TRANSPORTASI, KUNCI PERTUMBUHAN SULTRA

 OLEH YAMIN INDAS

 

SUASANA KEPADATAN PELABUHAN BAUBAU SAAT KUNJUNGAN KAPAL-KAPAL PENUMPANG MILIK PELNI.

SALAH SATU isi pidato berjudul Misi Indonesia yang disampaikan presiden terpilih  Joko Widodo menyambut kemenangan bersama pasangannya KH Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019 adalah konektivitas infrastruktur dengan pusat-pusat produksi. Konektivitas tersebut akan menjadi pekerjaan lanjutan dalam pemerintahannya periode kedua 5 tahun ke depan.

Bagi Provinsi Sultra, ihwal konektivias dan pembangunan infrastruktur pada umumnya adalah perihal mendesak dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan dinamika sosial masyarakat, baik di daratan maupun kepulauan. Gubernur Ali Mazi sangat terobsesi untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan di kedua wilayah tersebut dalam rangka pemerataan dan terciptanya keadilan sosial.

Obsesi Gubernur Sultra tersebut telah dikukuhkan sebagai misi pembangunan daerah dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2019 yang disebut Garbarata (Gerakan Akselarasi Pembangunan Daratan dan Kepulauan). Banyak pihak optimistis, misi ini bisa terwujud asal didukung dana APBN maupun APBD yang  memadai dan dikelola para pejabat teknis yang cerdas, kreatif dan cepat mengambil keputusan untuk melakukan eksekusi.

Salah satu syarat peningkatan volume anggaran pembangunan adalah tingginya daya serap anggaran yang dialokasikan Kementerian Keuangan. Oleh karena itu,  kapablitas pengelola proyek mutlak diperlukan.

Menurut akan pengamatan kita, kondisi infrastruktur di Sultra, lebih khusus di Kepulauan, masih payah. Masalah ini disebabkan pemeliharan dan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan tidak berkelanjutan. Selain itu tekanan hujan dan banjir makin menyulitkan pelaksanaan angkutan orang maupun barang.

Infrastruktur jalan paling parah terjadi di Kepulauan, lebih khusus di jalur Buton Utara – Pasarwajo – Baubau. Pulau Kabaena yang meliputi 6 kecamatan tak memiliki jalan beraspal sejak dahulu kala hingga sekarang menjadi bagian dari Kabupaten Bombana. Hampir 20 tahun ikut Bombana, eks wilayah Kabupaten Buton ini belum kebagian pembangunan infrastruktur jalan.

Di wilayah daratan, Konawe Utara dan Konawe dikabarkan tak kurang parahnya. Kerusakan paling kritis di Kabupaten Konawe Utara terjadi di Kawasan Ekonomi Khusus Morosi, sentra industri (smelter) dan pelabuhan nikel. Kerusakan itu telah ditangani sekitar 3-4 tahun lalu oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Namun tak kunjung selesai.

GUBERNUR SULTRA HAJI ALI MAZI SH

INFRASTRUKTUR LAUT DAN  UDARA

KONDISI infrastruktur laut dan udara di provinsi ini relatif memadai dalam memenuhi kebutuhan pergerakan barang dan orang. Hampir semua ibu kota kabupaten memiliki pelabuhan laut. Akan tetapi secara kapasitas masih jauh dari harapan.

Pelabuhan Baubau, misalnya, pada saat kapal penumpang PT (Persero) menurunkan dan menaikkan penumpang terlihat sangat crowded. Artinya, dari segi kapasitas pelabuhan paling ramai di Sultra ini sudah kelebihan beban daya tamping. Padahal bukan hanya kapal penumpang, kapal-kapal cargo juga dari Surabaya, Makassar dan wilayah-wilayah sekitarnya cukup ramai.

Adapun pelabuhan Kendari, pintu gerbang utama Provinsi Sultra, tidak sepadat Baubau. Sebab Gubernur Nur Alam yang menjabat dua periode, pelabuhan ini yang lebih dulu ditangani. Lokasinya dialihkan ke Bungkutoko, agak mendeka ke mulut Teluk Kendari. Pelabuhan lama tetapi dipakai untuk armada lokal barang maupun orang.

Pelabuhan baru ini diback-up pembangunannya oleh Kementerian Perhubungan. Bahkan Presiden Jokowi ketika berkunjung ke Kendari di awal masa jabatannya dia mengelontorkan lagi sekitar Rp 1 triliun untuk pengembangan pelabuhan baru tadi dan proyeknya disebut New Kendari Port.

Pelabuhan lain, yaitu dermaga feri di berbagai tempat di provinsi ini, umumnya sudah kropos karena dimakan usia, dibangun tahun 1980-an dan 1990-an. Yang baru hanya pelabuhan feri lintas Amolengu – Labuan. Lintas ini menyatukan daratan besar dengan Pulau Buton, dan menjadi poros hubungan darat Kendari-Baubau terbaik kondisi jalannya saat ini.

