PARIWISATA SULTRA PERLU DIKEMAS

 OLEH YAMIN INDAS

                LA ODE Ahmad Pidana Balombo  adalah Sekda baru Provinsi Sultra. Dia masih berstatus Pj (pejabat). Tapi banyak dari kalangan birokrasi setempat menilai dia cocok dipromosikan menjadi sekretaris provinsi definitif. Alasannya, dia cerdas, berwawasan  dan kreatif.

 Sejak bekerja sebagai PNS (sekarang ASN, aparatur sipili Negara), dia mengabdi di Kementerian Dalam Negeri. Ketika ditugaskan ke Kendari untuk menjadi Pj Sekda Provinsi Sultra, dia menduduki jabatan eselon II di kementerian tersebut.

Jabatan Sekda Prov Sultra vakum setelah Lukman Abunas mencalonkan diri dan terpilih sebagai Wakil Gubernur Sultra mendampingi Ali Mazi. Kevakuman itu telah berlangsung lebih setahun yang lalu.  Sebelum Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengirim Ahmad, beberapa pejabat provinsi telah mengisi kecakuman itu dengan status pelaksana tugas (Plt).

Ahmad memang kreatif. Belum sebulan menjabat, dia mengadakan pertemuan berkala dengan seluruh kepala OPD Sultra. Pertemuan yang disebutnya ngobrol kinerja (Ngoki) bertujuan memantapkan koordinasi dan penyatuan visi para kepala OPD terhadap setiap program pembangunan Provinsi Sultra.

 Dia ingin agar kepala OPD tidak sibuk sendiri dengan urusan masing-masing tetapi harus bersinergi dengan OPD yang lain. Masing-masing OPD berkontribusi terhadap program satu dengan yang lain.

 Acara Ngoki  diadakan secara bergilir oleh dinas/lembaga yang dulu disebut SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), dan terakhir berubah menjadi OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Di forum tersebut setiap kepala OPD mengemukakan pandangan dan kontribusi OPD-nya terhadap suatu program dari topik bahasan yang disepakati sebelumnya.

Permasalahan yang dihadapi OPD dalam pelaksanaan programnya, bisa juga di-sharing di forum ini. Agar OPD lain terutama yang terkait dapat memberikan kontribusi dukungan atau peran  konkret untuk mengatasi kendala yang dihadapi OPD bersangkutan.

 Acara Ngoki digelar dalam suasana santai, rileks. Ngoki pertama diadakan di sebuah rumah kopi di Kendari. Dan Ngoki kedua, Senin 6 Januari 2020 bertempat di kantor Dinas Perhubungan Sultra, dengan topik pariwisata.

       Ketika membuka acara sebagai tuan rumah, Kadis Perhubungan Sultra Hado Hasina mengatakan, pembangunan infrastruktur transportasi sangat terkait dengan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas destinasi wisata. Pembangunan sektor ini juga merupakan upaya menciptakan pelayanan transportasi yang lancar dan nyaman untuk  menjamin kecepatan dan efisiensi mobilitas orang dan barang.

        Dalam rangka itu Dinas Perhubungan Sultra  membangun terminal tipe B di 17 kota dalam Provinsi Sultra. Saat ini telah direalisasikan pembangunan 14 terminal tipe B. “Dari sini bisa menghasilkan pendapatan asli daerah sekitar tiga miliar setahun”, katanya sambil memandang ke arah  Sekda Prov Sultra Ahmad.

 Selain terminal tipe B, terminal A di ibu kota provinsi kini juga tengah disiapkan. Terminal tua di Puwatu akan dibangun agar memenuhi syarat sebagai terminal tipe. Pembangunannya ditangani langsung Kementerian Perhubungan.

       Infrastruktur transportasi seperti pelabuhan, pelabuhan penyeberangan kapal feri, bandara, dan terminal saat ini dianggap makin memadai untuk menunjang konektivitas destinsi wisata di Sultra.

       Kebijakan Gubernur Ali Mazi membangun jalan poros Kendari-Toronipa akan sangat menunjang konektivitas obyek-obyek wisata di Kendari sebagai salah satu Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN). Ada 4 KPPN di Sultra sesuai PP No. 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPARNAS).

Tiga KPPN lainnya adalah Kota Baubau dan sekitarnya, Taman Nasional Rawa Aopa Watumohae di Bombana serta Kolaka dan sekitarnya.

