Investor Gula Diminta Beraksi Sekarang Juga

Oleh Yamin Indas

 

       

Kepala Dinas Perkebunan dan Horikultura Provinsi Sulawsi Tenggara Ir Bambang MM (pakaian sipil lengkap) mengembang senyum di tengah suasana peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Kendari baru-baru ini. Foto Yamin Indas

PROGRAM swasembada gula nasional dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan tidak boleh gagal. Mengapa? Kita punya lahan sangat luas. Tinggal  diurus administrasinya untuk dimanfaatkan agar menghasilkan komoditas strategis itu menuju kedaulatan pangan yang mencerminkan ketahanan dan kesejahteraan.

 Sulawesi Tenggara sangat berpotensi untuk memberi kontribusi pencapaian swasembada nasional bukan hanya gula tetapi juga beras, jagung, dan kedelai. Pasalnya, provinsi ini telah memiliki kondisi obyektif yang kondusif untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Agar segera mencapai swasembada gula, investor diminta merealisasikan  pembukaan perkebunan tebu sekarang juga.  Jangan lagi membuang-buang waktu.

        Sejarah proyek perkebunan tebu untuk pendirian pabrik gula di Sultra sudah cukup panjang. Proyek itu dimulai pada awal tahun 1980-an di Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan sekarang. Dikenal dengan sebutan Proyek Gula Tinanggea, waktu itu. Tujuan proyek ini adalah untuk mendapatkan gambaran potensi kandungan gula berbagai jenis tebu yang akan ditanam dalam rangka proyek perkebunan besar.

        Proyek serupa kemudian bermunculan juga di beberapa tempat yang ditangani calon investor pabrik gula. Akan tetapi, data atau informasi dari proyek-proyek  itu hanya disimpan di arsip instansi-instansi terkait. Tidak ada follow-up karena boleh jadi investor kurang serius, atau tak ada kesungguhan instansi teknis menyiapkan lahan. Dua hal penting ini yang harus dan mutlak bersinergi sehingga program industri gula di daerah ini bisa terwujud.

        Adapun tiga komoditas strategis lainnya   yang bisa melibatkan Sultra dalam usaha keras mewujudkan kedaulatan pangan, yaitu beras, jagung, dan kedelai, relatif lebih mudah penanganannya. Produksi beras tidak masalah lagi karena provinsi telah mencapai surplus beras masih di era Orde Baru. Sedangkan jagung dan kedelai tinggal menunggu sentuhan program penguatan petani agar dapat meningkatkan produksi secara maksimal.Potensi lahan dan petani yang terlibat di sini cukup besar.

        Sebagaimana dijelaskan Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sultra, Ir Bambang MM, kini telah hadir beberapa investor yang merespons program pemerintah untuk mewujudkan swasembada gula nasional. PT Wahana Surya Agung (WSA) berminat membangun pabrik gula di tiga kabupaten: Muna, Buton Utara, dan Kolaka. Dana investasi yang disiapkan disebut oleh Bambang,  sekitar Rp 2 trilyun.

        Beberapa lainnya malah telah lebih dulu melakukan eksplorasi di Kabupaten Konawe Selatan. PT Kilau Indah Cemerlang dan PT Marketindo Selaras telah memiliki kebun bibit yang masih terus dikembangkan. Ada orang besar di belakang kedua perusahaan ini. Amran Sulaiman (Menteri Pertanian Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK) di PT Kilau Indah Cemerlang, dan Tommy Winata (pengusaha beken) di PT Marketindo Selaras.

Lahan Tidak Ada Masalah

        Masih kurangnya areal lahan bagi kebutuhan perkebunan tebu disebut sebagai salah satu kendala sehingga proyek-proyek investasi tersebut belum berkilau, bahkan cenderung stagnan. Setiap perusahaan membutuhkan lahan sekitar 20.000 hektar untuk kebun tebu. Tetapi yang tersedia saat ini baru separuh atau kurang dari separuhnya.

        Bagi Bambang, masalah kekurangan lahan sebetulnya tidak mengkhawatirkan. Kawasan hutan masih tersedia cukup luas untuk dicadangkan sebagai lahan tebu. Adapun perubahan status kawasan hutan tersebut menjadi hutan konversi atau APL (areal peruntukkan lain) merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Yang penting investornya serius. Kesungguhan itu harus dibuktikan dengan mengolah lahan yang telah dikuasai saat ini. Pemerintah Provinsi Sultra, kini memang meminta para investor agar beraksi mulai sekarang saja. Soal kekekurangan lahan, akan diselesaikan sambil jalan.

       
Gubernur Nur Alam seperti dikemukakan Kepala Biro Humas Pemprov Sultra Drs H Kusnadi MSi, memiliki komitmen tinggi terkait kegiatan investasi di Sulawesi Tenggara. Sebab tanpa kegiatan investasi, provinsi ini pasti sulit berkembang lebih cepat.
Oleh karena itu, Gubernur Nur Alam meminta perhatian para bupati dan walikota agar mampu menciptakan iklim berinvestasi yang kondusif di daerahnya. Setiap kendala yang dihadapi para investor harus segera diatasi dengan tuntas. Jika kendala tersebut terkait kewenangan pemerintah provinsi, bupati diharapkan segera melaporkan masalah itu kepada gubernur. “Pendek kata, para bupati dan walikota harus gesit dan pro-aktif menyelesaikan setiap masalah yang menghambat kegiatan investasi”, ujar Kusnadi.

Namun menurut Bambang, respons para bupati di Sultra yang ketempatan kegiatan investasi perkebunan tebu dan pabrik gula, cukup positif. Bupati Muna sendiri (La Ode Baharuddin), telah menyanggupi akan segera menyiapkan kekurangan lahan bagi PT WSA. Perusahaan ini membutuhkan sekitar 20.000 hektar lahan kebun inti untuk mendukung pembangunan pabrik gula berkapasitas 6.000 ton setahun di kabupaten itu.

        Bupati lain juga diharapkan beraksi lebih cepat. Instansi teknis seperti Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan harus lebih fokus pada pembuatan peta areal kawasan yang bisa dicadangkan untuk perkebunan tebu. Dan kebutuhan lahan untuk perkebunan tebu seharusnya diberi prioritas karena ini merupakan program nasional.

        Bambang mengatakan, program dan proyek perkebunan tebu akan bekerja sama dengan petani sebagai plasma. Adapun pembangunan kebun petani akan ditunjang pemerintah. Biaya pengolahan lahan, pengadaan bibit, pupuk, perawatan tanaman bersumber dari dana pemerintah. Karena itu, program ini bisa disebut sebagai langkah terobosan yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK saat ini untuk mempercepat peningkatan taraf hidup petani.

        Petani di Sultra juga akan dengan mudah melibatkan diri dalam program perkebunan tebu. Sebab sebagian besar mereka telah diorganisasikan melalui Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) Sejahtera. Organisasi ini telah terbukti mampu membuat petani mandiri. Petani kakao, misalnya, mereka dapat berhubungan dengan bank terkait kebutuhan pembiayaan mendesak, menjual biji kakao langsung ke pabrik, menangani distribusi pupuk, dan sebagainya.”LEM Sejahera memang dibentuk dan didesain untuk penguatan petani baik secara kelembagaan maupun secara invidu”, ujar Bambang, pemrakarsa pembentukan LEM Sejahtera.

        Jadi, seperti halnya petani kakao, petani tebu juga nanti akan bersifat mandiri, tidak bakal didikte pihak pabrik gula. Hubungan dengan pabrik hanya dalam hal penjualan hasil panen tebu. ***

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>