Siapa Bakal Pengganti Asrun?

OLEH YAMIN INDAS

Drs Muhammad Zayat Kaimoeddin, Pj Bupati Muna duduk berdampingan dengan Walikota Kendari dua periode Dr H Asrun M.Eng dalam rapat koordinasi pembangunan yang dipimpin langsung Gubernur Sultra Nur Alam di hotel Clarion Kendari awal Desember 2015. Foto Yamin Indas

KOALISI  Muna dengan Kendari adalah sejarah yang sering berulang. Ihwal itu terjadi jika ada masalah besar dan  strategis yang dihadapi rakyat Sulawesi Tenggara.  Bila kedua daerah ini bersatu, maka persoalan selesai dan hasilnya pasti mendatangkan perubahan dan kesejahteraan bagi rakyat di provinsi ini. Sejarah telah mencatatnya dengan cermat.

        Anda kenal Pak Tobulu? Beliau adalah salah satu tokoh pemekaran Sultra dari Kabupaten Muna. Dia kini sudah almarhum. Dalam suatu perbincangan dengan saya di Raha pada tahun 1970-an,  beliau menceritakan alotnya perundingan para pejuang pemekaran tentang penentuan ibu kota Provinsi Sultra, apakah Kendari atau Bau-Bau. Pembahasan dilakukan mulai dari tingkat lokal (kabupaten) asal para tokoh, kemudian mereka duduk bersama di Makassar hingga Jakarta. Tetapi perundingan selalu menemui jalan buntu!

        Dua calon ibu kota mendapat dukungan sama kuat di antara para tokoh. Kelompok yang pro Bau-Bau sebagai calon ibu kota Provinsi Sultra tentu saja lebih kondusif karena secara de facto dan de jure Bau-Bau adalah ibu kota Kabupaten Sulawesi Tenggara, sebelum terjadi pemekaran 4 kabupaten di Sultra tahun 1960. Ke-4 kabupaten yang kemudian disebut pilarnya Provinsi Sultra ialah Buton, Muna, Kendari, dan Kolaka.

        Kelompok pendukung Kota Kendari juga kuat karena didukung idealisme pembangunan ke depan provinsi baru tersebut dengan modal lahan pertanian luas di daratan besar jazirah Sultra, memiliki lapangan terbang, pelabuhan alam Teluk Kendari yang elok, dan masih banyak lagi alasan masuk akal. Dalam situasi krusial tersebut, Muna kemudian mengambil sikap pro Kendari. Tetapi supaya pengambilan keputusan tidak ektrem ala demokrasi liberal sekarang yaitu melalui voting, para tokoh pro Kendari termasuk Letkol Eddy Sabara dan Eddy Agussalim Mokodompit mengulur waktu dan meminta rapat dilakukan di  Jakarta. Di lain pihak,  Menteri Dalam Negeri Ipik Gandamana juga sudah mendesak agar calon ibu kota segera disepakati dan dibawa ke Depdagri.

        Maka, sebuah siasat dijalankan dengan rapi.   Para tokoh sepakat akan mengadakan rapat pada malam hari mulai pukul 22.00 WIB di sebuah tempat di Jakarta. Waktu tersebut adalah momentum sangat menentukan karena di antara peserta rapat ada seorang tokoh penting, very very importen person, yang kondisi fisiknya tidak kuat melawan angin malam. Ketika suasana pembahasan mulai memanas, jendela dibuka satu per satu. Maklum, Jakarta waktu itu masih agak asing dengan apa yang namanya mesin pendingin ruangan (AC). Angin malam pun leluasa menerpa semua peserta rapat, termasuk tokoh VVIP tadi. Sehingga beliau pun akhirnya tidak berdaya pada detik-detik terakhir pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat bahwa Kendari disepakati  sebagai ibu kota Provinsi Sultra.

        Event politik yang masih segar dalam ingatan kita adalah dukungan Muna kepada figur Nur Alam, calon Gubernur Sultra periode 2007-2013.  Sekuat-kuatnya Nur Alam melawan incumbent Gubernur Ali Mazi, pasti tidak bakal meraih kemenangan di Pilkada 2007 tanpa dukungan mayoritas suara konstituen Muna. Sikap Muna yang kembali mengulangi sejarah koalisi dipicu oleh konflik internal Golkar Sultra.

