RAKOR TERAKHIR DWI-TUNGGAL TAFDIL MASHURA

OLEH YAMIN INDAS

 

LIMA tahun terlalu singkat untuk membangun secara optimal sebuah daerah terbelakang seperti Kabupaten Bombana. Tetapi undang-undang membatasi masa jabatan presiden, gubernur, dan bupati/walikota hanya selama lima tahun untuk satu periode.

Boleh menambah satu periode tetapi harus ikut pilpres atau pilkada untuk dipilih kembali. Namun proses itu sangat menguras energi baik secara finansial maupun sosial politik dan moralitas. Sehingga untuk mencapai optimalisasi secara paripurna pasti akan sulit diwujudkan.

Ada pendapat mengatakan bahwa idealnya masa jabatan pemimpin nasional dan daerah untuk satu periode adalah 6 atau 7 tahun. Satu tahun pertama digunakan menyusun rencana kerja tahunan berdasarkan visi misi yang telah dirumuskan dalam program jangka menengah daerah. Maka, selama 5 atau 6 tahun mereka dapat berkonsentrasi penuh untuk merealisasikan visi misinya itu.

Undang-undang Pilpres dan Pilkada yang berlaku sekarang ini membuat masa kerja efektif seorang Presiden atau kepala daerah hanya kurang lebih tiga tahun. Tahun kelima dia sudah lebih berkonsentrasi untuk ikut berkompetisi bagi terpilihnya kembali untuk periode berikutnya.

Bagi pasangan Tafdil/Mashura sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bombana – daerah pemekaran baru di Sulawesi Tenggara – berakhirnya masa jabatan periode pertama mereka 25 Agustus 2016 ini merupakan peristiwa yang mengoyak hubungan pribadi dan kekerabatan fungsional. Pada saat tersebut mereka akan berpisah dan menempuh jalan masing masing.

Bukan hanya sekadar memutuskan hubungan kerja sama sebagai dwi-tunggal tetapi mereka akan saling berhadapan dan bersaing untuk merebut kursi Bupati Bombana periode berikutnya. Padahal, masih banyak kegiatan pembangunan yang dihentikan, bahkan mungkin akan terbengkalai akibat berakhirnya masa jabatan dan perpisahan mereka. Dalam Pilkada mendatang tidak ada jaminan salah satu dari mereka bakal terpilih kembali. Itu rahasia Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa.

Genderang perang persaingan telah ditabuh beberapa bulan menjelang pemberhentian secara konstitusional. Rapat koordinasi yang dirangkaikan dengan acara halal bi halal di gedung Kasipute, Selasa 19 Juli 2016, terasa sangat dipaksakan. Ada senyuman mengembang saat kamera disorotkan ke arah mereka, namun suasana tersebut tak lebih dari sebuah sikap bersandiwara belaka.

Suasana kaku tampak sedikit cair berkat kehadiran Gubernur Nur Alam. Nur Alam bukan sekadar atasan sebagai Gubernur dan bupati tetapi sekaligus juga atasan sebagai Ketua PAN Sultra. Tafdil adalah Ketua PAN Bombana, sedangkan Mashura tercatat sebagai salah satu pengurus DPW PAN Sultra.

Harap maklum, saat ini Nur Alam bukan lagi Ketua PAN Sultra. Mashura pun tidak menggunakan partainya itu sebagai pintu pencalonan dirinya untuk maju bersaing dengan Tafdil dalam Pilkada serentak 2017. Dia mengaku menggunakan jalur Gerindra dan Golkar. Adapun Tafdil tetap eksis, bahkan baru terpilih kembali sebagai Ketua DPD PAN Bombana periode 2026-2021.

Nur Alam adalah pemimpin yang pandai mendinginkan suasana konflik di antara pejabat lembaga subordinasi gubernur. “Kedua mereka ini adalah kader saya. Mereka telah berprestasi membangun Bombana. Idealnya, Tafdil maju sebagai calon Gubernur Sultra menggantikan saya, sedangkan Mashura sebagai calon Nomor 1 di Bombana menggantikan posisi Tafdil”, katanya yang disambut tepuk tangan yang menggetarkan gedung pertemuan di Kasipute.

Tetapi kalau toh harus maju berkompetisi untuk merebut kesempatan periode kedua, Gubernur Nur Alam tidak melarang. Dalam waktu dekat ini ia akan menunjuk pejabat senior dari provinsi untuk menjadi Penjabat Bupati Bombana.

Tugas Pj tersebut ialah melanjutkan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, serta memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada. “Hanya itu tugasnya. Tidak boleh dia memihak kepada salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati”, ujarnya menegaskan. Dia segera menambahkan: “PNS dilarang ikut berpolitik praktis. Kalau ada yang mau mencoba terlibat, saya akan pecat”.

Bombana adalah kabupaten penghasil emas di Sultra. Potensi tambang nikelnya juga besar tetapi nyaris tak tersisa oleh para penambang serakah yang telah membohongi rakyat dan Pemerintah akan membangun smelter. Oknum pengusaha busuk itu memiliki istana antara lain di Pantai Kapuk Jakarta, dan uang melimpah ruah hasil nikel Kabaena.

Terbentuk sebagai kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Buton berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2003, Bombana memiliki wilayah seluas 2.845,36 m2 dengan populasi penduduk saat ini kurang lebih 115.000 jiwa.

Ketinggalan paling menonjol di Bombana saat ini adalah sektor  infrastruktur. Ruas-ruas jalan dan jembatan di kecamatan dan desa masih sulit dilalui. Pelabuhan laut juga membutuhkan fasilitas  dermaga yang memadai. Penerangan listrik dan air bersih bahkan masih jauh dari harapan.

 

Sarana telekomunikasi juga relatif  masih sulit. Masih banyak daerah blank spot,  tak terjangkau jaringan internet. Kondisi tersebut membuat sebagian besar wilayah kabupaten itu tetap dalam status terisolasi.***

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>