KAWASAN KOMERSIAL DIKELOLA MASYARAKAT

 OLEH YAMIN INDAS

 

      

Kadis Pderhubungan Sultra Dr Ir Hado Hasina MT

  LANGIT bersih di atas Amolengu. Matahari bersinar terang. Boleh jadi, keramahan alam tersebut adalah sepenggal cuaca cerah terakhir buat tahun ini. Sebab menurut yang empunya prakiraan, musim hujan sudah akan mulai berlangsung setelah pertengahan bulan November.

        Beberapa wanita paruh baya mengukir senyum saat keluar menyambut sebuah mobil yang berhenti di depan kios mereka. Sebagian lagi tetap berdiri di tempat, di dalam kiosnya, dan dengan wajah ramah pula mengarahkan perhatian ke obyek yang sama,  penumpang mobil Kijang Innova dari Kendari.

        “Mari, masuk Pak”, ujar mereka hampir bersamaan. Sejenak pandangan kami menyapu rangkaian kios alias warung berderet di sepanjang tepi jalan, di kompleks tersebut. Dalam rangkaian itu, ada sekitar 30 petak (unit) bangunan dari papan berlantai semen berukuran 4 X 6 meter. Ruang teras depan berbentuk gazebo dengan logo Dinas Perhubungan Sultra. Lahan bekas urukan yang tersisa di halaman depan belum dimatangkan, tanahnya masih berwarna kecokelatan dan melengket.    

Kami akhirnya masuk ke salah satu petak dari deretan kios, mengambil kursi lalu relaksasi. Pemilik warung tampak siap melayani jika kami menginginkan sesuatu. Tetapi kami masih senang mengajak mereka ngobrol di seputar usaha ekonomi mereka di tempat tersebut. Pemilik warung tetangga sebelah, juga masih sibuk berbenah, menggeser-geser peti es berisi berbagai jenis ikan segar yang siap dibakar atau direbus.  

        Cuplikan suasana di atas adalah aktivitas warga masyarakat di sekitar pelabuhan Amolengu, Kabupaten Konawe Selatan. Sejak beberapa bulan terakhir, mereka membuka usaha kuliner untuk keperluan penumpang yang turun naik di pelabuhan kapal feri itu. Sarana  tempat usaha berupa kios/warung disiapkan Dinas  Perhubungan Provinsi Sultra. Operasional pemanfaatan kios akan diatur nanti dalam perjanjian kerja sama.

        Dermaga dan terminal pelabuhan feri Amolengu dan Labuan diresmikan pemanfaatannya oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Februari 2016. Kehadiran infrastruktur transportasi itu telah meningkatkan konektivitas antar pulau dan antar kabupaten di Sultra. Lintas feri Amolengu – Labuan menyatukan Pulau Buton dengan daratan besar jazirah Sulawesi Tenggara.

 

Ruang Usaha Ekonomi Produktif  

        Hado Hasina yang diangkat sebagai Kadis Perhubungan Sultra Juli 2016, menyadari Sultra ketinggalan jauh dari kondisi infrastruktur yang memadai. Infrastruktur yang sudah ada, semisal pelabuhan penyeberangan dan ruas-ruas jalan, belum disiapkan infrastruktur penunjang seperti terminal, halte, rambu jalan, dan lain-lain.

        Dia kemudian menyiapkan program jangka pendek dan jangka menengah pembangunan infrastruktur transportasi. Tujuan program itu bukan semata-mata hanya  untuk kelancaran arus barang dan mobilitas orang, serta untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan para pengguna jasa transportasi tetapi sekaligus juga untuk mengkatrol pendapatan asli daerah.

        Namun, lebih dari itu ada keunggulan lain terkait program pembangunan infrastruktur transportasi di Sultra. Yaitu pelibatan warga masyarakat dalam mata rantai kegiatan jasa transportasi. Dalam kegiatan itu terbuka ruang-ruang baru bagi usaha ekonomi produktif. “Ruang-ruang baru itulah yang kita serahkan kepada masyarakat warga sekitar untuk diisi dan dikelola bagi peningkatan kesejahteraan hidup mereka”, ujar Hado.

        Di setiap terminal, baik terminal pelabuhan feri dan pelabuhan laut maupun terminal darat akan dibuka kawasan komersial yang luasnya  antara 3 sampai 5 hektar. Lahan ini akan dimatangkan hingga siap dibangun sebagai kawasan komersial. Di dalam kawasan ini bakal disiapkan berbagai sarana dan fasilitas terkait kebutuhan masyarakat pengguna jasa transportasi, seperti pusat kuliner, penginapan/hotel, pusat souvenir dan swalayan. Kemudian areal parkir mobil angkutan umum dan kendaraan pribadi, mushalla, toilet, dan sebagainya.

Masyarakat warga sekitar  akan dilibatkan sebagai pengelola usaha-usaha  ekonomi tersebut. Warga yang lahannya  terkena kawasan akan dijadikan prioritas tinggi untuk dilibatkan sebagai pengelola. Dan lahan tersebut tetap dimiliki warga bersangkutan.

 Kawasan komersial bagi terminal di kota-kota seperti Kendari, Baubau, Kolaka, Wanci (Wakatobi) dapat melibatkan pelaku ekonomi berskala makro untuk membangun dan mengelola mall dan pasar modern.

        Hado mengatakan, pembangunan kawasan komersial merupakan penjabaran konsep private public partnership, yaitu model kerja sama pemerintah dan masyarakat untuk memacu terwujudnya  kesejahteraan masyarakat sendiri.  Peran masyarakat dalam model ini adalah sebagai subyek, yaitu pelaku usaha ekonomi produktif yang bekerja secara mandiri dan profesional. Bagaimana konkretnya usaha ekonomi produktif, ya antara lain seperti kios/warung  di Amolengu tadi.

