KPK Mendatang Harus Lebih Berani

Oleh Yamin Indas

     PIMPINAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil seleksi 9 Srikandi saat ini diharapkan lebih berani dan galak dibanding era Antasari Azhar dan Abraham Samad. Pasalnya, gejala korupsi dewasa ini bukan makin berkurang tetapi sebaliknya kian merajalela hingga ke pelosok Nusantara sejauh jaringan birokrasi, termasuk institusi penegak hukum. Kondisi krisis tersebut akan lebih parah lagi jika DPR-RI berhasil menggolkan usulan Dana Aspirasi sebesar Rp 15 miliar sampai Rp 20 miliar setiap anggota setiap tahun. Jika dikalikan dengan jumlah anggota parlemen atau Dewan Legislatif Republik Indonesia periode 2014-2019 maka total dana APBN yang bakal disedot wakil-wakil partai politik tersebut adalah Rp 11,2 trilyun.

     Pengajuan  anggaran sebanyak itu membuat burung Garuda geleng-geleng kepala. Lambang Negara Kesatuan Repubik Indonesia (NKRI) itu dalam hatinya berteriak mempertanyakan mengapa legislatif di negara penganut sistem Trias Politica bernasfu ingin merangkap menjadi eksekutif.  Apakah karena salah satu dari dua blok di DPR merasa sebagai adidaya dalam pengambilan keputusan sehingga segala sesuatu yang terlintas di benaknya dengan mudah bisa dipaksakan kepada pemerintah dalam hal ini Presiden yang juga Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia? Selemah itukah Presiden Republik Indonesia di mata blok adidaya?

     Lantas apa kaitan Dana Aspirasi dengan pimpinan KPK hasil 9 Srikandi? Jika keinginan DPR itu disetujui kemudian direalisasikan dalam tahun 2016, maka di saat itulah pimpinan KPK yang baru,  akan mulai mengaum dan bergerak mencengkeramkan kukunya dalam-dalam. Satu per satu dari sekian anggota DPR itu ditangkapi dan dijebloskan ke penjara. Pengajuan Dana Aspirasi itu tidak lebih dari menggali lubang jebakan untuk  diri sendiri. Mengapa? Bukankah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 belum dicabut? Tidak ada pasal dan ayat di situ yang mengatur anggota DPR untuk ikut mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

     UU itu adalah untuk eksekutif yang mengatur mulai dari mekanisme perencanaan pembangunan (Musrenbang tingkat desa hingga tingkat nasional), pelaksanaan,  hingga pengawasan yang dilakukan tentunya oleh DPR. Artinya, dana aspirasi itu inkonstitusinal yang apabila dilanjutkan pada tahapan operasional bukan lain dari tindakan perbuatan melawan hukum demi kepentingan pribadi, kelompok/lembaga, dan partai.

     Namun, bagi DPR 2014-2019 yang dikendalikan blok adidaya, mengubah undang-undang adalah perkara gampang, jauh lebih mudah dari membalikkan tangan. Hanya saja, persoalan tidak semudah itu seleainya. Bukti permulaan sudah cukup bagi KPK, yaitu usaha terencana dan sistemik untuk menguasai keuangan negara tanpa hak. Dampak dari perbuatan ini adalah kian merebaknya tindakan korupsi ke hampir setiap jaringan birokrasi dan lembaga negara.  Elite kencing berdiri, pengikut kencing berlari. Ini bagiannya  Artijo, hakim agung yang menambah hukuman mantan Anggota DPR dan Ketua Umum  Partai Demokrat ( partai berkuasa di eranya), Anas Urbaningrum, dari tujuh tahun menjadi hampir 20 tahun termasuk hukuman kurungan jika  tak mampu mengembalikan uang negara yang dikorup.

     Kini kita menunggu hasil proses rekrutmen pimpinan KPK dan finalisasi usulan Dana Aspirasi dari APBN yang dialirkan ke setiap anggota DPR-RI periode 2014-2019.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>