JALAN AKSES LAKOLOGOU DI BAUBAU

OLEH YAMIN INDAS

 PROGRAM Dinas Perhubungan Sultra terkait pembangunan jalan akses dari terminal B Lakologou ke pelabuhan Murhum (4 Km) Baubau terpaksa jalan di tempat karena kesulitan anggaran. APBD Provinsi dalam tahun ini pun belum menyediakan porsi anggaran untuk keperluan penyiapan jalan akses tersebut.

Kondisi terminal Lakologou sendiri baru tahap selesai pematangan lahan urukan pantai Lakologou. Penyiapan itu dilakukan di era Walikota Amirul Tamim. Sedangkan konstruksi fisik belum dimulai sama sekali.

Pembangunan terminal tipe B merupakan kewenangan provinsi, dan pelaksana teknisnya adalah Dinas Perhubungan. Adapun terminal tipe A ditangani pemerintah pusat yakni Kementerian Perhubungan.

Untuk mengatur arus kendaraan angkutan umum yang masuk kota Baubau, Dinas Perhubungan Sultra membangun rest area Waramosiu, yang lokasinya terletak antara Lakologou dan Pelabuhan Murhum.

Sambil menunggu selesainya pembangunan Lakologou, rest area ini difungsikan sebagai terminal. Penyiapan rest area ini dilakukan di sisa masa jabatan Nur Alam sebagai Gubernur Sultra. Di situ akan dibangun ruang tunggu penumpang, kios-kios aneka kebutuhan kecil. Fasilitas yang telah tersedia adalah   sentra kuliner.

Karena terletak di dalam kota, sentra kuliner di rest area Waramosiu tidak hanya melayani para penumpang yang turun dan naik di situ tetapi area kuliner ini juga dikunjungi banyak warga Kota Baubau.

Komitmen Nur Alam terhadap pembangunan infrastruktur transportasi dinilai sangat kuat. Sebab transportasi diakui amat vital dalam melancarkan roda perekonomian dan mobilitas orang. Karena itu dia mendukung setiap program pembangunan infrastruktur yang diajukan Hado Hasina, Kadis Perhubungan Sultra. Artinya, Gubernur Nur Alam menyediakan porsi anggaran bagi pembangunan infrastruktur tersebut.

Pembangunan pelabuhan penyeberangan kapal feri di Amolengu dan Labuan merupakan usulan Gubernur Sultra Nur Alam (waktu itu). Kedua pelabuhan itu menyatukan Pulau Buton dengan daratan besar jazirah Sultra. “Kedua pelabuhan feri tersebut tak mungkin ada jika tidak diusulkan Pak Nur Alam,” kata Hado Hasina.

Setelah ditunjuk sebagai Kadis Perhubungan Sultra pertengahan tahun 2016, Hado Hasina menyusun program pembangunan infrastruktur. Prioritasnya adalah pembangunan  terminal tipe B. Dia menargetkan pembangunan 17  terminal, dan saat ini telah terealisasi 14 terminal. Sebelumnya,   penyediaan infrastruktur transportasi belum pernah diwacanakan.

Keberadaan terminal-terminal tersebut telah kelihatan hasilnya sebagai sumber pandapatan asli daerah (PAD) provinsi. Tidak heran jika PAD dari sektor ini terus meningkat. Pada tahun 2016 setoran ke kas Pemda Sultra tercatat sekitar Rp 4 miliar. Lalu tahun 2017 meningkat menjadi Rp 6 miliar, tahun 2019 menjadi Rp 10 miliar, dan tahun 2019 adalah Rp 12 miliar.

Hado Hasina dinilai kreatif mengelola Dinas Perhubungan agar lebih produktif, bukan saja menciptakan kecepatan dan efisiensi arus barang dan orang melainkan juga penguatan APBD dan menggerakan perekonomian masyarakat. Hampir di setiap terminal darat maupun laut, dia membangun kawasan komersial. Kawasan ini diisi kegiatan ekonomi warga setempat, seperti usaha kuliner.   Orang tak perlu khawatir kelaparan dalam perjalanan karena di setiap terminal terdapat sentra kuliner.

Salah satu contoh aktual hasil kreasi  Hado adalah pembangunan kawasan komersial di pelabuhan Bungkutoko. Dia berencana menguruk laut di situ sekitar 3-5 hektar. Namun baru tertimbun satu hektar sudah dikontrak pengusaha dari Jakarta selama 5 tahun untuk lokasi perkantoran, gudang, dll. Nilai kontraknya Rp 350 juta per tahun. Kontrak tahun pertama telah dibayar ke Pemprov Sultra bulan November 2019.

        Secara tidak langsung program kawasan komersial ikut mendukung pariwisata. Sebab fasilitas yang mutlak tersedia di destinasi wisata adalah makanan. Menurut penelitian, sekitar 40 sampai 50 persen biaya perjalanan turis digunakan untuk kuliner.

