LANGKAH ALI MAZI TEPAT

 OLEH YAMIN INDAS

GUBERNUR SULTRA H ALI MAZI SH   Foto Google

TINDAKAN Gubernur Sultra Ali Mazi menghentikan kegiatan tambang nikel di Wawoonii, kita anggap sudah tepat. Bahkan, langkah tersebut mestinya menjadi pertimbangan Kementerian ESDM untuk mencabut kembali izin ekspor bijih nikel (ore).

Langkah tersebut diambil Gubernur Ali Mazi untuk meredam aksi unjuk rasa masyarakat Konawe Kepulauan (Konkep). Mereka  menolak penambangan nikel di pulau tersebut.  Unjuk rasa telah berlangsung sejak pekan lalu dan telah menimbulkan korban luka-luka di pihak warga.

Sejak maraknya penambangan nikel di Sultra sekitar satu dekade terakhir, masyarakat Wawonii menolak kegiatan yang merusak lingkungan dan menguras habis sumber daya alam nikel. Mereka tidak mau kehilangan potensi sumber daya alam yang dianggap sebagai simpanan bagi masa depan anak cucu mereka.

Sebaliknya, para bupati di hampir sekujur daratan dan pulau di Provinsi Sultra menggelar karpet merah bagi investor atau kacung investor yang berminat menambang bijih nikel (ore) sebagai komoditas ekspor row material.

Booming nikel ore telah membentuk jaringan mafia dalam rangka meraup dollar untuk kantong-kantong mafia tersebut. Mafia yang dimaksud di sini tentu tidak lain oknum-oknum  birokrasi mulai Kementerian terkait di Jakarta hingga Kadis terkait di kabupaten dan provinsi. Kartu yang dimainkan adalah seputar perizinan mulai dari penetapan status hutan, izin usaha pertambangan (IUP), izin ekspor hingga sertifikat clear and clean.

Ketika sebuah undang-undang yang melarang ekspor nikel mentah (ore) diberlakukan pada tahun 2014, pengiriman ke luar negeri memang sempat dihentikan. Para pemegang IUP didorong untuk membangun smelter secepatnya agar kegiatan ekspor berjalan lagi dengan nilai tambah lebih tinggi dari produk industri smelter itu.

Akan tetapi, kegiatan pembangunan smelter berjalan di tempat. Bahkan, masih banyak pemegang IUP tak bergerak sama sekali. Di Kabaena, misalnya, ada penambang nikel pernah sesumbar punya modal 6 miliar dollar AS untuk membangun pabrik nikel di sana. Modal dan rencana ini telah dilaporkan kepada Menko Perekonomian (waktu itu Hatta Radjasa). Namun, sampai hari ini sepotong besi pun  tak ada di sana buat bahan bangunan pabrik nikel dimaksud.

Dalam situasi mangkrak perihal pembangunan smelter, pemerintah berubah pikiran. Neraca perdagangan luar negeri yang sangat timpang ikut mendorong pemerintah mencabut larangan ekspor nikel ore. Kebijakan itu diharapkan merangsang para pengusaha tambang bagi percepatan pembangunan smelter. Artinya, hasil ekspor ore dimanfaatkan sebagai penguatan modal.

Dibukanya kembali kran ekspor ore,   para pemegang IUP yang beroperasi di Sultra bak kejatuhan durian runtuh. Mereka segera memanfaatakan peluang emas tersebut. Soal apakah mereka sedang atau tidak membangun smelter, itu urusan lain.

Perhatian sekarang harus fokus ke pengolahan nikel ore lagi. Dalam perpacuan itu tak ketinggalan para pemegang IUP di Pulau Wawonii. Mereka malah nekat melawan aspirasi dan kemauan rakyat yang sejak awal  menolak kegiatan penambangan nikel.

Rakyat berusaha membela kepentingan dan masa depan mereka. Untuk itu, tidak ada pilihan lain kecuali menggelar unjuk rasa di Kantor Gubernur Sultra. Mereka berhasil menerobos pengawalan berlapis mulai dari pagar betis polisi hingga satpol pamongpraja.

Gangguan kamtibmas tersebut mendorong Gubernur Ali Mazi menertibkan langsung ke sumber konflik. Kegiatan 15 perusahaan di Wawonii dinyatakan dihentikan sementara. Sebagai pejabat baru, Ali Mazi tentu tidak punya hambatan psikologis terkait penertiban para pengusaha tambang yang beroperasi di Sultra.

Langkah tersebut kita anggap tepat dan aspiratif serta berdimensi melindungi kepentingan rakyat Sultra yang lebih luas dan berjangka panjang. Dengan kata lain, tindakan pembekuan usaha pertambangan nikel di Sultra dan Pulau Wawonii khususnya, jauh lebih menguntungkan masa depan daerah rakyat. Oleh karena itu. Kementerian terkait diminta memahami keputusan Gubernur Ali Mazi sebagai pemimpin Sultra.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, kebijakan membuka kembali kran ekspor ore merupakan upaya penyelamatan ekspor nasional yang anjlok berkepanjangan. Pemda pun kebagian hasil ekspor tersebut, baik pemda provinsi maupun kabupaten/kota. Tetapi kerusakan lingkungan dan lenyapnya mineral nikel sebagai potensi ekonomi, kerugiannya jauh lebih besar.

Lubang-lubang galian yang masih menganga, hilangnya bukit, lembah, dan sungai di Konawe Utara, Kobawe, Konawe Selatan, Kabaena, adalah fakta tak terbantahkan tentang hilangnya masa depan ekonomi dan sosial rakyat Sultra. Dan kerusakan alam itu menjadi pemandangan memprihatinkan. Kerusakan itu telah ditinggalkan para penambang  tanpa rasa tanggung jawab untuk memulihkannya kembali.

Salah satu pertimbangan dibukanya kran ekspor ore harus diakui bisa merangsang para pengusaha tambang mempercepat penyelesaian pembangunan smelter yang diprogramkan. Tetapi harapan tersebut lebih baik dikesampingkan saja. Banyak pihak menilai kebijakan ini hanya akal-akalan. Dikatakan, sampai izin ekspor ore dicabut kembali, sejumlah smelter yang sedang dibangun di Sultra, akan menjadi rongsokan, besi tua. Sebab smelter tidak akan selesai-selesai.

Kran ekspor nikel ore hanya dijadikan instrument untuk berpacu melakukan penambangan nikel ore secara besar-besaran. Di antara pemegang IUP terpantau ada kerja sama untuk saling membagi volume galian ore di lapangan agar masing-masing segera menikmati dan merealisasikan jatah kuota ekspor.

Sebuah catatan yang perlu dicermati adalah program pembangunan sekian banyak smelter di Sultra. Secara bisnis apakah investasi itu feasible dilihat dari ketersediaan bahan baku untuk sekian lama usia produksi pabrik? Kalau tidak feasible lebih baik permainan dihentikan sekarang agar tidak menjadi kebohongan di kemudian hari.

Indonesia mempunyai industri tambang nikel dan menjadi salah satu yang terbesar dunia, yaitu tambang dan pabrik nikel di Pomalaa, Kolaka. Pabrik peleburan itu memproduksi ferronikel (kadar lebih 90 persen nikel), nyaris nikel murni dalam bentuk batangan.

Pabrik milik BUMN di lingkup Kementerian ESDM itu telah beroperasi hampir seumur Republik. Maka tidak heran jika bahan baku di sekitarnya sudah mulai  habis. Sebagai perusahaan besar, Aneka Tambang Pomalaa sejak lama telah memiliki lahan cadangan nikel di Pulau Gebe, Maluku Utara, dan di Konawe Utara.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>