KAWASAN TRANSMIGRASI DI BUTON UTARA BAKAL MENJADI KOTA BARU YANG MANDIRI

OLEH YAMIN INDAS

             

Dermaga pelabuhan feri di Labuan, Buton Utara. Kapal feri dari dermaga pelabuhan Amolengo di daratan besar jazirah Sulawesi Tenggara saat hendak merapat ke dermaga. Foto Hado Hasina

  SEJUMLAH daerah permukiman transmigrasi di Provinsi Sulawesi Tenggara telah berkembang menjadi sentra-sentra produksi pertanian. Namun demikian, daerah-daerah tersebut masih perlu dirangsang kembali dengan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana sosial ekonomi yang lebih memadai. Bila langkah-langkah itu dapat dilakukan, maka kawasan permukiman transmigrasi bakal jauh lebih maju dan akan berfungsi sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Pada gilirannya kawasan atau pusat-pusat pertumbuhan itu akan berkembang menjadi kota baru yang mandiri

        Buton Utara, salah satu kabupaten di Sultra, kini memiliki sekitar 13 desa eks-unit permukiman transmigrasi. Desa-desa baru tersebut berlokasi di sepanjang ruas jalan provinsi yang menghubungkan Kota Bau-Bau dengan ibu kota Kabupaten Buton Utara. Di ruas jalan itu terdapat pula desa-desa penduduk lokal. Penduduk eks-transmigran bersama  penduduk lokal bahu membahu meningkatkan produksi pertanian.

        Akan tetapi, menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton Utara Hado Hasina,    setelah puluhan tahun di daerah baru masyarakat eks-transmigran mengalami stagnasi di bidang produksi. Gejala ini adalah pengaruh langsung dari kondisi infrastruktur dan prasarana sosial ekonomi yang  tak kunjung mendapatkan perbaikan setelah sekian lama mengalami kerusakan berat.

        Pemda Buton Utara di bawah kepemimpinan bupati baru, Abu Hasan (hasil pilkada serentak 2015),  berencana untuk membangun daerah permukiman transmigrasi sebagai kawasan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi. Sasaran pembangunan ini termasuk penduduk lokal di sekitar desa-desa eks-unit permukiman transmigrasi. Kecuali faktor kultur dan bahasa, secara fisik dan sosial ekonomi nyaris tak ada perbedaan antara desa penduduk lokal dan transmigrasi.

        Gambaran tersebut, sebetulnya sudah merupakan indikasi kehidupan trasmigrasi mengalami stagnasi jika tak dikatakan kemunduran. Ini sebuah ironi. Sebab, mereka mendapatkan sarana kemudahan berlimpah pada saat penempatan. Sebaliknya, perlakuan seperti itu tidak disediakan bagi penduduk lokal.

        Hado Hasina mengatakan, untuk membangun kembali kawasan transmigrasi dan sekaligus penduduk lokal sebagai satu kesatuan ekonomi dan sosial, langkah itu harus diarahkan pada konsep kawasan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi yang dikelompokkan dalam satu atau dua cluster sesuai potensi wilayah dan populasi penduduk desa transmigrasi maupun penduduk lokal.

Di kawasan itu, semua infrastruktur dasar maupun sarana dan prasarana sosial ekonomi harus tersedia sehingga warga dan pelaku ekonomi tidak perlu lagi keluar  kawasan untuk mendapatkan kebutuhan yang diperlukan. Pada intinya, kata Hado, pembangunan kawasan tersebut adalah proses pembangunan sebuah kota baru yang mandiri. Semua kebutuhan infrastruktur, sosial, dan ekonomi harus tersedia di kota baru tersebut.

        Untuk mewujudkan gagasan ini, lanjut Hado, Pemda Buton Utara sangat mengharapkan dukungan pemerintah pusat, terutama kementerian terkait seperti Kementerian Desa, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal.  Selain tentu saja pemerintah provinsi.

