Kawasan Industri Konawe Tabrak Banyak Aturan

Oleh Yamin Indas

 

       

Menteri ESDM Sudirman Said dan Menperind Saleh Husin saat transit di Bandara Haluoleo. Gubernur Nur Alam sempat menunjukkan mereka maket bangunan monumental proyek jembatan Bahteramas dan Masjid Al A’lam yang akan dibangun di atas laut Teluk Kendari. Foto Yamin Indas

HARI Minggu (23 Agustus 2015) mestinya dimanfaatkan untuk melemaskan saraf-saraf setelah bekerja full time selama sepekan. Tetapi tidak demikian bagi tiga pejabat Negara ini: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Menteri Perindustrian Saleh Husin, dan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam. Kedua menteri hari itu dengan pesawat khsusu terbang dari Jakarta ke Morowali, Sulawesi Tengah, dan transit di Bandara Haluoleo, Kendari. Di sini mereka dicegat Nur Alam untuk ‘curhat’ tentang masalah besar yang selama ini menghajar provinsi yang dia pimpin.

        Masalah besar itu tak lain dari dampak penambangan nikel yang dilakukan secara brutal para investastor serakah dan tidak bertanggungjawab hingga berlaku Undang-undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009. Masalah besar kedua ialah pembangunan Kawasan Industri Terpadu Konawe di Morosi, tanpa koordinasi dengan Gubernur Sultra. Pembangunan tersebut menabrak banyak aturan ketentuan perundang-undangan. Sehingga Bupati Konawe sesungguhnya sangat berpotensi diseret ke proses pidana.

        Kegiatan penambangan nikel di Sultra telah melenyapkan mimpi Gubernur Nur Alam untuk menyehaterakan rakyat dari sumber daya alam tersebut.  Sekitar 65.000 hektar lahan nikel di Sultra hampir 40 tahun dikuasai PT Inco (kini pakai bendera PT Vale), tanpa disentuh. Rakyat di sekitarnya disebut hanya sebagai penjaga kebun PT Inco. Maka,  gubernur pun berhasil membujuk perusahaan multinasional itu sehingga mau menyerahkan konsesinya untuk dimanfaatkan sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai kebijakan yang bakal diambil Pemda Sultra. Namun, di lain pihak para bupati di daerah konsesi PT Inco telah berebutan mendahului rencana kebijakan gubernur dengan ‘menjual’ lahan konsesi itu kepada para investor. Sebab kewenangan menerbitkan IUP memang di tangan bupati/walikota.

        Begitu kedua menteri turun dari tangga pesawat, Gubernur Nur Alam langsung mengantar mereka ke ruang tunggu VIP Bandara Haluoleo. Dia memaparkan kerusakan berat akibat nafsu serakah para investor tambang nikel bijih nikel (ore) selama ini.

        Menurut Gubernur Sultra, pelanggaran para pemilik IUP bukan hanya pada soal perusakan lingkungan, tetapi juga perihal prosedur dihajar habis-habisan. Tidak sedikit kegiatan penambangan berlokasi di  kawasan hutan (hutan konservasi, hutan lindung, dan  hutan produksi). Kawasan tersebut langsung dikeruk dan digusur tanpa rekomendasi Kementerian Kehutanan berupa izin pinjam pakai. Bukan hanya itu. Kita juga mencatat,  tanah perkebunan rakyat pun diambil paksa. Caranya, investor menggunakan aparat penegak hukum bersenjata untuk berjaga di lahan-lahan penambangan nikel.

        Sebagian bupati juga tidak kurang beraninya melanggar aturan. Seperti dikatakan Gubernur Nur Alam, ada bupati yang menerbitkan IUP di atas lahan kontrak karya. Tumpang tindih. Tak kurang Todung Mulya Lubis, praktisi hukum kawakan Indonesia telah menyoal pelanggaran itu ke institusi penegak hukum, atas nama perusahaan yang dirugikan. Namun mentok.

        Lebih lanjut gubernur mengungkapkan, pada saat ini hampir 90 persen pemegang IUP telah meninggalkan Sulawesi Tenggara dan menyisakan lubang dan keruk bekas gusuran. Tidak ada upaya memulihkan kerusakan itu sesuai perintah ketentuan yang berlaku. Para bupati setempat pun tidak berbuat sesuatu bagi pemulihan lingkungan yang telah rusak parah.