        Orang kuat Muna waktu itu, tentu saja Bupati  Ridwan BAE. Selain jabatan formal tersebut, dia juga Ketua DPD Golkar Muna, serta sejumlah ormas strategis yang berada di tangannya di masa itu. Adalah sebuah kelalaian besar Ali Mazi, manakala dia tidak bisa kompak dan merawat hubungan baik dengan orang kuat tersebut. Di lain pihak, terjadinya konflik itu juga merupakan jalan Allah Swt bagi garis tangan Nur Alam untuk menjadi Gubernur Sultra hingga dua periode.

        Menjelang pemungutan suara, sebagai wartawan saya turun ke lapangan menyerap aspirasi masyarakat Muna, mulai dari desa-desa terpencil hingga pojok-pojok Kota Raha. Hampir semua orang, termasuk sopir, tukang ojek, dan lain-lain menyatakan, “Kita akan pilih Nomor 4 karena kosong satu maunya begitu”.  Nomor 4 adalah nomor pasangan Nur Alam – Saleh Lasata. Adapun kosong satu tidak lain adalah Bupati Muna Ridwan BAE. Laporan-laporan saya di Kompas di masa itu pun akhirnya tidak bisa lain kecuali mengisyaratkan kemenangan penantang incumbent tersebut. Prediksi serupa, dengan gamblang saya paparkan melalui tulisan tentang fenomena Pilkada serentak yang terjadi di Buton Utara.

        Dalam waktu tak terlalu lama, kita akan menyaksikan  pilkada Kota Kendari. Tepatnya  pertengahan 2017. Saya tidak berpretensi menggiring opini bagi terbentuknya sebuah koalisi terkait pilkada tersebut. Dua koalisi sebelumnya telah menjadi milik sejarah. Adapun proses dan hasil pilkada Kota Kendari, kelak akan mengukir sejarah tersendiri pula. Pasalnya, konteks dan fenomena politik  pilkada sekarang sudah berubah.

Apabila kita mencermati proses pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015  di  tujuh kabupaten, Sultra, maka akan terbaca terjadinya pergeseran orientasi dan sikap politik rakyat. Fenomena politik uang makin tergeser oleh kesadaran rakyat dalam menggunakan hak politik sesuai standar subyektivitas hati nuraninya sendiri. Uang tidak ditolak tetapi bukan jaminan untuk memilih pemilik uang. Rakyat terlihat makin merasa berdaulat untuk menentukan siapa figur yang dianggapnya pantas jadi pemimpin.

Fenomena tersebut membuat calon-calon bupati yang diunggulkan terjungkal dan bertumbangan, tak terkecuali para petahana. Kalangan independen pun dengan setengah hati membuat prediksi bahwa calon-calon bersangkutan boleh jadi akan memenangi pilkada karena didukung penguasa maupun pengusaha.

Gubernur Nur Alam sendiri sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Amanat Nasional Sultra memiliki calon unggulan di semua daerah pilkada. Dua di antaranya malah keluarga dekat, yaitu kakak kandung di pilkada Konawe Selatan, dan ipar sepupu di Kolaka Timur. Namun, hasil penghitungan KPU setempat (real count) menunjukkan calon unggulan Nur Alam hanya menang di tiga dari tujuh daerah pilkada. Kakaknya sendiri terjungkal ke urutan ke-3. Sebaliknya ipar sepupu menang telak di Kolaka Timur. Dua lainnya yang hanya menang tipis adalah Wakatobi dan Muna. KPU Muna pun masih digugat ke Mahkamah Konstitusi. Kemenangan petahana Bupati Muna dr Baharuddin hanya 33 suara atas rival beratnya pasangan Rusman/Malik.

Fenomena tersebut menegaskan bahwa politik transaksional dan politik dinasti tidak mendapatkan tempat di hati rakyat. Sebaliknya memilih sosok atau figur menjadi pertimbangan pokok.  Masih ada kriteria tambahan, yaitu putra daerah.