        Adapun mekanisme kerja sama antara pemerintah dan masyarakat pengelola, akan diatur dalam suatu naskah perjanjian. Isinya antara lain tentang bagi hasil secara proporsional kedua belah pihak.  “Mungkin pengelola (warga) akan diberi porsi 80 persen”, kata Kadis Perhubungan Sultra menyebut sebuah perkiraan.

 

Usaha Bakulan

        Menurut pengamatan kita, para peserta dan calon peserta program kerja sama pengelolaan kawasan komersial, umumnya adalah warga miskin di sekitar kawasan tersebut. Sebagian telah melakukan kegiatan produktif seperti menjajakan ikan atau kue ke rumah-rumah atau kampung. Kondisi mereka masih di bawah skala usaha mikro yang kriterianya punya aset maksimal Rp 50 juta sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2008. Karena itu, lebih tepat kita sebut usaha mereka sebagai pedagang bakulan.

        Para pedagang bakulan tersebut lebih banyak dilakukan ibu-ibu. Nurpati (42) adalah salah satu di antaranya. Ibu tiga anak ini menjajakan ikan ke seputar desanya, Langgapulu, setiap hari. Sering juga ke desa tetangga seperti Ulunese, dan Amolengu.

        Tetapi Nurpati kini tidak lagi berjualan keliling. Dia kebagian satu petak kios di Amolengu dari program Kawasan Komersial Dinas Perhubungan Sultra. Di kios itu saja dia berjualan makanan dan minuman, seperti teman-teman lain yang juga kebagian kios. Nurpati dibantu suaminya, Saino, dalam mengelola kios.

        Nurpati menyatakan rasa senang atas penyediaan sarana usaha berupa kios oleh Dinas Perhubungan Sultra. “Kami merasa terbantu dengan program ini”, ujarnya. Hanya saja, katanya menambahkan, kami belum tahu berapa kami  harus bayar ke dinas setiap bulan.

        Pernyataan rasa senang juga disampaikan Lasanita (50) di pelabuhan feri Torobulu, terletak lebih ke selatan dari Amolengu. Torobulu menghubungkan pelabuhan feri Tampo di daratan Pulau Muna. Di pelabuhan tersebut juga akan dibangun kawasan komersial. Lasanita menjelaskan, istrinya kini tidak lagi menjunjung ikan dan kue ke mana-mana karena telah kebagian kios di kompleks pelabuhan Torobulu. Dia berjualan di kos saja.

         Lokasi Kawasan Komersial Amolengu berjarak sekitar 100 Km dari Kota Kendari, atau  1 Km dari dermaga kapal feri. Pembangunan kawasan itu hingga menjelang akhir 2017,  masih dalam tahap pengurukan tanah. Areal yang akan dibangun sekitar 3 hektar. Sebagian lahan yang telah diuruk mulai diisi dengan pembangunan kios. Warga setempat pun berebut untuk mendapatkan kios agar mereka segera menjalankan usaha kuliner dan kegiatan ekonomi produktif lainnya.

        Hari telah menjelang siang. Di luar, sinar Matahari makin terik. Cahaya berpendar-pendar. Namun, suasana di Kawasan Komersial Amolengu terasa makin ramai. Di warung milik Waawu (50), misalnya,  ada Kepala Desa Langgapulu, Muniadin (47), dan Kepala Pelabuhan Amolengu Armin Malaka. Kehadiran mereka tak lebih untuk menemani tamu Kadis Perhubungan Sultra yang tadi naik Kijang Innova dari Kendari.

        Akhirnya, kami menikmati makan siang di kios Waawu, ibu tujuh anak dari Desa Ulunese. Suasana di Kawasan Komersial   Amolengu tidak berbeda dengan suasana di tempat lain dalam urusan kuliner bernuansa makanan khas laut (seafood).  Kita memilih sendiri secara langsung aneka jenis ikan segar dalam kotak es. Bedanya, ikan di Amolengu baru ditangkap semalam, sehingga benar-benar terasa sangat segar. Sedangkan ikan segar di kota, ada yang telah menginap 3-4 hari bahkan lebih lama dalam peti es.

        Nurpati menawarkan sejenis ikan yang disebutnya lebih enak dari ikan sunu. “Ikan ila namanya”, seorang warga menjelaskan. Saya minta dibuatkan pallumara (direbus) dengan bumbu sederhana seperti tumisan bawang merah/bawang putih, serai dan lengkuas. Ternyata benar. Sensasinya luar biasa. Lebih gurih dan lebih enak  dari ikan sunu yang selalu menjadi target bagi kebanyakan penggemar seafood.

        Kegiatan merintis usaha ekonomi produktif membuat langit Amolengu kian cerah. Warga pun tampak bergairah dalam memulai  pengembangan peran dan visi entrepreneur mereka sebagai pelaku kegiatan ekonomi berskala kecil-kecilan.

        Proyek pembangunan infrastruktur transportasi di Sultra, sesungguhnya juga memang berskala kecil. Artinya, anggarannya kecil belaka karena menetes hanya dari APBD, tak ada dukungan finansial dari pusat. Program dan proyek itu muncul dari kreatvitas Hado Hasina saja  sebagai Kadis Perhubungan Sultra. Meskipun demikian, jika program Kawasan Komersial dapat direalisasikan, maka gerbong ekonomi masyarakat akar rumput akan bergerak. Kawasan Komersial yang tersebar di pelosok Sultra itu, pelan tetapi pasti akan berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. ***          

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>