        Pembangunan infrastruktur transportasi berupa terminal tipe B dan akses jalan ke pelabuhan Murhum dengan sendirinya akan semakin menguatkan pesona Kota  Baubau sebagai salah satu tujuan wisata di Sultra.

                Jalan akses akan berbentuk semacam sabuk di pantai akan semakin mempercantik Kota Baubau dilihat dari laut Teluk Baubau yang indah. Keindahan teluk ini dipuji Jan Pieterszoon  Coen ketika berkunjung ke di awal abad ke-17. Soal keindahan Teluk Baubau disampaikan Coen kepada pimpinan VOC (Vereenigde Oostindiche Compagnie) di Banten. VOC ini menjadi cikal bakal pemerintahan Hindia Belanda yang dibentuk setelah Netherland memastikan memiliki kekuatadakan ekonomi dan militer di mana VOC beroperasi yakni di Nusantara.

        Maka pembangunan Kota Baubau sebagai destinasi wisata tidak bersifat dadakan. Moral dan budaya Buton sudah sejak lama bersinggungan dengan dunia luar. Karena itu, Dinas Perhubungan Sultra tidak ragu mendukung Baubau sebagai kota wisata.

        Masih di kawasan calon terminal Lakologou, terdapat air terjun Tirta Rimba, hanya beberapa ratus meter dari as jalan poros Baubau-Labuan (pelabuhan feri). Di depan mulut jalan masuk air terjun, ada lahan sekitar 5 hektar yang terhampar hingga ke lokasi jalan akses Lakologou-Murhum. Lahan ini oleh Hado dijadikan semacam taman kota yang disebutnya vocal point.

        Dari “taman” itu dibuat undakan penurunan ke jalan akses tadi. Maka area ini (taman), air terjun, terminal serta jalan akses Murhum  merupakan kesatuan obyek ia wisata yang kian memperkaya daya tarik Kota Baubau.

        Ketika Hado mendapat tugas tambahan sebagai Pj Walikota Baubau, dia “renovasi” obyek wisata Pantai Nirwana. Obyek ini dibuka Arifin Soegianto ketika menjabat Bupati Buton di awal Orde Baru.

        Pj Walikota membangun homestay, vila, dan fasilitas lain yang membuat warga Baubau memiliki banyak pilihan untuk berekreasi. Beberapa ratus meter dari area wisata Pantai Nirwana oleh Hado sebagai Kadis Perhubungan Sultra telah membangun rest area sekalipun fasilitasnya belum sebaik Waramosiu.

        Waramosiu pun masih membutuhkan kelengkapan sarana dan prasarana seperti bangunan ruang tunggu, penyediaan air bersih, dan sebagainya. Persoalannya itu tadi, Pemprov Sultra saat ini kurang tertarik terhadap pembangunan infrastruktur transportasi. Sikap ini sangat ironis sebab pembangunan tersebut merupakan investasi untuk menghasilkan lebih banyak pemasukan untuk PAD.

        Masih terkait dengan pariwisata, Pj Walikota Baubau Hado Hasina membuat sentra kerajinan tenun kain Buton di Kelurahan Sulaa menjadi perkampungan warna warni. Dia bekerja sama pabrik cat glotex Pasific Paint. Sentra kerajinan itu mendadak terkenal, dan para perajin tenun tradisional kewalahan menerima order.

        Sebagai Kadis Perhubungan Sultra yang menjadi Pj Walikota Baubau selama kurang lebih 8 bulan, Hado Hasina tentu dia tidak lupa menata sistem transportasi Kota Baubau. Fisik kota pelabuhan Kesultanan Buton di masa lalu, itu memang agak sempit karena  tanahnya bergelombang di kaki bukit. Tetapi kotanya makin terasa sempit akibat lalu lintas kendaraannya semrawut.

        Salah satu kebijakan yang diambil Pj adalah memberlakukan jalan satu arah di ruas-ruas yang lalu lintasnya padat. Antara lain seperti Jl Kartini dan satu lagi jalan di depan Pasar Nugraha Baubau.

        Dia juga sempat menabrak Presiden Jokowi saat menghadiri pertemuan walikota se-Indonesia di Istana Bogor. Hado  minta bantuan armada bus untuk mengurangi beban kesemrawutan Kota Baubau. Presiden  menjanjikan 10 unit bus, namun realisasinya hanya 5 unit.

        Penggunaan alat angkutan umum oleh warga kota merupakan kearifan untuk mengurangi kepadatan dan kemacetan lalu lintas. Alat angkutan umum berkapasitas penumpang lebih banyak seperti bus merupakan salah satu solusi kesemrawutan.

        Oleh sebab itu Hado Hasina menyampaikan harapannya agar bus bantuan Presiden itu dimanfaatkan sesuai tujuannya yaitu difungsikan sebagai alat angkutan warga Kota Baubau dalam rangka mengurangi penggunaan mobil pribadi. Bus yang 5 unit itu jika dikelola secara profesional oleh suatu badan usaha, bakal beranak pinak. “Jangan digunakan untuk mengangkut pejabat tetapi dimanfaatkan untuk rakyat”, ujarnya. ***

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>