di Butur menggunkan aspal buton versi Butur Seal Asphalt.

Dia juga membangun stadion olahraga bertaraf nasional di Ereke, ibu kota Kabupaten Buton Utara (Butur). Jejak prestasi Hado terlihat pula ketika dia menjadi Pejabat Walikota Baubau selama kurang lebih 8 bulan, seperti pembangunan destinasi wisata Pantai Nirwana, sentra tenunan adat Sulaa menjadi perkampungan warna-warni dan tentu saja penataan system transportasi Kota Baubau.

Akan tetapi, potensi yang dimiliki anak desa dari Kaledupa tersebut tergantung user. Bila usernya cerdas, maka potensi S2 ITB Bandung dan S3 Universitas Negeri Jakarta tersebut akan sangat bermanfaat bagi daerah dan rakyat.

Ali Mazi patut diapresiasi karena dia menunjuk Hado sebagai ketua tim percepatan pembangunan ruas jalan mewah yang mengakses Kota Kendari dengan kawasan wisata Toronipa. Boleh Jadi Gubernur Sultra itu bermaksud akan mengangkatnya sebagai Kadis Pekerjaan Umum, tetapi boleh jadi pula Hado akan   menolaknya karena tugas di Dinas Perhubungan dianggapnya lebih menantang. ***

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>