PERGANTIAN GUBERNUR SULTRA TANPA GADUH

 

OLEH YAMIN INDAS

GUBERNUR NUR ALAM

SUHU politik lokal sekitar pergantian Gubernur Sulawesi Tenggara, adem ayem. Tidak panas tidak dingin. Situasi ini tercipta boleh jadi karena kepemimpin Nur Alam dan Saleh Lasata sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra dua periode, sejauh ini tidak bermasalah. Tak ada kebijakan kontroversial atau perilaku  yang sampai merusak ketenangan publik, seperti kasus korupsi, pengambilan paksa hak masyarakat, sok kuasa (otoriter), konflik horizontal, dan sebagainya. Artinya, citra kedua pemimpin itu masih baik di mata masyarakat Sultra.

 

Situasi adem ayem itu berlangsung, mungkin juga karena proses dan jadwal suksesi masih agak lama. Masa jabatan Nur Alam dan Saleh Lasata akan berakhir tanggal 18 Februari 2018. Sesuai jadwal pilkada serentak dari Komisi Pemilihan Umum, pilkada Sultra (pilgub) akan dilaksanakan setelah bulan Februari 2018. Artinya, akan ada Penjabat (Pj) Gubernur Sultra pasca Nur Alam. Di era Pj itulah,  pilgub dilaksanakan.

 

Kondisi obyektif  yang berandil besar dalam menciptakan situasi adem ayem menjelang  pilgub adalah kegiatan pembangunan kesejahteraan yang terus meningkat dan menggelegar di hampir seluruh pelosok Sultra. Pembangunan infrastruktur merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan masyarakat.

 

Setelah terpilih kembali sebagai Gubernur Sultra dua periode, Nur Alam memutuskan untuk fokus pada pembangunan infrastruktur, teruatama prasarana perhubungan berupa peningkatan kualitas jaringan jalan dan jembatan bagi kelancaran angkutan barang dan mobilitas sosial. Maka, dana block grant Rp 100 juta per desa/kelurahan ditiadakan dalam rangka penguatan anggaran pembangunan infrastruktur itu.

 

Prioritas Gubernur Sultra itu lebih terdongkrak lagi realisasi pelaksanaannya ketika Jokowi-JK terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden kemudian lebih berkonsentrasi pula pada pembangunan infrastruktur di kawasan timur Indonesia. Kebijakan pemerintahan baru tersebut membuat antara lain ruas-ruas jalan utama di Kota Kendari saat ini, misalnya,  hampir semuanya dibangun dua jalur. Itulah hasil sinergitas pusat dan provinsi!

 

Dana tunai block grant merupakan program unggulan masa jabatan periode pertama Nur Alam/Saleh Lasata selain pendidikan dan kesehatan gratis. Program yang termuat dalam visi misi itulah yang membuat elektabilitas pasangan ini tak terkejar kandidat lain termasuk gubernur incumbent (petahana).

 

 

Dalam beberapa kesempatan belakangan ini, Nur Alam selalu mengemukakan masa lengsernya yang makin dekat. Ia berjanji akan menciptakan kondisi yang kondusif agar suksesi berjalan mulus tanpa gaduh.

 

Dalam rangka itu ia menyatakan tak akan ikut melibatkan diri dalam proses pemilihan (pilgub). Misalnya, menjagokan figur tertentu yang akan ikut berlaga. Sebab perilaku seperti itu biasanya menimbulkan konflik, lalu masyarakat terbelah dalam beberapa pengelompokan berdasarkan aspirasi politik. Keadaan ini akan memproduksi memanasnya atmosfir politik.

 

Mengapa? Calon dari gubernur yang masih sedang berkuasa dianggap lebih kuat dan berpeluang besar untuk memenangi pertarungan. Sebab gubernur incumbent pasti akan menggunakan segala pengaruh dan kekuasaannya untuk menggolkan jagoannya.

 

Selain itu, dalam rangka memelihara situasi kondusif tersebut,  Nur Alam juga menyatakan dia tidak punya niat untuk membangun politik dinasti. Ia meminta kelompok-kelompok sosial ataupun perorangan yang mewacanakan istrinya, Asnawati Hasan, sebagai calon penggantinya, agar dihentikan. Lupakan itu!

