Selamat Sejahtera Rakyat Muna Barat

 Oleh Yamin Indas

       

Pj Bupati Muna Barat Drs La Ode Radjiun Tumada MSi. Foto Yamin Indas

TULISAN ini saya buka dengan mengucapkan selamat sejahtera kepada rakyat Muna Barat sebagaimana judul di atas. Mengapa? Untuk mengungkapkan apresiasi saya yang paling tinggi setelah menyaksikan kesungguhan masyarakat dan pemerintah Muna Barat melaksanakan pembangunan di berbagai bidang dalam kondisi keterbatasan. Sekaligus pula doa agar dalam waktu yang tidak lama lagi, kesejahteraan dan kemakmuran itu makin merata direguk oleh warga masyarakat tersebut.

Masyarakat terlihat sangat bersemangat mendukung dan bahkan ikut berkontribusi dalam kegiatan yang digelar pemerintah daerah di bawah pimpinan Pejabat Bupati Muna Barat, Drs La Ode Radjiun Tumada MSi (43). Alhasil, wujud kesejahteraan rakyat kini sudah di ambang pintu. Bahkan mulai direguk dan dinikmati.  Begitu kesan saya setelah kurang lebih lima jam menyisir hampir semua wilayah kecamatan di kabupaten baru itu bersama Pejabat Bupati Muna Barat tadi.

        Sebagai jaminan segera terwujudnya kemakmuran secara merata, ada syarat lain yang harus dipenuhi. Yaitu kepemimpinan Muna Barat harus tetap di tangan Radjiun, salah satu kader Gubernur Nur Alam. Kader visioner. Karena itu, Radjiun tidak cukup hanya sebagai pejabat tetapi dia harus menjadi bupati definitif. Jadi, dia harus ikut pilkada pertama Kabupaten Muna Barat pada tahun 2017. Dengan sendirinya juga dia harus pensiun dini sebagai PNS. Itu risiko sebagai pemimpin sejati. Tampil apa adanya, tanpa atribut dan tanda pangkat. Nur Alam juga begitu, ketika dulu dia mulai melakukan eksplorasi dan sosialisasi sebagai calon Gubernur Sulawesi Tenggara.

Muna Barat memasuki pusaran pembangunan. Salah salah satu jembatan di Muna Barat yang sedang dikebut pengerjaannya. Foto Yamin Indas

        Muna Barat adalah daerah otonom baru di Sulawesi Tenggara hasil pemekaran Kabupaten Muna berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tanggal 23 Juli 2014. Jadi baru seumur jagung usianya. Radjiun sendiri pada bulan September 2015 ini, baru sembilan bulan menyandang amanah sebagai Pj (Pejabat) Bupati Muna Barat. Sebelumnya,  dia adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tenggara, eselon IIA dengan pangkat/golongan IVC. Ini pangkat tertinggi di angkatannya yang diraih tatkala dia masih di usia 40 tahun.

        Muna Barat adalah daerah otonom kedua yang melepaskan diri dari Kabupaten Muna. Sebelumnya adalah Kabupaten Buton Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007. Dalam suatu rapat koordinasi di Kendari baru-baru ini, Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam mengungkapkan bahwa Kabupaten Muna diturunkan anggarannya (baca DAU, Dana Alokasi Umum) oleh pemerintah pusat sebagai sanksi atas pelepasan beberapa wilayahnya menjadi daerah otonom baru. Ihwal itu disampaikan gubernur saat Bupati Muna Baharuddin memaparkan daya serap anggaran pembangunan di daerahnya.

        Kabupaten Muna (induk) sendiri adalah salah satu dari empat pilar berdirinya Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka pemekaran Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara (Sulselra),  dalam tahun 1964. Tiga pilar lainnya adalah Kabupaten Buton, Kabupaten Kendari, dan Kabupaten Kolaka. Ke-4 kabupaten ini serta sejumlah kabupaten lainnya di Pulau Sulawesi dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959.

