Terbentuknya Provinsi Kepulauan Buton di Tangan Nur Alam

Oleh Yamin Indas

       

       

Gubernur Sultra Nur Alam beramah tamah dengan Prof Dr Masihu Kamaluddin MSc. Kedua tokoh senantiasa terlihat kompak dalam berbagai hal tentang pembangunan daerah Sultra, termasuk upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Foto Yamin Indas

HASRAT pemekaran eks-kesultanan Buton menjadi sebuah provinsi bukanlah keinginan berlebihan. Selain mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat daerah pinggiran, juga untuk memberi ruang lebih luas bagi pelestarian dan pengembangan nilai budaya maupun sejarah kerajaan Islam masa lalu di daerah itu.

        Mendiang La Ode Kaimoeddin melontarkan gagasan pemekaran Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada tahun 1997 menjadi dua provinsi  dengan pembentukan provinsi baru yang dia sebut Provinsi Sultra Kepulauan. Cakupan wilayahnya saat itu baru meliputi Kabupaten Buton, Kabupaten Muna, dan Kota Bau-Bau.

 Ketika terbentuk menjadi provinsi tahun 1964, Sultra ditopang empat kabupaten sebagai pilar. Dua kabupaten yaitu Kendari dan Kolaka berada di daratan besar. Dua  lainnya merupakan kabupaten pulau yaitu Kabupaten Buton dan Kabupaten Muna.

Demam pemekaran di era reformasi telah membuahkan 11 kabupaten baru di Sultra. Kini, Sultra ditopang 15 kabupaten dan dua kota. Daratan besar ketempatan tujuh kabupaten dan satu kota, sedangkan di wilayah kepulauan terdapat delapan kabupaten ditambah satu kota.

Gagasan mendiang Gubernur Sultra dua periode tadi kemudian menempuh jalan terjal. Para pelanjut dinilai menyimpang dari semangat dan substansi pemikiran La Ode Kaimoeddin. Sehingga beberapa kabupaten kemudian menolak untuk bergabung.

Pasalnya, sebuah komite yang dibentuk para tokoh asal Buton mengusung Buton Raya sebagai nama calon provinsi tersebut. Nama ini dianggap tidak mengakomodasi semangat persatuan dan kesatuan teritorial jazirah Sulawesi Tenggara. Bahkan dinilai  cenderung menafikan  faktor geografis, kultur, dan historis  daerah (pulau-pulau) lainnya. Karena itu, Muna dan Bombana kemudian tak bersedia menjadi wilayah cakupan Buton Raya.

Selain soal nama, calon ibu kota provinsi juga tidak mendapatkan kesepakatan. Namun demikian, dalam proses yang tidak mulus itu, sebagaimana dijelaskan Drs H La Ode Djeni Hasmar MSi, Komite Pembentukan Provinsi Buton Raya berjalan terus. Komite ini dipimpin Bupati Buton (saat itu) Syafei Kahar. Salah satu produk komite tersebut adalah penyerahan dokumen usulan pembentukan Provinsi Buton Raya kepada pimpinan DPR-RI periode 1999-2014.

Jadi, meskipun dalam kondisi terbelah, semangat  Komite Pemakaran Buton Raya tak kendor. Namun, masalah kurangnya daerah otonom cakupan wilayah tentu tidak bisa diselesaikan hanya oleh sebuah komite.

Gubernur Nur Alam kemudian tampil berperan aktif mendukung perjuangan masyarakat Buton.  Gubernur langsung fokus ke proses pembentukan beberapa kabupaten baru, untuk mencukupi cakupan wilayah Provinsi Buton Raya.

Sambil menunggu hasil ikhtiar tersebut, Gubernur bersama DPRD Sultra  mengajukan proposal pembentukan Provinsi Buton Raya kepada Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR-RI. Adapun kabupaten baru yang diusulkan adalah Buton Tengah dan Buton Selatan. Sebelumnya telah dimekarkan ibu kota Kabupaten Buton, Bau-Bau,  menyusul Buton Utara dan Wakatobi. Yang disebut terakhir adalah akronim dari Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko yang dahulu disebut Kepulauan Tukang Besi.

