TERMINAL LOMBE UNTUK PAD PROVINSI

 OLEH YAMIN INDAS

SUASANA PERESMIAN TERMINAL LOMBE

LOMBE menggeliat. Terpaan sinar matahari yang mulai terik di penghujung musim kemarau 2019, tak membuat orang gerah. Mereka berbondong ke terminal yang baru selesai dibangun di  ibu kota Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah.

Ada apa?  “Hari itu (Kamis, 21 November) terminal tipe B Lombe mulai dioperasikan”, tutur AKP Suryadin Prakasa Regaga Sos MH (Kapolsek) Gu. Ia mengatakan, selain Kadis Perhubungan Kabupaten Buton Tengah La Ode Darmawan Hibali S STP bersama jajarannya, juga hadir warga setempat dan tentu saja para sopir dan kernet armada bus dan angkutan umum lainnya.

  Infrastruktur transportasi  darat seperti terminal, memang masih agak baru di wilayah Kepulauan dan Sultra umumnya. Di Kota Kendari saja tak terasa kehadiran terminal. Ada terminal Puwatu tapi tidak jelas statusnya apakah tipe A, B, atau C. Yang jelas, terminal yang sumpek dan kumuh itu, berfungsi sebagai titik simpul bagi armada bus dan alat angkutan umum lainnya  yang bergerak dari arah pelabuhan feri Kolaka, Unaaha,  Rate-rate, Unahaa, Sampara. Kolaka adalah pelabuhan feri lintas Kolaka-Bajoe di Sulawesi Selatan.

Seharusnya  terminal Puwatu berfungsi sebagai terminal A, yang berfungsi melayani angkutan umum antar provinsi, antar kota dalam provinsi,  angkutan kota dan angkutan pedesaan. Adapun terminal B berfungsi hampir sama terminal A minus pelayanan antar provinsi. Sedangkan terminal tipe C  melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan.

Karena terminal Puwatu tidak jelas statusnya, armada bus dari Makassar biasanya langsung nyelonong ke kota dan bongkar muatan di mana saja. Angkutan kota yang seharusnya menjadi angkutan lanjutan penumpang maupun barang, tak kebagian muatan.

Tetapi menurut Kadis Perhubungan Sultra Hado Hasina, kesemrawutan transportasi ini akan segera berakhir. Terminal Puwatu telah diambil alih pengelolaannya oleh Kementerian Perhubungan sebagai terminal A. Terminal itu akan dibangun sesuai kondisi persyaratan terminal tipe A. Biayanya dari APBN.

Pemerintah Kota Kendari juga telah membangun terminal megah di Baruga, namun tidak jelas pula statusnya  karena tanpa koordinasi dengan Pemprov Sultra dalam hal ini Dinas Perhubungan. Akibatnya terminal itu tidak dioperasikan sebagaimana mestinya. Mubazir. Tapi masalah itu pun, kata Hado, sudah diselesaikan. Sudah ada kesepakatan kerja sama antara Pemkot  Kendari dan Pemprov  Sultra, terminal Baruga akan dikelola provinsi sebagai terminal tipe B.

Seperti disebutkan di atas, konsep terminal belum begitu dikenal dalam masyarakat, baik pengelola maupun pengguna transportasi. Padahal banyak kota dan ribuan kilometer jalan di Sultra yang membutuhkan penyediaan sarana prasarana transpotasi untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan masyarakat pengguna alat transportasi umum.

Wacana pembangunan infrastruktur transportasi, baru mengemuka ketika Hado Hasina kembali bertugas di Dinas Perhubungan Sultra. Di era Ali Mazi menjabat Gubernur Sultra periode pertama (2003-2008), Hado ditunjuk sebagai Wakil Kepala Dinas Perhubungan Sultra. Tiga bandara yang dibangun oleh duet Ali Mazi-Hado Hasina: Bandara Matahora di Wakatobi, Bandara Ni Bandera di Kolaka, dan pembangunan terminal baru Bandara Haluoleo di Kendari.

Selama hampir 10 tahun Hado ditugaskan sebagai Kadis Pekerjaan Umum dan terakhir Plt Sekda Buton Utara. Kemudian pada pertengahan 2016, dia ditarik kembali ke provinsi oleh Gubernur Sultra dua periode Nur Alam, dan dilantik sebagai Kadis Perhubungan Sultra.

Maka, sejak itu orang Kaledupa (Wakatobi) tersebut menyusun program pembangunan terminal tipe B untuk semua kota dan tempat strategis lainnya dalam rangka pelayanan publik yang nyaman dan lancar di sektor transportasi. Sedikitnya 17 terminal tipe B yang programkan untuk dibangun, dan sekitar 14 unit di antaranya dijadikan skala prioritas.

