KONEKTIVITAS PULAU BUTON DENGAN KENDARI, PRESTASI BESAR NUR ALAM

Kapal Feri Bahteramas yang melayani lintas Amolengu-Labuan

TERWUJUDNYA konektivitas Pulau Buton dengan Kendari di daratan besar jazirah Sulawesi Tenggara, nyaris luput dari perhatian kita selama ini. Padahal, perkembangan tersebut sebetulnya bernilai historis bagi perjalanan pembangunan di Provinsi Sultra.

Lebih spesifik lagi, terbangunnya konektivitas itu merupakan prestasi besar dan luar biasa bagi Nur Alam sebagai gubernur di provinsi ini selama dua periode.

Pernyataan di atas dikemukakan Hado Hasina saat berbincang dengan saya belum lama ini. Kepala Dinas Perhubungan Sultra tersebut menambahkan, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas kebijakan Nur Alam sejak awal masa jabatannya untuk merespons wilayah-wilayah yang masih terisolasi, baik karena faktor kondisi jalan dan jembatan maupun karena karakter geografis pulau-pulau yang terpisah oleh laut dan selat.

Menurut Hado, masyarakat Buton Utara sangat terbantu dan sangat menikmati terwujudnya konektivitas dengan Kendari di daratan besar. Setiap saat (dalam segala cuaca) mereka bisa ke Kendari atau ke daerahnya tanpa khawatir tentang ombak Laut Banda atau tanpa kesulitan sarana transportasi.

Terbukanya akses Pulau Buton dengan daratan besar sebenarnya telah berlangsung lebih setahun, ditandai peresmian pelabuhan feri di Amolengu (daratan besar) dan Labuan (daratan Pulau Buton) pada 20 Februari 2016 oleh Menteri Perhubungan saat itu Igantius Jonan.

Sekaligus juga menteri saat itu meresmikan pengoperasian jembatan terapung berupa kapal feri lintas Amolengu – Labuan (8 mil). Maka, sejak itu nadi kehidupan sosial ekonomi pulau dan daratan besar, berdenyut lebih kencang. Jonan ketika itu menyebut bahwa hubungan konektivitas pulau-pulau dan daerah di kawasan timur akan semakin ditingkatkan, dalam rangka mewujudkan komitmen Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

    Penyatuan daratan besar dan Pulau Buton dalam satu sistem perhubungan darat tidak hanya dinikmati masyarakat kabupaten dan kota di daratan pulau itu melainkan juga warga gugusan pulau-pulau Wanci, Kaledupa, Tomia, dan Binongko (Wakatobi). Wakatobi yang dulu dikenal sebagai Kepulauan Tukang Besi, kini telah berstatus kabupaten.

Bahkan, Kabupaten Wakatobi kini oleh pemerintah pusat dijadikan salah satu dari 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Andalannya adalah Taman Nasional Laut yang telah dikenal di mancanegara, terutama wisatawan yang menyenangi keindahan bawah laut.

Pulau Wanci sebagai pusat pemerintahan sejak beberapa tahun lalu telah terkoneksi dengan daratan Pulau Buton melalui lintas kapal feri Kamaru – Wanci. Dengan demikian, destinasi wisata tersebut kini telah terintegrasi secara konfrehensif dengan ibu kota provinsi melalui sistem jaringan transportasi darat.

Hado Hasina mengatakan, semua selat di gugusan pulau-pulau Wakatobi akan difungsikan sebagai lintas kapal feri. Sehingga semua pulau akan terangkai oleh hubungan konektivitas  satu sama lain.

 Pendek kata, saat ini tidak ada lagi jarak antara daratan besar dan wilayah kepulauan. Mobilitas barang dan orang praktis telah berjalan lancar.

Kondusivitas tersebut kemudian menjadi tantangan bagi warga setempat untuk bekerja keras meningkatkan produksi dan produksivitas. Sebab akses ke simpul-simpul perdagangan dan pemasaran tidak masalah lagi.

Gerbang Utama Sultra

Sejak awal Nur Alam telah menunjukkan komitmen untuk membangun sektor perhubungan di Sultra. Dua hari setelah dilantik sebagai gubernur di periode pertama, dia menyusuri sudut-sudut pantai Teluk Kendari untuk menentukan lokasi pelabuhan Kendari yang baru. Dia didampingi Walikota Kendari, Asrun.

Dia ingin menyiapkan pelabuhan lebih besar untuk menyongsong masa depan kemajuan ekonomi dan pedagangan di provinsi ini. Sebab pelabuhan peninggalan era penjajahan Belanda yang lokasinya agak jauh masuk ke dalam teluk, dipandang tak representatif lagi.

Alhasil, titik pelabuhan baru itu kemudian ditempatkan di Bungkutoko, sebuah kawasan berbentuk pulau pada saat air pasang di mulut teluk. Prakarsa ini disambut baik pemerintah pusat dengan dukungan anggaran secara bertahap hingga selesai.

Pelabuhan baru ini oleh Hado disebut sebagai pintu gerbang ekonomi Sultra. Pelabuhan ini merupakan salah satu dari 24 pelabuhan di Indonesia yang dikembangkan sebagai lintasan tol laut oleh pemerintahan Jokowi-JK.

Dalam rangka tol laut pelabuhan Bungkutoko diperluas dengan pembangunan dermaga petikemas oleh PT Pelindo dengan biaya sekitar Rp 1 trilyun. Selain itu Pemda Sultra juga menyiapkan kawasan bisnis (kawasan industri penunjang). Kawasan ini berupa urukan dengan biaya diharapkan dari APBD Perubahan 2017 ini.

Lokasi pelabuhan baru Bungotoko berhadapan dengan Laut Banda. Kendati sekitar 5 mil ke depan terdapat Pulau Bokori, gulungan ombak Laut Banda masih tetap menerpa dermaga pelabuhan tersebut.

Masalah itu sejak awal saya kritik soal penempatan lokasi. Namun, Hado mengatakan, terpaan ombak itu akan diatasi dengan pembangunan sarana pemecah ombak di ambang masuk kolam pelabuhan. Sarana itu bisa berbentuk tanggul dan juga bisa benda terapung.

Sebagai pintu gerbang utama ekonomi Sultra Hado menyebutkan, pelabuhan baru tersebut kini telah terakses dengan lokasi pusat industri berbasis nikel di Morosi, Kabupaten Konawe. Juga dengan Bandara Haluoleo. Proyek industri di Morosi dibuka investor era pemerintahan Jokowi-JK.***

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>