Kepala Dinas Perhubungan Sultra Hado Hasina pada dasarnya masih prihatin melihat kondisi infratsruktur transportasi di daerahnya. Namun, dengan misi Garbarata Gubernur Ali Mazi, kebijakan tersebut agak membesarkan hatinya. Sebab dia berharap, Ali Mazi yang sudah dua kali memimpin provinsi ini pasti lebih serius mewujudkan misinya untuk mengukir prestasi lebih banyak, dalam arti kesejahteraan rakyat di daratan dan di kepulauan makin meningkat.

KADIS PERHUBUNGAN SULTRA DR IR HAJI HADO HASINA MT

Salah satu kunci untuk menciptkan peluang kesejahteraan lebih besar, kata Hado Hasina, adalah terbangunnya sistem transportasi yang meliputi pelabuhan laut dan feri serta terminal. Sarana terminal angkutan darat diakui jauh lebih tertinggal. Sarana transportasi darat itu baru digalakkan saat Hado ditunjuk Gubernur Nur Alam petengahan tahun 2016.

Sebuah provinsi yang panjang jalannya ribuan kilometer, mestinya memiliki sebuah terminal tipa A, kemudian rangkaian terminal tipe B di kota-kota kabupaten. Tetapi Sultra belum punya A dan B, apalagi tipe C. Karena itu jika didukung Gubernur Sultra saat ini, Hado Hasina sebetulnya telah membuat perencanaan 17 buah terminal yang akan dibangun bertahap dengan prioritas terminal tipe B Lakologou di Baubau.

Kadis Perhubungan Sultra hado Hasina mengatakan, terminal laut, udara, dan terminal darat merupakan simpul-simpul transportasi yang menjadi tujuan akhir at

Pemda sebetulnya tidak perlu keberatan menggelontorkan dana pembangunan tipe B yang menjadi kewenangan provinsi. Sebab pembangunan sarana transportasi tersebut justru menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD). Sayang sekali ada oknum staf gubernur (eselon II A) yang sering menghambat program pembangunan sistem transportasi di Sultra.

Padahal sekali lagi, pembangunan terminal menjadi salah satu sumber keuangan daerah. Sebab pembangunan itu melibatkan masyarakat sekitar. Dibuatkan sarana untuk usaha kuliner, sarana tempat usaha berupa kios/warung sembako, tempat parkir mobil/motor. Bahkan di pelabuhan Labuan ada villa yang dibuat bagi penumpang yang berminat menginap.

Pada tahun 2018, Dishub Sultra menyetor ke kas pemda sekitar Rp 11 miliar. Pada tahun sebelumnya mulai naik Rp 6 miliar. Sebelum Hado hanya Rp 4 miliar.

Strategi pengelolaan sektor ini sehingga lebih produktif adalah mengoptimalkan pelayanan kapal laut/feri dan penumpang.  Hado berkata: “Anak-anak bekerja tidak siang tidak malam. Karena itu perlu diberi sedikit insentif agar mereka lebih semangat melayani kepentingan publik”.

Namun Kadis Perhubungan Sultra kini merasa optimistis, dengan kepemimpinan Gubernur Ali Mazi setiap hambatan pembangunan yang bersumber dari birokrasi  tidak akan didiamkan.

Apalagi pembangunan infrastruktur merupakan program strategis pemerintahan Jokowi dalam membangunan Indonesia di periode pertama, di wilayah barat, lebih-lebih di kawasan timur yang memang jauh tertinggal selama pembangunan di era Orde Baru.

Perhatian untuk pengembangan New Kendari Port dan pelabuhan Murhum Baubau termasuk pembangunan terminal tipe B Lakologou erat kaitannya dengan program tol laut. Kedua pelabuhan itu telah ditetapkan sebagai pelabuhan transit tol laut dalam rangka menjamin ketersediaan barang kebutuhan primer maupun sekunder di kawasan timur dengan harga yang tak terpaut jauh dari harga Jawa.

Masih banyak pekerjaan menanti. Bukan hanya sektor transportasi sebagai urat nadi perekonomian melainkan juga peningkatan produksi besar-besaran, terutama semua subsektor pertanian sebagai potensi super andalan provinsi berpenduduk 2,6 juta jiwa dengan luas tiga kali provinsi Jawa Timur.

Dalam waktu 2-3 tahun ke depan, diharapkan tidak ada lagi kapal kargo pulang kosong ketika meninggalkan pelabuhan-pelabuhan di Sultra. Kemajuan tersebut adalah perimbangan atau hasil pembangunan infrastruktur yang telah diupayakan dengan susah payah oleh pemerintah pusat melalui pinjaman dsb.

Artinya, para pejabat provinsi lebih khusus lagi para bupati dan walikota jangan hanya mencari anggaran ke pusat tetapi harus menggali sumber-sumber keuangan di daerahnya sendiri dengan mengolah sumber daya alam yang melimpah. Seperti lahan yang terbentang luas, mengapa tidak diisi tanaman cepat panen seperti jagung dll agar pemerintah tidak perlu mengimpor jagung yang menguras kekuatan devisa.       Usia panen jagung hanya tiga bulan. Artinya, petani segera dapat penghasilan dalam waktu sesingkat itu. Impor jagung juga setop.***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>