Namun, realisasi program itu terkesan agak lambat karena faktor anggaran. Seperti diketahui, terminal tipe B dibiayai sepenuhnya APBD provinsi. Terminal tersebut merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD). Banyak juga kalangan masyarakat yang mempertanyakan sikap Pemda Sultra dalam hal ini pihak Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Justru sektor-sektor yang  menghasilkan peningkatan PAD, kurang diperhatikan.

 Sebaliknya, dinas-dinas yang diberi porsi anggaran besar dan dijadikan prioritas, hasilnya paling-paling hanya pulang pokok dari sekian banyak anggaran yang telah digelontorkan. Sikap diskriminasi seperti itu mencerminkan manajemen keuangan daerah yang kurang sehat, dan akan merusak citra gubernur.

 Ken

SUASANA PERESMIAN TERMINAL LOMBE

dati gubernur sudah menyetujui pelaksanaan suatu proyek dari program yang diajukan, oknum pejabat di BKAD sering mengesampingkan (pending). Oknum pejabat itu berperan sebagai Bappeda yang menyeleksi proyek prioritas dan proyek yang belum mendesak. Tetapi peran seperti itu dilakukan Bappeda pada  tahap pembahasan proposal suatu kegiatan atau proyek.

Grafik peneriman PAD dari Dinas Perhubungan Sultra dalam 3 tahun terakhir terlihat naik agak tajam. Pada tahun 2016 tercatat hanya sekitar Rp 4 miliar, tahun berikutnya (2017) naik menjadi Rp 6 miliar. Grafik itu terus naik. Pada tahun 2018 penerimaan PAD menjadi sekitar Rp 10 miliar, dan 2019 ini dipastikan Rp 12 miliar.

Namun demikian, muncul kebijakan ironis. Ketika dinas ini mengajukan proposal dalam rangka lebih lebih meningkatkan lagi penerimaan PAD, Pemda Sultra tak merespons. “Kita minta Rp 2 miliar saja untuk tahun 2020 tidak dikasih”, tutur seorang pejabat di lingkup Dinas Perhubungan Sultra.

Pengoperasian terminal di Lombe adalah lahan baru penerimaan PAD Sultra. Terminal penumpang ini sebetulnya belum dilengkapi fasilitas sebagaimana mestinya bagi sebuah terminal tipe B. Seperti dikeluhkan para sopir dari jurusan Raha, ibu kota Kabupaten Muna, terminal tersebut belum memiliki penerangan listrik, toilet, kursi di ruang tunggu dll.

Dalam ketentuan disebutkan fasilitas utama sebuah terminal harus tersedia jalur pemberangkatan kendaraan umum, jalur kedatangan kendaraan umum, tempat tunggu kendaraan umum, tempat istirahat sementara kendaraan umum, bangunan kantor terminal, tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan  karcis, rambu-rambu.

 Selain itu harus ada papan informasi  yang memuat petunjuk jurusan, tarif, dan jadwal perjalanan, pelataran parkir kendaraan pengantar dan taksi, kamar kecil/toilet, musholla, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang infromasi dan pengaduan, tempat penitipan barang, dan  taman yang menyegarkan pemandangan para penumpang.

Terminal Lombe terletak di ruas jalan arteri yang membelah Pulau Muna mulai dari pelabuhan feri di  Tampo, lalu melintasi Kota Raha dan seterusnya ke pelabuhan feri di Waara di ujung selatan pulau itu. Selain jalan arteri Tampo-Waara, Lombe juga dilalui jalan penghubung pelabuhan feri  Mawasangka-Waara.

Pelabuhan feri Tampo menghubungkan  pelabuhan feri Torobulu di daratan besar semenanjung tenggara Pulau Sulawesi. Adapun Waara merupakan pelabuhan feri lintas Waara-Baubau. Kemudian pelabuhan feri Mawasangka (daratan Muna) merupakan titik penghubung pelabuhan feri di Dongkala, Pulau Kabaena wilayah administrasi Kabupaten Bombana.

Dengan demikian, terminal Lombe merupakan titik persinggahan alat transportasi darat dari Kendari, ibukota provinsi, beberapa kabupaten hingga Kota Baubau melalui beberapa lintasan pelayaran kapal feri.

Menurut Kadis Perhubungan Sultra, tahun depan (2020) ada dua terminal tipe B yang akan dioperasikan lagi, yaitu terminal Sangi-Sangi di Kabupaten Konawe Selatan dan terminal Tawainalu di Kolaka Timur. Semuanya terletak di jalan arteri.

Bila semua terminal yang telah diprogramkan dapat direalisasikan pembangunannya, maka penerimaan PAD Sultra dari Dinas Perhubungan, akan lebih meningkat lagi. Syaratnya program ini harus didukung pendanaan dari APBD. Terkait dengan itu sikap diskriminasi harus dikoreksi. ***

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>