Etnis Tionghoa Bersatu

Gubernur Nur Alam menyambut hangat pembentukan Paguyuban Masyarakat Tionghoa Sulawesi Tenggara. Gubernur memandang ke arah tokoh-tokoh Tionghoa ketika menyampaikan kata sambutan.

HIKMAH api Jakarta yang membara 22 Mei 1998 adalah bangkitnya kebebasan dan demokrasi, terisitimewa bagi masyarakat Tionghoa. Salah satu etnik terbesar di Indonesia itu terpasung kemerdekaannya selama kekuasaan Orde Baru. Kelompok masyarakat tersebut hanya diberi kebebasan di bidang ekonomi. Namun, di bidang sosial, politik, budaya, mereka harus tiarap.

        Syarif adalah warga Tionghoa di Kota Kendari dan dia menganut agama Islam. Akan tetapi, pembauran yang dilakukan keluarganya belum menghapus politik diskriminasi yang diberlakukan rezim atas masyarakat Tionghoa. Syarif terpaksa gigit jari saat ditolak Institut Pertanian Bogor (IPB) hanya karena dia keturunan Tionghoa. Tamatan SMP Pembangunan (kini SMAN 4) Kendari itu harus mengubur cita-citanya menjadi sarjana pertanian. Ia kembali ke Kendari, kota kelahirannya, lalu membuka usaha toko  suku cadang kendaraan roda empat di dekat jembatan Mandonga.

       Pengorbanan jiwa dan harga diri warga Tionghoa yang membuat Jakarta membara 22 Mei 1998, alhamdulillah membuahkan reformasi. Rezim pun berganti. Pemerintahan baru kemudian memberikan kebebasan kepada warga negara Indonesia keturunan Tionghoa untuk berbicara menyatakan pendapat, mendirikan partai politik, ormas, menghidupkan kembali adat, tradisi, serta seni budaya yang selama ini terbelenggu. Maka, orang pun bisa menikmati pertunjukan tarian barongsai, belajar kembali bahasa Mandarin, menerbitkan buku atau koran berhuruf Tionghoa dan berbahasa Mandarin pula.

Guntur (kiri) dan Kohong, pemrakarsa pembentukan Paguyuban Masyarakat Tionghoa Sulawesi Tenggara

       Suasana baru, harapan baru, dan dinamika kehidupan sosial yang makin beragam dan kompetitif tidak hanya dinikmati kelompok masyarakat Tionghoa melainkan juga seluruh rakyat Indonesia. Kebersamaan dan kesetaraan telah menguburkan ekslusifisme dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Etnis Tionghoa setara dengan orang Bugis, Madura, Jawa, Minangkabau, Batak, Aceh, Tolaki, Buton, Moronene. Yang membedakan hanyalah keunggulan indifidu yang mengindikasikan integritas pribadi, keahlian, dan profesionalisme.

       Seperti halnya kelompok masyarakat lainnya, kelompok etnis Tionghoa adalah potensi kekuatan bangsa yang memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan. Latar pemikiran inilah yang mendorong Guntur dan kawan-kawan memprakarsai pembentukan Paguyuban Masyarakat Tionghoa Sulawesi Tenggara. Sejumlah tokoh masyarakat Tionghoa dari berbagai kalangan kemudian secara spontan berkumpul di Swiss Belhotel Kendari, Rabu malam (3 Oktober 2012). Mereka sepakat berhimpun dalam paguyuban itu.

       Gubernur Sulawesi Tenggara H Nur Alam SE menyambut baik pembentukan paguyuban tersebut. Bahkan, Nur Alam baik sebagai pribadi maupun sebagai gubernur tidak keberatan diposisikan sebagai Ketua Kehormatan, atau jabatan lainnya dalam struktur puncak organisasi kemasyarakatan tersebut.

Gubernur Nur Alam menandatangani daftar hadir pertemuan masyarakat Tionghoa disaksikan gadis-gadis Tionghoa Kendari

Ketika menyampaikan sambutannya Nur Alam dengan penuh keakraban menyebut beberapa nama tokoh warga Tionghoa yang hadir malam itu. Gubernur menyatakan mengenal mereka secara pribadi. Bahkan, Nindya Djie mengungkapkan, Nur Alam masih terhitung cucu A Woy, perintis kerajinan Kendari Werek yang sangat terkenal itu. A Woy menikah dengan salah seorang leluhur Nur Alam. Maka, pertemuan malam itu pun makin cair.

       Nindya, mantan pengusaha kontraktor didaulat menjadi Ketua Paguyuban Masyarakat Tionghoa Sultra, sementara Guntur ditunjuk menjadi sekretaris. Pembentukan pengurus provinsi tersebut akan segera ditindaklanjuti dengan pembentukan paguyuban di kabupaten/kota. Nindya menegaskan, paguyuban ini adalah wadah yang bisa mempersatukan, mengayomi, dan menjembatani hubungan silaturahim dengan masyrakat Sultra umumnya dan warga Tionghoa khususnya. Paguyuban ini murni organisasi sosial kemasyarakatan, bukan perkumpulan bersifat profit.

       Guntur, pengusaha garmen menambahkan, pembentukan paguyuban tersebut tidak terkait kepentingan politik praktis. Paguyuban hanyalah sebuah ormas yang diharapkan dapat berperan dan memberi kontribusi dalam pembangunan daerah Sultra. Iklim pembangunan Sultra saat ini dinilai Guntur sangat kondusif berkat arah kebijakan yang jelas dari Gubernur Nur Alam. Keberhasilan pembangunan Sultra saat ini secara makro terkonfirmasi melalui laju pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan tingkat nasional. ***

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>