Nah, secara bertahap Muna Barat kini mulai menampilkan jalan mulus beraspal. Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas tinggi Pj Bupati Muna Barat saat ini. Foto Yamin Indas

  Kabupaten Muna Barat saat ini mencakup 11 wilayah kecamatan dengan penduduk 83.362 jiwa. Luas wilayah meliputi 1022,89 kilometer persegi. Ibu kota kabupaten disebut Laworo, akronim dari Lawa dan Tiworo yaitu dua kecamatan besar yang wilayahnya ketempatan lahan seluas 250 hektar sebagai lokasi ibu kota tersebut. Kabupaten Muna Barat bisa diakses dari Raha, ibu kota kabupaten induk, dan dari Kota Bau-Bau melalui lintas penyeberangan kapal feri Bau-Bau – Wara, dan selanjutnya menyusuri ruas jalan poros Raha-Lakapera. Jalan poros ini membelah Pulau Muna mulai dari pelabuhan feri Tampo. Pelabuhan Tampo menghubungkan lintas feri Tampo-Torobulu di daratan jazirah Sulawesi Tenggara.

        Bahkan, sejak beberapa tahun lalu Muna Barat telah diakses kapal feri antarprovinsi melalui lintas feri Tondasi -  Tanjung Bira di Sulawesi Selatan. Lintas ini berfungsi sebagai jalur pemasaran hasil pertanian Muna Barat seperti jeruk manis, jagung, kacang tanah, produksi perikanan, dan sebagainya. Pengangkutan produksi tersebut sering langsung sampai Surabaya, khususnya komoditas jeruk manis dan jagung. Akan tetapi, belakangan ini kunjungan kapal feri ke Tondasi tersendat akibat kerusakan dermaga pelabuhan Tondasi tak kunjung diperbaiki. Ruas jalan yang menghubungkan pelabuhan itu dengan daerah belakang (hinterland), juga kurang diperhatikan perbaikannya. Kecuali hubungan laut dan darat, Muna Barat pun memiliki lapangan terbang perintis, Bandara Sugi Manuru. Bandara ini didatangi pesawat perintis setiap Kamis.

Secara faktual Muna Barat baru sembilan bulan terakhir ini digoyang kepemimpinan Radjiun Tumada. Dia menyasar kegiatan pembangunan infrastruktur sebagai skala prioritas di samping masalah sosial kemasyarakatan. Berbagai kalangan mengatakan, waktu sesingkat itu setara dengan masa jabatan bupati definitif dua periode dilihat dari bobot prestasi.  “Masa jabatan baru sembilan bulan tetapi bobot pekerjaannya setara prestasi dua periode masa jabatan bupati definitif”, ujar seorang tokoh masyarakat Muna Barat di Kambara, Rabu petang,  9 September 2015.

Radjiun kemudian menjelaskan secara kuantitatif. Dalam waktu sesingkat itu ia menangani pengaspalan dan perkerasan jalan sepanjang 200 kilometer, sejumlah jembatan, perbaikan tanggul irigasi, pelurusan alur sungai untuk mengatasi banjir dan genangan perkampungan penduduk, pembuatan 11 tugu/pintu gerbang  di setiap persimpangan jalan poros, dan sejumlah proyek-proyek swadaya murni masyarakat bersama aparat pemerintah daerah kabupaten. Paling lambat awal tahun depan, semua jalan poros ke dan dari ibu kota kabupaten sudah teraspal. “Kita menggunakan aspal buton yang lebih murah tetapi berkualitas”, ujar Pj Bupati Muna Barat tersebut.

Warga Muna Barat termasuk anak-anak merasa dan ingin selalu akrab dengan Pj Bupati Radjiun karena dinilai sangat memperhatikan kebtuhan mereka yang mendesak, antara lain perbaikan prasarana jalan. Foto Yamin Indas

Ia juga menyatakan rasa gembira karena ruas jalan ke pelabuhan feri Tondasi telah disetujui Kementerian Pekerjaan Umum sebagai jalan nasional. Ruas itu nyambung dengan ruas jalan provinsi Raha – Lakapera di  sebuah titik pertigaan. Dari titik ini hingga dermaga pelabuhan Tondasi ruasnya sepanjang 36 kilometer. Ruas ini akan dibangun dua jalur agar lalu lintas angkutan lebih lancar. Menurut Radjiun, pembangunan ruas jalan nasional tersebut telah dianggarkan untuk dikerjakan dalam tahun 2016. Pemerintah provinsi juga telah menyiapkan dana peningkatan kualitas jalan maupun jembatan untuk poros Raha-Lakapera yang berlokasi di wilayah Muna Barat.

Kecuali prasarana perhubungan dan transportasi, dia juga membangun tugu atau pintu gerbang permanen di setiap persimpangan jalan poros dan jalan penghubung. Fungsinya memang  tak lebih dari sekadar aksesoris. “Biar masyarakat melihat dan merasa bahwa daerahnya dewasa ini mulai memasuki pusaran pembangunan untuk mengejar ketinggalan dari daerah lain”, begitu alasan Radjiun.

