Hanya Langit Belum Diberi Sertifikat

 

Oleh Yamin Indas

 

     

Karo Hukum Pemda Sultra, Kahar Haris SH (kanan). Dia berbincang dengan Sekretaris KPU Sultra Syafruddin. Foto Yamin Indas

  MASALAH tanah belakangan ini bukan saja makin runyam tetapi juga menggelikan. Di Kendari, ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, perburuan tanah merangsek hingga ke bukit-bukit terjal. Tidak sampai di situ. Laut pun dikapling lalu dilegalisasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat dalam bentuk sertifikat. Pendek kata, di kota teluk tersebut hanya langit yang belum diberi sertifikat oleh lembaga yang kini telah bermetamorfosis menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Adalah Ferry Mursidan Baldan dari Partai Nasdem yang menjadi menteri pertama untuk kementerian baru tersebut.

       Di depan Presiden Joko Widodo dalam suatu acara resmi di Kota Kendari, awal bulan November 2014, Gubernur Sultra Nur Alam mengemukakan masalah penerbitan sertifikat laut. Ia mengatakan dalam hukum agraria, kita hanya mengenal sertifikat tanah. Namun, di Kendari ternyata ada juga sertifikat laut. Tentu saja gubernur tak menyampaikan perihal tersebut kecuali karena dianggapnya sebuah penyimpangan yang perlu diluruskan.

       Sertifikat yang dipersoalkan Gubernur Nur Alam adalah bukti pemilikan pihak-pihak tertentu atas beberapa tempat di perairan pantai Teluk Kendari. Tempat tersebut adalah benar-benar hamparan laut dangkal dan sering menyembul sebagai daratan tatkala terjadi air surut. Ketika pemerintah provinsi melakukan kegiatan pembangunan di sekitar teluk, seperti pembuatan talud, penimbunan maupun pengerukan, kemudian terhambat status laut tersebut. Tanah negara tersebut telah bersertifikat dan “pemiliknya” menghendaki pembayaran ganti rugi.

       Maraknya konflik di Tanah Air yang berlatar belakang sengketa tanah,  sebetulnya bersumber dari administrasi pertanahan yang sangat buruk. Indikasinya antara lain sertifikat tumpang tindih, dan penerbitan sertifikat pada tanah-tanah negara tanpa koordinasi dengan instansi terkait. Dengan kata lain, penerbitan sertifikat atau pun surat keterangan hak lainnya atas tanah seperti hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB) tidak didasari landasan hukum ketentuan perundang-undangan. Aparat agraria cenderung bekerja menggunakan kaca mata kuda karena terdorong niat untuk melakukan praktik korupsi,  kolusi, dan nepotisme (KKN).

       Gubernur Nur Alam lebih sering dipusingkan masalah tanah di daerahnya, lebih-lebih jika ihwal itu melabrak tanah milik pemda sendiri. Bahkan, di era Gubernur Sultra dua periode itu banyak bermunculan kasus gugatan warga atas tanah pemda yang digunakan untuk kepentingan publik. Sebut saja gugatan terhadap tanah Stadion Olahraga yang menjadi pusat sarana dan prasarana berbagai cabang olahraga, termasuk lapangan sepak bola berstandar internasional, kemudian kasus gugatan tanah eks tapol (tahanan politik) Partai Komunis Indonesia, dan tanah milik Dinas Perikanan Sultra (eks lahan benih ikan) di samping  hotel Grand Clarion sekarang.

       Semua obyek gugatan tersebut adalah aset Pemda Sultra berdasarkan sertifikat hak pakai. Namun,  setelah sekian puluh tahun kemudian pihak  Agraria menerbitkan lagi sertifikat hak milik atas nama warga-warga yang datang mengklaim sebagai pemilik bidang-bidang  tanah tersebut.  Sertifikat baru itu kemudian dibawa ke Pengadilan sebagai dasar gugatan. Pada tahap ini pihak penegak hukum dan keadilan justru membuat sengketa tanah makin keruh ketika oknum-oknum hakim itu dengan sadar memenangkan gugatan warga bersangkutan.

       Kekalahan pihak Pemda Sultra dalam berbagai kasus gugatan tanah di Kota Kendari bukan tidak mungkin oknum-oknum di tubuh pemda itu juga ikut berperan. Modusnya yang mudah terbaca adalah dengan cara menerima putusan pengadilan mulai dari tingkat pertama hingga tingkat kasasi. Artinya tidak melakukan upaya hukum lagi, misalnya PK (peninjauan kembali), dan sebagainya.

       Kepala Biro Hukum Pemda Sultra Kahar Haris mengatakan pihaknya sering didatangi para mafia tanah buat nyogok. Mereka membawa uang bernilai ratusan juta rupiah, dengan maksud agar pemda tidak usah melakukan langkah hukum untuk menyelamatkan asetnya. Yang disebut mafia oleh Kahar termasuk unsur pengacara para penggugat. “Kalau kita tidak kuat-kuatkan iman atau tanpa integritas, tanah-tanah aset pemda bakal lenyap semua,” ujar mantan Jupen (juru penerang) Departemen Penerangan RI tersebut.

       Kahar menyatakan, setumpuk gugatan yang ditanganinya sekarang merupakan ‘banjir kiriman’. Kasus-kasus tersebut terjadi di era kepala-kepala biro hukum sebelumnya baik di masa jabatan Gubernur Nur Alam maupun gubernur sebelumnya. Pihaknya bertekad untuk merebut kembali aset-aset pemda tersebut. Untuk maksud itu Gubernur melibatkan Kejaksaan Tinggi Sultra selaku Pengacara Negara.

       Kita mencatat, Gubernur Nur Alam sering mengemukakan kekesalannya terkait perilaku petugas Agraria. Salah satu kasus yang mengganggu pikiran gubernur adalah terhentinya proyek pembangunan rumah murah bagi pegawai negeri sipil golongan rendah di lingkup Pemprov Sultra, akibat munculnya gugatan tanah lokasi perumahan. Padahal, tanah tersebut adalah tanah pemda yang dulu digunakan sebagai kamp konsentrasi eks Tapol G30S/PKI dalam rangka pembinaan. Rupanya sebagian tanah tersebut telah jatuh ke tangan perorangan dengan bukti sertifikat.

       Terkait kondisi administrasi pertanahan yang sangat buruk, Gubernur Nur Alam sangat gembira saat Presiden SBY mengangkat Herman Supanji sebagai Kepala BPN dalam tahun 2012. Ia berharap mantan Jaksa Agung RI itu dapat memperbaiki kinerja dan perilaku aparat Agraria/BPN. Namun, harapan itu hanya pepesan kosong belaka karena tidak terjadi perubahan hingga era pemerintahan SBY berakhir. Harapan Nur Alam kembali menyala saat memasuki era pemerintahan baru pimpinan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Karena itu dalam sambutan selamat datang kepada Presiden yang  berkunjung ke Sultra hanya 17 hari setelah pelantikannya, dengan suara lantang Gubernur Sultra tersebut menyampaikan ihwal sertifikat laut sebagai salah satu indikator buruknya administrasi pertanahan bukan saja di Sulawesi Tenggara tetapi juga cenderung terjadi secara nasional. ***  

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>