GUBERNUR ALI MAZI LANJUTKAN PROYEK STRATEGIS NUR ALAM

 OLEH YAMIN INDAS

 

WAKIL KEPALA STAF TNI-AL PUSPO LUKITO SE MM (KETIGA DARI KIRI) PERTENGAHAN BULAN JUNI 2019 MENINJAU PERSIAPAN PEMBANGUNAN MARKAS KOMANDO DAM DERMAGA PANGAKALAN TNI-AL DI KENDARI. IA DIDAMPINGI ANTARA LAIN KADIS PERHUBUNGAN SULTRA DR IR HAJI HADO HASINA MT (KEDUA DARI KIRI).

INI narasi kesinambungan yang perlu dibudayakan. Gubernur H Ali Mazi SH melanjutkan proyek-proyek strategis di era Nur Alam, Gubernur Sultra sebelumnya. Antara lain pembangunan Markas Komando dan dermaga Pangkalan TNI-AL di Teluk Kendari. Terkait dengan itu Ali Mazi akan di-back-up Kadis Perhubungan Hado Hasina agar proyek itu selesai sesuai jadwal.

Tradisi kesinambungan di negeri kita belum membudaya. Lain gubernur atau bupati/walikota lain pula gagasan dan programnya. Adapun gagasan dan program pejabat sebelumnya dianggap barang usang, yang harus dikesampingkan begitu muncul pejabat baru.

Di tingkat nasional, fenomenanya juga seperti itu. Ketika terjadi pergantian suatu lembaga, bahkan presiden sekalipun, maka segala yang berbau Orde Lama atau Orde Baru dianggap tidak relevan lagi untuk dibawa ke alam reformasi yang serba demokratis, kendati demokrasi Indonesia cenderung sangat liberal dan bebas tanpa sekat-sekat moral dan etika. Padahal, bangsa Indonesia adalah bangsa beragama yang sangat mengedepankan perihal sopan santun dan budi luhur.

Dalam tulisan ini saya tidak perlu menyebutkan contoh-contoh soal yang menunjukkan belum terbangunnya kesinambungan dalam rangka pembangunan di provinsi ini. Namun, akibat miskinnya narasi tersebut, provinsi yang kaya dengan sumber daya alam, ini nyaris akan selalu berjalan di tempat. Tidak maju secepat yang diharapkan.

Pasalnya, aset atau fondasi yang telah diletakkan pemimpin sebelumnya menjadi sia-sia karena tidak dilanjutkan pemimpin penggantinya. Padahal aset itu telah menghabiskan dana yang cukup besar, serta sumber daya pikiran (gagasan) yang tidak boleh disepelekan.

 

Saya mengapresiasi Gubernur Ali Mazi yang telah bertekad untuk segera menyelesaikan pembangunan Markas Komando dan dermaga Pangkalan TNI-AL di Teluk Kendari.  Instalasi TNI-AL tersebut merupakan bagian dari pembangunan jembatan Bahteramas  yang akan melayang di atas laut teluk guna memperpendek hubungan transportasi kota lama dengan daerah pengembangan kota di wilayah Andonohu. Proyek infrastruktur tersebut telah ditinjau Presiden Jokowi ketika berkunjung ke Kendari di awal masa jabatannya.

Adapun dermaga Pangkalan TNI-AL yang dijadwalkan selesai dalam tahun 2019 merupakan pengganti pangkalan yang ada di  teluk. Pangkalan lama itu tidak bisa dijangkau kapal-kapal perang milik TNI-AL berukuran besar karena bakal tarhalang jembatan Bahteramas.

Desain Markas Komando TNI-AL di Teluk Kendari

Atas kesepakatan dan kerja sama Pemda Sultra dengan pimpinan TNI-AL, maka pangkalan baru dan sekaligus Markas Komando Pangkalan TNI-AL dibangun dengan dana APBD Sultra.

Berdasarkan catatan, pembangunan Pangkalan TNI-AL Kendari disiapkan sejak lama oleh Pemprov Sultra. Di akhir masa jabatan Gubernur Nur Alam,  Hado selaku Kadis Perhubungan sempat menyelesaikan masalah yang menghambat pembangunan dermaga tersebut.

Dana pembangunan dermaga disiapkan melalui APBD 2016 sebesar Rp 15 miliar. Namun, dana ini hanya untuk biaya pembangunan fisik, sedangkan untuk biaya ganti rugi tanah belum disediakan. Masalah tersebut membuat proyek itu terkatung-katung.

Kadis Perhubungan Hado Hasina kemudian mengambil kebijakan, dengan melelang sebagian pekerjaan fisik dengan anggaran sebesar Rp 5 miliar. Adapun sisa dana Rp 10 miliar akan digunakan untuk ganti rugi tanah lokasi proyek dermaga TNI-AL.

Akan tetapi kebijakan ini tidak diterima oknum pejabat otoritas keuangan provinsi, kendati kebijakan itu telah dikonsultasikan dan disetujui gubernur. Menurut Hado, oknum itu memang sering menghambat proyek-proyek infrastrtruktur transportasi Dinas Perhubungan Sultra. Padahal tugas pokoknya adalah melayani kelancaran aliran anggaran suatu proyek yang telah disetujui gubernur.

Lokasi pembangunan Markas Komando dan dermaga Pangkalan TNI-AL Kendari adalah eks pabrik pengolahan ikan beku (cold storage) milik PT Dharma Samudera seluas 1,5 hektar. Total ganti rugi yang diminta perusahaan itu adalah Rp 29 miliar sesuai hasil perhitungan konsultan dan bank.

Namun, kebutuhan pemda hanya 1,3 hektar dengan nilai ganti lahan seluas itu sekitar Rp 14 miliar. Kadis Perhubungan Hado Hasina kemudian menjelaskan, semua kemelut anggaran pembangunan fasilitas TNI-AL Kendari kini sudah tidak ada masalah setelah Gubernur Sultra yang baru, Ali Mazi ikut turun tangan.

Putra Kaledupa berusia 56 tahun tersebut selain kreatif inovatif, dia dan Ali Mazi memiliki hubungan chemical yang produktif. Ali Mazi berduet dengan Hado untuk pembangunan tiga bandara di Sultra ketika Ali menjabat Gubernur Sultra periode 2003-2008. Yaitu terminal baru Bandara Haluoleo, dan dua bandara baru di Wakatobi dan Kolaka.

Di  era Gubernur Ali Mazi periode pertama, Hado diangkat sebagai Wakil Kadis Perhubungan Sultra. Dengan jabatan tersebut dia melakukan lobi dengan Kementerian Perhubungan untuk mendapatkan izin pembangunan bandara baru. Di masa itu Kementerian tersebut tidak menerbitkan izin pembangunan bandara baru karena APBN memang  tak menyediakan biaya untuk pembangun infrastruktur tersebut.

Namun, Wakadis Perhubungan mengajukan alasan bahwa Sultra  hanya membutuhkan selembar surat izin. Lebih dari itu, seperti dana pembangunan kedua bandara, akan disediakan melalui APBD Wakatobi dan Kolaka serta di-back-up APBD Provinsi. Alhasil, kedua bandara tersebut telah melayani penerbangan setiap hari sejak beberapa tahun lalu dengan pesawat kecil seperti jenis ATR 600-72. ***

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>