 Fenomena putra daerah agaknya luput dari perhatian karena putra daerah selama ini diartikan atau menunjuk pada suku atau etnik. Kriteria ini yang membuat incumbent Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman gagal meraih jabatan bupati periode kedua. Dia suku Tolaki tetapi bukan kelahiran Konawe Utara melainkan Desa Laonti, Konawe Selatan.

Padahal, pasangan Aswad/Buhaera dianggap memiliki dukungan paling kuat dan solid. Pasalnya, pasangan tersebut dikenal sebagai jagoan Gubernur Nur Alam yang juga Ketua DPW PAN Sultra. Selain itu Aswad telah tujuh tahun merawat konstituennya di wilayah itu: lima tahun terakhir sebagai bupati definitif, dan dua tahun sebelumnya sebagai Pj Bupati Konawe Utara.

Faktor kualitas dan kapabilitas belum muncul sebagai sebuah fenomena dalam pusaran dan dinamika politik pilkada di Sultra, setidak-tidaknya pada tahapan sekarang ini, di pilkada serentak 9 Desember 2015. Tetapi kita yakin bahwa masa ‘transisi politik’ tersebut akan terus berusaha menemukan bentuk dan formatnya yang semakin ideal. Dengan demikian, rakyat sebagai pemegang kedaulatan melalui penggunaan hak suaranya dalam pilkada, ke depan ini akan lebih rasional memilih pemimpin yang kreatif dan mampu membangun daerah untuk menyejahterakan rakyat yang telah memilihnya, serta menjauhkan diri  dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam fenomena politik pilkada yang akan semakin rasional itulah, Kota Kendari akan melaksanakan pilkada di awal atau pertengahan tahun 2017. Masyarakat kota yang dikenal tingkat pendidikannya lebih baik, tentu rasionalitas pilkada menjadi prasyarat pemilihan calon walikota yang memiliki kapasitas dan integritas. Rasionalitas juga menjadi sikap standar warga Kota Kendari yang heterogen. Kota Kendari adalah Indonesia mini sehingga mestinya tak ada satu suku pun yang berhak mengklaim lebih pantas dipilih menjadi walikota.

Dalam konstelasi sosial politik serta rasionalitas pilkada yang demikian itu,  kader-kader dari birokrasi tidak akan merasa canggung untuk maju sebagai kandidat Walikota Kendari pasca Asrun, birokrat sekaligus tehnokrat yang telah memimpin kota itu selama dua periode (10 tahun). Salah satu kader birokrasi yang disebut-sebut banyak kalangan pantas dicalonkan untuk menggantikan Asrun adalah Drs Muhammad Zayat Kaimoeddin. Derik, panggilan akrabnya, sejak bulan September 2015 diberi kepercayaan oleh Gubernur Nur Alam untuk memimpin Kabupaten Muna sebagai Pj Bupati hingga pelantikan bupati hasil pilkada 2015.

Seperti halnya Asrun, Derik adalah darah biru peletak dasar pembangunan infrastruktur Kota Kendari sehingga ibu kota Provinsi Sultra tersebut berkilau seperti sekarang ini. Asrun adalah tangan kanan Gubernur Sultra La Ode Kaimoeddin, ketika almarhum menata Kota Kendari yang belum jelas mana muka dan mana belakangnya. Pendeknya, Kendari adalah sosok kota kecil yang kumuh. Di era itu Derik juga mulai meniti karier sebagai pamongpraja. Dia pernah menjadi lurah, kemudian Camat Poasia hingga pecah reformasi. Sebelum ditunjuksebagai Pj Bupati Muna, alumni Institut Ilmu Pemerintahan S-2 Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada, ini menjabat Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sultra.

Pilkada Kota Kendari diharapkan menjadi ajang pertarungan gagasan dan program para kandidat. Menurut Gubernur Nur Alam, para kandidat Walikota Kendari  akan lebih mudah merumuskan gagasan dan program untuk ditawarkan kepada warga kota. Referensinya antara lain kebijakan-kebijakan walikota incumbent yang bermasalah dan memberatkan warga kota. Setelah itu ya,  tentu saja kreativitas serta kapasitas kandidat sendiri yang akan dikemas sebagai komoditas politik sehingga lebih ideal dan layak dijual kepada warga kota. ***

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>