HADO HASINA MENCURI PERHATIAN

OLEH YAMIN INDAS

KADIS PERHUBUNGAN SULTRA DR IR HAJI HADO HASINA MT

  BELAKANGAN ini Hado Hasina mencuri perhatian setelah dia ditunjuk Gubernur Ali Mazi sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan Jalan Kendari-Toronipa (14,6 Km). Pertanyaan publik, kenapa mesti ada ketua tim percepatan, bukankah hal merupakan tanggung jawab Kepala Dinas PU Provinsi Sultra? Sementara Hado adalah Kadis Perhubungan Sultra.

       Sepintas lalu pertanyaan tersebut masuk akal. Sebab jalan sependek itu dipandang pekerjaan mudah bagi setiap engineering profesional. Membangun jalan tol saja perkara gampang. Apalagi hanya jalan biasa seperti jalan akses Kendari – Toronipa. Prosesnya bikin desain, amdal (analisis dampak lingkungan), lelang, kemudian pelaksanaan konstruksi.  Selesai!

       Namun, rencana pembangunan jalan tersebut pada awalnya  memang agak berat, baik dari segi anggaran maupun teknis konstruksi. Sebab menurut gagasan Gubernur Ali Mazi, sebagian (sekitar 5-6 Km) ruas jalan tersebut direncanakan akan digelar di atas laut.

       Itu berarti, jalan akses Kendari-Toronipa akan mirip Jalan Tol Bali Mandara yang membentang sepanjang 12,7 Km. Jalan tol ini menghubungkan Bandara Ngurah Rai, Denpasar dan Nusa Dua, Bali. Jalan tol Bali Mandara merupakan jalan tol kedua di Indonesia yang dibangun di atas laut setelah jembatan Surabaya-Madura (Suramadu)

       Pengurukan laut dan konstruksi membutuhkan biaya besar. Sedangkan lebar jalan, Ali Mazi menginginkan sekitar 40 meter. Biayanya  direncanakan hampir Rp 4 triliun. Sebagai engineering Hado melihat proyek tersebut tidak bakal selesai hingga Ali Mazi mengakhiri masa jabatannya bulan September 2023.

       Sebagai bekas teman sekolah di Baubau dan mantan bosnya ketika Ali Mazi menjabat Gubernur Sultra periode 2003-2008, Hado Hasina mendiskusikan rencana pembangunan jalan tersebut dengan gubernur dalam pembicaraan empat mata. Saat itu telah memasuki awal tahun anggaran 2019, namun pekerjaan fisik belum dimulai.

       Hado menyarankan, jalan tersebut tidak perlu melalui laut. Ruas jalan yang ada saja ditingkatkan kualitasnya dengan pelabaran badan jalan maksimal 20 meter. Pertimbangannya ialah warga di sepanjang jalan lama itu akan mendapatkan manfaat langsung berupa ganti rugi tanah yang terkena pelebaran jalan. Warga juga akan senang jika jalan di depan rumahnya mulus dan lebar.

       Dengan demikian, proyek tersebut bakal mendapat dukungan moril masyarakat. Mereka akan merasa memiliki. Kecuali itu pemerintah dapat menghemat biaya. Jika semula direncanakan hampir Rp 4 triliun, maka dengan penataan jalan lama saja biaya dapat diturunkan hingga di bawah satu triliun.

       Gubernur Ali Mazi ternyata menyetujui formula Hado, mantan Kadis PU Kabupaten Buton Utara. Tetapi gubernur ingin tetap bertahan mengenai lebar jalan yakni 40 meter. Hado pun meyakinkan gubernur bahwa jalan tol Jagorawi saja, lebanrnya tidak mencapai 30 meter. Tapi gubernur bertahan lebar jalan di 27 meter.

       Alhasil, kegiatan proyek jalan Kendari Toronipa kini mulai berjalan lancar. Warga juga senang. Menurut keterangan, ada warga yang tanahnya terkena pelebaran jalan menerima ganti rugi sampai Rp 1 miliar.

       Maka tidak heran jika Hado ditunjuk sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan Jalan Kendari-Toronipa. Penugasan gubernur itu diterima dengan baik. Tetapi Kadis Perhubungan Sultra itu menyatakan dia tidak harus setiap saat berada di lapangan. Sebab penanggung jawab teknis dan  opersional adalah Kadis PU Sultra sendiri.

       Sebagai Kadis Perhubungan Sultra Hado menyambut dan mendukung penuh pembangunan jalan Kendari Toronipa. Sebab infrastruktur tersebut akan menunjang konektivitas obyek-obyek wisata pantai dan pulau-pulau kecil di sepanjang jalan tersebut. Obyek wisata tersebut meliputi pantai Toronipa sendiri, Pulau Bokori, Pulau Hari, Pulau Saponda, Pulau Labengki.

       Hado Hasina adalah salah satu dari sedikit pejabat Provinsi Sultra yang kreatif inovatif. Begitu diangkat Gubernur Nur Alam sebagai Kadis Perhubungan, Juli 2016, master bidang transportasi ini langsung beraksi. Ia mengoptimalkan pemanfaatan pelabuhan penyeberangan kapal feri dan semua sarana dan prasarana penunjang infrastruktur tersebut seperti terminal, rest area, maupun halte. Alhasil, pendapatan asli daerah (PAD) meningkat signifikan.

Pada akhir 2016 dia setor sekitar Rp 3,9 miliar, akhir 2017 telah naik menjadi Rp 6,7 miliar, dan 2018 ini melesat menjadi Rp11 miliar. Hado telah menunjukkan kemampuan berprestasi sejak menjadi staf Ali Mazi saat ybs menjabat gubernur periode 2003-2008 hingga ditugaskan gubernur pengganti Ali Mazi, Nur Alam ke Buton Utara sebagai Kadis PU di sana.

Ketika “duet” dengan Gubernur Ali Mazi, ada tiga bandar udara yang dibangun, termasuk pembangunan terminal Bandara Haluoleo. Dua bandara yang dibangun baru waktu itu adalah Matahora di Wakatobi dan Tangketada/Ni Bandera di Kolaka.

Dan ketika ditarik kembali ke provinsi, Hado memback-up Nur Alam membangun Pulau Bokori sebagai destinasi wisata yang terdekat dengan ibu kota provinsi. Selain ikut membangun villa dan homestay, dia juga membangun pelabuhan khusus wisata di Desa Bajo atas perintah Gubernur Nur Alam.

Pelabuhan khusus itu difungsikan sebagai pintu keluar masuk Pulau Bokori dalam rangka pengendalian arus pengunjung sekaligus pungutan retribusi untuk PAD Sultra. Menurut Kadis Pariwisata Sultra Saharuddin Nurdin, sebelum tutup 2018, dia telah membukukan pemasukan PAD dari Pulau Bokori sekitar Rp 400 juta.

Hado Hasina adalah kader yang handal, cerdas dan cepat beraksi. Saya pernah menulis di media, ditempatkan di padang pasir pun sosok ini pasti bisa eksis. ***

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>