“Dari keluarga saya tidak ada dan tidak boleh ada yang berminat. Anak saya juga masih bersekolah”, ujar Gubernur Nur Alam. Jauh sebelumnya juga Nur Alam telah mengungkapkan, anak sulungnya Giona menyarankan agar dia berhenti saja jadi gubernur. Kegalauan putrinya itu bersebab dari tekanan isu-isu yang sering menghantam bapaknya.

 

Sikap politik anti politik dinasti sekaligus merupakan sindiran bagi Walikota Kendari Asrun yang kini tengah mendorong salah satu putranya menjadI calon penggantinya. Asrun sendiri bakal maju sebagai calon gubernur menggantikan Nur Alam.

 

Perihal pencalonan Asnawati Tina Nur Alam, ditandai dengan maraknya baliho dan poster anggota DPR-RI Fraksi Partai Amanat Nasional itu di hampir semua pelosok Sultra, beberapa waktu lalu. Di baliho tertulis antara lain: Dra Hj Asnawati Hasan MM, calon Gubernur Sultra periode 2018-2023. Tetapi baik Nur Alam maupun istrinya mengaku tidak tahu menahu hal itu.

 

Publikasi bukan hanya melalui baliho dan poster tetapi juga melalui media sosial. Perihal ini tentu membuat panas dingin sebagian kandidat Gubernur Sultra. Sebab mereka membayangkan Gubernur Nur Alam pasti akan berjuang habis-habisan untuk menggolkan istrinya.

 

Rasa persaingan seru tersebut kemudian buyar dengan sendirinya ketika Nur Alam menyatakan sikap anti politik dinasti melalui kesempatan-kesempatan resmi. Baliho dan poster Tina Nur Alam pun telah lenyap dari pemandangan publik sejak awal tahun ini.

 

Nah, siapa bakal pengganti Nur Alam. Banyak! Banyak yang mau. Namun demikian, sebagian kandidat itu masih malu-malu. Yang berani tampil duluan melalui baliho, baru Lukman Abunawas (Sekda Provinsi Sultra), Asrun (Walikota Kendari), Hugua (mantan Bupati Wakatobi), Rusda Mahmud (Bupati Kolaka Utara), dan Syafei Kahar (mantan Bupati Buton). Sebagian dari mereka secara terbatas malah sudah sering melakukan sosialisasi melalui pertemuan tatap muka.

 

Mantan Gubernur Sultra satu periode (2003-2008), Ali Mazi, juga terlihat ada upaya untuk maju lagi sebagai calon pengganti Nur Alam. Istrinya, Agista Ariany sering muncul di media sosial (facebook) untuk menyapa teman-temannya di Kendari. Bahkan baliho suaminya telah bermunculan di sana sini.

 

Ada pula tokoh dunia pendidikan yang mulai membuka diri melalui baliho maupun media sosial, yakni Prof Dr La Ode Masihu Kamaluddin MSc. Dia sahabat baik Nur Alam. Ketika  yang bersangkutan masih menjadi salah satu staf ahli kantor Wakil Presiden di era Habibie dan Hamzah Haz, Nur Alam sering menyambanginya.

 

Masyarakat Sultra sebenarnya masih memimpikan tampilnya figur-figur kandidat gubernur selain yang disebutkan tadi. Baik yang masih aktif berkarier di perusahaan besar (BUMN), swasta, TNI-Polri maupun mereka yang sudah berstatus pensiun. Tentu saja mereka yang berprestasi dan berintegritas tinggi.

 

Di TNI-Polri ada dua figur yang diharapkan turun ke gelanggang pilgub Sultra. Keduanya adalah pati (perwira tinggi) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Yaitu Marsekal Muda Bahrim  dan Marsekal Muda  Supomo. Secara kebutulan kedua jenderal berbintang dua ini adalah putra terbaik Sultra asal Kabupaten Muna.

 

Nah, jika salah satu dari dua jenderal ini mau turun gunung, maka pilgub Sultra bakal ramai. Makin banyak pilihan bagi rakyat Sultra untuk menentukan pemimpinnya yang terbaik. ***

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>