BERAS GRATIS BUAT PENDUDUK MISKIN

OLEH YAMIN INDAS

KEPALA DINAS PROVINSI SULTRA DRS ARMUNANTO MSI

PEMERINTAH sekarang sangat concern terhadap rakyat yang secara ekonomi masih tergolong penduduk miskin. Tidak heran jika tahun ini (2019) mereka diputuskan harus  mendapatkan   beras sejahtera secara gratis alias cuma-cuma. Yaitu penduduk miskin yang telah terdaftar sebagai KPM (Keluarga Penerima Manfaat) Rastras (Beras Sejahtera) sesuai kreteria Komenterian Sosial RI.

Seperti dijelaskan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara, Armunanto, bantuan beras tersebut dimaksudkan sekadar untuk menunjang hidup agar kegiatan mencari nafkah sehari-hari berjalan lancar. Mereka tetap bekerja dan berproduksi seperti biasa tanpa  ketergantungan pada siapa pun.

Bantuan itu bersifat mem-backup agar warga terkait tetap berkonsentrasi pada pekerjaannya untuk mendapatkan hasil yang semakin meningkat. Bila hal itu terwujud (peningkatan pendapatan), maka bantuan pemerintah tidak signifikan lagi. Bantuan itu akan dialihkan kepada warga yang lebih membutuhkan.

Menurut Armunanto, program bantuan beras tahun 2018 masih memberlakukan nilai tebus Rp 1.500 per kilogram bagi setiap KPM. Namun, untuk tahun ini (2019) nilai tebus Rastras tidak ada sama sekali. “Full gratis”, kata Kadis Sosial Sultra tersebut.

Sasaran KPM tahun 2019 tercatat 154.000 keluarga, tersebar di 17 kabupaten/kota di Sultra. Penyaluran beras tersebut dilakukan langsung ke titik terdekat dengan tempat tinggal KPM. Penyaluran Dinas Sosial dan unsur Polri. “Penyaluran harus tepat jadwal, tepat  sasaran, tepat kualitas”, ujar Armunanto yang baru kembali dari lapangan bersama pejabat terkait dari Polda Sultra dalam rangka monitoring dan evaluasi program bantuan Rastras.

Ia mengatakan, sasaran program KPM Rastras sebetulnya cenderung makin berkurang sejalan dengan keberhasilan pembangunan terutama di bidang infrastruktur. Namun, jika masih terjadi penambahan target atau sasaran, hal itu lebih karena penduduk berkategori miskin baru mereka terdaftar sekarang.

Mengenai program keluarga harapan (PKH) Armunanto menjelaskan, saat ini tercatat 121.102 keluarga. Bantuan buat PKH di zaman Presiden SBY disebut BLT (Bantuan Langsung Tunai) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Di era Presiden Jokowi dimodifikasi menjadi PKH dan sasarannya lebih dipertajam sehingga menyentuh kelompok atau indifidu strategis dalam masyarakat.

Dalam program ini, sasarannya adalah warga miskin sekali atau  setingkat di bawah miskin yang dijaring dengan program KPM Rastras. Dalam satu keluarga PKH berbeda nilai bantuan yang diterimanya. Seumpama dalam keluarga itu terdapat ibu hamil, anak usia dini (balita), anak usia SD, usia SMP, SMA, disabilitas, dan lansia, maka semuanya kebagian bantuan KPH dengan jumlah uang yang berbeda satu sama lain.

KADIS SOSIAL SULTRA DRS ARMUNANTO MSI (baju korpri, tiga dari kiri) SAAT DI KONAWE SELATAN RSENIN 18 MARET 2019 DALAM RANGKA MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM KPM HARTRAS DAN PKH TAHUN ANGGARAN 2019 BERSAMA PEJABAT TERKAIT DARI POLDA SULTRA.

Ibu hamil misalnya, porsinya adalah Rp 2.400.000 setahun. Balita Rp 2.400.000 setahun. Usia SD Rp 900.000 setahun. Lalu usia SMP Rp 1.500.000 setahun. Sedangkan anak SMA mendapat Rp 2.000.000 setahun.

Selain itu masih ada bantuan tetap Rp 550.000 per keluarga KPH. Terakhir KIS (Kartu Indonesia Sehat)  atau PKH Askes, yang digunakan saat berobat di Puskesmas atau Rumah Sakit. Adapun dana “BLT” tadi dibagikan setiap tiga bulan atau 4 kali dalam setahun. Jadi untuk ibu hamil dalam tiga bulan dia menerima seper empat dari Rp 2.400.000  yaitu Rp 600.000.-

Kadis Sosial Sultra mengatakan, ada nilai plus dari penyaluran dana bantuan program PKH. Dana program KPH berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat bawah. Peredaran dana ini dipastikan mendorong kegiatan ekonomi di masyarakat bawah menggeliat.

Penyaluran dana program KPH tahap pertama tahun ini tercatat Rp 178 miliar lebih. Tepatnya Rp 178.340.750.000. Dana beredar sebesar ini diyakini akan dapat menggerakan kegiatan ekonomi.

Dengan program KPH dan KPM Rastras, pemerintah berharap masalah kemiskinan di Indonesia dapat dikurangi. Kriteria penduduk miskin ada dua versi: BPS (Biro Pusat Statistik) dan Bank Dunia. Pemerintah sudah pasti menggunakan BPS karena merupakan institusinya sendiri. Adapun pihak lain yang suka menggunakan versi Bank Dunia tidak masalah. Yang jelas Bank Dunia tidak punya program untuk menolong orang Indonesia yang dikategorikan masih miskin.

Menurut BPS, angka kemiskinan di Indonesia per September 2017 tercatat 26,58 juta orang (data paling akhir 9 koma sekian persen). Angka tersebut turun disbanding periode sama tahun 2016 yang mencapai 27,77 juta orang. Sebaliknya Bank Dunia mencatat lebih 70 juta orang penduduk miskin. Pasalnya, BPS dan Bank Dunia menggunakan standar berbeda  ketika menghitung tingkat kemiskinan di Indonesia. ***

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>