Ada inovasi dalam kepemimpinan anak muda ini dilihat dari spektrum pemekaran wilayah di Indonesia pasca reformasi. Model Radjiun ini patut dicontoh daerah-daerah otonom baru agar tujuan pemekaran terwujud nyata yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat. Apa yang kita lihat selama ini adalah sebaliknya. Kesejahteraan lebih dulu dinikmati kaum elite di daerah pemekaran. Sebagian besar anggaran disedot untuk kepentingan sarana dan prasarana pemerintahan, mulai kantor berkelas hingga kendaraan aparat. Prasarana jalan ke dan dari kompleks pemerintahan juga dibangun lebar-lebar, dua jalur  dan mediannya ditanami aneka kembang dan tanaman hias.

Tidak demikian yang terjadi di Muna Barat. Kantor-kantor dinas dan lembaga diharuskan menggunakan fasilitas yang dimiliki pemerintahan kecamatan, kelurahan, dan desa. Kantor Bupati sendiri menumpang di kantor kecamatan. Kecuali gaji pegawai, semua dana alokasi untuk Kabupaten Muna Barat diarahkan untuk pembangunan proyek-proyek yang sangat mendesak dibutuhkan masyarakat. “Bahkan tenaga PNS pun kita sering manfaatkan untuk bersama-sama warga masyarakat, TNI, dan Polri mengerjakan kegiatan yang memang tak ada anggarannya sama sekali. Budaya gotong royong kita hidupkan untuk kepentingan bersama”, ujar Radjiun.

Kebijakan dan komitmen Radjiun terlihat sangat jelas berpihak kepada masyarakat luas. Banyak hal yang memotivasinya, termasuk bakat dan kemampuan leadership yang dimilikinya. Tetapi ada faktor paling konkret di depannya, ialah  kenyataan bahwa Muna Barat kaya dengan sumber alam, memiliki potensi sumber daya manusia yang dinamis, namun tak didukung sarana kemudahan yang memadai. Jaringan jalan dan jembatan di kecamatan dan desa tak lebih dari kubangan pada musim hujan, dan pada musim kemarau menjadi sumber hujan abu/debu.

Dalam kondisi keterbatasan itu produksi pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan jambu mete, jeruk manis, dan kakao, kacang-kacangan, perikanan terus diupayakan berkembang, tanpa terpengaruh nilai barang yang rendah akibat dimakan biaya angkut yang tinggi. Dalam situasi sulit tersebut warga masyarakat terus berupaya meningkatkan kualitas hidup dengan menyekolahkan anak hingga pendidikan tinggi. Banyak orang Muna Barat diperantauan hidup mapan,  ada yang menjadi rektor universitas negeri, pejabat tinggi di birokrasi, dan berbagai kedudukan terhormat lainnya. “Tidak sedikit juga yang menjadi preman”, kata Radjiun.

Ketika menyisir Muna Barat, Rabu pekan lalu, saya merasa surprise melihat kondisi sosial ekonomi warga yang cukup baik. Perumahan dengan konstruksi permanen, ada kendaraan roda dua dan roda empat, di sepanjang jalan ada kios sembako, dan sebagainya. Saat melintasi sebuah desa di daerah Lakanaha,   Pj Bupati Muna Barat menunjukkan sebuah rumah keluarga salah satu teman seprofesi yang saat ini menjadi pimpinan sebuah harian terkemuka di Kota Kendari. Rumah itu menunjukkan bahwa pemiliknya adalah keluarga mapan, hanya warnanya memudar oleh balutan debu jalan rusak.

Mengenai produksi pertanian Radjiun menjelaskan, Muna Barat termasuk gudang beras buat kebutuhan lokal dan Kota Raha, ibu kota kabupaten induk. Sawah produktif tercatat lebih 4.000 hektar. Ada juga potensi lahan kering sekitar 25.000 hektar yang dicadangkan untuk perkebunan tebu. Bupati Radjiun berharap Kementerian Pertanian serius membangun proyek perkebunan di dua kabupaten di Pulau Muna untuk menciptakan lapangan kerja pertanian yang baru bagi masyarakat Muna. Di pantai utara Muna Barat juga terhampar lahan tambak yang belum terjamah. Bila berbagai potensi sumber daya itu diolah menjadi sumber ekonomi nyata, maka Muna Barat dipastikan menjadi salah satu kabupaten terdepan di wilayah kepulauan Sulawesi Tenggara. ***

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>