Disiplin Birokrasi Terpengaruh Kultur Agraris

 OLEH YAMIN INDAS

 

       

Drs Muhammad Zayat Kaimoeddin MSi Foto Yamin Indas

DISIPLIN birokrasi di Indonesia masih terpengaruh kultur agraris negeri khatulistiwa di mana berlaku dua musim. Kegiatan usaha pertanian memuncak pada musim hujan,  sedangkan kegiatan di musim kemarau agak menurun karena air irigasi juga menyusut. Maka, pada musim panas tersebut ritme kerja agak santai. Bekerja hanya sekadar mengisi waktu sambil menunggu kegiatan puncak pada musim hujan yang akan datang.

        Berbeda dengan budaya kerja di negeri-negeri subtropis. Waktu sangat terbatas oleh faktor musim yang berubah cepat sampai 4 kali dalam setahun. Kondisi alam tersebut membuat manusia di sana harus bekerja full time dan berdisiplin tinggi. Target kinerja jelas, terukur, cepat, dan optimal. Sistem ini berlaku di semua sektor, apa itu  pertanian, industri, jasa, maupun birokrasi.

        Sejalan dengan meningkatnya pendidikan, pengalaman, dan visi, serta pengaruh globalisasi yang membuat dunia tak berjarak lagi, kultur agraris PNS sebagai mesin birokrasi, tentu berangsur ditinggalkan  kendati baru oleh sebagian kecilnya saja. Populasi ini umumnya berada di level-level pimpinan dan kelompok-kelompok ahli (profesional), terutama di kota-kota besar. Tetapi di daerah pinggiran seperti Sulawesi Tenggara, disiplin PNS masih terus disoal dan menjadi topik arahan para kepala daerah yakni gubernur, bupati, dan walikota, saat mereka misalnya,  memimpin upacara apel bendera.

        Disiplin PNS akan terlihat menurun (drop) tajam menjelang pergantian kepala daerah. Fenomena ini yang dihadapi dua Penjabat Bupati di kepulauan, yaitu Pj Bupati Muna Muhammad Zayat Kaimoeddin dan Pj Buton Utara Saemu Alwi. Keduanya adalah pejabat senior di Kantor Gubernur Sultra, Kendari.

        “Agak drop, Pak. Boleh jadi karena faktor komunikasi pimpinan yang kurang aktif, dan juga faktor mentalitas pegawai bersangkutan yang belum terbiasa berperilaku hidup disiplin”, kata Zayat  menjawab pertanyaan tentang disiplin birokrasi di Kabupaten Muna saat ini. Derik, panggilan akrab Muhammad Zayat, diserahi tugas sebagai Pj Bupati Muna sejak 16 September 2015. Dia  menggantikan dr Baharuddin yang telah berakhir masa jabatannya  periode 210-2015.

        Selain melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan, tugas pokok Derik juga adalah memfasilitasi penyelenggaraan pilkada di kabupaten itu yang secara nasional akan digelar tanggal 9 Desember mendatang ini. Tugas itu akan diserahkan kepada bupati terpilih sekitar bulan Juli tahun depan. Ketiga pasangan calon yang ikut pilkada termasuk dr Baharuddin (PAN) yang berduet dengan La Pili dari Partai Keadilan Sejahtera.

        Lebih ekstrem lagi keadaan birokrasi di Buton Utara. Menurut Pj Bupati Saemu Alwi, disiplin dan integritas PNS di sana lebih parah. Ukurannya adalah sedikitnya  PNS yang ikut apel setiap Senin pagi. “Tidak jarang saya pergi mencari mereka ke rumah masing-masing. Mereka belum terbiasa hidup disiplin sebagai aparat birokrasi yang setiap saat harus melayani masyarakat”,  ujar Saemu.  Buton Utara merupakan daerah otonom baru hasil pemekaran Kabupaten  Muna tahun 2009.