        Pasca larangan ekspor nikel ore, muncul masalah baru yang merugikan rakyat dan daerah penghasil nikel. Smelter belakangan ini bermunculan di pusat-pusat fasilitas kemudahan di Pulau Jawa dan Sulawesi Selatan. Rangkaian smelter ini berusaha menyedot ore dari Sulawesi Tenggara. Dengan demikian, nasib daerah ini tetap sebagai penonton belaka sebagaimana di era ekspor ore. Artinya, rakyat dan daerah tidak mendapatkan nilai tambah dari sumber daya alam yang melimpah itu. Rakyat tetap berstatus penjaga kebun, meminjam istilah Nur Alam.

        Masalah baru tersebut dilaporkan pula kepada kedua menteri tadi. Padahal, pembangunan smelter di luar daerah penghasil nikel seharusnya tidak diizinkan jika pemerintah memiliki komitmen membangun daerah sesuai kondisi dan potensi alamnya dalam rangka mensejahterakan rakyat di daerah bersangkutan. Gubernur kemudian mengingatkan adanya ketentuan Kementerian ESDM bahwa smelter di Pulau Jawa dan Sulawesi Selatan yang hanya memiliki izin usaha industri (IUI) diwajibkan juga memiliki IUP operasi produksi khsusus untuk pengolahan dan pemurnian.

        Gubernur bahkan meminta Kementerian ESDM agar membatasi pengiriman ore secara antarpulau dalam rangka memproteksi investor yang sedang dan akan segera membangunan smelter di sekitar loaksi IUP. Gubernur mencatat ada sekitar 37 pemegang IUP yang sedang dan siap membangun smelter nikel di Sultra. Adapun pemegang IUP yang tidak memenuhi kewajibannya gubernur menyatakan ia akan segera membekukan atau mencabut IUP mereka. “Cuma saya harus berhati-hati. Kalau bapak-bapak menteri dipanggil Bareskrim, ada Presiden yang membelanya. Tetapi kami pejabat daerah tidak ada yang membela”, kata Nur Alam.

        Diungkapkan oleh Gubernur Sultra tersebut, adanya keraguan pemerintah daerah melakukan penertiban hingga pencabutan IUP karena cenderung dikriminalisasi oleh pemegang IUP yang di-back-up oknum aparat. Karena itu, ia berharap ESDM memberikan penguatan melalui koordinasi dengan institusi penegak hukum di pusat dan daerah.

        Hal lain yang dilaporkan adalah pembangunan kawasan industri terpadu di Morosi, Kabupaten Konawe. Proyek pembangunan jangka menengah itu semula agak tersendat karena gubernur sebagai wakil pemerintah tidak dilibatkan. Proyek itu turun begitu saja dari pusat tanpa koordinasi dengan Pemda Sultra. Belakangan setelah proyek bermasalah, gubernur diklaim menghalangi pelaksanaan proyek swasta tersebut.

Maket kawasan industri terpadu di Morosi, Konawe. Kawasan ini menyediakan lokasi pembangunan smelter nikel, dan juga industri kecil. Pembangunan kawasan ini ditangani pengusaha yang difasilitasi Bupati Kendari Kerry Konggoasa. Foto Yamin Indas

        Karena itu, Gubernur Nur Alam berulang kali menekankan perlunya koordinasi dalam kegiatan pembangunan apapun di daerah. Menurut dia, proyek pembangunan kawasan industri terpadu di Morosi menabrak banyak aturan di sejumlah institusi dan kementerian. Apabila Pemda Sultra bermasa bodoh, maka Bupati Konawe dan pemilik proyek bakal berhadapan dengan masalah pidana.

        Kepala Bappeda Sultra Nasir Andi Baso menjelaskan, proyek pembangunan kawasan industri tersebut bakal menyebabkan terjadinya alih fungsi sejumlah aset negara yang telah dibangun di kawasan itu, antara lain sarana irigasi, jalan dan jembatan. Belum termasuk kawasan rawa sekitar 5.000 hektar yang dicadangkan sebagai lahan perluasan tambak rakyat. “Pemda Sultra tidak tahu asal usulnya, proyek itu tiba-tiba muncul dalam rencana pembangunan jangka menengah Pulau Sulawesi. Yang kami usulkan buat Provinsi Sultra seperti pembangunan waduk Ladongi, Waduk Felosika, jembatan Selat Baruta yang menghubungkan Pulau Buton dan Pulau Muna”, kata pejabat senior Pemda Sultra tersebut. ***

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>