STRATEGIS, TERMINAL LOMBE

OLEH YAMIN INDAS

        DI ZAMAN saya kecil, nama Lombe cukup di kenal di Kabaena, pulau dengan alam pegunungan yang indah. Pasalnya, di Lombe ada beberapa orang Kabaena yang bertugas sebagai guru sekolah dasar. Abang sepupu saya, (alm) Maalimu, guru SD yang kemudian pensiun dari jabatan sebagai Kepala Kandep Kecamatan Poleang, justru berjodoh dengan gadis dari daerah Lombe itu.

        Lombe terletak kira-kira di Km-60 dari ruas jalan poros Tampo-Wara (Wamengkoli) sepanjang kurang lebih 90 Km. Jalan poros ini membelah Pulau Muna.  Tampo di utara pulau itu adalah lokasi pelabuhan feri yang menghubungkan pelabuhan feri lainnya di Torobulu, di daratan besar jazirah Sultra.

Lintas feri Torobulu-Tampo merupakan bagian dari sistem transportasi darat yang menghubungkan ibu kota provinsi,  Kendari dengan Kota Raha dan Baubau. Di lintas itu telah dioperasikan kapal feri sejak tahun 1980-an.  Baubau terkoneksi dengan ruas jalan poros Tampo-Wara tadi melalui kapal feri pada lintas Baubau-Wamengkoli. Wamengkoli terletak di wilayah Desa Wara, Kabupaten Buton (sebelum pemakaran).

        Wamengkoli di daratan Muna hanya dipisahkan selat sempit dari  Kota Baubau. Selat inilah yang menjadi lintas kapal feri Baubau-Wamengkoli. Kapal feri beroperasi di lintas ini hampir bersamaan dengan berfungsinya pelabuhan feri Torobulu-Tampo, tahun 1980-an.

        Di era pembangunan infrastruktur tersebut, Indonesia masih berjaya dengan booming harga minyak bumi yang melangit. Karena itu, Bank Dunia tidak ragu memberi pinjaman kepada pemerintah Orde Baru untuk pembangunan infrastruktur  jalan, pelabuhan, dan juga infrastruktur di bidang pendidikan. Beberapa sekolah lanjutan di Sultra, antara lain SMPP (kini SMA Negeri 4) Kendari,  STM Negeri (kini SMK 1 Negeri) dan STM Negeri Raha, dibangun dengan pinjaman Bank Dunia.

        Lombe yang kini menjadi ibu kota Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, letaknya memang strategis. Lombe terkoneksi dengan kota kabupaten, beberapa pelabuhan feri maupun ibu kota provinsi. Letaknya di simpang tiga, yaitu pertemuan  jalan poros Tampo-Wamengkoli dengan jalan poros menuju Mawasangka. Mawasangka adalah pelabuhan feri lintas Mawasangka-Dongkala di Kabaena, Kabupaten Bombana.

           Posisinya yang strategis itu membuat Lombe dijadikan lokasi terminal tipe B oleh Dinas Perhubungan Sultra yang dipimpin Hado Hasina. Tujuannya untuk menciptakan kelancaran,   kecepatan dan efisiensi mobilisasi orang dan barang di wilayah Kepulauan.

        Beberapa hari terakhir Lombe menjadi pembicaraan hangat. Hampir dua bulan setelah terminal itu dioperasikan muncul unjuk rasa di Raha yang memprotes kehadiran terminal itu. Semua angkutan penumpang yang beroperasi di jalan poros dari Raha ke Wamengkoli dan sebaliknya   diarahkan berhenti sementara di situ untuk menurunkan dan menaikkan penumpang.

        Penertiban itu yang disoal pengunjuk rasa. Sebagian adalah sopir mobil penumpang di trayek Raha-Wamengkoli. Mereka  keberatan diharuskan masuk terminal meski hanya sebentar karena telah terbiasa berhenti di sembarang tempat untuk mengambil dan menurunkan penumpang.

        Dalam suatu rapat di kantor Dinas Perhubungan Sultra di Kendari, Kamis 23 Januari 2020 terungkap bahwa sebagian pelaku unjuk rasa tidak memiliki izin trayek Raha-Wamengkoli. Rapat itu dihadiri juga dari Dirlantas Polda Sultra. Maka sopir tak berizin lebih mudah dipengaruhi untuk melakukan unjuk rasa.

       Pengusaha angkutan umum termasuk sopir harus memahami ketentuan bahwa izin trayek AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi) dikeluarkan Dinas Perhubungan Provinsi. Trayek Raha-Wamengkoli merupakan trayek antar kabupaten sehingga izinnya dikeluarkan provinsi.

        Beberapa komentar menyebutkan alasan para pengunjuk rasa tidak logis. Mereka hanya dibodohin. Unjuk rasa itu terkait politik pilkada di Kabupaten Muna bulan September 2020.  Unjuk rasa itu dijadikan panggung untuk menarik perhatian publik.

        Perpolitikan lokal dan nasional sama saja, seringkali keluar dari logika. Penyediaan terminal dipolitisasi. Padahal tujuannya untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan penumpang maupun sopir. Lebih dari itu adalah penegakan hukum. Sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, mobil angkutan umum wajib menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal.

        Warga harus mematuhi ketentuan tersebut. Penumpang dari Ambon, misalnya, tidak bisa lagi tembak langsung ke kampungnya di Kabupaten Muna atau Kabupaten Muna Barat, tanpa melalui terminal. Harus bersabar demi ketertiban dan keteraturan.

        Perihal itu yang dikeluhkan La Ode Jailani dari Ambon. Dia anggap ketentuan itu merepotkan sehingga memperlambat tibanya di kampungnya di Kabupaten Muna. Pak Jailani harus bisa bersabar mengikuti ketentuan yang berlaku. Pada awalnya memang terasa repot sebab kita telah terbiasa main kompas. Tetapi lama kelamaan akan terasa biasa. Dan kebiasaan hidup teratur dalam masyarakat merupakan ciri khas masyarakat cerdas, masyarakat yang mau maju.

   Keberadaan terminal Lombe sejak awal disambut baik warga setempat dan pemerintah Kabupaten Buton Tengah. Di kompleks terminal saat ini telah muncul kegiatan ekonomi warga seperti usaha kuliner dan penjualan kebutuhan lain bagi penumpang maupun sopir dari 3 arah: Raha, Mawasangka, dan Wamengkoli.

Seperti dikatakan Kadis Perhubungan Sultra Hado Hasina, kini giliran Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Tengah maupun kabupaten lain untuk mengatur dan menertibkan trayek di daerahnya masing-masing. Izin trayek-trayek pendek dalam wilayah kabupaten dikeluarkan dinas perhubungan setempat. Akan tetapi, meskipun trayeknya pendek namun mobil penumpang itu beroperasi hingga masuk ke wilayah kabupaten/kota tetangga, izin trayeknya harus dikeluarkan provinsi.

Akhirnya kita harus menyadari bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya mendatangkan kemudahan tetapi juga berdimensi keteraturan dan penegakan hukum. Dalam negara demokrasi hukum adalah panglima. Hanya hukum yang mampu menciptakan ketertiban dan keteraturan. ***

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>