Hado Hasina, Pj Wali Kota Baubau

 Di tengah kesibukannya membangun infrastruktur transportasi, Dr Ir H Hado Hasina MT diangkat sebagai Penjabat Walikota Baubau menggantikan AS Tamrin yang mengundurkan diri karena dia maju sebagai calon Walikota Baubau untuk perode kedua dalam pilkada serentak bulan Juni 2018.

       Pengangkatan tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.74-116 Tahun 2018, yang ditanda tangani Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tanggal 24 Januari 2018. Selanjutnya Hado dilantik di Kendari tanggal 31 Januari 2018 oleh Pelaksana Tugas Gubernur yang juga Wakil Gubernur Brigjen Purn TNI HM Saleh Lasata.

Penunjukan Hado oleh Menteri Tjahyo Kumolo sesuai usulan Plt Gubernur Sultra Saleh Lasata. Pak Saleh tidak asal ngusul sekadar formalitas belaka tetapi penuh pertimbangan berdasarkan kondisi dan permasalahan Kota Baubau. Maka ia mencari pejabat senior di lingkup Pemprov Sultra yang tupoksinya dekat dengan permasalahan kota wisata tersebut

       Kadis Perhubungan Sultra Hado Hasina  melihat, Baubau sangat berpotensi untuk berperan sebagai lokomotif pembangunan Provinsi Sultra di wilayah Kepulauan. Wilayah ini meliputi 6 daerah otonom, termasuk Kota Baubau. Gerbong ini makin besar jika Muna masuk dan ikut menjadi satelit Baubau. Saat ini Muna terdiri atas dua daerah otonom: Kabupaten Muna dan Kabupaten Muna Barat.

       Salah satu keunggulan Kota Baubau adalah posisinya yang strategis dalam jaringan lalu lintas transportasi nasional. Pelabuhan Murhum Baubau merupakan pelabuhan transit kapal-kapal penumpang milik PT Pelni maupun kapal cargo dalam pelayaran dari wilayah barat ke timur Indonesia, dan sebaliknya. Jadi dia titik penghubung wilayah timur dan barat Nusantara.

       Di era pemerintahan Jokowi-JK, pelabuhan Murhum ditetapkan sebagai salah satu jalur tol laut nasional dengan rute Tanjung Perak – Baubau – Manokwari, dan sebaliknya. Ini berarti, Baubau akan berfungsi sebagai distributor kebutuhan pokok dan barang-barang strategis lainnya bagi daerah-daerah sekitarnya. Sebab fungsi jalur tol laut adalah menjamin ketersediaan barang dan menekan disparitas harga antara daerah pengirim dan daerah tujuan. Sekaligus juga Baubau akan menjadi pusat akumulasi barang-barang muatan balik (return cargo) bagi semua armada nasional yang menyinggahi pelabuhan Murhum.

       Potensi besar lainnya yang dimiliki Baubau adalah pariwisata. Baubau yang juga dijuluki Kota Keraton tengah berusaha menjadikan Keraton Buton dan semua peninggalan di dalamnya menjadi ikon wisata.

       Persoalan mencolok Kota Baubau adalah kegagalannya menampilkan kesan aristokrat sebagai bekas ibukota kesultanan (di masa lalu). Yaitu kota yang hijau oleh pepohonan, ruas-ruas jalannya lebar-lebar dan   tanpa tersumbat kemacetan, bersih, rapi, dan indah. Tetapi realitanya terbalik, Baubau terkesan kumuh akibat kesemrawutan lalu lintas di hampir semua jalan utama.

       Segera setelah dilantik Hado Hasina menyusun RPJMD Transisi. RPJMD ini bisa menjadi titik tolak pembangunan Kota Baubau setelah memiliki walikota definitif hasil pllkada. Pemerintahan baru tidak perlu lagi meraba-raba atau berspekulasi dari titik mana pembangunan dan penataan kota harus dilanjutkan. Inti RPJMD Transisi adalah program penataan dan pengembangan menuju kota yang lebih tertib, rapi dan bersih.

       Ia mengatakan, ada tiga isu yang diakomodasi RPJMD Transisi. Pertama, kesemrawutan lalu lintas. Akar masalahnya ialah terjadinya peningkatan kendaraan bertonase berat, belum adanya terminal, parkir liar di mana-mana. Kemudian ini yang lebih penting: kurangnya kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas.

       Kedua, infrastruktur pariwisata. Potensi pariwisata Baubau masih miskin sarana dan prasarana sehingga sektor ini bergerak agak lamban. Partisipasi masyarakat juga masih rendah. Partisipasi itu minimal dalam hal perawatan lingkungan yang rapi dan bersih.

       Isu ketiga menyangkut penanganan pedagang kaki lima, PKL. Kelompok pelaku sektor informal tersebut cukup punya andil bagi semrawutnya Kota Baubau. Sebab konsentrasi PKL bukan saja di jalur-jalur akses pasar tradisional melainkan juga di ruas-ruas jalan utama.

       Penataan yang diprioritskan Pj Walikota meliputi pembangunan akses jalan dari kawasan terminal (sementara) Waramesiu menuju pusat kota termasuk ke pelabuhan Murhum; pengaturan sistem jalan satu arah untuk mengurangi kepadatan di jalur-jalur tertentu dalam kota maupun keluar kota; menata obyek wisata religi sekitar Masjid Keraton serta membuat aturan pengeleolaan obyek wisata oleh masyarakat; menyiapkan area penampungan PKL

       Tidak kalah pentingnya dalam rangka mewujudkan misi dan program RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah) Transisi adalah perbaikan tanggul Kali Baubau, pembuatan tanggul pesisir, dan penyadiaan fasilitas pemecah gelombang (break water). Kegiatan ini bersifat upaya pencegahan bencana alam yang mengancam ketenangan hidup warga kota.

       Hado Hasina optimistis, masa kerja yang kurang dari satu tahun sebagai Pj Walikota, dapat menghasilkan perubahan, perbaikan, dan kemajuan Kota Baubau yang pernah menjadi pusat Kesultanan Buton di masa lalu. Ia melaksanakan amanah tersebut dengan semangat Bolimo Karo Somanamo Lipu dan falsafah Sara Pataanguna yang telah diwariskan pemerintahan Kesultanan Buton.***

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>