        Pembangunan prasarana dasar (infrastruktur) meliputi pembangunan ruas-ruas jalan baru dan peningkatan kualitas jalan yang sudah ada, jaringan jembatan, irigasi,  instalasi listrik, air bersih, dan masih banyak lagi. Kemudian prasarana sosial ekonomi seperti super market atau mini market, pasar induk produksi berbagai komoditas utama yang dihasilkan transmigrasi dan penduduk lokal, perbankan, koperasi, kantor-kantor pelayanan pemerintah, rumah sakit, sekolah mulai SD hingga SLTA, dan rumah-rumah ibadah.

        Selain itu tersedia pula pusat penjualan sarana produksi seperti mesin traktor, benih unggul, pupuk, obat-obatan keperluan para petani setempat. Depot BBM (bahan bakar minyak), merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Tak terkecuali jaringan telekomunikasi bagi pelayanan telepon dan media online, agar kota baru  tidak terisolasi dari informasi dan perkembangan dunia luar.

Kondisi infrastruktur saat ini memprihatinkan.  Ruas jalan provinsi sepanjang 127 Km yang berfungsi sebagai akses  kawasan transmigrasi dan pedesaan penduduk lokal, sebagian besar dalam keadaan rusak berat. Selama ini ruas tersebut hanya ditangani seadanya dengan dana terbatas pemda kabupaten, agar hubungan transportasi tidak macet total. Provinsi sendiri seperti kurang perhatian terhadap kondisi jalan yang menjadi tanggung jawabnya itu. Padahal ruas ini sangat vital karena menghubungkan sentra-sentra produksi di kawasan transmigrasi maupun penduduk lokal.

        Selain jalan poros tersebut, jaringan jalan penghubung dan jembatan di dalam kawasan permukiman transmigrasi dan penduduk lokal, harus dibangun kembali dengan kualitas bagus pula. Sehingga  arus barang dan orang,  bisa lancar.

        Hado memaparkan, ruas-ruas jalan poros dan jaringan jalan penghubung tadi selanjutnya akan bermuara ke terminal umum di kawasan kota baru yang mandiri itu.      Gagasan pembangunan kota baru akan didukung peningkatan produksi secara masif di daerah belakang (hinterland). Hal itu telah ditetapkan Bupati  Abu Hasan sebagai program unggulan.

Menurut Hado pula, program unggulan itu ialah peningkatan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan. Dua yang pertama yakni pertanian dan peternakan secara otomatis melibatkan seluruh warga termasuk transmigrasi dan penduduk lokal yang berada di hinterland kota baru. Ketiga program tersebut diharapkan dapat melipatgandakan produksi sehingga mencapai skala ekonomi dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi dan bisnis di kota baru.

        Salah satu kondisi yang sangat menguntungkan Buton Utara saat ini adalah terbukanya akses dengan Kendari, ibu kota provinsi sekaligus pintu gerbang sosial ekonomi Provinsi  Sultra. Hal itu ditandai dengan beroperasinya kapal feri di lintas Labuan – Amolengo.

Labuan adalah pelabuhan feri yang berlokasi di daratan Buton Utara, sedangkan Amolengo di daratan besar jazirah Sulawesi Tenggara. Lintas itu ditempuh dengan kapal feri dalam waktu hanya sekitar 30 menit. Total waktu perjalanan darat dengan mobil Kendari-Ereke (ibu kota Buton Utara) sekitar 5 jam.

Perjalanan tersebut dapat dilakukan dalam segala cuaca. Sebelum terbuka hubungan feri, akses ke Buton Utara hanya melalui laut yang penuh risiko ombak dan gelombang Laut Banda, terutama periode Mei-September (dikenal sebagai musim angin timur).

        Adalah Menteri Perhubungan Ignatius Jonan yang meresmikan pengoperasian kedua titik dermaga pelabuhan feri tadi,  dan juga pengoperasian sebuah kapal feri milik BUMN Kementerian Perhubungan, di Amolengo, tanggal 20 Februari 2016.

Kehadiran system perhubungan  darat tersebut pasti sangat membantu kelancaran mobilitas orang dan barang dari dan ke Kabupaten Buton Utara , bahkan juga Kabupaten Buton, dan Kota Bau-Bau. ***

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>