GUBERNUR NUR ALAM DIAPRESIASI PEMERINTAH PUSAT

OLEH YAMIN INDAS

Gubernur Nur Alam di Ballrom Hotel Indonesia Kempinski. Foto Yamin Indas

BAGI Nur Alam, jabatan gubernur tak lebih dari sekadar alat atau sarana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan jabatan tersebut semua peluang dapat dengan mudah ia manfaatkan untuk mewujudkan tujuan mulia tadi, sesuai pula janjinya saat kampanye Pilkada tempo hari.

Selama ini Pemerintah Pusat menyediakan dana yang dapat dipinjam (kredit) pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan. Namun, banyak daerah (baca kepala daerah) agak munafik, mau tapi malu memanfaatkan fasilitas tersebut.

Alasan mau tapi malu masih lunak. Ada gubernur, bupati atau walikota secara blak-blakan menolak dengan alasan tidak mau membuat hutang yang akan menjadi beban rakyat. Tetapi di lain pihak, rakyatnya masih menderita kesulitan infrastruktur (sarana kemudahan).

Penduduk kota, misalnya, kesulitan air bersih karena perusahaan air minum setempat tidak berfungsi, kendati tagihan bulanan jalan terus. Dan ini tidak lebih dari praktik pemerasan yang dilegalkan.

Adalah Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam yang membuka jalan bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan fasilitas pinjaman Pemerintah Pusat melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Kementerian Keuangan. Peran lembaga tersebut kemudian digantikan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), BUMN masih di lingkup Kementerian Keuangan.

Di awal masa jabatannya sebagai Gubernur Sultra, Nur Alam ingin membuat terobosan untuk mengatasi buruknya pelayanan di Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Sultra. Jalan pintas itu ialah dengan cara memanfaatkan dana pinjaman Pemerintah Pusat melalui PT SMI (dahulu PIP) untuk membangun RSUP Sultra yang baru. Tidak tanggung-tanggung, Pemda Sultra berhasil mendapatkan pinjaman sebesar Rp 190 miliar.

Dalam tempo dua tahun, sebuah rumah sakit modern berdiri megah di ruas jalan protokol menuju Bandara Haluoleo. Diresmikan Menko Perekonomian Hatta Radjasa (di era Presiden SBY), RSUP Sultra tersebut menjadi salah satu rumah sakit modern di kawasan timur Indonesia dilihat dari perlatan serba canggih dan tenaga dokter spesialis yang dioperasikan di sana.

Saat sosialisasi kebijakan pinjaman tersebut, Gubernur Nur Alam mengatakan, jika menggunakan dana APBD pembangunan RSUP Sultra harus dikerjakan secara bertahap, sekitar 10 tahun. Artinya, selama itu rakyat Sultra harus menderita akibat pelayanan buruk RSUP Sultra. Dari segi anggaran juga akan jauh lebih mahal akibat tekanan inflasi.

Alhasil, rakyat Sultra kini telah memiliki sarana kemudahan di bidang pelayanan kesehatan. Secara finansial Pemda Sultra juga mendapatkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui penerimaan dari RSUP Sultra yang baru, sekitar Rp 60 miliar setahun. Dari RSUP Sultra lama, hanya sekitar Rp 5 miliar setahun.

Sukses di bidang pembangunan rumah sakit, mendorong Pemda Sultra meminjam lagi untuk sektor infrastruktur jalan. Maka total pinjaman Pemda Sultra kepada PT SMI (dahulu PIP) mencapai sekitar Rp 400 miliar. Tetapi Masyarakat yang semula terisolasi dan kesulitan transportasi akibat kerusakan jalan, kini telah menikmati akses dan jalan mulus beraspal. Mobilitas orang dan barang menjadi lancar.

Tidak heran jika Menteri Keuangan Bambang Sumantri Brodjonegoro memuji Gubernur Nur Alam setinggi langit. “Kita sangat mengapresiasi keberhasilan Pak Gubernur Sultra dalam pembangunan infrastruktur di wilayahnya,” ujar Menkeu dalam acara silaturahim bersama PT SMI di Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, 8 Maret 2016.

Acara tersebut dihadiri H Nur Alam SE MSi,  satu-satunya gubernur/kepala daerah yang tampak di Ballroom Hotel Indonesia Kempenski. Selebihnya adalah sejumlah bupati dan walikota, para pengusaha dari berbagai bidang bisnis, para pejabat teras Kementerian Keuangan, dan tentu saja pimpinan serta jajaran staf PT SMI.

Menurut Menkeu Bambang, pembangunan infrastruktur menjadi isu utama dalam pembangunan nasional sekarang ini. Mengapa? Kondisi infrastruktur yang tidak memadai juga sangat mengganggu kondisi ekonomi makro. Oleh sebab itu Menkeu menyatakan sangat menghargai pemerintah daerah yang saat ini fokus pada pembangunan infrastruktur.

Tetapi Menkeu menegaskan, pembangunan infrastruktur harus tepat sasaran dan harus diupayakan lebih efisien dalam penggunaan dana yang tersedia. Dana tersebut harus dialokasikan untuk pemeliharan dan peningkatan kualitas jalan yang sudah ada, dan juga dialokasikan untuk pembangunan jalan baru.

Bambang Sumantri Brodjonegoro lebih lanjut menyatakan, pembangunan infrastruktur bisa lebih cepat dan skalanya juga dapat diperbesar. Hal itu dapat dilaksanakan bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan, antara lain seperti PT SMI (dahulu PIP).
Seusai memberi sambutan, Menkeu Bambang langsung meninggalkan Ballrom Hotel Indonesia Kempinski. Sehingga dia tidak sempat mengikuti uraian Gubernur Nur Alam dalam sesi tanya jawab Diskusi Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Daerah.

Salah satu persoalan yang tersisa, kata Nur Alam, ialah pembangunan dan pengembangan jalan penghubung yang umumnya berlokasi di kabupaten dan kota. Menurut dia, ruas-ruas jalan penghubung justru menjadi akses sentra-sentra produksi di kabupaten/kota. Tanpa dukungan jalan berkondisi baik, pengangkutan produksi tersebut bakal macet.

Gubernur Sultra menambahkan, problematik pembangunan infrastruktur di daerah tetap menyangkut keterbatasan anggaran. Ketika APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota selesai dan habis dicairkan, maka masih terlampau banyak persoalan tersisa. Persoalan inilah yang ingin ditangani dengan kebijakan pinjaman.

“Sayang sekali Pak Menteri sudah meninggalkan tempat sebelum kita bicara di forum ini,” kata Nur Alam menyesalkan kepergian Menteri Keuangan Bambang sebelum acara selesai. Oleh pembawa acara, Gubernur Nur Alam diberi kesempatan memaparkan kiat-kiat keberhasilan pembangunan infrastruktur di Sultra.

Gubernur Nur Alam mengaku tertarik memanfaatkan dana pinjaman Pemerintah Pusat melalui PIP (kini PT SMI) karena prosesnya yang transparan, akuntabel, dan bunga rendah. “Kita berharap agar bunga pinjaman ditekan lebih rendah lagi untuk daerah yang dinilai berhasil memanfaatkan pinjaman itu dengan baik,” kata gubernur. Dan harapan ini rupanya yang ingin disampaikan secara langsung kepada Menkeu Bambang Sumantri Brodjonegoro. ***

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>