        Bagi Derik, disiplin dan integritas PNS sebagai aparat birokrasi adalah soal serius yang harus dibenahi dan dibangun kembali. Caranya harus dengan keteladanan para pemimpin mulai dari unit kecil hingga eselon II. Perlu pula dibangun komunikasi intensif antara unsur pimpinan dan seluruh staf.  Dalam rangka itu Derik berusaha selalu tampil memimpin upacara apel bendera setiap Senin pagi, lalu secara teratur mengadakan rapat evaluasi program, dan sebagai Pj Bupati membuka diri bagi setiap pimpinan unit melakukan konsultasi dengannya di mana pun dan kapan saja.

Pembangunan kanal Sungai Labalano untuk mencegah banjir dan rob di Kota Raha. Ini program unggulan Pj Bupati Muhammad Zayat Kaimoleddin. Foto Yamin Indas

        Disiplin dan integritas aparat birokrat sangat penting karena dia berada di garis terdepan dalam gerakan pembangunan nasional. Oleh sebab itu dia (aparat birokrasi) harus mampu memberi motivasi dan keteladanan  bagi staf dan lingkungan sosialnya. Bila aparat birokrat yang memiliki struktur organisasi cukup rapi tetapi tidak bisa menegakkan pola hidup disiplin, maka lebih-lebih lagi masyarakat umum yang tak berstruktur, akan lebih kacau. Muna yang masih tertinggal, akan sulit dibangun tanpa peran dan dukungan birokrasi yang solid dan berdisiplin tinggi.

        Tidak salah keputusan Gubernur Nur Alam mengangkat Derik sebagai Pj Bupati Muna melalui persetujuan Menteri Dalam Negeri. Putra mantan Gubernur Sultra dua periode mendiang La Ode Kaimoeddin,   ini cepat menangkap kemudian memotret permasalahan di Muna, salah satu kabupaten pilar terbentuknya Provinsi Sultra tahun 1964. Tiga pilar lainnya ialah Kabupaten Buton, Kendari, dan Kolaka.

        Menurut dia, ada tiga hal yang harus segera ditangani di Muna saat ini. Pertama, soal disiplin itu tadi. Kedua, melanjutkan dan kalau bisa menyelesaikan secepatnya program kemanusiaan yang telah dirintis Bupati Baharuddin, yaitu pembangunan kanal pencegahan banjir dan rob di Kota Raha, dan program pipanisasi sumber air Langkeba di Tongkuno sebagai upaya membebaskan penduduk dari kesulitan air. Wakil Ketua DPRD Muna La Ode Diroen malah menyebut kedua program itu sebagai program unggulan Pj Bupati Derik.

        Prioritas ketiga ialah membangun kembali basis ekonomi rakyat Muna dengan meremajakan tanaman jambu mente. Perkebunan rakyat tersebut tidak produktif lagi akibat usia tanaman telah cukup tua, umurnya sudah lebih 40 tahun. “Saya sudah usulkan anggaran peremajaan sekitar Rp 10 miliar, tetapi belum disetujui Kementerian Pertanian,” ujar Derik.

        Derik adalah alumni Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta tahun 1995. Sedangkan gelar S-2 Kebijakan Publik diraih dari Universitas Gajah Mada tahun 2002. Dia anak kedua dari 6 bersaudara pasangan La Ode Kaimoeddin/ Andi Norma. Derik sendiri mempunyai tiga anak yang mulai beranjak dewasa, hasil pernikahannya dengan Andi Fitrianti, wanita lembut berdarah campuran Bugis-Tolaki.

        Derik, kelahiran Kendari 29 Januari 1970, disebut-sebut banyak kalangan lebih layak didorong menjadi calon Walikota Kendari menggantikan Asrun yang akan berakhir masa jabatannya pada Oktober 2017. Dia dipandang mampu melanjutkan program Asrun ‘Membangun Kota dalam Taman’, yang telah digagas mendiang La Ode Kaimoeddin ketika meletakkan dasar pembangunan fisik Kota Kendari hingga berwajah seperti sekarang ini. ***

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>