Inflasi pemekaran yang nyaris tak terbendung selama reformasi, kemudian disoal para pengamat  bahwa  kebijakan itu tidak banyak membawa manfaat bagi rakyat, kecuali para elite yang menikmati empuknya kursi kedudukan dan jabatan politik. Presiden SBY pun merespons. Di depan sebuah Sidang Paripurna DPR-RI tahun  2010, dia menyatakan moratorium terhadap pemekaran. Adapun daerah yang menunggu giliran dimekarkan, Presiden menyatakan akan diproses kembali setelah 2013.

Dalam situasi moratorium itu Gubernur Nur Alam melakukan konsolidasi dan pengkajian ulang usulan pembentukan Provinsi Buton Raya. Semua kepala daerah terkait dihimpun dalam Sekretariat Bersama (Sekber) di bawah pimpinan Bupati Buton Umar Samiun. Masalah krusial seperti nama provinsi dan calon ibu kota, segera dituntaskan oleh Sekber.

Puncak  konsolidasi adalah Deklarasi Pembentukan Provinsi Kepulauan Buton yang dilaksanakan di tengah suasana peringatan Hari Ulang Tahun ke-51 Provinsi Sultra, 27 April 2015, di Kolaka Timur. Gubernur dan enam kepala daerah cakupan wilayah menandatangani naskah deklarasi, disaksikan ribuan pasang mata rakyat Sultra yang ikut hadir pada HUT tersebut.

Alhasil, Buton Raya diganti dengan Kepulauan Buton. Sedangkan calon ibu kota provinsi disepakati Kota Bau-Bau.  Kata kepulauan mengacu pada kondisi geografis Pulau Buton di Laut Banda dan  dikelilingi pulau-pulau. Bahkan, salah satu kabupaten pilar merupakan gugusan kepulauan yang disebut Kabupaten Wakatobi. Selain itu dengan menyebut provinsi kepulauan, Bappenas tidak perlu berpikir lama-lama untuk mengalokasi dana khusus provinsi kepulauan sesuai perintah sebuah undang-undang yang saat ini belum dilaksanakan pemerintah.

Ihwal tersebut kembali dikemukakan Gubernur Nur Alam saat menjadi nara sumber pada acara halal bihalal di Hotel Adios Bau-Bau, Kamis 30 Juli 2015. Acara itu lebih merupakan simposium,  diikuti sejumlah tokoh Buton dari daerah-daerah perantauan. Pemandu simposium adalah Prof Dr Masihu Kamaluddin MSc, mantan Rektor Universitas Sultan Agung (Unisula) Semarang, Jawa Tengah.

Simposium masa depan Provinsi Kepulauan Buton di Hotel Adios Bau-Bau yang dikemas dengan acara halal bihalal. Di meja pimpinan dari kiri adalah Ketua DPRD Sultra Abdurahman Shaleh, Gubernur Nur Alam, dan Prof Masihu Kamaluddin. Foto Yamin Indas.

   Masihu mengajak peserta berbicara sebagai negarawan, tidak menjurus ke soal teknis pemekaran. Topiknya antara lain,  seperti apa masa depan Provinsi Kepulauan Buton. Lalu, dapatkah provinsi ini kuat, sejahtera dan mandiri secara ekonomi. Jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijadikan Buku Putih (guide line) bagi pembangunan provinsi itu kelak.

 Pada hari itu di Kota Bau-Bau digelar dua acara halal bihalal. Yang lainnya digelar di Lapangan Merdeka, di mana hadir  berbagai komponen masyarakat dari enam kabupaten/kota cakupan wilayah, yakni Buton, Wakatobi, Buton Utara, Buton Selatan, Buton Tengah, dan Kota Bau-Bau.  Dari dua acara silaturahim ini terlihat jelas, rakyat tak sabar lagi menunggu terbentuknya provinsi yang diidam-idamkan. Suasana sangat diwarnai semangat dan hasrat menyala di dada mereka.

Anggota Komisi II DPR-RI Amirul Tamim saat tampil bicara di Lapangan Merdeka menjelaskan, proses pemekaran di era pemerintahan saat ini dilakukan dua tahap: tahap persiapan, dan tahap otonomi secara penuh. Tahap persiapan berlangsung tiga tahun. Tetapi Amirul mengatakan, perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Buton kini di tangan Gubernur Nur Alam. Dia yakin, Nur Alam pasti mampu menerobos hambatan. “Telah terbukti ada 5-6 kabupaten baru yang dimekarkan di bawah kepemimpinan beliau”, ujarnya. ***

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>