TERMINAL UNTUK KAWASAN WISATA PULAU BOKORI

OLEH YAMIN INDAS

 

     

Cottage contoh yang dibuat di laut oleh Kadis Perhubungan Sultra Ir Hado Hasina

   GUBERNUR Nur Alam berpacu dengan waktu. Masa pensiun makin mepet, sementara beberapa proyek prestisius baru akan dimulai tahap konstruksi. Dia akan berhenti sebagai gubernur 18 Februari 2018.

Setidaknya ada tiga proyek besar yang ingin digenjot saat ini. Yaitu jembatan layang di atas Teluk Kendari (saya sebut  Bahteramas Golden Gate, merujuk San Fransisco Golden Gate), Masjid Al A’lam juga di perairan teluk, dan proyek pengembangan Pulau Bokori sebagai kawasan wisata terdekat dengan Kota Kendari (ibukota provinsi).

Proyek pertama bernilai Rp 750 miliar dari APBN, baru dilaksanakan peletakan batu pertama (ground breaking) Senin 15 Agustus 2016. Masjid Al A’lam belum terjadwal tetapi persiapan konstruksinya juga telah memadai. Adapun Pulau Bokori, perihalnya lebih heboh.

Kreasi Nur Alam menyiapkan Pulau Bokori (Bokori Island) baru dimulai hampir dua tahun lalu. Terlambat! Tetapi masih lebih baik daripada tidak berbuat sama sekali. Ungkapan ini sering saya kemukakan padanya bila kami sedang menikmati keindahan alam pantai dan laut di sana.

Dalam waktu yang sekejap itu, dia telah menyulap pulau itu menjadi tuan rumah kejurnas bola voli pantai, akhir 2015. Tamu-tamu provinsi dan Kota Kendari diarahkan mengunjungi pulau eksotik di tepi Laut Banda yang masih penuh misteri itu.

Tujuannya untuk mempromosikan pulau wisata tersebut. Kegiatan promosi paling heboh yang dilakukan Gubernur Sultra dua periode,  Nur Alam, adalah penempatan upacara peringatan Detik-detik Proklamasi di Pulau Bokori, sebuah ritual penting dalam setiap Hari Ulang Tahun  Kemerdekaan Republik Indonesia.

Penyiapan itu bukan pekerjaan ringan. Mulai dari land clearing dan pemadatan lahan  (pasir) untuk lokasi upacara hingga mobilisasi peserta upacara termasuk pasukan TNI-Polri. Sekitar seribuan orang akan tumpah ke pulau itu dari pagi hingga malam, tanggal 17 Agustus.

Di pulau berpasir putih itu kini sudah mulai tersedia cottage yang dibangun dengan dana APBD plus dana patungan beberapa pejabat eselon II. Air bersih masih dalam proses pemasangan yang dialirkan melalui pipa dari daratan besar. Jarak terdekat dengan daratan besar (wilayah Kabupaten Konawe) rata-rata di bawah 10 menit dengan perahu bermesin kekuatan 30 PK.

Selain air bersih dan energi listrik, infrastruktur mendesak terkait pengembangan Pulau Bokori sebagai kawasan wisata adalah penyediaan pelabuhan, baik di pulau maupun di daratan besar.

Pelabuhan di Bokori Island kini telah mulai dibangun Dinas Pekerjaan Umum Sultra, sementara di daratan besar belum dimulai. Ini mengganggu tidurnya Ir Hado Hasina, Kepala Dinas Perhubungan. Dia sudah punya desain bahkan sudah sangat siap untuk dikerjakan kapan saja. Tetapi dananya belum tersedia. Untuk mengejar waktu, Hado berharap proyek ini dibiayai dana APBD Perubahan 2016.

Kadis Perhubungan Sultra itu telah menyiapkan lahan sekitar 2 (dua) hektar di Desa Bajo Indah untuk lokasi pelabuhan dan terminal. Infrastruktur ini merupakan titik strategis pengembangan Pulau Bokori sebagai kawasan wisata. Oleh karena itu terminal ini akan dibangun sebaik mungkin dan dilengkapi pula dengan sarana dan fasilitas kemudahan bagi publik yang akan dan dari Pulau Bokori.

Tak kalah pentingnya juga adalah peningkatan kualitas jalan dari Kota Kendari hingga ke terminal yang akan dibangun Dinas Perhubungan itu. Tetapi menurut Karo Humas Pemprov Sultra Kusnadi, dana peningkatan kualitas jalan poros dimaksud telah tersedia.

Pembangunan pelabuhan dan terminal di Bajo Indah sebagai pendukung utama program pengembangan kawasan wisata Pulau Bokori,  menjadi beban pikiran Hado karena dia trauma dengan teguran Gubernur Nur Alam beberapa waktu lalu. Dalam sebuah rapat di Pulau Bokori seusai berbuka puasa Ramadhan yang baru lalu,   Gubernur terlihat agak kesal karena pembangunan dermaga pelabuhan di pulau itu belum juga dimulai. “Padahal, sudah hampir dua tahun yang lalu, saya tugaskan membangun itu”, katanya yang ditujukan kepada SKPD terkait.

Hado khawatir mendapatkan semprotan seperti itu menyusul penugasannya untuk membangun terminal di Desa Bajo Indah. Oleh karena itu, dia berharap DPRD Sultra dapat menyetujui usulan proyek pembangunan terminal itu melalui APBD Perubahan 2016.

Dalam rapat di ruang terbuka malam itu, Gubernur Nur Alam menyatakan, dermaga yang dibutuhkan di Pulau Bokori sebetulnya tidak harus permanen, beton. Bahannya cukup dari kayu pilihan yang cocok dengan kondisi air laut. Dengan demikian, penyediaannya akan lebih cepat. Biayanya pun pasti lebih ringan.

Tetapi dermaga yang kemudian sedang dibuat Dinas PU Sultra saat ini merupakan konstruksi beton. Biayanya kurang lebih Rp 1,6 miliar dari APBD Sultra 2016. Biaya tersebut juga dinilai banyak pihak, agak kegedean dilihat dari wujud fisik pekerjaannya.

Petunjuk lain Gubernur Nur Alam terkait pembangunan sarana kemudahan di pulau wisata itu ialah pembangunan cottage lebih diarahkan ke laut, seperti perumahan suku Bajo (Sama). Sebab daratan pulau tersebut justru akan kehilangan keindahannya jika dipadati bangunan-bangunan konvensional.

Pembangunan cottage tidak hanya dilakukan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) melainkan juga diberi kesempatan kepada masyarakat, terutama investor. Bagi investor, pembangunan hotel dan kafe berkelas justru lebih tepat.

Terkait pembangunan cottage di laut, Hado Hasina telah memulai dengan membangun 5 (lima) unit. Prakarsa itu dilakukan sesuai petunjuk Gubernur. Para pengunjung bisa langsung berlabuh (parkir)  di cottage yang akan ditempatinya. Cottage tersebut dihubungkan ke darat oleh sebuah jembatan beton. ***

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>