TERMINAL LOMBE

OLEH  YAMIN INDAS

         TERMINAL memang barang baru di Sultra. Tidak heran jika sopir-sopir mobil penumpang tidak sudi disuruh berhenti menurunkan dan menaikkan penumpang di sebuah area yang disebut terminal. Sebab selama ini sudah terbiasa melayani penumpang di sembarang tempat. Dia tidak berpikir, cara begitu riskan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Kecalakaan lalu lintas terjadi di mana dan kapan saja. Bayangkan, beberapa orang calon penumpang berlari menyeberang jalan untuk mengejar mobil yang akan ditumpanginya, lantas dari arah lain ada kendaraan lari kencang dan tanpa disengaja menabrak calon penumpang mobil angkutan umum tadi.

Demi ketertiban dan kenyamanan penumpang, pemerintah membuat ketentuan bahwa mobil angkutan umum wajib menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal. Ketentuan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.

Ketentuan tersebut mungkin belum diketahui para sopir di jalan arteri Raha-Wara (kl 100 Km) sehingga mereka kebaratan ketika diarahkan untuk berhenti di terminal Lombe. Terminal tipe B ini baru dioperasikan sekitar 2 bulan lalu.

Hampir semua sopir di trayek itu kemudian berunjuk rasa di Raha, ibu kota Kaupaten Muna, beberapa waktu lalu. Intinya mereka protes mengapa harus berhenti di terminal. Selama ini tidak ada aturan begitu.

Suatu perubahan memang mempunyai risiko penolakan. Sebab tidak semua orang mau mengadaptasi diri dengan perubahan itu. Tetapi kalau orang tidak suka menyesuaikan diri dengan perubahan, maka yang bersangkutan tidak akan maju-maju dalam hidupnya.

Para sopir trayek Raha-Wara mungkin tidak sadar bahwa ruas jalan yang dilalui setiap hari belum lengkap. Belum ada terminal, halte, rest area yang disebut infrastruktur transportasi. Infrastruktur tersebut merupakan sarana untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang dan sopir sendiri.

Karena itu, pemerintah dalam hal ini Pemprov Sultra kemudian menyediakan infrastruktur terminal dll untuk melindungi warga dan sopir angkutan umum dari kecelakaan dan ketidaknyamanan dalam perjalanan. Selanjutnya sopir dan siapa pun wajib memenuhi aturan pemerintah berkaitan dengan penyediaan infrastruktur transportasi seperti terminal.

Soal kebiasaan berhenti di sembarang tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang adalah alasan subyektivitas sopir yang mau enak sendiri. Kebiasaan bersifat pribadi itu tentu saja harus diubah dengan adanya ketentuan bahwa kendaraan umum harus berhenti di terminal untuk menurunkan dan menaikkan penumpang.

Sejak kehadiran terminal tipe B di semua kabupaten dan kota  di Sultra,  para pengemudi angkutan umum diharapkan mau memahami fungsi dan manfaat terminal. Yaitu sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang hingga ke tempat tujuan akhir dari perjalanan.

Bagi pemerintah dalam hal ini aparat perhubungan, terminal merupakan tempat pengendalian dan pengawasan kendaraan umum yang keluar masuk terminal. Aparat ini bertugas antara lain mencermati mobil angkutan penumpang yang laik dan tidak laik darat. Yang tidak laik darat karena ada kerusakan sekecil maka harus diperbaiki di terminal itu, agar kendaraan umum tersebut tidak mogok di jalan yang mengakibatkan kesengsaraan penumpang maupun sendiri.

Dengan demikian berarti, terminal  merupakan sarana untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas di jalan umum. Tanpa adanya terminal akan terjadi kesemrawutan kendaraan dan orang di jalan umum.

 Ada hal yang perlu juga menjadi perhatian bagi aparat perhubungan di Sultra. Ketika suatu terminal mulai dibangun, maka sudah harus dilakukan sosialisasi tentang fungsi dan manfaat terminal. Ini penting untuk mengeliminir terjadinya penolakan berupa unjuk rasa seperti yang terjadi di Kota Raha.

Namun demikian, kita juga memahami munculnya gejolak terkait keberadaan terminal di provinsi ini. Seperti dikemukakan di awal tulisan ini, terminal, rest area, kawasan komersial, dll merupakan barang baru bagi masyarakat, termasuk sopir. Tidak heran jika kemudian terjadi benturan antara kebiasaan dan hal baru yakni pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.

Wacana dan sekaligus aksi pembangunan terminal baru muncul di era Ir Hado Hasina MT sebagai Kadis Perhubungan Sultra. Mantan Kadis PU dan Plt Sekda Kabupaten Buton Utara tersebut diangkat Gubernur Nur Alam pertengahan 2016.

Gagasan Hado untuk membangun infrastruktur transportasi didukung penuh gubernur tersebut. Mengapa? Selain fungsi seperti diuraikan di atas, program Hado tersebut merupakan investasi yang menciptakan sumber-sumber baru bagi penerimaan keuangan daerah.

 Tidak heran setelah di era Hado, PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor perhubungan terus meningkat. Pada tahun 2016 setoran ke kas Pemda Sultra sekitar Rp 4 miliar. Lalu, tahun 2017 meningkat menjadi Rp 6 miliar, taikan hun 2019 naik menjadi Rp 10 miliar, dan penerimaan PAD pada tahun 2019 adalah Rp 12 miliar.

Grafik PAD tersebut akan naik terus setelah semua terminal beroperasi. Ada  17 terminal tipe B yang akan dibangun. Target itu telah direalisasikan 14 unit, termasuk terminal Lombe di Kabupaten Buton Tengah.

Hampir di setiap terminal terdapat kawasan komersial. Kawasan ini diisi kegiatan ekonomi warga setempat, seperti usaha kuliner.   Di terminal Lombe, seperti dikatakan Hado Hasina,  juga akan segera disiapkan kawasan komersial. Maka penumpang maupun sopir dalam perjalanan pada trayek Raha-Wara tak perlu khawatir kelaparan karena di terminal itu akan ada antara lain sentra kuliner.

Kadis Perhubungan Sultra tersebut menegaskan, para sopir mobil AKDP (Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi) di trayek Raha-Wara diwajibkan berhenti di terminal Lombe untuk menurunkan dan menaikkan penumpang.

Pemilik maupun sopir mobil AKDP harus memahami arti kata wajib dalam perundang-undangan. Wajib di situ artinya tidak bisa lain harus dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan tentu ada sanksi yaitu pencabutan izin trayek. Penerbitan dan pencabutan izin trayek merupakan kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Sultra.

Penegasan Kadis Perhubungan Sultra tentang kewajiban berhenti di terminal Lombe oleh para sopir  AKDP telah disampaikan kepada Kadis Perhubungan Buton Tengah melalui surat tanggal 6 Desember 2019. Surat tersebut juga disampaikan kepada pihak terkait antara lain Kasatlantas Polres Baubau. ***

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>