        Selain itu Sultra punya “Bali Baru”  dalam program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yaitu Taman Laut Wakatobi. Pemerintah pusat akan membangun asesibilitas dan fasilitas di lokasi KSPN, termasuk Wakatobi.

 Akan tetapi, KSPN Wakatobi kini berjalan di tempat karena Pemkab Wakatobi kurang sigap merespons kebijakan pemerintah  pusat tersebut. Pemkab Wakatobi belum menetapkan opsi apakah KSPN itu akan dikelola Badan Otorita Pariwisata (BOP) atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Ihwal tersebut membuat pemerintah pusat belum dapat berbuat banyak untuk Wakatobi.

 Kendala lain, Pemkab Wakatobi belum dapat menyediakan lahan sekitar 200 hektar bagi pembangunan sarana prasarana. Ini juga sebagai syarat dari pemerintah pusat bagi pengembangan lebih lanjut kawasan pariwisata tersebut.

                Terkait hadirnya jalan poros Kendari-Toronipa, Kadis Perhubungan Sultra mengatakan pihaknya akan menyiapkan pelabuhan kapal dan perahu bermotor di Toronipa untuk mengkases Pulau Labengki. Dari situ ke pulau wisata tersebut ditempuh kurang dari satu jam.

        Kadis Pariwisata Sultra, Panca ikut bicara. Dia berharap agar pengoperasian pelabuhan khusus wisata ke Pulau Bokori di Desa Bajo Indah ditertibkan lagi. Sebab di sana ada oknum yang mengaku sebagai pengurus.

         Menurut Panca, pengunjung pulau wisata itu makin meningkat, terutama pada hari libur. Pada hari libur Tahun Baru 2020, pengunjung mencapai 10.000 orang. Salah satu keunggulan Pulau Bokori adalah kedekatannya dengan ibu kota provinsi. Dari pelabuhan Bajo Indah dapat dijangkau dalam hitungan menit.

        Panca juga mengemukakan, untuk memajukan pariwisata di Sultra Bandara Haluoleo harus ditingkatkan menjadi bandara internasional. Dengan demikian, turis dari Eropa, Amerika, dan Australia yang akan ke Wakatobi untuk olahraga diving, misalnya,  dapat terbang langsung ke Kendari, ibu kota provinsi. Dari perjalanan dilanjutkan dengan pesawat lebih kecil.

 Adapun Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Sultra, Tasman mengatakan pihaknya sangat mendukung pariwisata dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.  Dinas PMD kini masih menilai sekitar 2000 desa di Sultra untuk dijadikan desa wisata.

 Sekda Sultra Ahmad mengatakan, potensi pariwisata Sultra masih perlu dikemas (packaging) secara kreatif agar lebih menarik bagi wisatawan mancanegara maupun lokal. Dengan sistem packaging  akan memudahkan pelaksanaan promosi.

 Dia menyebut Banyuwangi di Jawa Timur sebagai kabupaten paling maju di sektor pariwisata. “Banyuwangi menyelenggarakan festival 99 kali dalam setahun. Event ini yang banyak mengundang wisatawan”, tuturnya.

Selain faktor packaging, kemajuan pariwisata Banyuwangi di ujung timur Jawa Timur juga didukung konektivitas dan aksebilitas yang baik. Berbagai maskapai penerbangan, termasuk Garuda beroperasi ke Banyuwangi setiap hari.

 Kecuali melalui event festival, Sultra yang kaya dengan obyek-obyek wisata membutuhkan juga adanya pengemasan informasi tentang aksesibilitas, fasilitas dan daya tarik yang dimiliki obyek-obyek wisata tersebut.

Menurut Ahmad, untuk menuju destinasi wisata tersebut perlu ditunjang informasi yang akurat tentang penggunaan transportasi berikut harga penggunaan jasa transportasi. Pengemasan informasi tersebut dapat berupa iklan, booklet, famplet, atau media promosi lainnya.

Dia juga menyebut pembukaan jalan Kendari-Toronipa dapat menciptakan obyek-obyek wisata baru bagi Kendari sebagai Kawasan Pengembangan Periwisata Nasional (KPPN). Morosi sebagai pusat industr nikel kemungkinan bisa terakses dari jalan baru tersebut.***

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>